Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan mulai bisa mengintip data keuangan para wajib pajak (WP) orang pribadi maupun badan usaha. Hal ini seiring program pertukaran data keuangan untuk kepentingan perpajakan secara otomatis atau automatic exchange of information (AEoI) yang sudah berlaku per 1 September 2018.selengkapnya

Kemudahan impor tujuan ekspor untuk industri kecil dan menengah (KITE IKM) merupakan kebijakan ekonomi pemerintah yang diamanatkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kebijakan tersebut untuk mendukung dan memajukan industri kecil menengah agar dapat bersaing di pasar global.selengkapnya

Kementerian Koperasi dan UKM menggelKementerian Koperasi dan UKM menggelar advokasi perpajakan bagi Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) KUMKM, di Kota Malang, Kamis (22/3) yang diikuti pengurus KUMKM maupun asosiasi terkait. Tujuan advar advokasi perpajakan bagi Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) KUMKM, di Kota Malang, Kamis (22/3) yang diikuti pengurus KUMKM maupun asosiasi terselengkapnya

Pemerintah mengkaim tujuan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto adalah untuk menghindari sengketa pajak.selengkapnya

Pada 22 Maret lalu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro meneken PMK Nomor 39/ PMK.03/2016 yang memuat rincian jenis data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan. Salah satunya, bank atau lembaga penyelenggara kartu kredit wajib melaporkan data transaksi yang bersumber dari lembar penagihan bulanan setiap nasabah kartu kredit.selengkapnya

Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Dwi Martani mengatakan, revaluasi aset dan revaluasi pajak tidak perlu menjadi momok yang menakutkan bagi wajib pajak. Menurutnya, revaluasi aset merupakan konsep netral yang bisa menghasilkan penilaian aset dengan nilai baru (terkini) menjadi lebih tinggi atau lebih rendah.selengkapnya

Pemerintah menyiapkan skema baru insentif pajak guna menarik lebih banyak investasi di Tanah Air.selengkapnya

Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak (tax amnesty) bukan untuk mengampuni kejahatan pidana atau koruptor namun memberi kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh wajib pajak. Managing Partner Danny Darussalam Tax Center, Darussalam di Jakarta, Rabu, mengatakan pengampunan pajak bukan serta merta membebaskan para pelaku korupsi dari tuntutan hukum karena pengampunan pajak tidak ada kaitannyaselengkapnya

Program pengampunan pajak atau tax amnesty dinilai melenceng dari ide awal pembuatannya. Dimana program ini awalnya untuk menjaring dana dari pengusaha yang melarikan hartanya ke luar negeri, namun faktanya saat ini rakyat biasa juga menjadi sasaran pemerintah.selengkapnya

Terkatung-katungnnya pembahasan Kebijakan Pengampunan Pajak atau tax amnesty di parlemen, menuai spekulasi banyak pihak. Sebab, banyak pihak-pihak terkait khususnya wajib pajak (WP) yang saat ini menanti apakah kemurahan hati pemerintah itu akan disepakati DPR. Publik gundah karena pembahasannya di DPR tak seperti yang dijanjikan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoroselengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut para Wajib Pajak (WP) Besar, baik badan usaha maupun orang pribadi, sebagai wajib pajak berskala nasional. Bagaimana tidak, setoran pajak dari 30 WP Besar Badan maupun Orang Pribadi di bawah naungan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) WP Besar saja sudah mencapai Rp 418,73 triliun sepanjang 2018 lalu.selengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memberikan penghargaan kepada para wajib pajak besar yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar.selengkapnya

Pemerintah Senegal telah memberlakukan pembebasan pajak 10 tahun bagi investasi di bidang pariwisata dan salah satu kotanya yang berada di wilayah Casamande, Kota Diembiring, menawarkan insentif pembebasan pajak selama 12 tahun bagi investor Indonesia yang berniat menanamkan modal di sana.selengkapnya

Pemerintah tengah mereview pelaksaan kebijakan belanja pajak atau tax expenditures di sejumlah sektor untuk memastikan efektifitas pelaksanaannya.selengkapnya

Sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo, implementasi program pengampunan pajak, atau tax amnesty terus dilakukan oleh seluruh elemen pemerintahan. Dalam hal ini, termasuk perbankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).selengkapnya

Program tax amnesty telah mulai memasuki priode kedua. Hingga saat ini, program pengampunan pajak terbilang sukses. Hal ini dapat dilihat dari besarnya tarif tebusan yang berhasil diperoleh pada periode pertama lalu yang mencapai Rp89,1 triliun berdasarkan SPH (Surat Pernyataan Harta) dan Rp97,2 triliun berdasarkan SSP (Surat Setoran Pajak). Adapun total dana repatriasi adalah sebesar Rp137 triliuselengkapnya

Rancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan pajak (tax amnesty) hingga kini masih digodok oleh pemerintah bersama Komisi XI DPR RI. Adapun tujuan dengan adanya tax amnesty ini diharapkan akan mampu menarik kembali dana orang Indonesia yang selama ini diparkir di luar negeri.selengkapnya

Ternyata, antara Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro punya pandangan berbeda terkait tax amnesty. Lho, siapa yang salah? Anggota Komisi XI DPR, Andreas Eddy Susetyo mengaku heran lantaran Presiden Jokowi dan Menkeu Bambang tidak satu suara terkait rencana penerapan UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).selengkapnya

Sebanyak 11 wajib pajak yang terdiri dari wajib pajak orang pribadi dan perusahaan di Kalimantan Timur dan Utara telah memanfaatkan tax amnesty. Kanwil DJP Kaltimra akan menggencarkan sosialisasi kepada instansi-instansi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memanfaatkan tax amnesty.selengkapnya

Anggota Komisi XI DPR M. Misbakhun mengusulkan sejumlah langkah yang bisa menjadi solusi bagi persoalan-persoalan tentang pengampunan pajak atau tax amnesty. Sebab, ketidaktahuan tentang tax amnesty telah menciptakan opini negatif terhadap kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 itu.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya