Jokowi tidak Bisa Keluarkan PP Deklarasi PajakJokowi tidak Bisa Keluarkan PP Deklarasi PajakKamis 28 Apr 2016 11:29Administratordibaca 1673 kaliSemua Kategori

Penyataan presiden Joko Widodo yang akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk menggantikan posisi RUU tax amnesty, cukup mengejutkan. Sebab, keberadaan PP dinilai tidak tepat jika dijadikan penggan RUU tax amnesty. Menurut Direktur Esksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus prastowo menilai, keberadaan PP harus atas dasar undang-undang. Sementara jika dikeluarkan, Pselengkapnya

 Direktorat Jenderal Pajak: Tidak ada aturan khusus untuk influencer atau SelebgramDirektorat Jenderal Pajak: Tidak ada aturan khusus untuk influencer atau SelebgramKamis 17 Jan 2019 10:29Ridha Anantidibaca 821 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengaku tidak menyiapkan aturan pajak khusus bagi influencer, baik selebgram maupun youtuber. Hal ini merespon keinginan Menteri Kominfo Rudiantara yang meminta ada pajak khusus influencer atau Selebritas Instagram.selengkapnya

 DKI diminta tidak naikkan pajak meski target meningkatDKI diminta tidak naikkan pajak meski target meningkatSenin 3 Des 2018 15:14Ridha Anantidibaca 299 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rapat paripurna pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2019 diminta oleh DPRD tidak menaikan pajak daerah meski targetnya meningkat.selengkapnya

 MTDL Prediksi Dampak Pengenaan Pajak Impor Tidak SignifikanMTDL Prediksi Dampak Pengenaan Pajak Impor Tidak SignifikanRabu 12 Sep 2018 10:08Ridha Anantidibaca 379 kaliSemua Kategori

Kinerja emiten distribusi, solusi, dan konsultasi teknologi informasi PT Metrodata Electronics Tbk. menilai kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pajak bagi sejumlah kendaraan elektronik tidak akan berdampak besar pada target keuangan perseroan tahun ini.selengkapnya

 Produsen rokok: Cukai rokok diharapkan tidak dinaikan lagiProdusen rokok: Cukai rokok diharapkan tidak dinaikan lagiKamis 2 Ags 2018 14:54Ridha Anantidibaca 406 kaliSemua Kategori

Industri rokok semakin tertekan dengan rencana kenaikan cukai tahun depan. Karenanya Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (GAPRINDO) berharap pemerintah tidak naikan tarif cukai.selengkapnya

 Anggota DPR minta kenaikan cukai tidak tinggiAnggota DPR minta kenaikan cukai tidak tinggiRabu 30 Mei 2018 12:34Ridha Anantidibaca 527 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat, Andreas Eddy Susetyo, meminta pemerintah tidak menaikkan cukai rokok terlalu tinggi pada 2019 mendatang.selengkapnya

 Tebusan periode dua pengampunan pajak tidak spektakulerTebusan periode dua pengampunan pajak tidak spektakulerKamis 29 Des 2016 09:30Ajeng Widyadibaca 973 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan, pencapaian uang tebusan pada periode dua pengampunan pajak alias amnesti pajak tidak terlalu spektakuler seperti realisasi periode satu yang sempat mencapai kisaran Rp97,2 triliun.selengkapnya

 Korupsi Pajak, Istana: Tidak Akan Ganggu Tax AmnestyKorupsi Pajak, Istana: Tidak Akan Ganggu Tax AmnestySelasa 22 Nov 2016 13:48Ajeng Widyadibaca 983 kaliSemua Kategori

Istana Kepresidenan memastikan aksi operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat eselon III Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak akan mengganggu pelaksanaan program ampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

 Ini Jawaban Jokowi Tidak Ikut Tax AmnestyIni Jawaban Jokowi Tidak Ikut Tax AmnestyAhad 2 Okt 2016 22:51Administratordibaca 829 kaliSemua Kategori

Meski gencar mengkampanyekan program amnesti pajak, namun Presiden Joko Widodo mengaku dirinya tidak ikut program tersebut. Hanya saja, sambung dia, perusahaan yang dimilikinya ikut dalam pengampunan pajak.selengkapnya

 Soal Pajak, Google Tidak Boleh DiistimewakanSoal Pajak, Google Tidak Boleh DiistimewakanSelasa 20 Sep 2016 14:02Administratordibaca 492 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) diminta tidak membeda-bedakan aturan pajak alias memberikan perlakukan istimewa pada perusahaan yang menetap di Indonesia dengan perusahaan asing seperti Google.selengkapnya

 Gubernur Riau: Rugi Tidak Manfaatkan Tax AmnestyGubernur Riau: Rugi Tidak Manfaatkan Tax AmnestySelasa 26 Jul 2016 16:49Administratordibaca 1062 kaliSemua Kategori

Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menyebut wajib pajak yang tidak memanfaatkan program Tax Amnesty dari pemerintah tahun ini akan merugi.selengkapnya

 Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Rp54 Juta Sudah DitandatanganiBatas Penghasilan Tidak Kena Pajak Rp54 Juta Sudah DitandatanganiKamis 23 Jun 2016 09:12Administratordibaca 1949 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan kenaikan mengenai batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari sebelumnya Rp36 juta menjadi Rp54 juta sudah ditandatangani melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). "Mengenai PTKP, PMK-nya sudah saya tandatangani berlakunya untuk pajak tahun ini," kata Bambang disela acara buka bersama media di kantor Kemenkeu di Jakarta, Rabu.selengkapnya

 DPR Minta Menteri Susi Tidak Potong Anggaran untuk NelayanDPR Minta Menteri Susi Tidak Potong Anggaran untuk NelayanRabu 8 Jun 2016 21:02Administratordibaca 971 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi IV Fadholi mengaku tidak mengerti dasar Kementerian Kelautan dan Perikanan memangkas anggaran untuk pengadaan dan pemberdayaan nelayan dalam pembahasan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjjiastuti di gedung DPR Jakarta, Rabu (8/6/2016)‎.selengkapnya

 Juni, masyarakat berpenghasilan Rp 4,5 juta bakal tidak kena pajakJuni, masyarakat berpenghasilan Rp 4,5 juta bakal tidak kena pajakRabu 8 Jun 2016 15:42Administratordibaca 1580 kaliSemua Kategori

Pemerintah menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari semula Rp 36 juta setahun atau Rp 3 juta per bulan menjadi Rp 54 juta setahun atau Rp 4,5 juta per bulan. Kebijakan ini berlaku mulai Juni 2016 dengan tujuan mendorong sisi konsumsi masyarakat. Pemerintah berharap kelompok masyarakat dengan rentang penghasilan Rp 4,5 juta per bulan memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan.selengkapnya

 Kemendagri Tidak Bisa Batalkan Perda Larangan Kantong PlastikKemendagri Tidak Bisa Batalkan Perda Larangan Kantong PlastikSenin 15 Jul 2019 12:21Ridha Anantidibaca 360 kaliSemua Kategori

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengatakan pihaknya tidak bisa serta merta membatalkan peraturan daerah yang sudah terbit.selengkapnya

 Tarif Cukai Rokok tidak Berubah pada 2019Tarif Cukai Rokok tidak Berubah pada 2019Senin 17 Des 2018 11:23Ridha Anantidibaca 768 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau maupun kenaikan batasan harga jual eceran minimum pada 2019. Menurut siaran pers Kemenkeu yang diterima di Jakarta, Ahad (16/12), tarif cukai hasil tembakau 2019 akan melanjutkan kebijakan yang diterapkan pada 2018, atau tetap mengacu pada Pasal 6 dan 7 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 146/2017.selengkapnya

 DPRD Minta Pemprov DKI Tidak Menaikkan Pajak DaerahDPRD Minta Pemprov DKI Tidak Menaikkan Pajak DaerahSenin 3 Des 2018 14:00Ridha Anantidibaca 378 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rapat paripurna pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2019 diminta oleh DPRD tidak menaikkan pajak daerah meski targetnya meningkat.selengkapnya

 Akumindo: Penurunan Pajak UMKM Tidak Berdampak SignifikanAkumindo: Penurunan Pajak UMKM Tidak Berdampak SignifikanKamis 8 Mar 2018 09:18Ridha Anantidibaca 438 kaliSemua Kategori

Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) menilai penurunan pajak UMKM menjadi 0,5 persen tidak akan berdampak apa-apa terhadap pertumbuhan dan juga ketahanan UMKM.selengkapnya

 Sri Mulyani: Tidak Ada Perpanjangan Termin Pertama Tax AmnestySri Mulyani: Tidak Ada Perpanjangan Termin Pertama Tax AmnestySelasa 27 Sep 2016 22:54Administratordibaca 1301 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan tidak akan ada penambahan waktu periode amnesti pajak dengan besar dana tebusan dalam negeri sebesar 2 persen yang akan berakhir 30 September 2016 mendatang.selengkapnya

 Tax Amnesty Tidak Berpihak Kepada Pengusaha LokalTax Amnesty Tidak Berpihak Kepada Pengusaha LokalAhad 19 Jun 2016 08:04Administratordibaca 1058 kaliSemua Kategori

Pemerintah rencananya ingin menarik pajak dari pengusaha Indonesia di luar negeri demi menambah pemasukan negara. Hal ini dilakukan melalui pengampunan pajak (tax amnesty). Mantan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Anwar Nasutionmengungkapkan tax amnesty tidak berpihak kepada pengusaha lokal.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :