Ditjen Pajak siap Periksa Nama di Panama PapersDitjen Pajak siap Periksa Nama di Panama PapersKamis 12 Mei 2016 18:23Administratordibaca 901 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menelusuri nama-nama orang Indonesia yang tercantum dalam database yang dirilis oleh International Consortium of Investigation Journalist (ICIJ), Selasa (10/5) lalu. Ditjen Pajak pun siap memeriksa nama-nama tersebut. Pada Selasa lalu, ICIJ telah merilis 214.000 perusahaan cangkang (offshore) yang menjadi bagian dari investasiselengkapnya

 Pemberlakuan Pajak Penghasilan Digital Ditunda Hingga 2021Pemberlakuan Pajak Penghasilan Digital Ditunda Hingga 2021Selasa 20 Okt 2020 14:34Ridha Anantidibaca 283 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemberlakuan pajak penghasilan (PPh) digital ditunda. Menurutnya, konsensus global menyepakati agar pemberlakuan PPh digital diundur hingga 2021.selengkapnya

 Pajak Digital: Jika Konsensus Global Mentok, Indonesia Siapkan Aksi UnilateralPajak Digital: Jika Konsensus Global Mentok, Indonesia Siapkan Aksi UnilateralJumat 3 Jul 2020 11:40Ridha Anantidibaca 435 kaliSemua Kategori

Pemerintah Indonesia masuk sebagai salah satu negara yang akan mengambil langkah unilateral terkait pemajakan ekonomi digital.selengkapnya

 Negara-Negara G20 berharap konsensus pajak digital bisa rampung tahun iniNegara-Negara G20 berharap konsensus pajak digital bisa rampung tahun iniSenin 24 Feb 2020 10:17Ridha Anantidibaca 488 kaliSemua Kategori

Negara-negara yang tergabung dalam Group of Twenty (G20) berkomitmen untuk segera menyelesaikan konsensus pajak digital. Tidak terkecuali untuk raksasa perusahaan digital global seperti Google, Amazon, dan Facebook.selengkapnya

 Shortfall Pajak Melebar, Defisit Anggaran MembesarShortfall Pajak Melebar, Defisit Anggaran MembesarSenin 16 Des 2019 13:11Ridha Anantidibaca 790 kaliSemua Kategori

Semangat dan tekad pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak boleh saja besar. Namun apa daya, semangat tekad yang besar tersebut tak sebanding dengan hasil yang didapat.selengkapnya

 Pelaku Bisnis Busana Muslim Usulkan Pemerintah Bebaskan PPNPelaku Bisnis Busana Muslim Usulkan Pemerintah Bebaskan PPNJumat 1 Feb 2019 09:45Ridha Anantidibaca 374 kaliSemua Kategori

Pelaku bisnis busana Muslim berharap pemerintah membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) agar kuat bersaing di pasar global.selengkapnya

 Pengamat: Perlambatan ekonomi dunia berpotensi tekan penerimaan pajakPengamat: Perlambatan ekonomi dunia berpotensi tekan penerimaan pajakKamis 24 Jan 2019 11:39Ridha Anantidibaca 381 kaliSemua Kategori

Kepala Peneliti Fiskal Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji meminta pemerintah lebih mewaspadai perlemahan pertumbuhan ekonomi global. Ia menilai, kondisi ekonomi global yang melemah bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti dalam pendapatan negara berupa pajak.selengkapnya

 Jepang Tetap Kerek Pajak Penjualan 10 Persen Oktober 2019Jepang Tetap Kerek Pajak Penjualan 10 Persen Oktober 2019Senin 7 Jan 2019 13:40Ridha Anantidibaca 323 kaliSemua Kategori

Pemerintah Jepang memastikan rencana kenaikan pajak penjualan dari 8 persen menjadi 10 persen akan tetap sesuai jadwal pada Oktober 2019, meski risiko pelemahan ekonomi terus dicermati Negeri Sakura.selengkapnya

 Sri Mulyani: Indonesia akan perjuangkan hak pajak yang adil dari perusahaan globalSri Mulyani: Indonesia akan perjuangkan hak pajak yang adil dari perusahaan globalKamis 22 Mar 2018 13:57Ridha Anantidibaca 785 kaliSemua Kategori

Usai menghadiri pertemuan para pemimpin keuangan G20 di Buenos Aires, Argentina, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membawa beberapa isu terkait perekonomian global dan domestik, termasuk perpajakan.selengkapnya

 Menkeu: Indonesia Perjuangkan Hak Pajak atas Perusahaan GlobalMenkeu: Indonesia Perjuangkan Hak Pajak atas Perusahaan GlobalKamis 22 Mar 2018 13:35Ridha Anantidibaca 284 kaliSemua Kategori

Usai menghadiri pertemuan para pemimpin keuangan G20 di Buenos Aires, Argentina, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membawa beberapa isu terkait perekonomian global dan domestik, termasuk perpajakan.selengkapnya

 2019, Sri Mulyani Kembali Jadi Menkeu Terbaik se-Asia Pasifik2019, Sri Mulyani Kembali Jadi Menkeu Terbaik se-Asia PasifikJumat 5 Apr 2019 14:23Ridha Anantidibaca 771 kaliSemua Kategori

Sri Mulyani Indrawati kembali dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik di Asia Pasifik 2019, versi majalah keuangan FinanceAsia pada 2 April 2019. Sebelumnya, FinanceAsia telah menobatkan Sri dalam posisi tersebut pada 2017 dan 2018.selengkapnya

 Sri Mulyani Jadi Menkeu Terbaik se-Asia Pasifik Ketiga KalinyaSri Mulyani Jadi Menkeu Terbaik se-Asia Pasifik Ketiga KalinyaJumat 5 Apr 2019 11:19Ridha Anantidibaca 461 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kembali dinobatkan sebagai Menkeu Terbaik di Asia Pasifik Tahun 2019 versi majalah keuangan FinanceAsia pada 2 April 2019. Sebelumnya, FinanceAsia telah menobatkan Sri Mulyani sebagai Menkeu terbaik se-Asia Pasifik pada tahun 2017 dan 2018.selengkapnya

 Pajak sedan dikaji turun, ini tanggapan APMPajak sedan dikaji turun, ini tanggapan APMJumat 20 Apr 2018 14:28Ridha Anantidibaca 464 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah mengkaji rencana perubahan tarif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk jenis mobil sedan. Penurunan tarif PPnBM mobil sedan akan dilakukan karena tarif yang berlaku saat ini sebesar 30% dinilai memberatkan dan melemahkan daya saing di pasar global.selengkapnya

 Tuntutan Transparansi atas Perusahaan MultinasionalTuntutan Transparansi atas Perusahaan MultinasionalSenin 23 Jan 2017 10:49Ajeng Widyadibaca 1264 kaliSemua Kategori

Kini kita berada pada era transparansi sektor pajak. Transparansi pajak pada hakikatnya mencakup tiga dimensi (Owens, 2013). Pertama, akses otoritas atas informasi yang berkaitan dengan pajak. Kedua, terbukanya data pembayaran pajak dari suatu perusahaan kepada publik, misalkan dalam Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).selengkapnya

 Peran Teknologi dan Penelisik Data di Balik Panama PapersPeran Teknologi dan Penelisik Data di Balik Panama PapersKamis 12 Mei 2016 17:52Administratordibaca 997 kaliSemua Kategori

Pada Selasa lalu (10/5), konsorsium wartawan investigasi atau International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) akhirnya membuka bank data Dokumen Panama atau lebih dikenal The Panama Papers ke publik. Isinya memuat daftar 214 ribu perusahaan cangkang di luar negeri (offshore) yang didirikan di 21 negara suaka pajak (tax haven). Selain itu, informasi lebih dari 100 ribu entitas offshoreselengkapnya

 OECD Tak Mampu Bikin Solusi Pajak Digital, Indonesia dan 4 Negara Ini Rugi BesarOECD Tak Mampu Bikin Solusi Pajak Digital, Indonesia dan 4 Negara Ini Rugi BesarSenin 2 Nov 2020 14:21Ridha Anantidibaca 589 kaliSemua Kategori

Ketidakmampuan OECD dalam menciptakan konsesus terkait pemajakan ekonomi digital semakin menggerus potensi penerimaan pajak yang seharusnya diterima oleh negara-negara berkembang.selengkapnya

 Sri Mulyani: G2O Sambut Baik Blueprint Konsensus Pajak DigitalSri Mulyani: G2O Sambut Baik Blueprint Konsensus Pajak DigitalSenin 19 Okt 2020 15:56Ridha Anantidibaca 356 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, Indonesia bersama G20 berkomitmen dalam melanjutkan kerjasama bidang perpajakan guna mewujudkan sistem perpajakan internasional yang adil, berkelanjutan, dan modern. Diterangkan juga bahwa, Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi perkembangan pembahasan perpajakan terkait ekonomi digital.selengkapnya

 Geber Penerimaan Pajak, Menkeu Ajak Asing BersatuGeber Penerimaan Pajak, Menkeu Ajak Asing BersatuSenin 19 Okt 2020 13:52Ridha Anantidibaca 304 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pendapatan pajak sangat penting. Pasalnya, tidak hanya untuk ekonomi negara berkembang tetapi lebih banyak lagi.selengkapnya

 Menkeu: AS Hambat Kesepakatan Pajak Digital InternasionalMenkeu: AS Hambat Kesepakatan Pajak Digital InternasionalSelasa 21 Jul 2020 13:47Ridha Anantidibaca 355 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, Indonesia dan negara anggota G20 masih belum bisa menarik pajak penghasilan (PPh) dari perusahaan digital dalam waktu dekat. Hambatan ini diakibatkan sikap Amerika Serikat yang memilih tidak setuju dengan rencana perpajakan digital di skala global.selengkapnya

 Harga batubara turun, penerimaan pajak dari sektor pertambangan terkontraksi 20,6%Harga batubara turun, penerimaan pajak dari sektor pertambangan terkontraksi 20,6%Rabu 6 Nov 2019 11:09Ridha Anantidibaca 463 kaliSemua Kategori

Penerimaan pajak sektor pertambangan kembali mencatatkan kontraksi terdalam dibandingkan dengan sektor lain. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) realisasi penerimaan pajak dari sektor pertambangan sampai dengan akhir September 2019 sebesar Rp 43,21 triliun.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :