Pemerintah menargetkan omnibus law perpajakan dapat diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhir tahun ini.selengkapnya

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat memangkas anggaran enam kementerian dan lembaga negara (K/L) tahun ini sebesar Rp 2 triliun. Yang terbesar adalah anggaran Kementerian Keuangan sebesar Rp 1,2 triliun.selengkapnya

Hingga saat ini belum ada daerah di Indonesia yang mampu menerbitkan obligasi daerah, sebagai sumber pendanaan alternatif. Padahal, metode pembiayaan pembangunan infrastruktur menggunakan obligasi yang diterbitkan pemerintah daerah ini sudah diinisiasi sejak 2006 lalu.selengkapnya

Pemerintah sudah merampungkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan demikian, keduanya siap dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).selengkapnya

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah membahas revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Salah satu poin pembahasan beleid yang diharapkan rampung akhir tahun ini adalah, menurunkan besaran denda bagi pembyara pajak yang tidak patuh. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, revisi UU KUP ini diharapkan bisa rampung dibahas sebelum akhir tahun iniselengkapnya

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Komisi XI kembali melanjutkan pembahasan terkait dengan tax amenesty. Adapun, yang menjadi acara rapat hari ini, potensi penerimaan tax amnesty dan repatriasi modal. Pantauan Okezone, Senin (23/5/2015) hadir dalam rapat, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowadojo, dan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiastiadi.selengkapnya

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis penyaluran kredit properti tumbuh pesat tahun ini, karena ditopang oleh penerapan kebijakan amnesti pajak dan relaksasi peraturan. Menurut Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad, pertumbuhan kredit properti tumbuh pesat karena amnesti pajak membawa likuiditas yang berpotensi menunjang pembiayaan. "Tidak hanya kredit properti, segmen kredit lain juga akanselengkapnya

Pemerintah berencana menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) di tahun ini. Rencana tersebut disambut positif oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menjelaskan, pemerintah akan menaikkan PTKP dari semula Rp 36 juta setahun atau Rp 3 juta sebulan ke Rp 54 juta setahun atau Rp 4,5 juta sebulan.selengkapnya

Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengusulkan agar repatriasi dana hasil pengampunan pajak atau tax amnesty bisa ditampung oleh instrumen obligasi valutas asing (valas). Tujuannya agar aliran masuk dana tersebut tidak memicu gejolak nilai tukar rupiah. Selain itu, instrumen investasi dan keuangan di dalam negeri terhitung masih minim.selengkapnya

Pemerintah berencana menaikkan tarif cukai hasil tembakau di atas 10% atau double digit pada tahun 2020. Ini sejalan dengan kesepakatan pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang menaikkan target penerimaan cukai menjadi Rp 180,53 triliun atau tumbuh 9% secara tahunan.selengkapnya

Rencana pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mereformasi sistem perpajakan diharapkan fokus pada tujuan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak (WP).selengkapnya

Rancangan Undang-Undang Amnesti Pajak akhirnya selesai dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat, dan disahkan menjadi Undang-Undang, Selasa (28/6). Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa malam berharap undang-undang ini bisa segera mendatangkan uang pajak dari warga negara Indonesia yang selama ini lebih memilih menyimpan hartanya di luar negeri.selengkapnya

Pemerintah tengah fokus menjalankan kebijakan pengampunan pajak atau amnesti pajak (tax amnesty) untuk menambah penerimaan negara tahun ini. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui pegawai pajak kewalahan dalam melakukan pelayanan kebijakan itu. Penyebabnya, waktu yang terlalu singkat bagi para pegawai pajak untuk memahami peraturan-peraturan terkait amnesti pajak.selengkapnya

Pemerintah masih menunggu keputusan dari anggota legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera menerapkan program pengampunan pajak (Tax Amnesty). Rencananya keputusan kebijakan ini akan bisa diberlakukan atau tidak‎, baru diketahui pada April setelah pihak DPR melakukan rapat usai reses. Pengamat Ekonomi Aviliani menjelaskan, pemerintah dan DPR baiknya mempercepat pemberlakuanselengkapnya

Pemerintah nampaknya menaruh harapan besar terhadap kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Pemerintah juga yakni tax amnesty bisa menjadi bantalan defisit APBN dengan perkiraan sumbangsih terhadap penerimaan pajak sebesar Rp165 triliun. Namun harapan pemerintah tersebut dipandang tidak realistis. Pasalnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tax amnesty masih dalam pembahasan dengan Dewan Perwakiselengkapnya

Jajaran Kementerian Keuangan diberondong pertanyaan terkait pengampunan pajak. Dalam Rapat Kerja, Senin, 6 Juni 2016, Dewan Perwakilan Rakyat mempertanyakan kemanan fiskal negara bila kebijakan tax amnesty itu gagal. Anggota Komisi Keuangan DPR dari Fraksi Golkar Melchias Markus Mekeng mengatakan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak masih tahap pembahasan di parlemen.selengkapnya

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, Omnibus Law Perpajakan baru bisa rampung dan efektif berlaku pada 2021. Peraturan tersebut kini sudah berada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk kemudian dimatangkan bersama pemerintah.selengkapnya

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) bersama dengan pemerintah tengah berencana untuk memisahkan antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Nantinya DJP akan dibentuk dalam satu Badan bernama Badan Penerimaan Negara (BPN).selengkapnya

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro membujuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memuluskan rencana pemerintah memberlakukan pengampunan pajak atau tax amnesty. Sebab, tax amnesty berfungsi untuk menutup selisih penerimaan dan target (shortfall) pajak yang diperkirakan mencapai Rp 150 triliun hingga Rp 180 triliun.selengkapnya

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat berencana menaikkan tarif uang tebusan yang menjadi salah satu pembahasan dalam Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Keinginan untuk menaikkan tarif tebusan tersebut disampaikan oleh Muhammad Sarmuji anggota Komisi XI dari fraksi Partai Golkar. “Kami akan mengajukan skema dua tahap, enam bulan. Tahap pertama 5%, tahap kedua 7,5%,” ujar Sarmujiselengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya