Penerimaan Negara dari Pajak dan Nonpajak Kompak TurunPenerimaan Negara dari Pajak dan Nonpajak Kompak TurunSabtu 11 Jun 2016 08:24Administratordibaca 795 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN 2016 hingga Mei 2016 mencapai Rp 189,1 triliun. Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Kementerian Keuangan, Luky Alfirman‎ menjelaskan, hingga akhir Mei realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp 496, triliun atau sebesar 27,2 persen dari target APBN 2016 sebesar Rp 1.8225,5 triliun. Sedangkan realisasi belanja negara mencapai Rp 685,8selengkapnya

 Kurang Bayar Pajak dan Royalti Freeport Rp180 Miliar, Pemkab Mimika Tunggu MenkeuKurang Bayar Pajak dan Royalti Freeport Rp180 Miliar, Pemkab Mimika Tunggu MenkeuKamis 2 Jul 2020 10:42Ridha Anantidibaca 259 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kabupaten Mimika Provinsi Papua sangat menunggu pembayaran kurang bayar pajak dan royalti PT Freeport Indonesia sebesar Rp180 miliar oleh Kementerian Keuangan.selengkapnya

 Perdirjen Pajak Nomor PER 18/2017 Ditolak Kalangan Pembuat Akta TanahPerdirjen Pajak Nomor PER 18/2017 Ditolak Kalangan Pembuat Akta TanahSenin 11 Des 2017 09:14Ridha Anantidibaca 2966 kaliSemua Kategori

Implementasi Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER - 18/PJ/2017 mendapat penolakan dari kalangan pembuat akta tanah lantaran minimnya sosialisasi.selengkapnya

 Penerimaan Pajak Triwulan III di Sumbar MenurunPenerimaan Pajak Triwulan III di Sumbar MenurunKamis 8 Okt 2020 13:38Ridha Anantidibaca 290 kaliSemua Kategori

Penerimaan pajak di Sumatra Barat pada triwulan III/2020 menurun dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu dampak Covid-19, kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPB) Sumbar Heru Pudyo Nugroho.selengkapnya

 DPD Minta Pajak Kelapa Sawit Harus Kembali ke DaerahDPD Minta Pajak Kelapa Sawit Harus Kembali ke DaerahSelasa 6 Ags 2019 13:40Ridha Anantidibaca 590 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Darmayanti Lubis menyatakan Pajak Kelapa Sawit Mentah (Crude Palm Oil/CPO) seharusnya sebagian besar kembali ke daerah asal. Hal ini untuk mempercepat pertumbuhan pembangunan di daerah.selengkapnya

 Penerimaan Negara Capai Rp 994 T hingga Juli, 52% dari TargetPenerimaan Negara Capai Rp 994 T hingga Juli, 52% dari TargetRabu 15 Ags 2018 10:57Ridha Anantidibaca 398 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan negara hingga akhir Juli 2018 tercatat Rp 994,4 triliun atau 52,5% dari target anggaran dan pendapatan belanja negara (APBN) 2018 yang sebesar Rp 1.894,7 triliun.selengkapnya

 LAPORAN DARI WASHINGTON: IMF Beri Masukan Terkait Ketahanan Fiskal IndonesiaLAPORAN DARI WASHINGTON: IMF Beri Masukan Terkait Ketahanan Fiskal IndonesiaKamis 19 Apr 2018 15:19Ridha Anantidibaca 524 kaliSemua Kategori

Dana Moneter Internasional (IMF) meyakini Indonesia masih memilih ruang untuk meningkatkan rasio perpajakan serta mendongkrak pengeluaran sektor swasta untuk meningkatkan ketahanan fiskal nasional.selengkapnya

 Pajak Jangan Sampai Menjegal KamiPajak Jangan Sampai Menjegal KamiSelasa 10 Mei 2016 20:18Administratordibaca 1364 kaliSemua Kategori

Di mata salah seorang Pendiri (Co-Founder) Tiket.com, Natali Ardianto, pemerintah saat ini menaruh perhatian besar terhadap perkembangan perdagangan secara elektronik (e-commerce). Bahkan, Presiden Joko Widodo menjanjikan akan menyiapkan lingkungan yang mendukung untuk melahirkan e-commerce berskala besar di Indonesia dan diperhitungkan di level dunia.selengkapnya

 Wajib Pajak Patuh Jika Sistem Administrasi Lebih SederhanaWajib Pajak Patuh Jika Sistem Administrasi Lebih SederhanaRabu 2 Mei 2018 11:28Ridha Anantidibaca 491 kaliSemua Kategori

Kunci untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan adalah dukungan sistem administrasi kepatuhan yang lebih sederhana.selengkapnya

 UKM Tidak Hanya Butuh PengampunanUKM Tidak Hanya Butuh PengampunanSelasa 18 Okt 2016 11:38Ajeng Widyadibaca 776 kaliSemua Kategori

“Karena menghitungnya dari sales jadi membayar 1% ke kantor pajak itu berat. Apalagi margin kami tidak terlalu besar.”selengkapnya

 Menkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baikMenkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baikJumat 14 Jul 2017 14:40Ajeng Widyadibaca 749 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan APBN pada semester I-2017 menunjukkan kinerja baik dibandingkan periode sama tahun lalu, baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan.selengkapnya

 Realisasi Belanja Negara Capai 87,5% Hingga November 2018Realisasi Belanja Negara Capai 87,5% Hingga November 2018Jumat 7 Des 2018 11:14Ridha Anantidibaca 459 kaliSemua Kategori

Realisasi belanja negara hingga November 2018 tercatat mencapai Rp1.942,4 triliun atau 87,5% dari target APBN 2018 dengan pertumbuhan sebesar 11%.selengkapnya

 Target Pajak Terancam Meleset, Darmin Jamin Defisit APBN TerjagaTarget Pajak Terancam Meleset, Darmin Jamin Defisit APBN TerjagaSenin 18 Des 2017 09:53Ridha Anantidibaca 360 kaliSemua Kategori

Kendati dibayangi risiko shortfall penerimaan pajak, namun pemerintah tetap optimis kinerja anggaran sampai akhir tahun sesuai ekspektasi. Defisit anggaran dipercaya akan berada dikisaran 2,67% atau 2,7%.selengkapnya

 Pemerintah pantau terus penerimaan pajakPemerintah pantau terus penerimaan pajakJumat 11 Ags 2017 13:28Ajeng Widyadibaca 580 kaliSemua Kategori

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

 Pengusaha Bayar Pajak, Sri Mulyani: Nggak Saya Taruh Lemari BesiPengusaha Bayar Pajak, Sri Mulyani: Nggak Saya Taruh Lemari BesiKamis 28 Feb 2019 14:24Ridha Anantidibaca 596 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berterima kasih kepada pengusaha muda atas realisasi penerimaan negara tembus Rp 1.942,3 triliun atau 102,5% dari target APBN di 2018. Menurutnya itu juga berkat kontribusi setoran pajak dari pengusaha muda.selengkapnya

 APBN Dipangkas, JK: Yang Salah PajakAPBN Dipangkas, JK: Yang Salah PajakSabtu 6 Ags 2016 10:16Administratordibaca 759 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengemukakan bahwa kebijakan memangkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar Rp133,8 triliun yang ditempuh pemerintah didasari oleh perolehan dari sektor pajak yang meleset dari target.selengkapnya

 Wapres: Pemangkasan APBN Akibat Target Pajak MelesetWapres: Pemangkasan APBN Akibat Target Pajak MelesetSabtu 6 Ags 2016 10:07Administratordibaca 589 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengemukakan bahwa kebijakan memangkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar Rp133,8 triliun yang ditempuh pemerintah didasari oleh perolehan dari sektor pajak yang meleset dari target.selengkapnya

 Mantan Stafsus SBY: Jokowi Pangkas Anggaran LagiMantan Stafsus SBY: Jokowi Pangkas Anggaran LagiJumat 5 Ags 2016 08:21Administratordibaca 714 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo memotong anggaran Rp 133,8 triliun, terdiri dari anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Rp 65 triliun dan dana transfer daerah senilai Rp 68,8 triliun.selengkapnya

 Anggaran Dipangkas LagiAnggaran Dipangkas LagiKamis 4 Ags 2016 16:00Administratordibaca 889 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengakui penerimaan perpajakan masih akan mengalami tekanan sangat berat dan belanja bakal dipangkas. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, penerimaan negara dari sisi pajak akan kurang sekitar Rp 219 triliun. ''Penerimaan negara tahun ini akan mengalami penurunan yang cukup besar dari tahun-tahun sebelumnya,'' kata Sri seusai sidang kabinet paripurna membahas nota keuanganselengkapnya

 Ditjen Pajak akan umumkan negara-negara yang wajib CbCR pada MaretDitjen Pajak akan umumkan negara-negara yang wajib CbCR pada MaretKamis 18 Jan 2018 10:31Ridha Anantidibaca 1186 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menegaskan aturan soal kewajiban pelaporan dokumen penetapan harga transfer dengan format baru, khususnya untuk laporan per negara atau Country by Country Report (CbCR) bagi perusahaan atau entitas yang melakukan transaksi afiliasi.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :