Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memperkirakan dana repatriasi dan deklarasi dari program pengampunan pajak (tax amnesty) akan banyak masuk pada September 2016. Pasalnya, pada bulan depan diperkirakan akan ada 120 pengusaha skala besar yang ikut dalam program ini.selengkapnya
Di usia jabatan yang seumur jagung, Sri Mulyani mesti membereskan seabrek masalah keuangan negara. Penerimaan perpajakan, satu di antaranya, diperkirakan masih seret tahun ini sehingga minus Rp 219 triliun. Program pengampunan pajak pun digadang-gadang dapat menambal bolong tersebut.selengkapnya
Kalangan akademisi menilai UU Pengampunan Pajak (tax amnesty) yang telah disahkan DPR RI sesuai konstitusi UUD 1945. Pasal yang jadi acuan adalah pasal 5, pasal 20, dan pasal 23A UUD 1945. Direktur Center of Indonesia Taxation and Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, setiap UU yang dibuat dan disahkan oleh DPR RI harus memiliki landasan dan acuan dalam UUD 1945.selengkapnya
Pemerintah Indonesia memastikan bahwa Singapura tidak akan menghambat Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Pemerintah Indonesia dengan Singapura telah melakukan pembicaraan mengenai aturan wajib lapor perbankan Singapura ‎atas nasabah yang ikut tax amnesty ke kepolisian setempat.selengkapnya
Saat menjelaskan soal perkembangan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro langsung semringah. Naga-naganya ada kabar baik. Ternyata, benar juga. Menkeu Bambang bilang, pembahasan RUU Pengampunan Pajak bersama DPR bakal lancar. Diperkirakan, implementasi kebijakan tax amnesty bisa lebih cepat dari perkiraan. "Pokoknya itu bisa selesai, besok atau bulan depan yangselengkapnya
Presiden Joko Widodo memberikan sinyal akan menindaklanjuti usulan pengusaha terkait perpanjangan waktu periode pertama program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini terungkap dalam pertemuannya dengan sejumlah ekonom dan pengusaha, hari ini di Istana Kepresidenan Jakarta.selengkapnya
Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak yang akan dibahas mulai 6 April mendatang bisa disahkan menjadi UU pada Mei nanti, sesuai target waktu pemerintah. DPR memberikan fokus perhatian pada RUU tax amnesty inisiatif presiden ini, sebagai salah satu solusi mengatasi kurangnya penerimaan negara Rp 200-250 triliun dari target APBN 2016.selengkapnya
DPR dan pemerintah tengah membahas RUU Pengampunan Pajak. RUU ini diharapkan berlaku mulai 1 Juli 2016 dan berakhir 31 Desember 2016. DPR mematok target penerimaan dari Tax Amnesty sebesar Rp165 triliun dan dana repatriasi Rp 1.000 triliun. Jumlah yang fantastis. Bank Indonesia mentargetkan di angka Rp45 triliun, sedangkan pemerintah sejak awal memasang angka Rp60 triliun.selengkapnya
Pemerintah dinilai belum kompak atau satu suara dalam hal kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty (TA). Padahal, kebijakan ini harus berhasil dalam rangka tujuan yang lebih bersifat jangka panjang yaitu mereformasi sistem perpajakan secara menyeluruh. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, hingga saat ini belum ada satu arah dan tujuanselengkapnya
Usulan fraksi Partai Demokrat dan PKS soal tax amnesty atau pengampunan pajak dinilai tidak masuk akal. Jika usulan mereka diterapkan, maka minat wajib pajak (WP) untuk berpartisipasi dalam kebijakan tax amnesty akan berkurang drastis sehingga akhirnya kebijakan tax amnesty berpotensi tidak laku atau tidak optimal.selengkapnya
Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto, berharap keputusan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty atau pengampunan pajak sebaiknya dilakukan secepatnya. "Jadi memang Komisi XI, dalam hal ini yang menjadi Panitia Kerja tax amnesty itu, belum selesai melaksanakan tugasnya. Masih belum sepakat di seluruh fraksi atas masalah tax amnesty, di mana rancangan undang-undangnya usulan dari pemerintahselengkapnya
Pemerintah diminta agar tidak terjebak pada target jangka pendek atau harus lebih fokus pada target jangka panjang dalam program tax amnesty alias pengampunan pajak yang kini gencar disosialisasikan.selengkapnya
Program Pengampunan Pajak (tax amnesty) menjadi kebijakan yang menyita perhatian seluruh kalangan masyarakat pada tahun ini, baik itu pro maupun kontra.selengkapnya
Pemilik Lippo Group James Riady mengakui dirinya suka khilaf atau lupa soal kewajibannya terkait pajak. Karena itu, hari ini dia memutuskan untuk mendeklarasi dan merepatriasikan asetnya lewat program pengampunan pajak (tax amnesty). Dia mengatakan, tax amnesty ini kesempatan untuk mereset ulang kepatuhan masyarakat mengenai pajak.selengkapnya
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani, bertanya ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, apakah tax amnesty alias pengampunan pajak bisa digelar lagi? Pasalnya, kata Rosan, di negara lain tax amnesty bisa 2 atau 3 kali.selengkapnya
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap pemerintah kembali menggelar pengampunan pajak atau tax amnesty. Pertanyaan itu terlontar dari mulut Ketua Umum Kadin Rosa Roeslani saat menjadi pembawa acara Kadin Talk, dan narasumbernya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.selengkapnya
Kebijakan penghapusan denda pajak yang tertuang dalam PMK Nomor 165 Tahun 2017 membuat Wajib Pajak (WP) yang telah ikut program pengampunan pajak (tax amnesty) khawatir. Salah satunya terkait kepastian hukum.selengkapnya
Kehadiran Sri Mulyani Indrawati di Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK memberikan perubahan besar terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Belum genap sebulan menduduki kursi Menteri Keuangan (Menkeu), mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu telah melakukan pemangkasan.selengkapnya
Dirjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ken Dwijugiasteadi menjamin keamanan data bagi masyarakat yang mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty. Hal ini disampaikan Ken di tengah-tengah sosialisasi Amnesti Pajak yang digelar di The Hall Senayan City, Jakarta, Kamis (11/8/2016).selengkapnya
Pajak adalah keseharian masyarakat Indonesia. Sehingga jika adaperubahan-perubahan dalam perpajakan Indonesia, masyarakat akan langsung bereaksi karena langsung menyangkut pada dirinya.selengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya