Kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Maret tahun ini tak memuaskan. Pasalnya, PNBP tercatat turun 1,40% secara year on year (yoy).selengkapnya

Harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani diketahui terus turun. Pemerintah diminta ikut menurunkan pungutan ekspor(PE) untuk mendongkrak harga TBS dan meningkatkan daya saing minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di luar negeri.selengkapnya

Presiden Joko Widodo mengumpulkan seluruh Pejabat Eselon I, II, dan III Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/7) siang. Dalam arahannya, Presiden Jokowi menyatakan dirinya akan membantu dengan turun langsung melakukan sosialisasi, bahkan sampai ke Singapuraselengkapnya

Peneriman pajak hingga September 2019 turun hampir di seluruh sektor. Salah satu sektor perpajakan yang mengalami kontraksi terdalam adalah sektor pertambangan, yaitu sebesar 20,6% (yoy).selengkapnya

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) menyatakan jumlah transaksi harian pengguna kartu kredit menurun, bahkan ada yang melakukan penutupan setelah Direktorat Jenderal Pajak dapat melihat data dan transaksi kartu kredit perbankan. ‎"Mutasi harian kami dari Rp 147 miliar per hari, langsung turun ke Rp 120 miliar," kata Direktur Utama BCA Jahja Setiaatmadja, Jakarta, Selasa (17/5/2016).selengkapnya

Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Goro Ekanto mengakui, pemerintah penurunan tarif PPh. Goro berpendapat, sebagai kompensasinya maka kenaikan tarif PPN diperlukan. Namun menurut Goro, hingga kini revisi Undang-Undang PPh dan PPN masih dalam tahap kajian. "Mungkin PPh turun 2%, mungkin kurang dari itu. Tetapi kan harus ada kajiannyaselengkapnya

Banyaknya lahan yang tidak dimanfaatkan pada berbagai daerah turut menjadi perhatian bagi pemerintah pusat. Untuk itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil berencana akan menerapkan pajak progresif pada tanah yang tidak dimanfaatkan.selengkapnya

Importir supercar menyambut baik skema baru Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang bocorannya sudah diperlihatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat berkunjung ke Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) 2019 pada Rabu (24/7).selengkapnya

Pemerintah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian, yang mencakup berbagai substansi yang sangat penting. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerangkan RUU ini prinsipnya adalah untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.selengkapnya

Kementerian Keuangan memutuskan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) menjadi 1% atas penjualan rumah dan apartemen mewah dengan harga di atas Rp 30 miliar. Insentif penurunan pajak itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92/PMK.03/2019 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 253/PMK.03/2008 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli Ataselengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan yang disiapkan tersebut mencakup dari sisi kepabeanan dan pajak.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pihaknya akan mengevaluasi kebijakan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang selama ini berlaku.selengkapnya

Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92/PMK.03/2019. Lewat kebijakan pemerintah memangkas pajak penjualan rumah dan apartemen dengan harga di atas Rp 30 miliar.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menanggapi permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin pajak korporasi alias Pajak Penghasilan (PPh) Badan segera diturunkan. Namun hingga saat ini hal tersebut belum kunjung rampung, sehingga Jokowi sempat mempertanyakan terhadap Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diminta untuk segera menurunkan besaran tarif pajak penghasilan (PPh) Badan, seperti yang diminta oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).selengkapnya

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menilai, perkembangan teknologi digital yang terus terjadi di dunia hingga saat ini, merupakan kondisi yang tidak dapat dihindari. Jika tidak beradaptasi, dia menduga banyak masyarakat yang bakal kehilangan pekerjaan, karena tergantikan kemajuan teknologi itu.selengkapnya

Pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan perusahaan batubara. Kendati tarif PPh badan akan dipangkas, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, tidak akan menurunkan penerimaan negara dari sektor pertambangan.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui pemberlakukan kebijakan amnesty pajak malah membuat konsumsi masyarakat pada semester II 2016 akan berkurang bila dibandingkan konsumsi di semester I. Meski begitu, Sri tidak menuturkan berapa penurunan konsumsi yang akan terjadi. Namun, kata Sri, hadirnya amnesty pajak akan membawa perbaikan pada pertumbuhan perekonomian hingga akhir 2016.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan belum bangkitnya kinerja ekspor dan impor Indonesia membawa dampak yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Setidaknya ada potensi penerimaan sebesar Rp 32 triliun yang hilang akibat hal ini. Sri Mulyani menjelaskan, dalam rilis yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan ekspor dan impor Indonesia masih menunjukan pertumbuhan yangselengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) mengatakan, saat ini, rasio penerimaan pajak atau tax ratio Indonesia terus melorot. Angka terakhir hanya 10,9%. Selanjutnya, Menkeu kelahiran Lampung berparas ayu ini, membandingkan saat SBY berkuasa. Kala itu, Sri Mulyani yang menjabat menkeu bilang, tax ratio mencapai 14%. "Indonesia dilihat dari rasio penerimaan pajak masih sangat kecil, hanya 10,9%selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya