Pemberian Fasilitas Fiskal untuk KK dan PKP2B Dibatasi, Ini Penjelasan PemerintahPemberian Fasilitas Fiskal untuk KK dan PKP2B Dibatasi, Ini Penjelasan PemerintahRabu 21 Ags 2019 09:08Ridha Anantidibaca 675 kaliSemua Kategori

Pemerintah mulai membatasi pemberian fasilitas fiskal atas impor perusahaan batu bara yang masih menggunakan skema kontrak karya (KK) dan perjanjian kerja sama pengusahaan batu bara (PKP2B).selengkapnya

 Pembebasan Bea Masuk dan PPN Impor untuk Perusahaan Batu Bara DiperketatPembebasan Bea Masuk dan PPN Impor untuk Perusahaan Batu Bara DiperketatSelasa 20 Ags 2019 08:46Ridha Anantidibaca 1057 kaliSemua Kategori

Pemerintah memperketat pemberian fasilitas fiskal berupa pembebasan bea masuk dan PPN atas impor yang dilakukan oleh perusahaan batu bara.selengkapnya

 Wajib Pajak Kendaraan di Kaltim Bisa Bayar Kewajiban di PegadaianWajib Pajak Kendaraan di Kaltim Bisa Bayar Kewajiban di PegadaianSenin 19 Ags 2019 15:32Ridha Anantidibaca 404 kaliSemua Kategori

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur akan melakukan kerja sama dengan Pegadaian dalam rangka mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor.selengkapnya

 Asyik, Denda Pajak Kendaraan Diputihkan di BantenAsyik, Denda Pajak Kendaraan Diputihkan di BantenSenin 19 Ags 2019 15:28Ridha Anantidibaca 2191 kaliSemua Kategori

Terhitung sejak 1 Juli sampai 31 Oktober 2019, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menghapus denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB II).selengkapnya

 Ini Alasan Kemenkeu Tunjuk Tokopedia dan Bukalapak jadi Alat Pembayaran PajakIni Alasan Kemenkeu Tunjuk Tokopedia dan Bukalapak jadi Alat Pembayaran PajakSenin 12 Ags 2019 10:54Ridha Anantidibaca 669 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menunjuk marketplace Tokopedia, Bukalapak dan PT Fintech sebagai lembaga persepsi lainnya yang melaksanakan sistem penerimaan negara secara elektronik.selengkapnya

 Kian Mudah, Bayar Pajak Online Kini Bisa di TokopediaKian Mudah, Bayar Pajak Online Kini Bisa di TokopediaSenin 12 Ags 2019 10:44Ridha Anantidibaca 639 kaliSemua Kategori

Tokopedia bekerja sama dengan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan mengumumkan peluncuran fitur pembayaran lebih dari 900 jenis penerimaan negara.selengkapnya

 Ini Sederet Kontribusi Bea Cukai dalam Sidang Tingkat Tinggi WCO di BrusselIni Sederet Kontribusi Bea Cukai dalam Sidang Tingkat Tinggi WCO di BrusselSelasa 2 Jul 2019 15:20Ridha Anantidibaca 710 kaliSemua Kategori

Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi, menghadiri pertemuan The 133rd/134th Sessions of Customs Co-operation Council dari 27 hingga 29 Juni 2019 di kantor pusat World Customs Organization (WCO) di Brussel. Council merupakan badan pembuat keputusan tertinggi di WCO, yang setiap sidangnya dihadiri pimpinan tertinggi Bea Cukai negara-negara anggota WCO.selengkapnya

 Ini Kontribusi Bea Cukai dalam Sidang Tingkat Tinggi WCOIni Kontribusi Bea Cukai dalam Sidang Tingkat Tinggi WCOSelasa 2 Jul 2019 10:52Ridha Anantidibaca 314 kaliSemua Kategori

Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi, menghadiri pertemuan The 133rd/134th Sessions of Customs Co-operation Council. Pertemuan diadakan dari tanggal 27 - 29 Juni 2019 di kantor pusat World Customs Organization (WCO) di Brussels.selengkapnya

 Bali Terapkan Pemungutan Pajak Online Mulai JuliBali Terapkan Pemungutan Pajak Online Mulai JuliSenin 27 Mei 2019 09:30Ridha Anantidibaca 962 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali berencana menerapkan sistem pemantauan dan pemungutan pajak hotel dan restoran (PHR) secara elektronik. Pelaksanaannya dimulai serentak pada Juli 2019.selengkapnya

 35 Kabupaten di Jateng akan Terapkan Penerimaan Pajak Online35 Kabupaten di Jateng akan Terapkan Penerimaan Pajak OnlineKamis 4 Apr 2019 11:10Ridha Anantidibaca 355 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah bakal menerapkan sistem penerimaan online bagi 35 kabupaten/ kota yang ada di daerahnya. Dalam memperkuat monitoring pelaksanaannya, Pemprov Jawa Tengah juga menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Bank Jateng sebagai penyedia fasilitas pendukung.selengkapnya

 Produsen Otomotif Diminta Gunakan Keringanan Cukai AustraliaProdusen Otomotif Diminta Gunakan Keringanan Cukai AustraliaRabu 27 Mar 2019 15:29Ridha Anantidibaca 400 kaliSemua Kategori

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto berharap produsen otomotif di Indonesia memanfaatkan kerja sama Australia-Indonesia.selengkapnya

 RI Resmi Bisa Lacak dan Rampas Aset Kasus Korupsi & Pajak di SwissRI Resmi Bisa Lacak dan Rampas Aset Kasus Korupsi & Pajak di SwissJumat 8 Feb 2019 10:49Ridha Anantidibaca 552 kaliSemua Kategori

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly dan Menteri Kehakiman Swiss Karin Keller-Sutter baru saja menandatangani perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana atau Mutual Legal Assistance (MLA). Bantuan hukum yang dimaksud termasuk melacak hingga merampas aset hasil kejahatan.selengkapnya

 Perjanjian MLA dengan Swiss akan bantu Ditjen Pajak menyidik tindak pidana pajakPerjanjian MLA dengan Swiss akan bantu Ditjen Pajak menyidik tindak pidana pajakKamis 7 Feb 2019 10:51Ridha Anantidibaca 981 kaliSemua Kategori

Indonesia telah resmi menandatangani perjanjian mutual legal assistance (MLA) dengan Swiss, Senin (4/2) lalu. Tujuan utama perjanjian MLA tersebut, di antaranya, memerangi kejahatan di bidang perpajakan (tax fraud). Perjanjian ini akan membantu Direktorat Jenderal Pajak menyidik kasus tindak pidana pajak.selengkapnya

 Indonesia dan Swiss teken kerjasama MLA, bidik kejahatan pajak dan korupsiIndonesia dan Swiss teken kerjasama MLA, bidik kejahatan pajak dan korupsiRabu 6 Feb 2019 09:05Ridha Anantidibaca 581 kaliSemua Kategori

Pemerintah Republik Indonesia (RI) via Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly meneken perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana atau mutual legal assistance (MLA) antara Republik Indonesia dengan Konfederasi Swiss di Bernerhof Bern, Senin (4/2).selengkapnya

 Bank Banten Permudah Layanan Wajib PajakBank Banten Permudah Layanan Wajib PajakRabu 19 Des 2018 10:01Ridha Anantidibaca 430 kaliSemua Kategori

PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. baru saja melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Banten guna mempermudah layanan dan transaksi masyarakat.selengkapnya

 Data Keuangan Orang Kaya Indonesia di Swiss Terbongkar September 2019Data Keuangan Orang Kaya Indonesia di Swiss Terbongkar September 2019Selasa 11 Des 2018 13:29Ridha Anantidibaca 616 kaliSemua Kategori

Data keuangan orang kaya Indonesia di Swiss bakal terbongkar pada September 2019 mendatang. Hal itu seiring dimulainya pertukaran data keuangan secara otomatis antara otoritas pajak Indonesia dengan otoritas berwenang di negara yang dikenal sebagai surga pajak tersebut.selengkapnya

 Lima langkah cara pemda DKI genjot penerimaan pajakLima langkah cara pemda DKI genjot penerimaan pajakSenin 3 Des 2018 15:10Ridha Anantidibaca 768 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta Faisal Syafruddin mengatakan pihaknya menerapkan lima langkah untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak. "Selama ini kita sudah lakukan lima langkah itu," kata Kepala BPRD DKI Faisal dalam siaran pers yang diterima Antara Jakarta, jumat (30/11).selengkapnya

 RUU PNBP Tuntas, Misbakhun Yakini Kesinambungan Fiskal APBN Makin TerjagaRUU PNBP Tuntas, Misbakhun Yakini Kesinambungan Fiskal APBN Makin TerjagaKamis 26 Jul 2018 15:26Ridha Anantidibaca 499 kaliSemua Kategori

Komisi XI DPR dan pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan Sri Mulyani menyepakati Rancangan Undang-undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (RUU PNBP) untuk disahkan menjadi undang-undang. Sebelumnya, kesepakatan bersama itu telah diteken di tingkat panitia kerja (Panja) di Komisi XI DPR, Rabu (25/7/2018).selengkapnya

 Indonesia sepakat tukar data pajak dengan AmerikaIndonesia sepakat tukar data pajak dengan AmerikaSelasa 3 Jul 2018 09:40Ridha Anantidibaca 689 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyepakati perjanjian pertukaran data dengan otoritas Amerika Serikat sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko penggerusan basis pajak dan pengalihan keuntungan (Base Erosion and Profit Shifting/BEPS).selengkapnya

 Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, Gorontalo Siap Implementasikan KSWPTingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, Gorontalo Siap Implementasikan KSWPKamis 31 Mei 2018 09:29Ridha Anantidibaca 1158 kaliSemua Kategori

Pemerintah Daerah Gorontalo bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mulai mengimplementasikan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagai salah satu syarat pemberian layanan publik di wilayahnya.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :