Kerja Pemerintah Tak Cuma Tarik Pajak, Banyak Juga Insentif DiberikanKerja Pemerintah Tak Cuma Tarik Pajak, Banyak Juga Insentif DiberikanSenin 11 Mar 2019 14:48Ridha Anantidibaca 545 kaliSemua Kategori

Pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali membahas rendahnya tax ratio Indonesia. Tetapi, Kemenkeu menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya mengumpulkan pajak, melainkan memberikan insentif pajak dalam beragam kerangka hukum.selengkapnya

 `NJOP Naik, untuk Properti Bagus, Penerimaan Pajak Juga Meningkat``NJOP Naik, untuk Properti Bagus, Penerimaan Pajak Juga Meningkat`Senin 16 Jul 2018 13:17Ridha Anantidibaca 485 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Edy Junaedi mengatakan, kenaikan Nilai Jual Objek Pajak ( NJOP) Bumi dan Bangunan akan meningkatkan pendapatan pajak daerah dan menggairahkan bisnis properti.selengkapnya

 Adopsi Teknologi, Pemerintah Permudah Pembayaran PajakAdopsi Teknologi, Pemerintah Permudah Pembayaran PajakKamis 5 Apr 2018 15:29Ridha Anantidibaca 539 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak melakukukan berbagai perbaikan di bidang layanan perpajakan. Di antaranya, ada penyederhanaan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kemudahan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), perluasan layanan di luar kantor, serta percepatan pemberian surat keterangan fiskal.selengkapnya

 Shortfall Pajak Menganga, Anggaran BerisikoShortfall Pajak Menganga, Anggaran BerisikoSenin 5 Des 2016 10:08Ajeng Widyadibaca 530 kaliSemua Kategori

Realisasi perpajakan tahun depan diproyeksikan masih belum mencapai target sehingga potensi pemotongan anggaran masih membayangi.selengkapnya

 Kemenkeu Terbitkan Aturan Baru untuk Tekstil dan Produk Tekstil ImporKemenkeu Terbitkan Aturan Baru untuk Tekstil dan Produk Tekstil ImporSelasa 12 Nov 2019 15:06Ridha Anantidibaca 912 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan telah menetapkan kebijakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) untuk beberapa jenis barang impor yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 161/PMK.010/2019, PMK 162/PMK.010/2019, dan PMK 163/PMK.010/2019. Ketiga aturan tersebut dikeluarkan untuk mengamankan industri dalam negeri serta mendorong penggunaan produk dari pasar domestik.selengkapnya

 PPh Badan Dipangkas 20% Dimulai 2021PPh Badan Dipangkas 20% Dimulai 2021Jumat 6 Sep 2019 14:38Ridha Anantidibaca 355 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah menyiapkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomianselengkapnya

 Menilik potensi pajak sektor jasa digital dengan skema PPNMenilik potensi pajak sektor jasa digital dengan skema PPNJumat 26 Okt 2018 10:31Ridha Anantidibaca 466 kaliSemua Kategori

Layanan jasa digital alias Over-The-Top (OTT) merupakan salah satu sektor ekonomi digital yang bertumbuh pesat, terutama di Indonesia. Lantas, potensi penerimaan pajak dari sektor ini pun begitu besar dan patut direspon se-efektif mungkin.selengkapnya

 Konsensus Pajak Digital Tertunda, OECD Ingatkan Potensi Perang Dagang GlobalKonsensus Pajak Digital Tertunda, OECD Ingatkan Potensi Perang Dagang GlobalRabu 14 Okt 2020 13:49Ridha Anantidibaca 387 kaliSemua Kategori

Ketidakpastian makin tinggi pasca tertundanya keputusan konsesus global terkait pemajakan ekonomi digital hingga pertengahan tahun 2021.selengkapnya

 Sinergi Tiga Institusi Mudahkan Pembayaran PajakSinergi Tiga Institusi Mudahkan Pembayaran PajakKamis 24 Sep 2020 14:57Ridha Anantidibaca 369 kaliSemua Kategori

Guna memudahkan warga Jakarta melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara praktis, Bank DKI dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan GoPay sebagai dompet digital milik Gojek.selengkapnya

 Negara-Negara G20 berharap konsensus pajak digital bisa rampung tahun iniNegara-Negara G20 berharap konsensus pajak digital bisa rampung tahun iniSenin 24 Feb 2020 10:17Ridha Anantidibaca 498 kaliSemua Kategori

Negara-negara yang tergabung dalam Group of Twenty (G20) berkomitmen untuk segera menyelesaikan konsensus pajak digital. Tidak terkecuali untuk raksasa perusahaan digital global seperti Google, Amazon, dan Facebook.selengkapnya

 NJOP Naik 19,54% Picu Tingginya Harga Tanah di JakartaNJOP Naik 19,54% Picu Tingginya Harga Tanah di JakartaSenin 13 Ags 2018 09:31Ridha Anantidibaca 1358 kaliSemua Kategori

Perlu Anda ketahui, harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada tanah di Jakarta pada akhir-akhir ini mengalami perubahan ke atas. Artinya, nilai jual tanah di sejumlah wilayah Jakarta mengalami kenaikan.selengkapnya

 Menkeu minta barang milik negara `menganggur` dimanfaatkanMenkeu minta barang milik negara `menganggur` dimanfaatkanSenin 6 Nov 2017 11:51Ajeng Widyadibaca 398 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kementerian dan lembaga untuk mendorong optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) agar tidak "menganggur" dan bisa memberikan nilai tambah.selengkapnya

 Kolaborasi Pemprov, Bank DKI dan Gopay Mudahkan Bayar PajakKolaborasi Pemprov, Bank DKI dan Gopay Mudahkan Bayar PajakKamis 24 Sep 2020 11:31Ridha Anantidibaca 392 kaliSemua Kategori

Permudah warga Jakarta melakukan pembayaran PBB secara praktis, Bank DKI dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan GoPay, uang elektronik bagian dari Gojek Indonesia. Demikian disampaikan Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Herry Djufraini dalam keterangan tertulisnya di Jakarta Rabu (23/9).selengkapnya

 Pemprov DKI dan Bank DKI gandeng Gopay untuk memudahkan pembayaran pajakPemprov DKI dan Bank DKI gandeng Gopay untuk memudahkan pembayaran pajakKamis 24 Sep 2020 11:14Ridha Anantidibaca 401 kaliSemua Kategori

Permudah warga Jakarta melakukan pembayaran PBB secara praktis, Bank DKI dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan GoPay, uang elektronik bagian dari Gojek Indonesia.selengkapnya

 Masih dikaji, Kemenkeu perkirakan penerimaan cukai minuman berpemanis Rp 6,25 triliunMasih dikaji, Kemenkeu perkirakan penerimaan cukai minuman berpemanis Rp 6,25 triliunSelasa 25 Feb 2020 11:38Ridha Anantidibaca 568 kaliSemua Kategori

Eskalasi barang kena cukai semakin digalakkan pemerintah. Setelah menyasar kantong plastik, secara pararel Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal mengenakan cukai minuman berpemanis. Bea Cukai memperkirakan setidaknya penerimaan cukai dari minuman berpemanis bisa mencapai Rp 6,25 triliun per tahun.selengkapnya

 Sri Mulyani usulkan kendaraan bermotor dikenai cukaiSri Mulyani usulkan kendaraan bermotor dikenai cukaiSri Mulyani usulkan kendaraan bermotor dikenai cukaiSri Mulyani usulkan kendaraan bermotor dikenai cukaiJumat 21 Feb 2020 14:04Ridha Anantidibaca 405 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana mengenakan cukai terhadap kendaraan bermotor. Pungutan cukai kendaraan bermotor ini berdasarkan pada gas buang atau emisi gas karbondioksida (CO2) dari kendaraan tersebut.selengkapnya

 Marak Aksi Unilateral, Bagaimana Masa Depan Konsensus Pemajakan Digital?Marak Aksi Unilateral, Bagaimana Masa Depan Konsensus Pemajakan Digital?Jumat 6 Des 2019 14:16Ridha Anantidibaca 425 kaliSemua Kategori

Ketidakpastian akan terciptanya konsensus pemajakan ekonomi digital terus memicu aksi-aksi unilateral di sejumlah negara.selengkapnya

 Marak Produk Tekstil Impor, Sri Mulyani Tetapkan Bea Masuk 67%Marak Produk Tekstil Impor, Sri Mulyani Tetapkan Bea Masuk 67%Selasa 12 Nov 2019 09:36Ridha Anantidibaca 539 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menerapkan kebijakan tarif bea masuk baru bagi beberapa komoditas impor. Kebijakan baru itu ditujukan kepada produk yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 161/PMK.010/2019, PMK 162/PMK.010/2019, dan PMK 163/PMK.010/2019selengkapnya

 Kemenkeu Atur Siasat Jaring Pajak dari Sektor DigitalKemenkeu Atur Siasat Jaring Pajak dari Sektor DigitalSelasa 16 Jul 2019 13:31Ridha Anantidibaca 301 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa pihaknya sedang mengupayakan untuk mendorong penerimaan pajak di sektor digital melalui penyusunan undang-undang yang terkait dengan perpajakan.selengkapnya

 Bea Cukai Tambah Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat di Sulawesi SelatanBea Cukai Tambah Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat di Sulawesi SelatanKamis 31 Jan 2019 15:14Ridha Anantidibaca 479 kaliSemua Kategori

Bea Cukai Makassar bekerja sama dengan Bea Cukai Wilayah Sulawesi Bagian Selatan kembali menunjukkan upaya nyata dalam mendorong pertumbuhan perekonomian di wilayah Sulawesi Selatan. Pada hari Sabtu (26/01) Bea Cukai menerbitkan izin fasilitas Kawasan Berikat kepada PT Huadi Nickel-Alloy yang beropeasi di Bantaeng Sulawesi Selatan.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :