Bea Cukai Gorontalo selenggarakan acara peresmian ekspor langsung komoditas kayu olahan dengan tema ‘Mendorong Bangkitnya Ekspor Langsung dari Provinsi Gorontalo’, Sabtu 6 Oktober 2018 di Pelabuhan Anggrek, Gorontalo Utara.selengkapnya

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten bekerjasama dengan Dirlantas Polda Banten berhasil menjaring puluhan kendaraan penunggak pajak, pada hari pertama Operasi Keselamatan Kalimaya oleh Polda Banten di Kawasan Kemang, Kota Serang, di Serang.selengkapnya

Konflik pajak air permukaan (PAP) antara PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum Persero) dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) semakin mengerucut. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Luhut Binsar Panjaitan angkat bicara.selengkapnya

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau mencatat penyerapan anggaran daerah di wilayah itu masih sebesar 56,51% menjelang akhir tahun, akibatnya penyaluran dana alokasi umum ditunda oleh pemerintah pusat.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera bertolak meninggalkan Medan, Sumatera Utara, untuk kembali ke Jakarta setelah merampungkan agenda sosialisasi amnesti pajak di provinsi tersebut.selengkapnya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan kenaikan tarif pajak bea balik nama (BBN) 1 untuk kendaraan baru menjadi 12,5 persen dari harga kendaraan. Tarif pajak saat ini yakni 10%.selengkapnya

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) menjalin kerja sama dengan Gopay melalui fitur GoBills atau GoTagihan untuk permudah tagihan dan pembayaran pajak dan retribusi daerah.selengkapnya

Bea Cukai dan POLDA Jateng sepakat untuk terus memperkuat komunikasi dan sinergi dalam menjaga sektor ekonomi di wilayah Provinsi Jawa Tengah.selengkapnya

Jumlah Wajib Pajak (WP) dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Riau meningkat pada 2019. Adapun, transisi operator migas di Blok Rokan disebut bakal menjadi batu sandungan terhadap penerimaan pajak dari UMKM di wilayah sekitar sumur minyak terbesar di Indonesia tersebut.selengkapnya

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperpanjang Program Pembebasan Denda dan Diskon Pajak Kendaraan Bermotor atau Program Double. Menurut Kepala Bapenda Jabar Hening Widiatmoko, semula program yang dimulai sejak 10 November ini akan berakhir pada Selasa atau 10 Desember 2019 ini. Namun, akan diperpanjang hingga 30 Desember karena tingginya animo masyarakat.selengkapnya

Badan Pajak dan Restribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan masih banyak pemilik mobil mewah yang menunggak pajak tahun ini. Tercatat, sebanyak 1.500 unit kendaraan mewah yang belum melunasi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor (PKB).selengkapnya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mengeluarkan kebijakan pemutihan sanksi administrasi untuk para penunggak pajak kendaraan bermotor mulai kemarin, Senin (16/9/2019) sampai 30 Desember 2019.selengkapnya

Kepala PT Jasa Raharja (Persero), Cabang Nusa Tenggara Timur, Pahlevi Bernawi Syarif, mendukung kebijakan pemerintah Provinsi NTT untuk melakukan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor termasuk denda keterlambatan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalulintas Jalan (SWDKLLJ).selengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menggandeng pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak pusat maupun pajak daerah. Teranyar, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau bersama Gubernur Riau dan Bupati/Walikota se-Provinsi Riau, Kamis (2/5), menandatangani kesepakatan bersama tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat dan Daerah.selengkapnya

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah bakal menerapkan sistem penerimaan online bagi 35 kabupaten/ kota yang ada di daerahnya. Dalam memperkuat monitoring pelaksanaannya, Pemprov Jawa Tengah juga menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Bank Jateng sebagai penyedia fasilitas pendukung.selengkapnya

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berinovasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Ibu Kota. Terbaru dengan penguatan jaringan pelayanan dan investasi teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah.selengkapnya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) online. Dengan sistem itu, pembayaran belanja daerah dan pajak bisa secara bersamaan dikerjakan.selengkapnya

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah meluncurkan inovasi pelayanan publik untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yaitu Samsat Jawa Barat Ngabret (Samsat J'Bret). Pasalnya, program ini memiliki 5 (lima) inovasi layanan.selengkapnya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengejar pajak air tanah dari bangunan bertingkat dan tempat usaha. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pajak dan Retribusi (BPRD) DKI Jakarta Faisal Syafruddin mengatakan, tujuan utama penagihan ini justru untuk membuat warga DKI berhenti menggunakan air tanah. "Pajak air tanah sebenarnya tidak hanya untuk penerimaan, tapi dia regulasi. Sebenarnya regulasinyselengkapnya

Penyerapan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) 2018 di Provinsi Jawa Barat hanya sebesar 30 persen. Rendahnya penyerapan tersebut salah satunya disebabkan karena gagalnya proses lelang pembangunan rumah sakit daerah di Pameungpeuk, Kabupaten Garut.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya