Uni Eropa Kembali Bahas Pembatasan CPOUni Eropa Kembali Bahas Pembatasan CPOSenin 8 Ags 2016 13:36Administratordibaca 693 kaliSemua Kategori

Akhir pekan lalu, Majelis Tinggi Parlemen Perancis telah membatalkan Amandemen Nomor 367 tentang penetapan pajak impor miyak kepala sawit mentah (CPO) progresif mulai € 30 euro per ton.selengkapnya

 Bayar pajak kendaraan bermotor kini bisa secara online, begini caranyaBayar pajak kendaraan bermotor kini bisa secara online, begini caranyaSenin 14 Okt 2019 10:56Ridha Anantidibaca 515 kaliSemua Kategori

Kini, masyarakat tidak perlu repot-repot lagi membayar pajak kendaraan bermotor ke kantor Samsat. Pasalnya, sudah ada aplikasi daring yang memudahkan wajib pajak. Aplikasi itu bernama Samsat Online Nasional.selengkapnya

 Mabes TNI Gelar Sosialisasi Amnesti PajakMabes TNI Gelar Sosialisasi Amnesti PajakAhad 18 Sep 2016 10:03Administratordibaca 1167 kaliSemua Kategori

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak menggelar sosialisasi Tax Amnesty Pajak. Sosialisasi ini diikuti oleh Perwira Menengah TNI berpangkat Kolonel di jajaran Mabes TNI, bertempat di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (15/9) lalu.selengkapnya

 Kadin Apresiasi Pemerintah Gencar Sosialisasi Amnesti PajakKadin Apresiasi Pemerintah Gencar Sosialisasi Amnesti PajakJumat 22 Jul 2016 10:32Administratordibaca 603 kaliSemua Kategori

Kadin Indonesia memuji upaya pemerintah yang melakukan sosialisasi program amnesti pajak (Tax Amnesty) karena dinilai bisa menjadi tumpuan untuk membiayai pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.selengkapnya

 Tax Amnesty Bergulir, Apindo & Kadin Satu SuaraTax Amnesty Bergulir, Apindo & Kadin Satu SuaraJumat 22 Jul 2016 08:37Administratordibaca 758 kaliSemua Kategori

Kalangan pengusaha Indonesia sepakat untuk mengantri program pengampunan pajak atau tax amnesty. Katanya demi memperbaiki basis data pajak.selengkapnya

 Menteri Rini Minta Perusahaan BUMN Serap Dana Tax AmnestyMenteri Rini Minta Perusahaan BUMN Serap Dana Tax AmnestySelasa 12 Jul 2016 10:11Administratordibaca 933 kaliSemua Kategori

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno meminta kepada seluruh perusahaan BUMN untuk melihat potensi dana yang masuk ke Indonesia dengan berlakunya Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).selengkapnya

 YLKI: Kenaikan Cukai dan Harga Rokok Harus DidukungYLKI: Kenaikan Cukai dan Harga Rokok Harus DidukungKamis 10 Okt 2019 09:46Ridha Anantidibaca 364 kaliSemua Kategori

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai kebijakan pemerintah menaikkan cukai rokok sebanyak 23 persen dan harga rokok 35 persen adalah kebijakan yang perlu didukung oleh masyarakat luas dan pembuat kebijakan terkait. Saat ini, ia menilai, ada upaya intervensi pemerintah untuk tidak meningkatkan cukai dan harga rokok.selengkapnya

 Bukalapak perluas layanan bayar pajak kendaraan onlineBukalapak perluas layanan bayar pajak kendaraan onlineSelasa 9 Apr 2019 16:05Ridha Anantidibaca 595 kaliSemua Kategori

Bukalapak dalam waktu dekat akan memperluas cakupan pembayaran pajak kendaraan bermotor (samsat) untuk sejumlah daerah di Indonesia, setelah layanan itu hanya tersedia di Jawa Barat.selengkapnya

 Bukalapak Perluas Layanan Bayar Pajak Kendaraan OnlineBukalapak Perluas Layanan Bayar Pajak Kendaraan OnlineJumat 5 Apr 2019 11:08Ridha Anantidibaca 25 kaliSemua Kategori

Bukalapak dalam waktu dekat akan memperluas cakupan pembayaran pajak kendaraan bermotor (samsat) untuk sejumlah daerah di Indonesia. Saat ini layanan itu hanya tersedia di Jawa Barat.selengkapnya

 Jangan Anggap Sepele Denda Telat Bayar Pajak Motor!Jangan Anggap Sepele Denda Telat Bayar Pajak Motor!Kamis 4 Apr 2019 15:48Ridha Anantidibaca 702 kaliSemua Kategori

Pajak merupakan suatu hal yang wajib kita bayarkan untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum, itulah mengapa semua warga negara Indonesia wajib membayar pajak.selengkapnya

 Respons Kasus Freeport, Pengamat Minta Perjelas Pajak Pusat dan DaerahRespons Kasus Freeport, Pengamat Minta Perjelas Pajak Pusat dan DaerahJumat 11 Mei 2018 11:10Ridha Anantidibaca 508 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mendorong pemerintah untuk membuat pedoman kebijakan perpajakan di sektor pertambangan untuk acuan pusat dan daerah. Dengan begitu, kasus seperti sengketa pajak air antara PT Freeport Indonesia dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Papua tidak perlu terulang lagi.selengkapnya

 Industri wajib bayar iuran lingkunganIndustri wajib bayar iuran lingkunganSenin 13 Nov 2017 12:12Ajeng Widyadibaca 1824 kaliSemua Kategori

Di satu sisi, pemerintah selalu berdendang, ingin mempermudah iklim investasi di negeri ini dengan menggunting pungli. Tapi di sisi lain, ada pungutan baru ke pengusaha.selengkapnya

 OJK Larang Dana Repatriasi Dipinjamkan untuk Perusahaan AsingOJK Larang Dana Repatriasi Dipinjamkan untuk Perusahaan AsingKamis 21 Jul 2016 20:27Administratordibaca 1692 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan hingga kini belum merampungkan satu aturan turunan dari Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Aturan itu adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai pemanfaatan dana repatriasi dari hasil kebijakan tersebut.selengkapnya

 YSK Gugat UU Tax AmnestyYSK Gugat UU Tax AmnestyAhad 10 Jul 2016 10:06Administratordibaca 1252 kaliSemua Kategori

Yayasan Satu Keadilan (YSK) bersama Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) menggugat Undang Undang Tax Amnesty (UU TA) atau Undang-Undang Pengampunan Pajak. YSK akan mengajukan judicial review atau uji materi Undang Undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).selengkapnya

 Pemberlakuan UU Tax Amnesty: Pemerintah Tunggu Kiriman DPRPemberlakuan UU Tax Amnesty: Pemerintah Tunggu Kiriman DPRKamis 30 Jun 2016 16:09Administratordibaca 618 kaliSemua Kategori

emerintah mengharapkan DPR segera mengirimkan dokumen pengesahan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) agar kebijakan itu bisa segera direalisasikan per 1 Juli 2016. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden memang memiliki waktu 30 hari untuk menandatangani UU pascadisahkan DPR.selengkapnya

 PUPR Siapkan Proyek Infrastruktur untuk Tampung Dana RepatriasiPUPR Siapkan Proyek Infrastruktur untuk Tampung Dana RepatriasiKamis 30 Jun 2016 14:00Administratordibaca 912 kaliSemua Kategori

Setelah Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak disahkan, Pemerintah terus mencari cara agar dana-dana orang Indonesia yang berada di luar negeri bisa tertarik masuk ke dalam negeri (repatriasi). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyiapkan sejumlah proyek infrastruktur yang bisa dibiayai oleh dana repatriasi ini.selengkapnya

 UU Cipta Kerja beri wewenang pemerintah pusat atur pajak daerah dan retribusi daerahUU Cipta Kerja beri wewenang pemerintah pusat atur pajak daerah dan retribusi daerahKamis 8 Okt 2020 13:47Ridha Anantidibaca 716 kaliSemua Kategori

Pemerintah pusat (pempus) dapat melakukan intervensi atas kebijakan fiskal pemerintah daerah (pemda), yakni dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Ketentuan ini sebagaimana dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi Undang-Undang pada Senin (5/10).selengkapnya

 Kata pengamat pajak terkait RPP Perpajakan turunan UU Cipta KerjaKata pengamat pajak terkait RPP Perpajakan turunan UU Cipta KerjaJumat 22 Jan 2021 11:23Ridha Anantidibaca 660 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menerbitkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha. Calon beleid ini merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.selengkapnya

 Tarif meterai jadi Rp 10.000, pos penerimaan pajak lainnya bisa capai Rp 12,1 triliunTarif meterai jadi Rp 10.000, pos penerimaan pajak lainnya bisa capai Rp 12,1 triliunKamis 1 Okt 2020 14:25Ridha Anantidibaca 481 kaliSemua Kategori

Pemerintah bersama dengan DPR telah menetapkan tarif bea meterai sebesar Rp 10.000 yang berlaku mulai 1 Januari 2021. Sebagaimana dalam Rancangan Undang-Undang (UU) tentang Bea Meterai yang merupakan perubahan atas UU Bea Meterai tahun 1985, beleid ini sudah disahkan dalam sidang Paripurna DPR RI Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021, Selasa (29/9).selengkapnya

 Bhinneka dukung kebijakan pajak e-commerceBhinneka dukung kebijakan pajak e-commerceSelasa 20 Ags 2019 09:14Ridha Anantidibaca 345 kaliSemua Kategori

Rancangan Kebijakan perpajakan pada tahun 2020 telah di susun oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Ada tujuh poin kebijakan yang dikerahkan, salah satunya adalah gebrakan baru di point ketiga.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :