Pemerintah putar otak agar penerimaan pajak tahun depan naik 8%Pemerintah putar otak agar penerimaan pajak tahun depan naik 8%Rabu 14 Okt 2020 15:27Ridha Anantidibaca 279 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan target penerimaan pajak tahun depan seharusnya bisa tumbuh 8%. Angka tersebut mengkalkulasi target pertumbuhan ekonomi 2021 sebesar 5% dan inflasi 3%.selengkapnya

 Pemerintah cari celah agar penerimaan pajak di tahun depan bisa tumbuh 8%Pemerintah cari celah agar penerimaan pajak di tahun depan bisa tumbuh 8%Rabu 14 Okt 2020 15:17Ridha Anantidibaca 434 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan target penerimaan pajak tahun depan seharusnya bisa tumbuh 8%. Angka tersebut mengkalkulasi target pertumbuhan ekonomi 2021 sebesar 5% dan inflasi 3%.selengkapnya

 KPK: Perusahaan Tambang Masih Utang Rp2,8 Triliun ke NegaraKPK: Perusahaan Tambang Masih Utang Rp2,8 Triliun ke NegaraSelasa 14 Jun 2016 14:20Administratordibaca 3610 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut piutang sektor pertambangan di Indonesia mencapai Rp2,8 triliun. Piutang tersebut berasal dari iuran tetap, royalti, jaminan reklamasi, dan pajak yang belum dibayarkan perusahaan pada negara. Sektor pertambangan juga berada di peringkat dua penyumbang suap tertinggi, setelah sektor konstruksi yang menempati peringkat pertama.selengkapnya

 DANA REPATRIASI: Jasa Marga Kembangkan 4 Ruas Tol BaruDANA REPATRIASI: Jasa Marga Kembangkan 4 Ruas Tol BaruKamis 4 Ags 2016 10:56Administratordibaca 2366 kaliSemua Kategori

PT Jasamarga Tbk akan memanfaatkan dana yang berhasil ditampung dari pengampunan pajak untuk mengembangkan empat ruas tol yang baru saja digenggam perseroan.selengkapnya

 LKM Berbadan Hukum Minim, OJK: Takut Terpantau PajakLKM Berbadan Hukum Minim, OJK: Takut Terpantau PajakKamis 15 Sep 2016 12:13Administratordibaca 1115 kaliSemua Kategori

Otoritas Jasa Keuangan menilai minimnya jumlah lembaga keuangan mikro atau LKM yang berbadan hukum lantaran khawatir jadi sasaran pajak dan belum siap keterbukaan laporan.selengkapnya

 Sah! Netflix, Google, Sportify, dan kawan-kawan wajib memungut pajak di Indonesia.Sah! Netflix, Google, Sportify, dan kawan-kawan wajib memungut pajak di Indonesia.Rabu 8 Jul 2020 14:04Ridha Anantidibaca 378 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah resmi menunjuk Netflix, Google, Sportify dan kawan-kawan untuk memungut pajak pertambahan nilai alias PPN kepada para konsumenya di Indonesia.selengkapnya

 APPI Minta Tetap Tak Dikenai PPN: Masyarakat Bisa Takut dengan Industri PembiayaanAPPI Minta Tetap Tak Dikenai PPN: Masyarakat Bisa Takut dengan Industri PembiayaanSenin 13 Sep 2021 10:29Ridha Anantidibaca 1530 kaliSemua Kategori

Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno meminta agar pemerintah tidak menghapus sektor jasa keuangan dari jenis jasa yang dikecualikan pengenaan PPN. Menurutnya, hal tersebut dapat menyebabkan masyarakat takut untuk mengambil pembiayaan kredit di bank.selengkapnya

 Menilik potensi pajak sektor jasa digital dengan skema PPNMenilik potensi pajak sektor jasa digital dengan skema PPNJumat 26 Okt 2018 10:31Ridha Anantidibaca 454 kaliSemua Kategori

Layanan jasa digital alias Over-The-Top (OTT) merupakan salah satu sektor ekonomi digital yang bertumbuh pesat, terutama di Indonesia. Lantas, potensi penerimaan pajak dari sektor ini pun begitu besar dan patut direspon se-efektif mungkin.selengkapnya

 Pajak Mulai Intip Data Nasabah Lembaga Keuangan Dalam NegeriPajak Mulai Intip Data Nasabah Lembaga Keuangan Dalam NegeriRabu 5 Sep 2018 11:08Ridha Anantidibaca 958 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mulai mengintip data nasabah Indonesia dan warga negara asing (WNA) jasa keuangan dalam negeri yang disampaikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).selengkapnya

 Ini Perusahaan Digital yang Wajib Setor Pajak di RIIni Perusahaan Digital yang Wajib Setor Pajak di RIKamis 2 Jul 2020 10:28Ridha Anantidibaca 401 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi menetapkan kriteria perusahaan digital luar negeri yang wajib membayar pajak pertambahan nilai (PPN) atas produk atau jasa yang dijualnya di Indonesia.selengkapnya

 Kenaikan restitusi berpotensi mengancam penerimaan pajakKenaikan restitusi berpotensi mengancam penerimaan pajakJumat 11 Okt 2019 13:50Ridha Anantidibaca 311 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sepanjang Januari-Agustus 2019 total pengembalian pajak atau restitusi pajak tumbuh 32%.selengkapnya

 Perkuat Ekonomi, China Memangkas Pajak dan Tingkatkan PinjamanPerkuat Ekonomi, China Memangkas Pajak dan Tingkatkan PinjamanRabu 6 Mar 2019 13:41Ridha Anantidibaca 565 kaliSemua Kategori

China mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menopang pertumbuhan ekonomi tahun 2019 yang terkena dampak risiko perang dagang dengan Amerika Serikat.selengkapnya

 PM Li Keqiang: China Bakal Pangkas Pajak Demi Topang EkonomiPM Li Keqiang: China Bakal Pangkas Pajak Demi Topang EkonomiSelasa 5 Mar 2019 15:32Ridha Anantidibaca 420 kaliSemua Kategori

China akan memangkas pajak, meningkatkan investasi infrastruktur, dan meningkatkan pinjaman kepada perusahaan kecil di tengah upaya pemerintah untuk menopang ekonomi yang tumbuh dengan laju terlambannya dalam hampir 30 tahun.selengkapnya

 Bertemu Wapres, Sri Mulyani Lapor soal Penerimaan PajakBertemu Wapres, Sri Mulyani Lapor soal Penerimaan PajakJumat 25 Jan 2019 14:28Ridha Anantidibaca 470 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan penerimaan pajak mengalami pertumbuhan cukup tinggi sepanjang 2018, terutama dari sektor manufaktur, perdagangan, dan pertambangan.selengkapnya

 Pertamina Akan Ajukan Insentif untuk Seluruh Proyek KilangPertamina Akan Ajukan Insentif untuk Seluruh Proyek KilangRabu 18 Apr 2018 15:03Ridha Anantidibaca 456 kaliSemua Kategori

PT Pertamina (Persero) akan mengajukan insentif libur pajak (tax holiday) dan pengurangan pajak (tax allowance) untuk proyek kilang minyak yang sedang digarap. Ini mengacu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 tahun 2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan.selengkapnya

 Argumentasi Ketidakadilan Dinilai Tak Relevan Dalam Gugatan Tax AmnestyArgumentasi Ketidakadilan Dinilai Tak Relevan Dalam Gugatan Tax AmnestyJumat 2 Sep 2016 14:39Administratordibaca 1454 kaliSemua Kategori

Argumentasi keadilan, terutama yang mendasari pengajuan gugatan uji materi beberapa kelompok ke Mahkamah Konstitusi, dinilai tidak relevan terhadap kebijakan pengampunan pajak.selengkapnya

 Beban di Pundak Sri MulyaniBeban di Pundak Sri MulyaniAhad 14 Ags 2016 11:47Administratordibaca 1108 kaliSemua Kategori

Kehadiran Sri Mulyani Indrawati di Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK memberikan perubahan besar terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Belum genap sebulan menduduki kursi Menteri Keuangan (Menkeu), mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu telah melakukan pemangkasan.selengkapnya

 Sri Mulyani Sebut Target Pajak Tahun Ini Meleset TajamSri Mulyani Sebut Target Pajak Tahun Ini Meleset TajamKamis 4 Ags 2016 09:39Administratordibaca 628 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa penerimaan pajak tahun ini diperkirakan meleset dari target APBN-P 2016, yang dipatok Rp1.539 triliun. Tahun ini, realisasi penerimaan pajak tahun ini Rp219 triliun di bawah target.selengkapnya

 TAX AMNESTY: Lambat Disalurkan, Dana Repatriasi Bisa Jadi Beban BankTAX AMNESTY: Lambat Disalurkan, Dana Repatriasi Bisa Jadi Beban BankKamis 28 Jul 2016 11:03Administratordibaca 1094 kaliSemua Kategori

Bank penampung hasil pengampunan pajak (tax amnesty) diminta secepat mungkin menyalurkan dana repatriasi. Pasalnya jika terlalu lamban, sumber likuiditas tersebut malah jadi beban.selengkapnya

 Tax Amnesty Dorong Pertumbuhan Ekonomi NasionalTax Amnesty Dorong Pertumbuhan Ekonomi NasionalRabu 27 Jul 2016 07:58Administratordibaca 969 kaliSemua Kategori

Kondisi perekonomian Indonesia dinilai masih jauh tertinggal dengan negara tetangga lainnya. Bahkan, Indonesia sering disebut hanya jago kandang.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :