Ditjen Pajak Eksekusi Informasi Keuangan senilai Rp1.300 TriliunDitjen Pajak Eksekusi Informasi Keuangan senilai Rp1.300 TriliunRabu 27 Nov 2019 14:16Ridha Anantidibaca 429 kaliSemua Kategori

Pemerintah memastikan informasi keuangan senilai lebih dari Rp1.300 triliun akan segera dieksekusi untuk menambal shortfall penerimaan pajak yang diproyeksikan melebar dari outlook APBN 2019 senilai Rp1.437,1 triliun.selengkapnya

 Agar tertib, AFPI dan OJK bahas pengenaan pajak di fintech lendingAgar tertib, AFPI dan OJK bahas pengenaan pajak di fintech lendingSelasa 25 Jun 2019 10:28Ridha Anantidibaca 345 kaliSemua Kategori

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya mengatur pajak yang akan diterapkan bagi industri fintech lending. Agar menghasilkan aturan yang tepat, asosiasi Bersama OJK tengah membentuk tim satuan tugas atau task force membahas hal ini.selengkapnya

 Pemprov DKI Targetkan Pajak Naik Rp6 Triliun pada 2019Pemprov DKI Targetkan Pajak Naik Rp6 Triliun pada 2019Senin 28 Jan 2019 11:19Ridha Anantidibaca 563 kaliSemua Kategori

Pemprov DKI Jakarta menargetkan kenaikan pajak sebesar Rp6 triliun atau mencapai Rp44,18 triliun pada 2019. Pajak tahun sebelumnya diketahui senilai Rp38,12 triliun. Upaya mencapai target tersebut melalui revisi lima rancangan peraturan daerah (raperda) yang terkait pajak.selengkapnya

 DKI Bidik Pendapatan Pajak Rp44,18 Triliun, Petugas Akan Door to DoorDKI Bidik Pendapatan Pajak Rp44,18 Triliun, Petugas Akan Door to DoorKamis 24 Jan 2019 14:34Ridha Anantidibaca 415 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan perolehan pajak tahun ini sebesar Rp44,18 triliun atau naik sebesar Rp6 triliun dari tahun 2018 lalu. Untuk mencapai target itu akan dilakukan penagihan secara door to door.selengkapnya

 Jumlah Penyalahgunaan Wewenang oleh Petugas Pajak MeningkatJumlah Penyalahgunaan Wewenang oleh Petugas Pajak MeningkatRabu 12 Des 2018 14:29Ridha Anantidibaca 571 kaliSemua Kategori

Jumlah pengaduan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh petugas pajak sampai November 2018 terus meningkat dibandingkan dengan tahun lalu.selengkapnya

 Bea Cukai Papua Teken MoU Pemakaian Rupiah di PerbatasanBea Cukai Papua Teken MoU Pemakaian Rupiah di PerbatasanJumat 11 Mei 2018 10:01Ridha Anantidibaca 751 kaliSemua Kategori

Bea Cukai Wilayah Papua bersama aparat penegak hukum di wilayah perbatasan antara Papua dan Papua New Guinea (PNG) lakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Tugas Pengawalan Kewajiban Penggunaan Uang Rupiah di Wilayah Perbatasan Indonesia dan PNG.selengkapnya

 Menkeu minta Robert Pakpahan bangun kepercayaan Wajib PajakMenkeu minta Robert Pakpahan bangun kepercayaan Wajib PajakSenin 4 Des 2017 09:59Ridha Anantidibaca 530 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Direktur Jenderal Pajak yang baru dilantik Robert Pakpahan untuk meningkatkan kapasitas otoritas pajak dan membangun kepercayaan dengan Wajib Pajak (WP).selengkapnya

 RUU Konsultan Pajak akan dibahas, apa isinya?RUU Konsultan Pajak akan dibahas, apa isinya?Rabu 22 Nov 2017 09:55Ridha Anantidibaca 462 kaliSemua Kategori

Komisi XI DPR RI akan segera membahas Rancangan Undang-undang (UU) Konsultan Pajak. RUU Konsultan Pajak kini sudah berada di Badan Legislatif dan juga termasuk ke dalam Program Legislatif Nasional (Prolegnas) 2018.selengkapnya

 Komisi XI segera membahas RUU Konsultan PajakKomisi XI segera membahas RUU Konsultan PajakSelasa 21 Nov 2017 09:34Ridha Anantidibaca 503 kaliSemua Kategori

Komisi XI DPR RI akan segera membahas Rancangan Undang-undang (UU) Konsultan Pajak. RUU Konsultan Pajak kini sudah berada di Badan Legislatif dan juga termasuk ke dalam Program Legislatif Nasional (Prolegnas) 2018.selengkapnya

 Darmin: Wajib Pajak Tak Perlu Takut dengan Satgas Tax AmnestyDarmin: Wajib Pajak Tak Perlu Takut dengan Satgas Tax AmnestySabtu 3 Sep 2016 11:12Administratordibaca 622 kaliSemua Kategori

Pemerintah memastikan pembentukan satuan tugas (satgas) khusus tax amnesty bukan untuk menakut-nakuti wajib pajak. Satgas ini tidak akan memaksa wajib pajak besar ikut program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

 Baru 9 Wajib Pajak Ikut Amnesti PajakBaru 9 Wajib Pajak Ikut Amnesti PajakRabu 24 Ags 2016 14:22Administratordibaca 1038 kaliSemua Kategori

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi terus menggencarkan sosialisasi program Amnesti Pajak. Sejak diberlakukan pada 1 Juli 2016, baru 9 wajib pajak di wilayah tugas KPP Pratama Bekasi yang memanfaatkan program ini dengan total tebusan senilai Rp 2,52 miliar.selengkapnya

 Sri Mulyani: Tugas Saya Bawa Uang WNI Kembali ke RISri Mulyani: Tugas Saya Bawa Uang WNI Kembali ke RISelasa 23 Ags 2016 08:09Administratordibaca 887 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati berupaya menarik dana-dana Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri pulang ke Tanah Air sesuai dengan Undang-undang (UU) Tax Amnesty, termasuk dari Singapura. Langkah ini dilakukan karena dana repatriasi dari luar negeri masih sangat rendah hingga 20 Agustus 2016.selengkapnya

 3 Tugas Khusus Jokowi ke Sri Mulyani demi Kawal Tax Amnesty3 Tugas Khusus Jokowi ke Sri Mulyani demi Kawal Tax AmnestyJumat 29 Jul 2016 08:39Administratordibaca 945 kaliSemua Kategori

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tak memberikan waktu bersantai-santai bagi para menteri barunya yang masuk di Kabinet Kerja. Salah satunya Menteri Keuangan, Sri Mulyani.selengkapnya

 Polisi Siap Kawal Petugas Pajak di Wilayah RawanPolisi Siap Kawal Petugas Pajak di Wilayah RawanRabu 13 Apr 2016 15:58Administratordibaca 1299 kaliSemua Kategori

Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti mengatakan petugas pajak diperbolehkan meminta pendampingan polisi bila hendak bertugas di wilayah-wilayah rawan. "Tugas mana pun yang dianggap mengandung risiko, silakan minta bantuan pendampingan dari kepolisian dan kami siap melakukan pengawalan," kata Badrodin di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, menyusul tewasnya dua orang pegawai pajak di Nias, Sumatera Utara,selengkapnya

 Presiden Joko Widodo Hadiri Rapat Pimpinan Nasional III Direktorat Jenderal PajakPresiden Joko Widodo Hadiri Rapat Pimpinan Nasional III Direktorat Jenderal PajakSelasa 29 Mar 2016 12:50Administratordibaca 1766 kaliSemua Kategori

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menyempatkan diri hadir di Rapat Pimpinan Nasional III Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengarahan terkait kesiapan Ditjen Pajak mengamankan target penerimaan pada tahun 2016 ini. Sebelumnya, Jokowi juga telah menyampaikan SPT Tahunannya melalui e-filing.selengkapnya

 Polri Jadi Beking Petugas PajakPolri Jadi Beking Petugas PajakRabu 20 Jan 2016 11:59Administratordibaca 1760 kaliSemua Kategori

"Di masa lalu, petugas pajak dihadapkan oleh preman WP. WP malah mengancam terserah mau ditagih atau tidak, saya punya beking ini itu. Tapi petugas pajak tidak punya bekingan, sehingga ini menyulitkan kami," ungkap Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam Konferensi Pers di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (19/01/2016)selengkapnya

 Jika Cukai Kantong Plastik Berlaku, Perda Larangan Kantong Plastik Harus BatalJika Cukai Kantong Plastik Berlaku, Perda Larangan Kantong Plastik Harus BatalSenin 15 Jul 2019 12:26Ridha Anantidibaca 539 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan peraturan tingkat daerah yang melarang penggunaan kantong plastik harus dicabut apabila pengenaan cukai atas kantong plastik resmi dijalankan.selengkapnya

 Aturan pajak impor terbit, Multistrada Arah Sarana (MASA) tidak akan revisi targetAturan pajak impor terbit, Multistrada Arah Sarana (MASA) tidak akan revisi targetSenin 10 Sep 2018 11:27Ridha Anantidibaca 406 kaliSemua Kategori

Pemerintah resmi menerbitkan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 terhadap 1.147 barang impor. Dalam aturan tersebut khusunya industri ban dikenakan PPh 22 untuk industri ban yang naik dari 2,5% menjadi 7,5%.selengkapnya

 Reformasi pajak berkutat pada perbaikan proses bisnis dan sistem ITReformasi pajak berkutat pada perbaikan proses bisnis dan sistem ITRabu 25 Apr 2018 16:05Ridha Anantidibaca 856 kaliSemua Kategori

Reformasi pajak secara resmi dimulai pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2008 melalui program sunset policy. Melalui program itu, pemerintah memberikan fasilitas perpajakan berupa penghapusan bunga administrasi pajak. Program itu diharapkan menjadi titik awal peningkatan kepatuhan masyarakat membayar pajak.selengkapnya

 Program pertukaran data antar negara diragukan buat pengemplang pajak insafProgram pertukaran data antar negara diragukan buat pengemplang pajak insafSenin 13 Nov 2017 09:13Ajeng Widyadibaca 677 kaliSemua Kategori

Automatic Exchange of Information (AEoI) atau pertukaran informasi perpajakan secara otomatis antar negara akan efektif berlaku pada 2018 mendatang. Pada saat itu, seluruh negara yang berkomitmen termasuk Indonesia secara resmi akan melakukan pertukaran informasi perpajakan antar negara.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :