Tagihan Kartu Kredit Lampaui Penghasilan, Indikasi SPT Pajak Tak BenarTagihan Kartu Kredit Lampaui Penghasilan, Indikasi SPT Pajak Tak BenarKamis 8 Feb 2018 13:19Ridha Anantidibaca 342 kaliSemua Kategori

Perbankan atau penyelenggara kartu kredit bakal wajib melaporkan transaksi untuk kartu kredit dengan tagihan di atas Rp 1 miliar setahun ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menilai, laporan tersebut dapat menjadi data pembanding untuk intensifikasi pajak.selengkapnya

 AKSES DATA TRANSAKSI KARTU KREDIT: Ini Alasan Ditjen PajakAKSES DATA TRANSAKSI KARTU KREDIT: Ini Alasan Ditjen PajakSelasa 6 Feb 2018 09:07Ridha Anantidibaca 537 kaliSemua Kategori

Kewajiban menyampaikan data transaksi kartu kredit membantu pemerintah untuk mengetahui profil wajib pajak.selengkapnya

 Wajib Lapor Kartu Kredit, Data WP Makin Mudah TeridentifikasiWajib Lapor Kartu Kredit, Data WP Makin Mudah TeridentifikasiSenin 5 Feb 2018 09:45Ridha Anantidibaca 747 kaliSemua Kategori

Kewajiban menyampaikan data transaksi kartu kredit membantu pemerintah untuk mengetahui profil wajib pajak.selengkapnya

 Kemnag masukkan PPN 5% dalam acuan UmrahKemnag masukkan PPN 5% dalam acuan UmrahSelasa 9 Jan 2018 15:44Ridha Anantidibaca 370 kaliSemua Kategori

Kementerian Agama (Kemnag) akan mengatur kenaikan biaya umrah yang bisa dikenakan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) sebagai efek pemberlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 5% oleh Pemerintah Arab Saudi.selengkapnya

 PPN Arab Saudi jadi indikator harga acuan umrahPPN Arab Saudi jadi indikator harga acuan umrahSelasa 9 Jan 2018 09:00Ridha Anantidibaca 513 kaliSemua Kategori

Pasca keputusan kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 5% mulai 1 Januari 2018, bisa menjadi indikator kenaikan biaya umrah tiap Penyelenggara Perjalanan Ibadan Umrah (PPIU). Terkait hal ini, Kementerian Agama (Kemnag) akan mengatur kenaikan biaya yang bisa dilakukan travel umrah.selengkapnya

 Arab Saudi Terapkan Pajak 5%, Biaya Apa Saja yang Bakal Naik?Arab Saudi Terapkan Pajak 5%, Biaya Apa Saja yang Bakal Naik?Selasa 2 Jan 2018 10:15Ridha Anantidibaca 733 kaliSemua Kategori

Pemerintah Arab Saudi menarik pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 5% di awal 2018. Kebijakan ini bakal berimbas ke ongkos ibadah Haji dan Umrah.selengkapnya

 Follow the suspect, KPK bakal periksa Dirjen PajakFollow the suspect, KPK bakal periksa Dirjen PajakKamis 24 Nov 2016 10:24Ajeng Widyadibaca 756 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menutup kemungkinan akan memeriksa Dirjen Pajak pasca Operasi Tangkap Tangan terhadap pegawai instansi tersebut.selengkapnya

 Dana Tebusan Tax Amnesty Capai Rp 19,4 TriliunDana Tebusan Tax Amnesty Capai Rp 19,4 TriliunKamis 15 Sep 2016 19:12Administratordibaca 843 kaliSemua Kategori

Pemerintah terus memperbaharui dan memantau perkembangan program tax amnesty atau pengampunan pajak. Akhir bulan September menjadi batas akhir tahap ‎pertama untuk program tax amnesty.selengkapnya

 Grab dan Uber Dikejar Pajak, Begini Respons MenkominfoGrab dan Uber Dikejar Pajak, Begini Respons MenkominfoRabu 27 Apr 2016 10:51Administratordibaca 1492 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tengah mengkaji untuk memungut pajak dari sektor e-commerce. Hal ini tentu saja meliputi aplikasi penyedia transportasi online seperti Uber dan Grab. Menanggapi hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menyatakan, Grab dan Uber berstatus sebagai penyelenggara aplikasi dan bukan perusahaan transportasi. Menurutnya,untuk transportasiselengkapnya

 KPK: Nilai LHKPN dan Surat Pemberitahuan Pajak Harus SeimbangKPK: Nilai LHKPN dan Surat Pemberitahuan Pajak Harus SeimbangAhad 20 Mar 2016 10:33Administratordibaca 3981 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata mengatakan, harta pejabat yang tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) harus sesuai dengan yang tercatat pada Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak. "Nanti kami akan cek silang sehingga harta yang dilaporkan di LHKPN itu sama dengan yang dilaporkan ke SPT," kata Alex di kantor KPK, Jakarta, Jumat (18/3).selengkapnya

 Cukai Hasil Tembakau Digunakan untuk Danai PuskesmasCukai Hasil Tembakau Digunakan untuk Danai PuskesmasRabu 11 Jul 2018 10:06Ridha Anantidibaca 779 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengungkap dana bagi hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT) minimal 50% untuk menunjang kinerja Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah dilaksanakan sejak awal tahun 2018. Mekanismenya tetap sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.selengkapnya

 Negara paling bahagia di dunia warganya bayar pajak tinggiNegara paling bahagia di dunia warganya bayar pajak tinggiKamis 30 Nov 2017 11:30Ridha Anantidibaca 1468 kaliSemua Kategori

Negara paling bahagia tahun ini ternyata warganya membayar pajak tinggi. Tiga negara paling bahagia yakni Norwegia, Denmark, dan Islandia memiliki besaran pajak yang tinggi.selengkapnya

 Izin Usaha Dipermudah, Pembayaran Pajak Kini Hanya Jadi 10 KaliIzin Usaha Dipermudah, Pembayaran Pajak Kini Hanya Jadi 10 KaliJumat 29 Apr 2016 22:06Administratordibaca 1366 kaliSemua Kategori

Pemerintah kini telah memfasilitasi para calon pengusaha untuk mendirikan usahanya. ‎Hal ini tertuang dalam paket kebijakan ekonomi jilid XII yang sudah diterbitkan pemerintah. Dalam paket kebijakan ekonomi itu, pemerintah telah memotong jumlah pembayaran pajak untuk mendirikan sebuah perusahaan. Sebelumnya, pembayaran pajak harus dilakukan 54 kali pembayaran sedangkan penyederhanaan menjadi 10selengkapnya

 Sri Mulyani kejar pajak perdagangan online hingga ke media sosialSri Mulyani kejar pajak perdagangan online hingga ke media sosialSenin 19 Ags 2019 09:46Ridha Anantidibaca 638 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan, upaya pemerintah mulai mengejar pajak dari perdagangan online tidak hanya berhenti di platform e-commmerce. Namun ungkap mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, pemerintah juga akan mengejar pajak para pelaku e-commerce yang lari jualan melalui media sosial.selengkapnya

 Kemkeu ajak influencer media sosial sadar bayar pajakKemkeu ajak influencer media sosial sadar bayar pajakRabu 27 Mar 2019 14:04Ridha Anantidibaca 519 kaliSemua Kategori

Belakangan ini berbagai influencer di media sosial mulai dari instagram, youtube, dan platform media sosial lainnya mulai bermunculan. Bahkan, diperkirakan pendapatan yang didapatkan dari profesi tersebut terbilang besar. Karenanya, Kementerian Keuangan berupaya mengajak para influencer untuk membayar pajak.selengkapnya

 Aturan Pajak Toko Online Masih Banyak `Bolongnya`, Pengusaha Was-wasAturan Pajak Toko Online Masih Banyak `Bolongnya`, Pengusaha Was-wasRabu 6 Mar 2019 15:26Ridha Anantidibaca 416 kaliSemua Kategori

Pegusaha yang tergabung dalam Asosiasi e-commerce Indonesia (iDEA) khawatir terkait rencana pemerintah menerapkan aturan pajak e-commerce pada April 2019.selengkapnya

 Akan Berlaku 1 April 2019, Asosiasi Minta Pajak E-Commerce DitundaAkan Berlaku 1 April 2019, Asosiasi Minta Pajak E-Commerce DitundaRabu 16 Jan 2019 09:29Ridha Anantidibaca 425 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru saja merilis aturan terkait pajak untuk e-commerce yang akan berlaku per 1 April 2019. Namun, Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) meminta agar Kemenkeu menunda pelaksanaannya karena beberapa alasan.selengkapnya

 Penghasilan Selebgram Diincar Ditjen PajakPenghasilan Selebgram Diincar Ditjen PajakSelasa 15 Jan 2019 10:49Ridha Anantidibaca 1339 kaliSemua Kategori

Selebriti Instagram (selebgram), youtuber, dan vlogger yang mendapatkan penghasilan dari kanal-kanal media sosial bakal ‘dipelototin’ oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Mereka diminta patuh dan disasar untuk melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak.selengkapnya

 Ditjen Pajak Incar Penghasilan Selebriti InstagramDitjen Pajak Incar Penghasilan Selebriti InstagramSelasa 15 Jan 2019 10:43Ridha Anantidibaca 719 kaliSemua Kategori

Selebriti Instagram (selebgram), youtuber, dan vlogger yang mendapatkan penghasilan dari kanal-kanal media sosial bakal ‘dipelototin’ oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Mereka diminta patuh dan disasar untuk melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak.selengkapnya

 DJP: Ada Aturan Pajak `E-Commerce`, Penjual di Medsos Juga Harus Bayar PajakDJP: Ada Aturan Pajak `E-Commerce`, Penjual di Medsos Juga Harus Bayar PajakSenin 19 Feb 2018 09:41Ridha Anantidibaca 591 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sedang menggodok aturan perpajakan untuk kegiatan e-commerce yang akan diterapkan agar tidak mengesampingkan kewajiban pajak para pelaku online shop di media sosial.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :