Jejak Kemenkeu Dihukum Rp 606 M karena Salah Tangkap Wajib PajakJejak Kemenkeu Dihukum Rp 606 M karena Salah Tangkap Wajib PajakKamis 4 Okt 2018 15:28Ridha Anantidibaca 1290 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dihukum Rp 606 miliar oleh PN Palembang. Kemenkeu dinyatakan bersalah karena salah tangkap wajib pajak, Teddy Effendi. Bagaimana ceritanya?selengkapnya

 Presiden Jokowi Tidak Khawatir Gugatan UU Amnesti PajakPresiden Jokowi Tidak Khawatir Gugatan UU Amnesti PajakSelasa 9 Ags 2016 08:35Administratordibaca 742 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak khawatir adanya permohonan pengujian kembali Undang Undang (UU) nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (tax amnesty) atau amnesti pajak ke Mahkamah Konstitusi (MK).selengkapnya

 Breskrim Usut Perusahaan Penerbit Faktur Pajak FiktifBreskrim Usut Perusahaan Penerbit Faktur Pajak FiktifKamis 2 Jun 2016 19:59Administratordibaca 2423 kaliSemua Kategori

Bareskrim Polri menerima pelimpahan perkara penggelapan pajak dari Ditjen Pajak. Tiga tersangka perkara ini pun langsung ditahan. Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim, Brigadir Jenderal Agung Setya membenarkan pelimpahan perkara itu. "Pidananya ditindaklan­juti kepolisian," katanya.selengkapnya

 Salah Tangkap Wajib Pajak, Kemenkeu Dihukum Rp 606 MiliarSalah Tangkap Wajib Pajak, Kemenkeu Dihukum Rp 606 MiliarKamis 4 Okt 2018 15:25Ridha Anantidibaca 890 kaliSemua Kategori

Pengadilan Negeri (PN) Palembang menjatuhkan hukuman Rp 606 miliar kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Ditjen Pajak. Majelis memutuskan keduanya salah tangkap dalam mengusut kasus pajak atas Teddy Effendy.selengkapnya

 Sidang MK, Ahli Perpajakan Ungkap Banyak yang `Tunggangi` Tax AmnestySidang MK, Ahli Perpajakan Ungkap Banyak yang `Tunggangi` Tax AmnestySelasa 11 Okt 2016 15:22Admindibaca 751 kaliSemua Kategori

Sidang gugatan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Mahkamah Konsistusi (MK) kembali dilanjutkan. Adapun, agenda hari ini ini adalah pengujian UU Nomor 11 Tahun 2016 Mahkamah Konsistusi bersama ahli pemohon.selengkapnya

 Sidang Lanjutan Judicial Reviews Tax Amnesty Tunggu Keputusan HakimSidang Lanjutan Judicial Reviews Tax Amnesty Tunggu Keputusan HakimSelasa 30 Ags 2016 12:58Administratordibaca 1208 kaliSemua Kategori

Sidang lanjutan gugatan Undang Undang Tax Amnesty atau Amnesti Pajak belum dijadwalkan. Saat ini hasil sidang perbaikan yang digelar pada 24 Agustus lalu tengah di bahas dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).selengkapnya

 Dirjen Pajak: Yang Gugat UU Tax Amnesty, SPT Udah Benar?Dirjen Pajak: Yang Gugat UU Tax Amnesty, SPT Udah Benar?Selasa 12 Jul 2016 12:28Administratordibaca 1524 kaliSemua Kategori

UU Tax Amnesty akan digugat oleh Yayasan Satu Keadilan bersama elemen masyarakat yang tergabung dalam Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI). Terdapat sedikitnya 21 alasan bagi SPRI untuk dapat segera menggugat UU yang baru saja disahkan pada akhir bulan Juni ini.selengkapnya

 Muhammadiyah Jawab Simpang Siur Kabar Uji Materi UU Tax AmnestyMuhammadiyah Jawab Simpang Siur Kabar Uji Materi UU Tax AmnestySenin 19 Sep 2016 08:46Administratordibaca 1080 kaliSemua Kategori

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengeluarkan Surat Edaran (SE), terkait upaya Muhammadiyah melakukan judicial review atau uji materi Undang-Undang Pengampunan Pajak (tax amnesty).selengkapnya

 Hari Ini, Buruh Ajukan Uji Materi UU Tax AmnestyHari Ini, Buruh Ajukan Uji Materi UU Tax AmnestyJumat 22 Jul 2016 15:36Administratordibaca 1107 kaliSemua Kategori

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan bahwa para buruh akan mendaftarkan uji materi UU Pengampunan Pajak ke Mahkamah Konstitusi, Jumat, 22 Juli 2016. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan bahaa bersamaan dengan didaftarkannya uji materi tersebut, ratusan buruh juga akan melakukan aksi menolak Tax Amnesty di depan Mahkamah Konstitusi.selengkapnya

 Pengusaha Optimistis Industri Konstruksi Melejit Akibat Tax AmnestyPengusaha Optimistis Industri Konstruksi Melejit Akibat Tax AmnestyKamis 21 Jul 2016 14:51Administratordibaca 935 kaliSemua Kategori

Pengusaha konstruksi menytakan kehadiran Undang-Undang Pengampunan Pajak akan melipatgandakan nilai pasar konstruksi pada tahun depan. Hal ini lantaran kebijakan tax amnesty ini akan mengalirkan banjir likuiditas ke beberapa sektor konstruksi seperti infrastruktur dan properti.selengkapnya

 Tax Amnesty Bergulir, Apindo & Kadin Satu SuaraTax Amnesty Bergulir, Apindo & Kadin Satu SuaraJumat 22 Jul 2016 08:37Administratordibaca 766 kaliSemua Kategori

Kalangan pengusaha Indonesia sepakat untuk mengantri program pengampunan pajak atau tax amnesty. Katanya demi memperbaiki basis data pajak.selengkapnya

 Pemerintah dan DPR Minta Mahkamah Tolak Uji Materi Tax AmnestyPemerintah dan DPR Minta Mahkamah Tolak Uji Materi Tax AmnestyRabu 21 Sep 2016 11:07Administratordibaca 788 kaliSemua Kategori

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat kompak meminta Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi atau judicial review Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang diajukan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan kelompok masyarakat lainnya. Pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk menggugatnya.selengkapnya

 MK Gelar Sidang Perdana Judicial Review Tax AmnestyMK Gelar Sidang Perdana Judicial Review Tax AmnestyKamis 25 Ags 2016 08:05Administratordibaca 1297 kaliSemua Kategori

Mahkamah Konstitusi (MK) sore ini menggelar sidang perdana uji materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (UU Pengampunan Pajak atau tax amnesty) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang pemeriksaan ini meliputi tiga perkara dengan nomor registrasi 57IPUU-XIV/2016, 58/PUU-XlV/2016 dan 59/PUU-XIV/2016.selengkapnya

 Mendag Beberkan Cara Yakinkan AS untuk Bebas Bea Masuk Produk RIMendag Beberkan Cara Yakinkan AS untuk Bebas Bea Masuk Produk RISelasa 7 Ags 2018 14:11Ridha Anantidibaca 571 kaliSemua Kategori

Beberapa waktu lalu, perwakilan dari Indonesia yang mengikutsertakan Kementerian Perdagangan datang ke Amerika Serikat untuk menghadiri proses review kebijakan Generalized System of Preference (GSP).selengkapnya

 Pemerintah Diminta Selesaikan Konflik Pemprov Sumut Soal PajakPemerintah Diminta Selesaikan Konflik Pemprov Sumut Soal PajakKamis 31 Mar 2016 06:33Administratordibaca 1694 kaliSemua Kategori

Pengamat perpajakan dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Rony Bako meminta permasalahan pajak air permukaan (PAP) PT Inalum (Persero) dengan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara tidak dibiarkan terus terjadi. Roni menilai harus ada solusi untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan tersebut.selengkapnya

 Wapres Akui Ada Masalah Penerapan Tax AmnestyWapres Akui Ada Masalah Penerapan Tax AmnestyRabu 31 Ags 2016 18:09Administratordibaca 1630 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menyadari bahwa penerapan tax amnesty atau pengampunan pajak tidak melulu berjalan lancar. Diakuinya bahwa ada masalah dalam pelaksanaan program yang dimaksudkan untuk meningkatkan pemasukan negara dari sektor pajak tersebut.selengkapnya

 Menembus 11.436 aduan, sengketa pajak meningkat 19,3% sepanjang tahun 2018 laluMenembus 11.436 aduan, sengketa pajak meningkat 19,3% sepanjang tahun 2018 laluSenin 18 Feb 2019 15:17Ridha Anantidibaca 406 kaliSemua Kategori

Berkas sengketa pajak yang masuk ke pengadilan pajak di 2018 meningkat sebesar 19,3% dibandingkan tahun 2017. Berdasarkan data statistik sekretariat pengadilan pajak, jumlah berkas sengketa pajak yang masuk berdasarkan terbanding/terguguat di 2018 sebanyak 11.436 berkas, sementara di 2017 berkas sengketa yang masuk sebanyak 9.579.selengkapnya

 Ampun-Ampun Pengampunan PajakAmpun-Ampun Pengampunan PajakSenin 29 Ags 2016 22:58Administratordibaca 946 kaliSemua Kategori

Di usia jabatan yang seumur jagung, Sri Mulyani mesti membereskan seabrek masalah keuangan negara. Penerimaan perpajakan, satu di antaranya, diperkirakan masih seret tahun ini sehingga minus Rp 219 triliun. Program pengampunan pajak pun digadang-gadang dapat menambal bolong tersebut.selengkapnya

 RUU Rampung Tiga Pekan LagiRUU Rampung Tiga Pekan LagiSabtu 28 Mei 2016 11:04Administratordibaca 1047 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengestimasi pembahasan hingga pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak selesai pada pekan kedua Juni sehingga bisa mulai efektif pada 1 Juli 2016. Hadiyanto, Sekretaris Jenderal Kemenkeu, mengatakan hingga saat ini pembahasan di tingkat panitia kerja (panja) masih berjalan. Setelah proses review arah kebijakan dan tujuan tax amnesty, mulai Senin pekan depan pembahasanselengkapnya

 Pemerintah Finalisasi 300 Industri yang Akan Nikmati Diskon PajakPemerintah Finalisasi 300 Industri yang Akan Nikmati Diskon PajakSenin 2 Jul 2018 10:02Ridha Anantidibaca 502 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan memberikan pengurangan pajak atau diskon untuk 300 industri sebagai bagian dari revisi kebijakan tax allowance. Penerima diskon pajak ditentukan dalam rapat bersama melibatkan lintas kementerian.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :