Pengawasan Pajak Berbasis CRM Mulai DiterapkanPengawasan Pajak Berbasis CRM Mulai DiterapkanSenin 16 Sep 2019 15:08Ridha Anantidibaca 408 kaliSemua Kategori

Setelah menunggu beberapa lama, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akhirnya menerapkan pengawasan kepatuhan berbasis risiko atau compliance risk management (CRM).selengkapnya

 Terapkan Pengawasan Berbasis Risiko, WP Tak Patuh Bakal DitindakTerapkan Pengawasan Berbasis Risiko, WP Tak Patuh Bakal DitindakSenin 16 Sep 2019 14:30Ridha Anantidibaca 350 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akhirnya menerapkan pengawasan kepatuhan berbasis risiko atau compliance risk management (CRM)selengkapnya

 BEI dan Ditjen Pajak kerja sama pengawasan penyampaian laporan keuangan XBRLBEI dan Ditjen Pajak kerja sama pengawasan penyampaian laporan keuangan XBRLJumat 25 Jan 2019 15:51Ridha Anantidibaca 507 kaliSemua Kategori

Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama untuk pilot project penyampaian laporan keuangan berbasis extensible business reporting language (XBRL), Jumat (25/1).selengkapnya

 Urusan Bea Cukai di 4 Pelabuhan Milik Pelindo II Sudah Bisa OnlineUrusan Bea Cukai di 4 Pelabuhan Milik Pelindo II Sudah Bisa OnlineRabu 5 Sep 2018 10:51Ridha Anantidibaca 741 kaliSemua Kategori

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC Cabang Pelabuhan Panjang, hari ini mulai memanfaatkan aplikasi Tempat Penimbunan Sementara berbasis Online (TPS Online) di Terminal Peti Kemas Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung.selengkapnya

 Cukai rokok naik, pemerintah harus kendalikan impor tembakauCukai rokok naik, pemerintah harus kendalikan impor tembakauKamis 22 Okt 2020 14:26Ridha Anantidibaca 379 kaliSemua Kategori

Wakil Kepala Lembaga Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Abdillah Ihsan mengatakan pemerintah perlu mengendalikan impor tembakau. Cara itu bisa jadi solusi protes petani atas rencana kenaikan rata-rata tarif cukai hasil tembakau (CHT) di tahun depan.selengkapnya

 Ekonom UI dorong pemerintah kerek tarif cukai rokok 2021, ini alasannyaEkonom UI dorong pemerintah kerek tarif cukai rokok 2021, ini alasannyaKamis 22 Okt 2020 14:13Ridha Anantidibaca 454 kaliSemua Kategori

Rencana Kementerian Keuangan untuk mengerek tarif cukai rokok di tahun mendapat mendapat dukungan. Salah satunya dari Wakil Kepala Lembaga Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Abdillah Ihsan.selengkapnya

 Tax Amnesty Disambut Baik PerbankanTax Amnesty Disambut Baik PerbankanJumat 29 Jul 2016 10:46Administratordibaca 1401 kaliSemua Kategori

Kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang digulirkan pemerintah kepada wajib pajak, disambut baik oleh perbankan. Pasalnya melalui kebijakan tersebut, diprediksi akan banyak investor memarkirkan dananya di bank daripada tempat lain.selengkapnya

 TOP BISNIS: Berkah Tax Amnesty hingga Revisi Pajak MigasTOP BISNIS: Berkah Tax Amnesty hingga Revisi Pajak MigasRabu 24 Ags 2016 16:46Administratordibaca 1327 kaliSemua Kategori

Berkah program amnesti pajak memberikan dampak dalam penjualan properti di Kota Pahlawan. Bahkan, kenaikan properti mencapai 30 persen setelah pemberlakuan amnesti pajak di Indonesia.selengkapnya

 Ekonom: Tampung Dana Repatriasi Cukup Pakai DepositoEkonom: Tampung Dana Repatriasi Cukup Pakai DepositoSelasa 19 Jul 2016 11:57Administratordibaca 599 kaliSemua Kategori

Ekonom berpendapat untuk menampung dana repatriasi hasil kebijakan pengampunan pajak cukup berbekal instrumen yang sudah ada. Ekonom Universitas Gajah Mada A. Tony Prasetiantono berpendapat perbankan tak perlu repot mempersiapkan instrumen khusus untuk menampungnya. Dana repatriasi ini cukup ditempatkan pada instrumen yang lazim, semisal deposito.selengkapnya

 Amnesti Pajak Dorong Jor-joran ObligasiAmnesti Pajak Dorong Jor-joran ObligasiSenin 10 Okt 2016 09:04Admindibaca 897 kaliSemua Kategori

Analis Pefindo Hendro Utomo mengatakan, tidak hanya perbankan, namun korporasi lainnya mengikuti demand yield yang sedang turun. Lantaran BI sudah menurunkan suku bunga acuaselengkapnya

 Dukcapil dan Bea Cukai Saling Beri Akses DataDukcapil dan Bea Cukai Saling Beri Akses DataRabu 24 Apr 2019 10:57Ridha Anantidibaca 639 kaliSemua Kategori

Bea Cukai melakukan penandatanganan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil untuk pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Selasa (23/4). Sinergi kedua instansi ini merupakan salah satu upaya peningkatan pengawasan dan keamanan, optimalisasi penerimaan pada e-commerce dan perusahaan jasa titipan, sertaselengkapnya

 Menindak Perusahaan Asing `Nakal`Menindak Perusahaan Asing `Nakal`Kamis 26 Mei 2016 17:07Administratordibaca 3593 kaliSemua Kategori

Usai kasus Panama Papers mencuat, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) makin gencar melakukan pendataan para wajib pajak. Kendati sebelumnya, DJP sudah bertindak cukup keras terhadap para wajib pajak yang “nakal”. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, meminta DJP menindak tegas perusahaan atau wajib pajak kategori penanaman modalselengkapnya

 Jokowi Kebut Infrastruktur Andalkan Tax AmnestyJokowi Kebut Infrastruktur Andalkan Tax AmnestySenin 10 Okt 2016 12:14Admindibaca 873 kaliSemua Kategori

Ya, benar. Saat ini, pemerintah sangat butuh pemasukan, sebab brangkas negara selalu jebol oleh defisit. Lantaran, biaya belanja negara lebih besar ketimbang penerimaan. Kejadian ini terjadi sepanjang tahun.selengkapnya

 Pajak Surat Utang Infrastruktur Bakal Dipangkas Jadi 5 PersenPajak Surat Utang Infrastruktur Bakal Dipangkas Jadi 5 PersenJumat 21 Jun 2019 14:07Ridha Anantidibaca 655 kaliSemua Kategori

Pemerintah memastikan bakal memangkas Pajak Penghasilan (PPh) final atas bunga surat utang atau obligasi untuk proyek infrastruktur dari 15 persen menjadi 5 persen.selengkapnya

 PAD Cekak, Pemkab OKU Terbebani Pelunasan Utang Rp60 M Tahun DepanPAD Cekak, Pemkab OKU Terbebani Pelunasan Utang Rp60 M Tahun DepanSenin 14 Nov 2016 11:31Ajeng Widyadibaca 730 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatra Selatan pada 2017 dibebankan wajib membayar utang proyek 2016 senilai Rp60 miliar, sementara pendapatan asli daerah (PAD) tahun depan justru dirancang turun Rp23,5 miliar.selengkapnya

 Langkah Mudah ikut Ampunan PajakLangkah Mudah ikut Ampunan PajakKamis 28 Jul 2016 11:56Administratordibaca 1284 kaliSemua Kategori

Sejak program pengampunan pajak diluncurkan secara resmi oleh pemerintah pada 18 Juli 2016 lalu, hingga kini masih banyak masyarakat masih menahan diri untuk mengikuti program ini. Banyak dari mereka yang khawatir akan proses pengajuan tax amnesty yang berbelit.selengkapnya

 Tanggapi BPK, OJK Bahas Skema Baru PPh Badan dengan Ditjen PajakTanggapi BPK, OJK Bahas Skema Baru PPh Badan dengan Ditjen PajakRabu 3 Okt 2018 13:49Ridha Anantidibaca 342 kaliSemua Kategori

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih berdiskusi dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk membahas skema perhitungan akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Badan OJK. Jika skema baru disetujui, utang PPh Badan OJK akan dihitung ulang.selengkapnya

 OJK: Amnesti Pajak untuk Perbaikan Pasar KeuanganOJK: Amnesti Pajak untuk Perbaikan Pasar KeuanganKamis 8 Sep 2016 08:57Administratordibaca 946 kaliSemua Kategori

Wakil Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Rahmat Waluyanto mengatakan dana repatriasi dari program amnesti pajak sangat baik untuk perbaikan pasar keuangan domestik, sebab pasar saham di Indonesia 60 persennya masih dikuasai investor asing.selengkapnya

 PLN Siap Tampung Dana Repatriasi lewat ObligasiPLN Siap Tampung Dana Repatriasi lewat ObligasiJumat 15 Jul 2016 13:29Administratordibaca 1259 kaliSemua Kategori

Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir mengatakan siap menerbitkan obligasi (surat utang) memanfaatkan dana hasil repatriasi Tax Amnesty atau pengampunan pajak.selengkapnya

 OJK Jawab Hasil Audit BPK soal Utang Pajak Rp 901 MiliarOJK Jawab Hasil Audit BPK soal Utang Pajak Rp 901 MiliarRabu 3 Okt 2018 14:14Ridha Anantidibaca 1232 kaliSemua Kategori

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengapresiasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah mengeluarkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Audit OJK Tahun 2017.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :