Menkeu Sri Mulyani: Robot yang Bekerja Harus Kena PPhMenkeu Sri Mulyani: Robot yang Bekerja Harus Kena PPhKamis 10 Jan 2019 09:37Ridha Anantidibaca 680 kaliSemua Kategori

Perkembangan teknologi perlu direspons secara tepat oleh pemerintah supaya bisa memanfaatkannya secara optimal.selengkapnya

 Penerimaan Pajak 2018 Tumbuh 15%, Pengelolaan APBN Dinilai KredibelPenerimaan Pajak 2018 Tumbuh 15%, Pengelolaan APBN Dinilai KredibelRabu 2 Jan 2019 15:32Ridha Anantidibaca 426 kaliSemua Kategori

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) berpendapat pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 lebih kredibel dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pertimbangan lembaga pengkajian pajak ini bahwa target yang ditetapkan realistis untuk dicapai.selengkapnya

 Tren tarif pajak turun, CITA: Skema nailed-down tepat untuk FreeportTren tarif pajak turun, CITA: Skema nailed-down tepat untuk FreeportRabu 26 Des 2018 14:25Ridha Anantidibaca 705 kaliSemua Kategori

Pemerintah resmi menguasai 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) melalui holding BUMN pertambangan yakni PT Inalum (Persero). Disamping itu, operasional Freeport resmi beralih ke skema IUPK, namun dengan aturan perpajakan bersifat nailed-down alias tetap hingga masa operasionalnya berakhir di tahun 2041.selengkapnya

 DKI diminta tidak naikkan pajak meski target meningkatDKI diminta tidak naikkan pajak meski target meningkatSenin 3 Des 2018 15:14Ridha Anantidibaca 320 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rapat paripurna pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2019 diminta oleh DPRD tidak menaikan pajak daerah meski targetnya meningkat.selengkapnya

 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta permudah pembayaran pajakPemerintah Provinsi DKI Jakarta permudah pembayaran pajakSenin 3 Des 2018 15:07Ridha Anantidibaca 679 kaliSemua Kategori

Provinsi DKI Jakarta mempermudah pelayanan pembayaran pajak dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat pada waktunya. “Caranya dengan mendekatkan pelayanan pembayaran pajak ke wajib pajak. Sehingga mereka bisa membayar pajak di lokasi terdekat, di mana pun dan kapan pun,” kata Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta, Faisal Syafruddin, diselengkapnya

 Sistem `Jemput Bola` Permudah Warga Jakarta Membayar PajakSistem `Jemput Bola` Permudah Warga Jakarta Membayar PajakJumat 30 Nov 2018 10:07Ridha Anantidibaca 450 kaliSemua Kategori

Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat pada waktunya, Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta, Faisal Syafruddin mengatakan pihaknya melakukan upaya ‘jemput bola’.selengkapnya

 DPR Dukung Langkah Pemerintah Tunda Pembahasan 3 RUU PajakDPR Dukung Langkah Pemerintah Tunda Pembahasan 3 RUU PajakSenin 26 Nov 2018 10:22Ridha Anantidibaca 762 kaliSemua Kategori

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat menilai tepat langkah pemerintah untuk menunda pembahasan revisi tiga undang-undang terkait dengan perpajakan sampai dengan selesai pemilihan umum dan lebih baik dibahas dalam periode yang baru.selengkapnya

 Industri Tembakau Berharap Penerapan Cukai Sesuai PentahapanIndustri Tembakau Berharap Penerapan Cukai Sesuai PentahapanKamis 16 Ags 2018 14:27Ridha Anantidibaca 299 kaliSemua Kategori

Industri hasil tembakau (IHT) kecil mendorong pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 146 tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau tetap diberlakukan sesuai pentahapannya karena sudah mempertimbangkan aspek keadilan dan perlindungan terhadap perusahaan rokok (PR) kecil.selengkapnya

 Solusi Defisit BPJS, Usulan `Pajak Dosa` dari Cukai Rokok MenguatSolusi Defisit BPJS, Usulan `Pajak Dosa` dari Cukai Rokok MenguatJumat 10 Ags 2018 15:04Ridha Anantidibaca 398 kaliSemua Kategori

Pembahasan soal defisit anggaran yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali memunculkan usulan alternatif pendanaan. Kenaikan cukai rokok ditengarai tepat untuk menjadi sumber pendanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),selengkapnya

 19 Juta Kendaraan di Jabar, Berapa Jumlah Penunggak Pajak?19 Juta Kendaraan di Jabar, Berapa Jumlah Penunggak Pajak?Senin 6 Ags 2018 14:44Ridha Anantidibaca 687 kaliSemua Kategori

Pertumbuhan kendaraan di Jawa Barat terus meningkat. Bahkan setiap tahunnya tak kurang dari 1,3 juta sepeda motor motor dan mobil dibeli oleh warga. Sayangnya hal itu tidak dibarengi dengan ketaatan warga untuk membayar pajak.selengkapnya

 250 pengusaha Jaktim diberi bimtek pajak daring250 pengusaha Jaktim diberi bimtek pajak daringRabu 1 Ags 2018 15:49Ridha Anantidibaca 439 kaliSemua Kategori

Sekitar 250 pengusaha restoran, hotel, hiburan dan parkir di Jakarta Timur diberikan bimbingan teknis (bimtek) pembayaran pajak daerah secara dalam jaringan dan penggunaan alat e-pos oleh Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jakarta Timur.selengkapnya

 Rokok Elektrik atau Vape Dikenai Cukai, Pemerintah Dinilai Sudah TepatRokok Elektrik atau Vape Dikenai Cukai, Pemerintah Dinilai Sudah TepatKamis 26 Jul 2018 10:36Ridha Anantidibaca 818 kaliSemua Kategori

Yayasan Pemerhati Kesehatan Publik (YPKP) Indonesia mengapresiasi langkah pemerintah yang memberikan payung hukum bagi produk hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL).selengkapnya

 Pajak laba ditahan, BKF lihat kemungkinan double taxationPajak laba ditahan, BKF lihat kemungkinan double taxationSenin 9 Jul 2018 16:04Ridha Anantidibaca 505 kaliSemua Kategori

Dalam revisi Undang-Undang (UU) Pajak Penghasilan (PPh) pemerintah mempertimbangkan kemungkinan pemajakan atas laba ditahan (retained earnings) sebagai objek pajak. Meski begitu, Kementerian Keuangan (Kemkeu) menilai hal ini bisa jadi kurang tepat.selengkapnya

 Gubernur Kaltim Ajak Pengusaha Tepat Laporkan SPTGubernur Kaltim Ajak Pengusaha Tepat Laporkan SPTSelasa 27 Mar 2018 14:54Ridha Anantidibaca 308 kaliSemua Kategori

Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek meminta agar pengusaha yang memiliki usaha dan operasional di Kaltim untuk membayarkan pajaknya di Kaltim.selengkapnya

 Alex Noerdin: Mau Pembangunan Lancar? Ayo Bayar Pajak!Alex Noerdin: Mau Pembangunan Lancar? Ayo Bayar Pajak!Selasa 6 Mar 2018 14:19Ridha Anantidibaca 381 kaliSemua Kategori

Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin meminta seluruh wajib pajak membayar tepat waktu kewajibannya karena dana yang didapat itu digunakan untuk pembangunan.selengkapnya

 Periode laporan SPT semakin dekat, ini imbauan Ditjen PajakPeriode laporan SPT semakin dekat, ini imbauan Ditjen PajakJumat 19 Jan 2018 14:28Ridha Anantidibaca 456 kaliSemua Kategori

Periode pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan semakin dekat. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengimbau agar Wajib Pajak (WP) melapor dengan benar dan tepat waktu.selengkapnya

 Saatnya Lapor SPT 2017, Ini Syarat yang Harus Diserahkan Wajib PajakSaatnya Lapor SPT 2017, Ini Syarat yang Harus Diserahkan Wajib PajakJumat 19 Jan 2018 13:09Ridha Anantidibaca 4887 kaliSemua Kategori

Mendekati periode pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengimbau wajib pajak (WP) - termasuk yang telah mengikuti pengampunan pajak untuk melaporkan pajak secara benar dan tepat waktu.selengkapnya

 Cukai Rokok Tambal Defisit BPJS, Begini Reaksi AherCukai Rokok Tambal Defisit BPJS, Begini Reaksi AherKamis 30 Nov 2017 09:37Ridha Anantidibaca 637 kaliSemua Kategori

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, prinsipnya tidak keberatan dengan pengunaan dana bagi hasil cukai rokok untuk menambal defisit anggaran BPJS Kesehatan. “Kalau dana cukai rokok itu digunakan untuk urusan-urusan kesehatan, itu saya kira sudah tepat,” kata dia di Bandung, Rabu, 29 November 2017.selengkapnya

 Waktu keluarnya PP 36 dinilai kurang tepatWaktu keluarnya PP 36 dinilai kurang tepatRabu 27 Sep 2017 11:57Ajeng Widyadibaca 801 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap, termasuk bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan pengalihan dan/atau repatriasi harta.selengkapnya

 Semangat Gotong Royong Bisa Mengikis KemiskinanSemangat Gotong Royong Bisa Mengikis KemiskinanSelasa 18 Okt 2016 13:23Ajeng Widyadibaca 800 kaliSemua Kategori

Semangat gotong royong mampu mengentaskan kemiskinan. Salah satu wujud gotong royong adalah membayar pajak dengan benar. Hanya dengan penerimaan pajak yang cukup dan belanja yang tepat sasaran, angka kemiskinan bisa dipangkas. Rasio pajak terhadap PDB atau tax ratio Indonesia yang baru 11% merupakan bukti bahwa semangat gotong royong bangsa ini belum cukup kuat.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :