MK: UU Amnesti Pajak Tak Bertentangan dengan KonstitusiMK: UU Amnesti Pajak Tak Bertentangan dengan KonstitusiKamis 15 Des 2016 12:28Ajeng Widyadibaca 840 kaliSemua Kategori

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Amnesti Pajak adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.selengkapnya

 Bupati Lombok Utara Buka Gebyar Pekan Pajak Bumi BangunanBupati Lombok Utara Buka Gebyar Pekan Pajak Bumi BangunanKamis 8 Ags 2019 12:24Ridha Anantidibaca 799 kaliSemua Kategori

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara melalui Undang Undang Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah diberikan otoritas mengelola pajak (taxing power)sebagai bentuk kongkret implementasi otonomi daerah sesuai amanat undang-undang dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas dalam penyediaan layanan pemerintahan, memperkuat otonomi daerah serta memberikan kepastian hukum bagi mselengkapnya

 Redam Gejolak Rupiah, Pajak Impor 1.147 Komoditas NaikRedam Gejolak Rupiah, Pajak Impor 1.147 Komoditas NaikKamis 6 Sep 2018 13:01Ridha Anantidibaca 307 kaliSemua Kategori

Pemerintah resmi mengumumkan penyesuaian tarif Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 impor terhadap 1.147 komoditas. Hal itu merupakan hasil peninjauan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 132 tahun 2015, nomor 6 tahun 2017, dan nomor 34 tahun 2017.selengkapnya

 Kementerian ESDM Siap Berikan Insentif Hulu Migas Sesuai AturanKementerian ESDM Siap Berikan Insentif Hulu Migas Sesuai AturanSelasa 8 Mei 2018 10:14Ridha Anantidibaca 744 kaliSemua Kategori

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) siap mengakomodasi kontraktor minyak dan gas bumi (migas) yang ingin mendapatkan insentif fiskal, termasuk pengurangan pajak (tax allowance). Namun, pemberian insentif itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.selengkapnya

 Pemerintah dan DPR Minta Mahkamah Tolak Uji Materi Tax AmnestyPemerintah dan DPR Minta Mahkamah Tolak Uji Materi Tax AmnestyRabu 21 Sep 2016 11:07Administratordibaca 777 kaliSemua Kategori

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat kompak meminta Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi atau judicial review Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang diajukan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan kelompok masyarakat lainnya. Pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk menggugatnya.selengkapnya

 Ditjen Pajak Tunda Aturan Wajib Isi Data Pembeli di E-FakturDitjen Pajak Tunda Aturan Wajib Isi Data Pembeli di E-FakturKamis 28 Des 2017 09:26Ridha Anantidibaca 636 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menunda pelaksanaan kewajiban bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) non-retail mencantumkan identitas pembeli dalam faktur pajak elektronik (e-faktur) yang diterbitkannya. Padahal, aturannya sudah dirilis dan semestinya sudah berlaku sejak Desember 2017.selengkapnya

 Tax Amnesty Diharap Mampu Penuhi TargetTax Amnesty Diharap Mampu Penuhi TargetJumat 27 Mei 2016 12:38Administratordibaca 625 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak diharapkan selesai pada awal bulan Juni, dan diharapkan berdampak signifikan memenuhi target anggaran pendapatan. Kebijakan ini akan memberi peluang untuk pengembalian dana-dana yang saat ini berada di luar negeri ke Indonesia, dan beberapa persiapan telah dilakukan untuk menampung penerimaan dana tersebut.selengkapnya

 Presiden Jokowi Tekankan Pembangunan dan Kepercayaan Tujuan `tax amnesty`Presiden Jokowi Tekankan Pembangunan dan Kepercayaan Tujuan `tax amnesty`Sabtu 15 Okt 2016 12:40Administratordibaca 757 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa pencanangan program amnesti pajak melalui pensahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak bertujuan untuk menarik kepercayaan masyarakat bagi pembangunan negara.selengkapnya

 Masyarakat Anstusias, Tax Amnesty Diyakini SuksesMasyarakat Anstusias, Tax Amnesty Diyakini SuksesRabu 20 Jul 2016 13:48Administratordibaca 974 kaliSemua Kategori

residen Joko Widodo (Jokowi) pada 1 Juli 2016 telah mengesahkan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. UU Tax Amnesty sendiri, telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR-RI pada Selasa 28 Juni 2016, sebagai Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.selengkapnya

 Pajak STNK mati, siap-siap kena sanksi dipenjara atau bayar dendaPajak STNK mati, siap-siap kena sanksi dipenjara atau bayar dendaSenin 14 Okt 2019 10:10Ridha Anantidibaca 835 kaliSemua Kategori

Salah satu kewajiban pemilik kendaraan yang kerap terabaikan, yaitu membayar pajak. Bila tidak mengindahkan hal tersebut, maka Surat Tanda Nomor Kendaraan atau STNK menjadi tidak berlaku lagi. Bila sudah demikian, maka memungkinkan polisi untuk melakukan tindakan berupa sanksi tilang pada penunggak pajak kendaraan.selengkapnya

 Ini komentar mantan dirjen pajak soal pajak over the topIni komentar mantan dirjen pajak soal pajak over the topSenin 16 Sep 2019 13:26Ridha Anantidibaca 287 kaliSemua Kategori

Skema pajak Over The Top (OTT) belum rampung sepenuhnya. Padahal pemerintah telah menyusun penerimaan negara dari ekonomi digital dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020.selengkapnya

 Inilah pintu masuk KPK bongkar korupsi pajakInilah pintu masuk KPK bongkar korupsi pajakJumat 25 Nov 2016 13:23Ajeng Widyadibaca 1228 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif menyebut kasus dugaan suap oknum Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dapat menjadi pintu masuk menelusuri korupsi lainnya di sektor perpajakan.selengkapnya

 HM Sampoerna (HMSP) mengeluh cukai rokok tidak adil, ada apa?HM Sampoerna (HMSP) mengeluh cukai rokok tidak adil, ada apa?Senin 28 Sep 2020 10:26Ridha Anantidibaca 875 kaliSemua Kategori

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) cemas, celah dari kebijakan cukai hasil tembakau yang berlaku saat ini akan menciptakan persaingan usaha tidak sehat.selengkapnya

 Menkeu Terbitkan Peraturan-Keputusan Terkait Amnesti PajakMenkeu Terbitkan Peraturan-Keputusan Terkait Amnesti PajakRabu 20 Jul 2016 08:12Administratordibaca 1803 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menerbitkan dua Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan satu Keputusan Menteri Keuangan (KMK) tentang pelaksanaan tata cara pengampunan pajak dan keputusan mengenai bank persepsi.selengkapnya

 UOB: UU Penghapusan Pajak Bawa Dampak Signifikan Bagi IndonesiaUOB: UU Penghapusan Pajak Bawa Dampak Signifikan Bagi IndonesiaKamis 26 Mei 2016 14:47Administratordibaca 623 kaliSemua Kategori

Undang-undang pengampunan pajak akan membawa dampak signifikan bagi pemerintah dalam memenuhi target anggaran pendapatan dan target defisit tahun 2016. Dalam sebuah rilis dari UOB yang diterima Bisnis pada Rabu (25/5/2016) disebutkan undang-undang pengampunan pajak mengusulkan tarif biaya 1-3% jika dana tersebut ditempatkan kembali ke Indonesia atau 2-6% jika dana dilaporkan oleh wajib pajakselengkapnya

 RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Pajak (KUP) Akhirnya Disahkan DPD RIRUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Pajak (KUP) Akhirnya Disahkan DPD RISabtu 19 Mar 2016 07:47Administratordibaca 1696 kaliSemua Kategori

“Usul inisiatif RUU KUP dilatarbelakangi UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan perekonomian global serta domestik, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan kebijakan perpajakan dan administrasi perpajakan yang lebih modern sehingga perlu diganti,”ujarselengkapnya

 Pemerintah Sahkan Protokol Pertama Ubah Persetujuan Perdagangan Barang AseanPemerintah Sahkan Protokol Pertama Ubah Persetujuan Perdagangan Barang AseanKamis 24 Sep 2020 15:28Ridha Anantidibaca 925 kaliSemua Kategori

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pengesahan First Protocol to Amend the Asean Trade in Goods Agreement (Protokol Pertama untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Asean). Hal ini ditujukan untuk meningkatkan perdagangan barang intra-Asean, serta untuk memajukan perekonomian nasional melalui kerja sama perdagangan internasional.selengkapnya

 Simplifikasi regulasi, Ditjen Pajak cabut puluhan peraturanSimplifikasi regulasi, Ditjen Pajak cabut puluhan peraturanKamis 3 Jan 2019 14:54Ridha Anantidibaca 679 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak baru saja mencabut dan tidak lagi memberlakukan 35 peraturan dan keputusan Dirjen Pajak.selengkapnya

 Pengusaha Curhat ke Sri Mulyani Susah Urus Restitusi PajakPengusaha Curhat ke Sri Mulyani Susah Urus Restitusi PajakRabu 5 Des 2018 11:13Ridha Anantidibaca 334 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri Ceo Networking 2018 yang berlangsung di Ritz Carlton, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, bendahara negara itu banyak menerima pertanyaan, saran dan kritik dari pengusaha.selengkapnya

 BC dan DJP Usut Kejanggalan Impor FordBC dan DJP Usut Kejanggalan Impor FordSenin 7 Nov 2016 12:29Ajeng Widyadibaca 994 kaliSemua Kategori

Proses investigasi terhadap dugaan pelanggaran pajak PT Ford Motor Indonesia (FMI) oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (BC) terus bergulir. Yang terbaru, sejumlah dokumen memperlihatkan kejanggalan proses pengurusan izin impor Ford Everest 10 kursi sebanyak 755 unit pada akhir 2006 hingga awal 2007.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :