Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan aturan baru mengenai fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan atau tax holiday hanya dibolehkan untuk penanaman modal baru.selengkapnya

Pemerintah masih menggodok segala peraturan mengenai kebijakan perpajakan bisnis online atau e-commerce. Baru-baru ini, pemerintah menyatakan untuk menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final untuk usaha kecil menengah (UKM).selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak bersiap menyambut komandan baru. Di pengujung Oktober, tepatnya dalam pekan ini, Menteri Keuangan akan melepas Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Robert Pakpahan memasuki masa pensiunnya dan melantik orang baru untuk menggantikan posisi Robert itu.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya menolak untuk membebaskan pajak mobil baru. Ia mengatakan tak ada rencana atau pembahasan tentang pembebasan pajak mobil baru tersebut dalam waktu dekat.selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum menyetujui rencana pembebasan pajak atas mobil baru sebesar nol persen. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan memberikan stimulus lain untuk memulihkan industri otomotif selain melalui pembebasan pajak mobil baru.selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan tidak akan mengeluarkan jenis pajak baru pada 2019. Pasalnya, tanpa adanya jenis pajak baru, pemerintah optimistis dapat mendongkrak penerimaan perpajakan di tahun depan.selengkapnya

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah tidak akan mengenakan jenis pajak baru. Kepala BKF Kemenkeu Suahasil Nazara mengatakan meskipun tidak ada jenis pajak baru, pemerintah tetap berupaya mengerek naik penerimaan pajak dari realisasi upaya pemenuhan kewajiban (compliance) wajib pajak.selengkapnya

Realiasi penerimaan cukai hingga 29 Juni 2018 mencapai Rp 50,21 triliun. Jumlah itu mencapai 32,32% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang sebesar Rp 155,4 triliun.selengkapnya

Realisasi penerimaan pajak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hingga 11 September 2018 baru mencapai Rp24,96 triliun atau 65,47 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 sebesar Rp38,12 triliun.selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi penerimaan pajak hingga Oktober baru mencapai Rp1.018,47 triliun atau 64,56% dari target APBN 2019 sebesar Rp1.577 triliun. Adapun penerimaan pajak ini ditopang dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).selengkapnya

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan cukai mencapai sebesar Rp66,70 triliun sampai dengan semester I- 2019. Angka ini baru 40,30 persen dari target penerimaan cukai pada APBN tahun 2019. Capaian tersebut tumbuh signifikan sebesar 30,89 persen dibandingkan capaian tahun lalu.selengkapnya

Kendati realisasi uang tebusan dalam kebijakan pengampunan pajak hingga saat ini baru mencapai 0,1% dari target, otoritas fiskal masih kukuh mempertahankan target.selengkapnya

Kepala Pusat Harmonisasi dan Analisis Kebijakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman‎ menyampaikan bahwa total penerimaan negara dari pajak hingga Mei 2016 baru mencapai 26,8% atau Rp364,1 triliun dari target APBN 2016 sebesar Rp1.360,2 triliun. Target tersebut masih berdasarkan APBN 2016 lantaran APBN-P 2016 belum diketok di DPR dan masih dilakukan pembahasan hingga sekarang.selengkapnya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak bisa mencapai 38,12 triliun pada tahun ini. Namun hingga pertengahan Desember 2018 baru tercapai 88,9 persen hingga DKI melakukan sistem jemput bola.selengkapnya

Uang tebusan amnesti pajak hingga jelang akhir Agustus baru mencapai Rp1,18 triliun dari target Rp165 triliun selama sembilan bulan penerapan amnesti pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim, jumlah uang tebusan dan surat penyertaan harta (SPH) setiap harinya semakin meningkat kendati secara nominal masih relatif kecil.selengkapnya

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama menegaskan bahwa rasio perpajakan (tax ratio) pada masa orde baru tidak pernah lebih tinggi dari era reformasi. Tax ratio tertinggi tercatat terjadi pada 2005 yakni mencapai 10,76 persen.selengkapnya

Sampai dengan 27 Juni, realisasi penerimaan pajak di wilayah Kalimantan Timur dan Utara baru mencapai Rp7,09 triliun, atau setara dengan 29,07% dari target penerimaan pajak sepanjang tahun sebesar Rp23,9 triliun. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kaltimra Samon Jaya mengatakan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak masih berasal dari sektor pertambangan dan penggalian.selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi penerimaan bea dan cukai akhir Juli 2018 sebesar Rp 93,28 triliun. Jumlah tersebut baru mencapai 48,08% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.selengkapnya

Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, selama periode 2018 baru mencapai 16 persen dari target Rp18 miliarselengkapnya

Tinggal sebulan lagi sebelum tutup tahun, realisasi penerimaan bea dan cukai masih jauh dari target. Realisasi penerimaan bea dan cukai hingga akhir November 2017 baru mencapai 75,94% dari target.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya