Pengamat pajak: PMK No. 150/2018 masih bisa tarik investasi baruPengamat pajak: PMK No. 150/2018 masih bisa tarik investasi baruKamis 13 Des 2018 10:05Ridha Anantidibaca 969 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan pada 27 November 2018.selengkapnya

 Pengamat: Insentif PPN jasa kena pajak alat angkutan udara akan dongkrak daya saingPengamat: Insentif PPN jasa kena pajak alat angkutan udara akan dongkrak daya saingSelasa 13 Nov 2018 10:18Ridha Anantidibaca 396 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana menambah insentif pajak, kali ini demi mendorong industri jasa angkutan udara nasional. Seperti yang diketahui, selama ini sektor jasa transportasi menjadi salah satu penyumbang defisit neraca perdagangan jasa, maupun defisit neraca transaksi berjalan (CAD) secara keseluruhan. Kebijakan insentif ini diharapkan menjadi salah satu obat untuk menurunkan defisit di tahun-tahunselengkapnya

 Penerimaan pajak industri pengolahan melambat, Pengamat: Orientasi lebih ke eksporPenerimaan pajak industri pengolahan melambat, Pengamat: Orientasi lebih ke eksporSenin 22 Okt 2018 10:17Ridha Anantidibaca 388 kaliSemua Kategori

Penerimaan pajak dari sektor usaha utama tumbuh tumbuh positif sepanjang periode Januari-September 2018. Kendati demikian, penerimaan sektor industri pengolahan mencapai Rp 246,9 triliun atau tumbuh melambat 11,94% secara tahunan (yoy), dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 18,06% yoy.selengkapnya

 Pengamat: Maksimalkan data AEoI untuk disiplinkan wajib pajakPengamat: Maksimalkan data AEoI untuk disiplinkan wajib pajakSenin 10 Sep 2018 11:17Ridha Anantidibaca 570 kaliSemua Kategori

Program pertukaran data otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI) sudah mulai berlangsung. Tujuan dari program AEoI ini adalah mendisiplinkan wajib pajak untuk berkontribusi dalam membayar pajaknya.selengkapnya

 Pengamat: Unit keberatan pajak perlu dikeluarkan dari Ditjen PajakPengamat: Unit keberatan pajak perlu dikeluarkan dari Ditjen PajakKamis 7 Jun 2018 12:16Ridha Anantidibaca 724 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) tengah mengkaji agar bagian yang menangani keberatan pajak untuk terpisah menjadi unit baru.selengkapnya

 Pengamat: Kenaikan Pungutan PBB Bisa Turunkan Daya BeliPengamat: Kenaikan Pungutan PBB Bisa Turunkan Daya BeliRabu 30 Mei 2018 10:45Ridha Anantidibaca 357 kaliSemua Kategori

Chairman Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED) Farouk Abdullah Alwyni menuturkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengkaji kenaikan pungutan pajak.selengkapnya

 Respons Kasus Freeport, Pengamat Minta Perjelas Pajak Pusat dan DaerahRespons Kasus Freeport, Pengamat Minta Perjelas Pajak Pusat dan DaerahJumat 11 Mei 2018 11:10Ridha Anantidibaca 488 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mendorong pemerintah untuk membuat pedoman kebijakan perpajakan di sektor pertambangan untuk acuan pusat dan daerah. Dengan begitu, kasus seperti sengketa pajak air antara PT Freeport Indonesia dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Papua tidak perlu terulang lagi.selengkapnya

 Pengamat: Kenaikan Cukai Rokok Efektif Kurangi Minat KonsumenPengamat: Kenaikan Cukai Rokok Efektif Kurangi Minat KonsumenSenin 7 Mei 2018 10:54Ridha Anantidibaca 332 kaliSemua Kategori

Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Indonesia, Abdillah Ahsan mengatakan kenaikan cukai rokok efektif mengurangi konsumsi rokok.selengkapnya

 Pengamat: Penerimaan pajak tahun ini mampu capai 92,48%Pengamat: Penerimaan pajak tahun ini mampu capai 92,48%Rabu 18 Apr 2018 14:08Ridha Anantidibaca 396 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat penerimaan pajak pada triwulan I 2018 mampu tumbuh sebesar 9,94% dengan capaian sebesar Rp 244,5 triliun atau 17,6% dari target APBN tahun 2018.selengkapnya

 Pengamat menilai penurunan tarif pajak UKM bisa dongkrak partisipasi pajakPengamat menilai penurunan tarif pajak UKM bisa dongkrak partisipasi pajakKamis 8 Mar 2018 13:19Ridha Anantidibaca 286 kaliSemua Kategori

Pemerintah kembali memberikan keringanan pajak Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan pemberlakuan potongan pajak Pajak Penghasilan (PPh) final dari 15% menjadi 0,5%.selengkapnya

 Cara lain hitung omzet dianggap ilegal, ini penjelasan pengamatCara lain hitung omzet dianggap ilegal, ini penjelasan pengamatSenin 5 Mar 2018 11:45Ridha Anantidibaca 587 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain Menghitung Peredaran Bruto. PMK ini hanya diperuntukkan bagi WP orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan WP Badan.selengkapnya

 Pengamat : Cara lain hitung peredaran bruto perlu dikawalPengamat : Cara lain hitung peredaran bruto perlu dikawalSenin 5 Mar 2018 11:40Ridha Anantidibaca 869 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah mengeluarkan aturan baru tentang cara lain menghitung omzet lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain Menghitung Peredaran Bruto. PMK ini hanya diperuntukkan bagi wajib pajak (WP) orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan WP Badan.selengkapnya

 Ini Catatan Pengamat Tentang Rencana Penurunan Tarif PPh Final 1%Ini Catatan Pengamat Tentang Rencana Penurunan Tarif PPh Final 1%Senin 22 Jan 2018 10:25Ridha Anantidibaca 1183 kaliSemua Kategori

Rencana pemerintah untuk mengubah besaran PPh final dari 1% menjadi 0,5% melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu seharusnya diperuntukkan bagi seluruh wajib pajak Usaha Kecil Menengah (UKM), termasuk pelaku bisnis konvensional agar tercipta keseselengkapnya

 Pengamat: RI Masih Lunak kepada Pengemplang PajakPengamat: RI Masih Lunak kepada Pengemplang PajakSenin 13 Nov 2017 08:54Ajeng Widyadibaca 486 kaliSemua Kategori

Bocoran dokumen Paradise Papers yang diungkap ke publik oleh Konsorsium Jurnalis Investigasi (ICIJ) pada 6 November lalu menyeret nama-nama politikus dan pejabat Indonesia yang diduga melakukan pengemplangan pajak.selengkapnya

 Pengamat Pajak: Sederhanakan Aturan dan MurahkanPengamat Pajak: Sederhanakan Aturan dan MurahkanKamis 9 Mar 2017 15:54Ajeng Widyadibaca 773 kaliSemua Kategori

Kata Ronny, dengan rendahnya kesadaran pajak dari masyarakat, berdampak kepada melesetnya target penerimaan pajak, beberapa tahun terakhir ini. "Kalau mau jujur sejak 1983 hingga sekarang, aturan perpajakan itu terlampau susah," kata Ronny dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (08/03/2017).selengkapnya

 Pengamat Pertanyakan Rencana Kemendikbud Cari Dana Bukan PajakPengamat Pertanyakan Rencana Kemendikbud Cari Dana Bukan PajakRabu 25 Jan 2017 13:44Ajeng Widyadibaca 1059 kaliSemua Kategori

Pakar pendidikan dari Universitas Paramadina, Andreas Tambah, mempertanyakan, rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) memberdayakan sejumlah satuan kerja untuk mencari dana bukan pajak. Pasalnya, fasilitas pendidikan merupakan tanggung jawab negara/pemerintah.selengkapnya

 Pengamat: Perlu Buat Jenis Pajak Baru agar Google Tak MangkirPengamat: Perlu Buat Jenis Pajak Baru agar Google Tak MangkirRabu 12 Okt 2016 14:18Admindibaca 435 kaliSemua Kategori

Beberapa waktu lalu, Google diduga mengemplang pajak di Indonesia. Bahkan, raksasa mesin pencari itu sempat menolak diperiksa petugas pajak karena selama ini mangkir dari menyetor pajak di Indonesia.selengkapnya

 Pengamat: Tinjau Ulang Aturan Tarif SellulerPengamat: Tinjau Ulang Aturan Tarif SellulerRabu 12 Okt 2016 14:04Admindibaca 499 kaliSemua Kategori

Kata pakar Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) ini, , Yustinus Prastowo menyarankan pemerintah meninjau kembali rencana revisi PP nomor 52/2000 dan PP nomor 23/2000 tentang berbagi jaringan dan tarif interkoneksi.selengkapnya

 Pengamat Pajak Minta Sri Mulyani Harus Bisa KonsolidasiPengamat Pajak Minta Sri Mulyani Harus Bisa KonsolidasiJumat 29 Jul 2016 12:42Administratordibaca 910 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo mengatakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani harus segera berkonsolidasi dengan pejabat eselon-eselon di kementeriannya, terutama soal kebijakan yang telah dibuat oleh menteri yang sebelumnya. Salah satunya tax amnesty. Pasalnya, dia sudah cukup lama berada di luar negeri, sehingga harus belajar mengenai detail-detail kebijaselengkapnya

 Tax Amnesty Disebut Pengamat Target Utama Sri MulyaniTax Amnesty Disebut Pengamat Target Utama Sri MulyaniKamis 28 Jul 2016 03:30Administratordibaca 843 kaliSemua Kategori

Penunjukkan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Bambang Brodjonegoro dipercaya oleh Presiden Direktur Center for Banking Crisis (CBC) Ahmad Deni Daruri sebagai poin krusial dalam pergantian Kabinet Kerja jilid II. Dia menambahkan target utama Menkeu baru saat ini adalah menyukseskan program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :