Kasus Pajak, Kerugian Negara bisa Capai Rp 33,1 MiliarKasus Pajak, Kerugian Negara bisa Capai Rp 33,1 MiliarSabtu 12 Mar 2016 10:29Administratordibaca 2330 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I menyebutkan terdapat tujuh kasus penyelidikan pajak dengan perkirakaan kerugian negara mencapai Rp33,1 miliar yang tengah diproses saat ini. Kepala Kanwil DJP Jateng I Dasto Lesdyanto mengatakan pelaksanaan penegakan hukum telah menjadi bagian dari tugas yang dijalankan selama ini. Sejauh ini sudah terdapat tujuh kasus yang telah memperolehselengkapnya

 Bagaimana Ipar Jokowi Sampai Disebut-sebut dalam Kasus Suap Pajak?Bagaimana Ipar Jokowi Sampai Disebut-sebut dalam Kasus Suap Pajak?Jumat 17 Feb 2017 11:25Ajeng Widyadibaca 804 kaliSemua Kategori

Pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Handang Soekarno mengaku mengenal lama ipar Presiden Joko Widodo, Arif Budi Sulistyo.selengkapnya

 Terima suap, Handang eks pejabat pajak akui salahTerima suap, Handang eks pejabat pajak akui salahJumat 17 Feb 2017 10:11Ajeng Widyadibaca 717 kaliSemua Kategori

Tersangka kasus suap pajak Handang Soekarno, mantan Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Jenderal Pajak, mengakui melakukan kesalahan. Ia diduga menerima suap dari bos Lulu Group Ramapanicker Rajamohanan Nair alias Rajesh.selengkapnya

 Kejari Pontianak berhasil tangkap buronan kasus pajak Rp 20 miliarKejari Pontianak berhasil tangkap buronan kasus pajak Rp 20 miliarRabu 13 Feb 2019 11:10Ridha Anantidibaca 979 kaliSemua Kategori

Tim gabungan Bidang Tindak Pidana Khusus dan Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Pontianak berhasil menangkap buronan perkara tidak pidana perpajakan atas nama terpidana Kow Siu Seng alias Susein Koputra pada Senin (11/2). Penangkapan dilakukan di Pontianak Kalimantan Barat.selengkapnya

 Tersangka Penerbit Faktur Pajak Fiktif DitangkapTersangka Penerbit Faktur Pajak Fiktif DitangkapKamis 26 Jul 2018 15:57Ridha Anantidibaca 2372 kaliSemua Kategori

Tim gabungan Mabes Polri dan penyidik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menangkap pria berinisial MK (44) di Gampong Lampaseh Lhok, Kecamatan Montasik, Aceh Besar, Selasa (24/7) sekitar pukul 07.30 WIB.selengkapnya

 Ditjen Pajak Apresiasi Kepolisian Bongkar Kasus Meterai PalsuDitjen Pajak Apresiasi Kepolisian Bongkar Kasus Meterai PalsuKamis 22 Mar 2018 16:15Ridha Anantidibaca 787 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) menyampaikan apresiasi kepada Tim Satuan Tugas Fismondev Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metro Jaya yang telah berhasil melakukan pengungkapan perkara penjualan meterai tempel palsu melalui blog dan toko online.selengkapnya

 Pelaku Pidana Perpajakan & Kepabeanan Bisa DimiskinkanPelaku Pidana Perpajakan & Kepabeanan Bisa DimiskinkanSenin 6 Nov 2017 15:18Ajeng Widyadibaca 638 kaliSemua Kategori

Pemiskinan pelaku pidana kepabeanan maupun perpajakan terus digaungkan pemerintah. Langkah itu dinilai ampuh untuk meminimalisir pelanggaran yang umuknya dilakukan importir berisiko tinggi.selengkapnya

 MK Tetapkan Pengadilan Pajak masih di Bawah KemenkeuMK Tetapkan Pengadilan Pajak masih di Bawah KemenkeuRabu 30 Sep 2020 13:50Ridha Anantidibaca 471 kaliSemua Kategori

Mahkamah Konstitusi tidak menerima permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang diajukan hakim yustisial di Mahkamah Agung Teguh Satya Bhakti karena pemohon dinilai tidak mengalami kerugian akibat berlakunya undang-undang itu.selengkapnya

 MA minta dispensasi syarat hakim pajakMA minta dispensasi syarat hakim pajakKamis 28 Feb 2019 11:05Ridha Anantidibaca 409 kaliSemua Kategori

Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali meminta Komisi Yudisial (KY) untuk memberikan dispensasi terhadap syarat rekrutmen hakim agung khusus pajak.selengkapnya

 Perppu AEoI kembali digugat ke MKPerppu AEoI kembali digugat ke MKJumat 5 Jan 2018 11:58Ridha Anantidibaca 687 kaliSemua Kategori

Perkara judicial review terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan kembali bergulir di Mahkamah Konstitusi.selengkapnya

 Hadapi Gugatan Tax Amnesty, Sri Mulyani dan Dirjen Pajak Sambangi MKHadapi Gugatan Tax Amnesty, Sri Mulyani dan Dirjen Pajak Sambangi MKRabu 21 Sep 2016 07:11Administratordibaca 680 kaliSemua Kategori

Mahkamah Konstitusi (MK) siang ini melakukan sidang lanjutannya untuk gugatan terhadap UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak atau tax amnesty. Uji materi akan dilakukan pada perkara dengan nomor registrasi 57/PUU-XIV/2016, 58/PUU-XlV/2016, 59/PUU-XIV/2016, dan 63/PUU-XlV/2016.selengkapnya

 Apindo: Pengusaha Wajib Sukseskan Amnesti PajakApindo: Pengusaha Wajib Sukseskan Amnesti PajakKamis 25 Ags 2016 09:41Administratordibaca 978 kaliSemua Kategori

Ketua bidang Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Johnny Darmawan mengungkapkan, program pengampunan pajak menguntungkan para pengusaha saja. Namun bukan perkara untuk mensukseskannya.selengkapnya

 MK Gelar Sidang Pendahuluan Amnesti PajakMK Gelar Sidang Pendahuluan Amnesti PajakRabu 27 Jul 2016 13:41Administratordibaca 1063 kaliSemua Kategori

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan terkait dengan uji materi Undang Undang Amnesti Pajak yang diajukan oleh Yayasan Satu Keadilan (YSK), Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), dan dua orang warga Indonesia.selengkapnya

 KEPAILITAN BATAVIA : Kurator Janjikan Pembayaran Pajak Tahap KeempatKEPAILITAN BATAVIA : Kurator Janjikan Pembayaran Pajak Tahap KeempatKamis 26 Mei 2016 14:37Administratordibaca 2955 kaliSemua Kategori

Tim kurator PT Metro Batavia akan mengupayakan pembayaran tagihan pajak melalui pembagian hasil lelang tahap keempat. Salah satu kurator PT Metro Batavia Turman Panggabean mengatakan kantor pajak mengajukan keberatan terkait pembagian hasil lelang tahap kedua. Pembagian yang sempat mendapat keberatan dari sejumlah karyawan tersebut tanpa menyertakan pembayaran pajak dalam pemerinciannya.selengkapnya

 Rombak institusi pajak demi pulihkan kepercayaanRombak institusi pajak demi pulihkan kepercayaanJumat 25 Nov 2016 14:13Ajeng Widyadibaca 691 kaliSemua Kategori

Terungkapnya kembali kasus suap yang melibatkan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menjadi pintu masuk bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membenahi institusi itu. Apalagi bukan kali ini saja pejabat dan pegawai pajak yang melakukan pelanggaran.selengkapnya

 Pejabat DJP Diciduk KPK, Target Penerimaan Pajak Tetap AmanPejabat DJP Diciduk KPK, Target Penerimaan Pajak Tetap AmanRabu 23 Nov 2016 16:16Ajeng Widyadibaca 860 kaliSemua Kategori

Penangkapan oknum pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diyakini tidak akan mengganggu target penerimaan pajak 2016 dan 2017. Kehebohan praktik korupsi tersebut hanya bersifat sementara dan mampu diredam Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

 Pentingnya Akses Data Pajak dan Sosok Hadi PoernomoPentingnya Akses Data Pajak dan Sosok Hadi PoernomoSelasa 16 Jul 2019 13:50Ridha Anantidibaca 515 kaliSemua Kategori

Momen tak terlupakan terjadi ketika Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan penghargaan kepada sejumlah mantan Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak pada peringatan Hari Pajak.selengkapnya

 KPK Membidik Pajak, Migas dan InfrastrukturKPK Membidik Pajak, Migas dan InfrastrukturKamis 21 Jan 2016 10:34Administratordibaca 1171 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berniat menyingkap pengelolaan perpajakan, minyak dan gas, dan pembangunan infrastruktur selama ini. KPK menetapkan tiga fokus itu karena menjadi sumber utama anggaran, sehingga kesalahan pengelolaannya berpotensi menimbulkan kerugian negara yang besar pula.selengkapnya

 Ronaldo Pindah ke Juventus karena Hindari Pajak Spanyol?Ronaldo Pindah ke Juventus karena Hindari Pajak Spanyol?Selasa 24 Jul 2018 15:13Ridha Anantidibaca 612 kaliSemua Kategori

Cristiano Ronaldo telah mengungkap alasan pindah dari Real Madrid ke Juventus. Namun, manuver tersebut masih menyisakan cerita besar. Salah satunya dugaan menghindari pajak Spanyol yang besar.selengkapnya

 Kalah dari wajib pajak, pemerintah harus kembalikan pajak senilai puluhan triliun!Kalah dari wajib pajak, pemerintah harus kembalikan pajak senilai puluhan triliun!Jumat 22 Nov 2019 10:40Ridha Anantidibaca 259 kaliSemua Kategori

Otoritas perpajakan dikabarkan dalam beberapa kasus kalah dari wajib pajak (WP) di tingkat pengadilan pajak serta Mahkamah Agung (MA).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :