Cukai Rokok Naik Berpotensi Turunkan Serapan PasarCukai Rokok Naik Berpotensi Turunkan Serapan PasarJumat 25 Okt 2019 15:38Ridha Anantidibaca 459 kaliSemua Kategori

Dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 152/PMK.010/2019 mengesahkan kenaikan cukai tembakau mulai 1 Januari 2020 sebesar 21,55 persen. Rata-rata kenaikan cukai tembakau tahun depan naik dua kali lipat dibandingkan tahun 2018, yang mana di tahun 2019 tidak terjadi kenaikan pada cukai tembakau.selengkapnya

 Potensi Dana Kelola BPDLH Capai Rp800 Triliun, Sri Mulyani Siapkan StrategiPotensi Dana Kelola BPDLH Capai Rp800 Triliun, Sri Mulyani Siapkan StrategiKamis 10 Okt 2019 11:23Ridha Anantidibaca 485 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, sumber pendanaan lingkungan hidup masih memiliki potensi yang sangat besar untuk ditingkatkan. Ia bahkan menyebut Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) berpotensi mengelola dana sebesar Rp800 triliun untuk mengatasi isu terkait lingkungan hidup.selengkapnya

 Indef: Simplifikasi Cukai Berpotensi Matikan Industri Kretek NasionalIndef: Simplifikasi Cukai Berpotensi Matikan Industri Kretek NasionalJumat 27 Sep 2019 12:07Ridha Anantidibaca 695 kaliSemua Kategori

Usulan mendorong penyederhanaan (simplifikasi) tarif cukai hasil tembakau kepada pemerintah mendapatkan tanggapan dari peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati.selengkapnya

 Cegah Kebocoran Penerimaan Cukai Rokok, Pemerintah Wajib Gandeng KPKCegah Kebocoran Penerimaan Cukai Rokok, Pemerintah Wajib Gandeng KPKRabu 28 Ags 2019 14:14Ridha Anantidibaca 254 kaliSemua Kategori

Pemerintah diminta menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah kebocoran penerimaan cukai dari industri hasil tembakau (IHT) yang bernilai triliunan. KPK dinilai dapat memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan tarif cukai rokok.selengkapnya

 Penggabungan Batas Produksi SKM dan SPM Tak Timbulkan OligopoliPenggabungan Batas Produksi SKM dan SPM Tak Timbulkan OligopoliKamis 15 Ags 2019 11:58Ridha Anantidibaca 364 kaliSemua Kategori

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengingatkan celah yang ada dalam kebijakan tarif cukai rokok yang berlaku saat ini berpotensi memunculkan praktik oligopoli di industri hasil tembakau (IHT).selengkapnya

 KPK didorong untuk menelusuri celah sistem cukai rokokKPK didorong untuk menelusuri celah sistem cukai rokokKamis 1 Ags 2019 11:47Ridha Anantidibaca 374 kaliSemua Kategori

Indonesia Budget Center (IBC), sebuah lembaga swadaya masyarakat yang fokus mengawasi anggaran negara menilai berbagai celah dalam kebijakan tarif cukai rokok berpotensi merugikan negara. Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mendorong pemerintah melakukan perbaikan.selengkapnya

 Penghapusan Pajak Sepeda Motor Ancam Pendapatan DaerahPenghapusan Pajak Sepeda Motor Ancam Pendapatan DaerahSenin 26 Nov 2018 13:41Ridha Anantidibaca 463 kaliSemua Kategori

Rencana penghapusan pajak kendaraan jenis sepeda motor dinilai berpotensi mengurangi pendapatan daerah dari pajak. Hal ini lantaran pajak sepeda motor berkontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).selengkapnya

 Tren harga emas naik, penerimaan pajak perdagangan emas berpotensi tumbuhTren harga emas naik, penerimaan pajak perdagangan emas berpotensi tumbuhSenin 26 Nov 2018 09:42Ridha Anantidibaca 904 kaliSemua Kategori

Sepanjang tahun ini, penjualan komoditas emas di dalam negeri terbilang moncer. Emas merupakan komoditas yang dikenakan pajak dalam transaksi perdagangannya, baik emas batangan maupun emas perhiasan. Lantas, penerimaan pajak dari transaksi perdagangan emas pun seharusnya ikut terkerek di tahun ini.selengkapnya

 Resistensi Penyederhanaan Tarif Cukai Tembakau Kian BesarResistensi Penyederhanaan Tarif Cukai Tembakau Kian BesarSenin 29 Okt 2018 15:33Ridha Anantidibaca 507 kaliSemua Kategori

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146 Tahun 2017 terkait roadmap tarif cukai tembakau dinilai akan merugikan jutaan buruh linting kretek yang bergantung pada industri kretek nasional hasil tembakau (IHT).selengkapnya

 Pemberantasan Cukai Ilegal Ampuh Kendalikan Peredaran Rokok IlegalPemberantasan Cukai Ilegal Ampuh Kendalikan Peredaran Rokok IlegalKamis 20 Sep 2018 16:06Ridha Anantidibaca 451 kaliSemua Kategori

Upaya pemberantasan cukai rokok ilegal terus menjadi perhatian pemerintah. Selain berpotensi merugikan negara karena hilangnya potensi penerimaan, peredaran cukai rokok ilegal juga menurunkan efektifitas pengendalian rokok.selengkapnya

 Simplifikasi Cukai Rokok Dikhawatirkan Picu OligopolistikSimplifikasi Cukai Rokok Dikhawatirkan Picu OligopolistikKamis 16 Ags 2018 10:55Ridha Anantidibaca 894 kaliSemua Kategori

Simplifikasi tarif cukai rokok dari 12 layer menjadi 5 layer diperkirakan akan menciptakan oligopolistik. Ini karena perusahaan Industri Hasil Tembakau (IHT) skala kecil akan bergantung ke industri besar.selengkapnya

 Pengusaha Usul Aturan Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai DirevisiPengusaha Usul Aturan Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai DirevisiSelasa 31 Jul 2018 12:26Ridha Anantidibaca 382 kaliSemua Kategori

Perubahan dalam aturan fasilitas pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau value added tax (VAT) refund berpotensi meningkatkan kedatangan turis asing ke dalam negeri. Indonesia saat ini masih mengenakan pengembalian VAT dengan nilai minimal pajak Rp 500 ribu dan jangka waktu klaim satu bulan.selengkapnya

 Gappri: Rokok ilegal akan semakin marak bila tarif cukai naikGappri: Rokok ilegal akan semakin marak bila tarif cukai naikSenin 30 Jul 2018 10:04Ridha Anantidibaca 1089 kaliSemua Kategori

Rencana pemerintah menaikkan tarif cukai dan menyederhanakan layer cukai masih tegas ditolak Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri). Hal ini berpotensi meningkatknya rokok ilegal.selengkapnya

 Distorsi Ekonomi Akibat Kebijakan Pajak Masih Perlu DiperdebatkanDistorsi Ekonomi Akibat Kebijakan Pajak Masih Perlu DiperdebatkanSelasa 24 Apr 2018 16:37Ridha Anantidibaca 2794 kaliSemua Kategori

Ditjen Pajak menyatakan kebijakan tax exemption atau pengecualian pajak dianggap sebagai biang kerok ketidakefisienan pemungutan PPN dan berpotensi distortif ke perekonomian.selengkapnya

 Restitusi Pajak Dipercepat Berpotensi Kriminalisasi Petugas PajakRestitusi Pajak Dipercepat Berpotensi Kriminalisasi Petugas PajakJumat 30 Mar 2018 15:38Ridha Anantidibaca 601 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal mempercepat pengembalian (restitusi) pendahuluan untuk kelebihan bayar pajak. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menyambut positif peraturan ini, namun mengingatkan agar dipersiapkan aturan perlindungan hukum bagi petugas pajak.selengkapnya

 Pajak Air DKI Jakarta Berpotensi Naik Hingga 15 Kali LipatPajak Air DKI Jakarta Berpotensi Naik Hingga 15 Kali LipatRabu 10 Jan 2018 10:16Ridha Anantidibaca 807 kaliSemua Kategori

Penerimaan pajak air tanah yang dibayarkan oleh pengelola gedung-gedung bertingkat di DKI Jakarta bakal melonjak tajam. Ketua Komite Pencegahan Korupsi DKI Jakarta Bambang Widjojanto mengungkapkan, terjadi peningkatan potensi penerimaan pajak air tanah hingga 1.500 persen atau 15 kali lipat dari penerimaan di periode pemerintahan sebelumnya. Bahkan, capaian ini dicapai dalam kurun waktu 2-3 bulaselengkapnya

 Arab Saudi Terapkan Pajak 5%, Biaya Apa Saja yang Bakal Naik?Arab Saudi Terapkan Pajak 5%, Biaya Apa Saja yang Bakal Naik?Selasa 2 Jan 2018 10:15Ridha Anantidibaca 726 kaliSemua Kategori

Pemerintah Arab Saudi menarik pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 5% di awal 2018. Kebijakan ini bakal berimbas ke ongkos ibadah Haji dan Umrah.selengkapnya

 Trump Pangkas Pajak, Fiskal dalam Ancaman BesarTrump Pangkas Pajak, Fiskal dalam Ancaman BesarSenin 23 Jan 2017 10:16Ajeng Widyadibaca 864 kaliSemua Kategori

Presiden AS Donald John Trump bakal menurunkan beban pajak penghasilan pribadi dan korporasi di negerinya. Kebijakan ini mengandung bahaya besar bagi fiskal AS.selengkapnya

 Penerimaan Pajak Sulselbartra Berpotensi Sulit Capai TargetPenerimaan Pajak Sulselbartra Berpotensi Sulit Capai TargetSelasa 27 Des 2016 10:26Ajeng Widyadibaca 885 kaliSemua Kategori

Penerimaan pajak di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara atau Sulselbartra hinga pekan terakhir Desember 2016 baru mencapai 72,4% dari proyeksi target hingga akhir tahun ini.selengkapnya

 Bursa Eropa Berpotensi PositifBursa Eropa Berpotensi PositifRabu 16 Nov 2016 14:03Ajeng Widyadibaca 725 kaliSemua Kategori

Bursa saham Eropa berpotensi menguat pada awal perdagangan Rabu (16/11/2016). Investor memanfaatkan tren pelemahan dolar AS yang telah naik sejak kemenangan Trump.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :