10 Negara yang Tidak Mewajibkan Pajak Bagi Rakyatnya10 Negara yang Tidak Mewajibkan Pajak Bagi RakyatnyaSabtu 21 Mei 2016 17:29Administratordibaca 9147 kaliSemua Kategori

Dalam suatu sistem pemerintahan dalam negara, membayar pajak secara rutin merupakan salah satu kewajiban dasar yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh setiap warganya. Dana hasil pajak merupakan pendapatan kas negara yang digunakan untuk kepentingan dan menyejahterakan masyarakat secara umum, seperti misalnya pembangunan jalan raya, fasilitas umum, bantuan sosial untuk masyarakat, dan lain-lain.selengkapnya

 Begini nasib penerimaan pajak selama PPKMBegini nasib penerimaan pajak selama PPKMSenin 9 Ags 2021 11:00Ridha Anantidibaca 496 kaliSemua Kategori

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga PPKM level 3-4 telah berlangsung sekitar lima pekan. Perlambatan mobilitas masyarakat diyakini akan berdampak terhadap penerimaan pajak di paruh kedua tahun ini.selengkapnya

 Selama PPKM, begini nasib penerimaan pajakSelama PPKM, begini nasib penerimaan pajakSenin 9 Ags 2021 10:55Ridha Anantidibaca 511 kaliSemua Kategori

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga PPKM level 3-4 telah berlangsung sekitar lima pekan. Perlambatan mobilitas masyarakat diyakini akan berdampak terhadap penerimaan pajak di paruh kedua tahun ini.selengkapnya

 Struktur Penerimaan Pajak Masih Lemah, Penuh RisikoStruktur Penerimaan Pajak Masih Lemah, Penuh RisikoSelasa 24 Jul 2018 11:00Ridha Anantidibaca 331 kaliSemua Kategori

Struktur penerimaan pajak masih penuh risiko. Pasalnya, sektor manufaktur yang berkontribusi lebih dari 30% terhadap penerimaan pajak pertumbuhannya selama 3 bulan terakhir justru melambat, bahkan Juni lalu hanya 12,64%.selengkapnya

 KPK Soroti Rendahnya Penerimaan Pajak DKI JakartaKPK Soroti Rendahnya Penerimaan Pajak DKI JakartaKamis 4 Jun 2020 13:34Ridha Anantidibaca 413 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti menurunnya penerimaan pajak Pemprov DKI Jakarta. Lembaga antirasuah mencatat persentase capaian rencana aksi Optimalisasi Pajak Daerah Pemprov DKI Jakarta selama Januari sampai April 2020 masih relatif rendah, yakni 39,5 persen, dengan besaran nilai Rp8,2 triliun.selengkapnya

 PPnBM 100% Segera Berakhir Mei 2021, tapi Masih Ada Relaksasi LanjutanPPnBM 100% Segera Berakhir Mei 2021, tapi Masih Ada Relaksasi LanjutanJumat 28 Mei 2021 11:39Ridha Anantidibaca 512 kaliSemua Kategori

Relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) hingga 100% akan segera berakhir pada Mei 2021 ini. Tapi tenang, bagi yang belum mendapat kesempatan membeli mobil baru, masih ada relaksasi lanjutan.selengkapnya

 PPnBM 100% segera Berakhir Mei 2021, Toyota Mulai Atur StrategiPPnBM 100% segera Berakhir Mei 2021, Toyota Mulai Atur StrategiJumat 28 Mei 2021 11:35Ridha Anantidibaca 571 kaliSemua Kategori

Relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah ( PPnBM ) hingga 100% akan segera berakhir pada Mei 2021 ini. Tapi tenang, bagi yang belum mendapat kesempatan membeli mobil baru, masih ada relaksasi lanjutan.selengkapnya

 Pemerintah berikan lima fasilitas pajak untuk industri farmasiPemerintah berikan lima fasilitas pajak untuk industri farmasiRabu 7 Okt 2020 11:47Ridha Anantidibaca 449 kaliSemua Kategori

Pemerintah memberikan lima fasilitas pajak baik barang maupun jasa yang dipergunakan untuk penanganan pandemi virus corona (Covid-19). Kebijakan tersebut berangkat dari kebutuhan atas pengadaan di industri farmasi.selengkapnya

 Wajib pajak yang bantu tangani Covid-19 dapat insentif pajak penghasilan, apa saja?Wajib pajak yang bantu tangani Covid-19 dapat insentif pajak penghasilan, apa saja?Senin 22 Jun 2020 14:33Ridha Anantidibaca 501 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak mengatur masyarakat/wajib pajak yang turut bergotong royong dalam membantu upaya pemerintah memerangi wabah Covid-19 berhak mendapatkan fasilitas pajak penghasilan.selengkapnya

 Wow, siapapun yang bantu perangi corona diberi insentif pajak PPh, ini daftarnyaWow, siapapun yang bantu perangi corona diberi insentif pajak PPh, ini daftarnyaSenin 22 Jun 2020 14:27Ridha Anantidibaca 290 kaliSemua Kategori

Pemerintah kembali memberikan insentif bagi para pihak yang turut andil bergotong royong memerangi pandemi virus corona / Covid-19. Kali ini, insentif untuk orang maupun badan usaha yang ikut menangani virus corona berupa fasilitas pajak penghasilan (PPh).selengkapnya

 BC Jateng & DIY Terbitkan Izin Kawasan Berikat ke Investor Asal KorselBC Jateng & DIY Terbitkan Izin Kawasan Berikat ke Investor Asal KorselSelasa 3 Mar 2020 09:56Ridha Anantidibaca 378 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memberikan izin Kawasan Berikat (KB) ke PT Shoenary Javanesia Inc (SJI).selengkapnya

 Sri Mulyani Sebut Tak Boleh Ada Negara Tax HavenSri Mulyani Sebut Tak Boleh Ada Negara Tax HavenSelasa 25 Feb 2020 11:31Ridha Anantidibaca 359 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, era digital memberikan tantangan baru di sektor perpajakan internasional. Kini perusahaan bisa memperoleh penghasilan tanpa harus menempatkan perusahaannya di negara tersebut.selengkapnya

 Kemenkeu Relakasasi Penyampaian Invoice Declaration via ElektronikKemenkeu Relakasasi Penyampaian Invoice Declaration via ElektronikRabu 20 Feb 2019 10:27Ridha Anantidibaca 480 kaliSemua Kategori

Pemerintah merelaksasi ketentuan penyampaian surat keterangan asal (SKA) barang dengan menambah klausul dalam PMK N0.11/PMK.04/2019 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.selengkapnya

 Ditjen Pajak Beri Layanan Surat Fiskal Secara OnlineDitjen Pajak Beri Layanan Surat Fiskal Secara OnlineRabu 13 Feb 2019 09:21Ridha Anantidibaca 782 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memberikan layanan pengajuan surat keterangan fiskal secara daring (online). Layanan daring ini untuk memberikan kemudahan dan membantu peningkatan kemudahan usaha.selengkapnya

 Pengusaha Curhat ke Sri Mulyani Susah Urus Restitusi PajakPengusaha Curhat ke Sri Mulyani Susah Urus Restitusi PajakRabu 5 Des 2018 11:13Ridha Anantidibaca 345 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri Ceo Networking 2018 yang berlangsung di Ritz Carlton, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, bendahara negara itu banyak menerima pertanyaan, saran dan kritik dari pengusaha.selengkapnya

 MK segera keluarkan putusan uji materi UU Pajak Bumi dan BangunanMK segera keluarkan putusan uji materi UU Pajak Bumi dan BangunanRabu 9 Mei 2018 14:37Ridha Anantidibaca 462 kaliSemua Kategori

Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang putusan untuk pengujian Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan empat orang warga negara Indonesia.selengkapnya

 Ditjen Pajak: Dapat Penghasilan di Indonesia Harus Bayar PajakDitjen Pajak: Dapat Penghasilan di Indonesia Harus Bayar PajakSenin 8 Jan 2018 11:23Ridha Anantidibaca 335 kaliSemua Kategori

Ditjen Pajak menegaskan setiap perusahaan atau orang pribadi yang memperoleh penghasilan di Indonsia harus tunduk dengan regulasi perpajakan yang berlaku.selengkapnya

 Dirjen Pajak Kirim Pizza ke 66 KPP, Ada Apa?Dirjen Pajak Kirim Pizza ke 66 KPP, Ada Apa?Jumat 5 Jan 2018 15:08Ridha Anantidibaca 432 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) mengirim pizza ke 66 Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Hal ini berkaitan dengan janji Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengirim pizza kepada KPP yang mampu mencapai target.selengkapnya

 Amnesti pajak jilid II tak seampuh sebelumnyaAmnesti pajak jilid II tak seampuh sebelumnyaRabu 22 Nov 2017 10:06Ridha Anantidibaca 429 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016. Revisi PMK tidak hanya mempermudah jalan bagi wajib pajak peserta amnesti untuk memperoleh surat keterangan bebas (SKB) pajak penghasilan (PPh) atas balik nama aset, melainkan juga membuka kesempatan mendapatkan pengampunan pajak, bak amnesti pajak jilid II.selengkapnya

 31 Desember Batas Waktu Hak Istimewa, DJP: Jika Lewat Jadi Pajak Terutang31 Desember Batas Waktu Hak Istimewa, DJP: Jika Lewat Jadi Pajak TerutangKamis 16 Nov 2017 12:57Ridha Anantidibaca 841 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan peserta pengampunan pajak (tax amnesty) dapat memperoleh hak istimewanya hingga 31 Desember 2017.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :