Menteri Perindustrian Usul Bea Masuk Impor Mobil Listrik 0%Menteri Perindustrian Usul Bea Masuk Impor Mobil Listrik 0%Rabu 1 Ags 2018 14:30Ridha Anantidibaca 648 kaliSemua Kategori

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengusulkan kementerian keuangan menghapus bea masuk atau berlaku 0% bagi impor mobil listrik ke Indonesia. Tujuannya agar harga jual mobil listrik dapat lebih murah sehingga masyarakat mampu membeli mobil listrik.selengkapnya

 Menkeu Akan Turunkan Pajak SedanMenkeu Akan Turunkan Pajak SedanJumat 23 Feb 2018 12:12Ridha Anantidibaca 316 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal kuat menghapus pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk mobil jenis sedan.selengkapnya

 Uni Eropa hapus delapan yurisdiksi dari daftar hitam `tax haven`Uni Eropa hapus delapan yurisdiksi dari daftar hitam `tax haven`Kamis 18 Jan 2018 09:57Ridha Anantidibaca 670 kaliSemua Kategori

Pejabat-pejabat Uni Eropa telah mengusulkan untuk menghapus delapan yurisdiksi dari daftar hitam "tax haven" atau surga bagi para penghindar pajak, yang diadopsi blok tersebut pada Desember, dalam kritik yang mungkin dianggap sebagai pukulan terhadap kampanyenya menentang penghindaran pajak.selengkapnya

 Pengusaha Girang Sri Mulyani Hapus Denda 200 PersenPengusaha Girang Sri Mulyani Hapus Denda 200 PersenRabu 22 Nov 2017 10:47Ridha Anantidibaca 387 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut baik langkah Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menghapus denda bagi para peserta pengampunan pajak (tax amnesty) maupun yang belum ikut untuk melaporkan seluruh hartanya di Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh).selengkapnya

 Dirjen Pajak Disebut dalam Kasus Suap, Kemenkeu Tak BersuaraDirjen Pajak Disebut dalam Kasus Suap, Kemenkeu Tak BersuaraRabu 22 Feb 2017 12:28Ajeng Widyadibaca 746 kaliSemua Kategori

Kepala Kantor Wilayah (Kantor) Ditjen Pajak Jakarta Khusus Muhammad Haniv mengaku memfasilitasi pertemuan dengan Dirjen Pajak. “Cuma telepon, tolong temokke aku karo kono, yo tak temokke."selengkapnya

 Tenggat Lapor Pajak e-Filing Mundur, DJP Hapus Denda Rp 100 RibuTenggat Lapor Pajak e-Filing Mundur, DJP Hapus Denda Rp 100 RibuKamis 31 Mar 2016 13:48Administratordibaca 2105 kaliSemua Kategori

Sebagai kompensasi mundurnya batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi menjadi 30 April 2016, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menghapus sanksi administrasi sebesar Rp 100 ribu. Denda tersebut pada dasarnya dikenakan bagi Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi yang terlambat melaporkan pajaknya.selengkapnya

 Suami-Istri Sudah Gabung NPWP Kemudian Bercerai, Bagaimana Pajaknya?Suami-Istri Sudah Gabung NPWP Kemudian Bercerai, Bagaimana Pajaknya?Kamis 4 Feb 2016 09:23Administratordibaca 8599 kaliSemua Kategori

Salah satu kasus ditemui bahwa pasangan suami istri yang merupakan karyawan pada perusahaan berbeda telah berada dalam satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Tapi beberapa tahun kemudian, kedua pasangan ini bercerai, bagaimana perhitungan pajaknya? Yuk simak simulasi detikFinance bersama Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Selasa (2/2/2016).selengkapnya

 Gaduh Pajak Inalum, Menko Luhut Panggil Dua PihakGaduh Pajak Inalum, Menko Luhut Panggil Dua PihakKamis 12 Jan 2017 13:48Ajeng Widyadibaca 1030 kaliSemua Kategori

Atas hal ini, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan berencana memanggil kedua belah pihak. "Keduanya nanti akan kami panggil secara resmi untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan pajak air permukaan yang masih belum mencapai titik temu," papar Luhut kepada wartawan di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Rabu (11/1/2017).selengkapnya

 Cukal Rokok Bakal Naik 17%, Pukulan Kedua bagi GappriCukal Rokok Bakal Naik 17%, Pukulan Kedua bagi GappriSenin 26 Okt 2020 15:49Ridha Anantidibaca 274 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana menaikan cukai rokok pada 2021. Beredar kabar kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) sebesar 17%.selengkapnya

 Pemerintah Godok Potensi Dana Repatriasi untuk Sektor MigasPemerintah Godok Potensi Dana Repatriasi untuk Sektor MigasKamis 21 Jul 2016 09:57Administratordibaca 1097 kaliSemua Kategori

Pemerintah berupaya menyediakan beragam instrumen investasi untuk menampung potensi membanjirnya dana repatriasi dari hasil kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Selain instrumen investasi keuangan dan pasar modal, pemerintah juga menyiapkan investasi di sektor riil, termasuk energi serta minyak dan gas bumi (migas).selengkapnya

 Pemerintah Janji Berikan Insentif Bagi Investor Kilang MinyakPemerintah Janji Berikan Insentif Bagi Investor Kilang MinyakSelasa 9 Feb 2016 13:12Administratordibaca 1248 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana membangun kilang minyak di kawasan Bontang, Kalimantan Timur. Kilang ini ditargetkan dapat beroperasi pada 2022 dengan total biaya mencapai USD15 miliar. Namun, pemerintah telah memutuskan untuk tidak menggunakan APBN dalam pembangunan kilang minyak. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, pembiayaan proyek ini akan diserahkan kepada investorselengkapnya

 Bali, Batam, dan Bintan Berpotensi Jadi Pulau Tax HavensBali, Batam, dan Bintan Berpotensi Jadi Pulau Tax HavensKamis 23 Jun 2016 07:26Administratordibaca 1456 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana membentuk sebuah “pulau” sebagai kawasan khusus suaka pajak (tax havens) bagi para pengusaha di Indonesia. Beberapa pulau dapat menjadi opsi dan dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya menahan semakin banyaknya aliran keluar dana pengusaha ke luar negeri.selengkapnya

 Menimbang rencana penerapan pajak pelaku usaha daringMenimbang rencana penerapan pajak pelaku usaha daringSenin 4 Feb 2019 16:03Ridha Anantidibaca 676 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana memberlakukan pajak bagi pelaku usaha yang masuk ke pasar dalam jaringan (daring/online). Keputusan ini diambil karena belum adanya aturan pajak di wilayah kerja tersebut.selengkapnya

 Insentif pajak belum tentu menggairahkan pasar hunian mewahInsentif pajak belum tentu menggairahkan pasar hunian mewahJumat 23 Nov 2018 11:29Ridha Anantidibaca 384 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana melonggarkan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk kepemilikan properti berharga mewah. Sebelumnya Menteri keuangan Sri Mulyani menyatakan harga rumah yang terkena PPnBM akan dinaikkan dari Rp 20 miliar menjadi Rp 30 miliar.selengkapnya

 Penerimaan Negara Seret, Defisit Anggaran Bengkak Jadi 2,5 PersenPenerimaan Negara Seret, Defisit Anggaran Bengkak Jadi 2,5 PersenRabu 1 Jun 2016 19:55Administratordibaca 1178 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana memperbesar target defisit anggaran dari 2,15 persen menjadi 2,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) tahun ini. Penyebabnya, penerimaan negara masih seret meskipun sudah memasukkan asumsi tambahan penerimaan dari kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

 Bali Terapkan Pemungutan Pajak Online Mulai JuliBali Terapkan Pemungutan Pajak Online Mulai JuliSenin 27 Mei 2019 09:30Ridha Anantidibaca 992 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali berencana menerapkan sistem pemantauan dan pemungutan pajak hotel dan restoran (PHR) secara elektronik. Pelaksanaannya dimulai serentak pada Juli 2019.selengkapnya

 Hemat devisa, Kemhub akan naikkan komposisi TKDN jadi 50% secara bertahapHemat devisa, Kemhub akan naikkan komposisi TKDN jadi 50% secara bertahapKamis 23 Ags 2018 15:54Ajeng Widyadibaca 419 kaliSemua Kategori

Kementerian Perhubungan (Kemhub) bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana akan meningkatkan lokal konten atau Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang saat ini ditetapkan sebesar 30%.selengkapnya

 Pemerintah tak akan turunkan PPh jika perang tarifPemerintah tak akan turunkan PPh jika perang tarifSelasa 12 Des 2017 14:21Ridha Anantidibaca 519 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memastikan tidak akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) korporasi jika tujuannya untuk perang tarif. Salah satu negara yang berencana memangkas tarif pajak korporasi adalah Amerika Serikat.selengkapnya

 TOP BISNIS: Nego Pajak Freeport Alot hingga Ekspor Januari Naik 27,71%TOP BISNIS: Nego Pajak Freeport Alot hingga Ekspor Januari Naik 27,71%Jumat 17 Feb 2017 11:30Ajeng Widyadibaca 668 kaliSemua Kategori

PT Freeport Indonesia mengancam akan memangkas 30 ribu karyawannya. Ancaman itu merupakan buntut dari penerbitan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) oleh Pemerintah.selengkapnya

 Gandeng Kemenkeu, Tokopedia dan Bukalapak Sediakan Layanan Bayar PajakGandeng Kemenkeu, Tokopedia dan Bukalapak Sediakan Layanan Bayar PajakSelasa 6 Ags 2019 15:07Ridha Anantidibaca 523 kaliSemua Kategori

Perusahaan e-commerce Tokopedia merilis fitur bayar pajak pada hari ini (6/8). Bukalapak juga berencana meluncurkan layanan serupa pada Kuartal III 2019. Fitur tersebut bisa digunakan untuk membayar lebih dari 900 jenis penerimaan negara.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :