Sri Mulyani: Tugas Menarik Pajak Tidak PopulerSri Mulyani: Tugas Menarik Pajak Tidak PopulerKamis 23 Jan 2020 11:49Ridha Anantidibaca 412 kaliSemua Kategori

Tugas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dalam mengumpulkan pendapatan negara dengan menarik pajak adalah tidak populer. Oleh karena semua harus mengerjakannya dengan ekstra hati-hati, ekstra keras, extra smart dan extra effort.selengkapnya

 DJP nilai kebijakan relaksasi pajak tidak pengaruhi penerimaanDJP nilai kebijakan relaksasi pajak tidak pengaruhi penerimaanSenin 5 Ags 2019 15:39Ridha Anantidibaca 351 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan relaksasi pajak yang diberikan sebagai insentif bagi dunia usaha tidak terlalu mempengaruhi realisasi penerimaan negara.selengkapnya

 Kemenkeu: Tidak Ada Pajak Khusus untuk e-CommerceKemenkeu: Tidak Ada Pajak Khusus untuk e-CommerceKamis 17 Jan 2019 11:41Ridha Anantidibaca 574 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan bahwa tidak ada produk pajak baru khusus untuk industri e-commerce atau toko online. Peraturan Menteri Keuangan bernomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik dibuat untuk menata perkembangan e-commerce di Indonesia.selengkapnya

 Cukai rokok yang tidak naik rugikan generasi mudaCukai rokok yang tidak naik rugikan generasi mudaRabu 7 Nov 2018 11:15Ridha Anantidibaca 1079 kaliSemua Kategori

Tarif cukai rokok 2019 yang tidak jadi naik dapat merugikan generasi muda karena hal itu berdampak pada harga rokok yang murah sehingga mudah di akses oleh anak-anak.selengkapnya

 Pajak Kendaraan Mati? Praktisi Hukum: Polisi Tidak Bisa TilangPajak Kendaraan Mati? Praktisi Hukum: Polisi Tidak Bisa TilangSenin 27 Nov 2017 11:52Ridha Anantidibaca 590 kaliSemua Kategori

Praktisi hukum Th. Yosep Parera menegaskan polisi tidak berwenang menjatuhkan bukti pelanggaran (tilang) terhadap pengendara yang pajak kendaraan bermotornya terlambat.selengkapnya

 Ditjen Pajak Tegaskan tidak Melakukan Penegakan HukumDitjen Pajak Tegaskan tidak Melakukan Penegakan HukumSelasa 2 Ags 2016 11:58Administratordibaca 1022 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan penegakan hukum terkait amnesti pajak dan menghentikan semua proses pemeriksaan tindak pidana perpajakan untuk mendukung keberhasilan program tersebut.selengkapnya

 DKI diminta tidak naikkan pajak meski target meningkatDKI diminta tidak naikkan pajak meski target meningkatSenin 3 Des 2018 15:14Ridha Anantidibaca 299 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rapat paripurna pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2019 diminta oleh DPRD tidak menaikan pajak daerah meski targetnya meningkat.selengkapnya

 Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Rp54 Juta Sudah DitandatanganiBatas Penghasilan Tidak Kena Pajak Rp54 Juta Sudah DitandatanganiKamis 23 Jun 2016 09:12Administratordibaca 1950 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan kenaikan mengenai batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari sebelumnya Rp36 juta menjadi Rp54 juta sudah ditandatangani melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). "Mengenai PTKP, PMK-nya sudah saya tandatangani berlakunya untuk pajak tahun ini," kata Bambang disela acara buka bersama media di kantor Kemenkeu di Jakarta, Rabu.selengkapnya

 Juni, masyarakat berpenghasilan Rp 4,5 juta bakal tidak kena pajakJuni, masyarakat berpenghasilan Rp 4,5 juta bakal tidak kena pajakRabu 8 Jun 2016 15:42Administratordibaca 1645 kaliSemua Kategori

Pemerintah menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari semula Rp 36 juta setahun atau Rp 3 juta per bulan menjadi Rp 54 juta setahun atau Rp 4,5 juta per bulan. Kebijakan ini berlaku mulai Juni 2016 dengan tujuan mendorong sisi konsumsi masyarakat. Pemerintah berharap kelompok masyarakat dengan rentang penghasilan Rp 4,5 juta per bulan memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan.selengkapnya

 Tebusan periode dua pengampunan pajak tidak spektakulerTebusan periode dua pengampunan pajak tidak spektakulerKamis 29 Des 2016 09:30Ajeng Widyadibaca 975 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan, pencapaian uang tebusan pada periode dua pengampunan pajak alias amnesti pajak tidak terlalu spektakuler seperti realisasi periode satu yang sempat mencapai kisaran Rp97,2 triliun.selengkapnya

 Ini Jawaban Jokowi Tidak Ikut Tax AmnestyIni Jawaban Jokowi Tidak Ikut Tax AmnestyAhad 2 Okt 2016 22:51Administratordibaca 833 kaliSemua Kategori

Meski gencar mengkampanyekan program amnesti pajak, namun Presiden Joko Widodo mengaku dirinya tidak ikut program tersebut. Hanya saja, sambung dia, perusahaan yang dimilikinya ikut dalam pengampunan pajak.selengkapnya

 DPR Minta Menteri Susi Tidak Potong Anggaran untuk NelayanDPR Minta Menteri Susi Tidak Potong Anggaran untuk NelayanRabu 8 Jun 2016 21:02Administratordibaca 973 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi IV Fadholi mengaku tidak mengerti dasar Kementerian Kelautan dan Perikanan memangkas anggaran untuk pengadaan dan pemberdayaan nelayan dalam pembahasan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjjiastuti di gedung DPR Jakarta, Rabu (8/6/2016)‎.selengkapnya

 Direktorat Jenderal Pajak: Tidak ada aturan khusus untuk influencer atau SelebgramDirektorat Jenderal Pajak: Tidak ada aturan khusus untuk influencer atau SelebgramKamis 17 Jan 2019 10:29Ridha Anantidibaca 823 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengaku tidak menyiapkan aturan pajak khusus bagi influencer, baik selebgram maupun youtuber. Hal ini merespon keinginan Menteri Kominfo Rudiantara yang meminta ada pajak khusus influencer atau Selebritas Instagram.selengkapnya

 Produsen rokok: Cukai rokok diharapkan tidak dinaikan lagiProdusen rokok: Cukai rokok diharapkan tidak dinaikan lagiKamis 2 Ags 2018 14:54Ridha Anantidibaca 408 kaliSemua Kategori

Industri rokok semakin tertekan dengan rencana kenaikan cukai tahun depan. Karenanya Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (GAPRINDO) berharap pemerintah tidak naikan tarif cukai.selengkapnya

 Anggota DPR minta kenaikan cukai tidak tinggiAnggota DPR minta kenaikan cukai tidak tinggiRabu 30 Mei 2018 12:34Ridha Anantidibaca 531 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat, Andreas Eddy Susetyo, meminta pemerintah tidak menaikkan cukai rokok terlalu tinggi pada 2019 mendatang.selengkapnya

 Soal Pajak, Google Tidak Boleh DiistimewakanSoal Pajak, Google Tidak Boleh DiistimewakanSelasa 20 Sep 2016 14:02Administratordibaca 495 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) diminta tidak membeda-bedakan aturan pajak alias memberikan perlakukan istimewa pada perusahaan yang menetap di Indonesia dengan perusahaan asing seperti Google.selengkapnya

 Presiden Minta RUU Pengampunan Pajak tidak DisalahgunakanPresiden Minta RUU Pengampunan Pajak tidak DisalahgunakanJumat 15 Apr 2016 13:25Administratordibaca 983 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo bersama sejumlah pimpinan DPR telah melakukan pertemuan untuk berkonsultasi mengenai kelanjutan pembahasan RUU Pengampunan Pajak (tax amnesty) dengan meminta upaya itu tidak disalahgunakan. "Jangan dalam penyelesaian RUU Pengampunan Pajak ini dimanfaatkan orang-orang atau kelompok atau golongan wajib pajak yang nakal, sekaligus berharap bahwa pengampunan pajak bisa diselesaikselengkapnya

 DPRD Minta Pemprov DKI Tidak Menaikkan Pajak DaerahDPRD Minta Pemprov DKI Tidak Menaikkan Pajak DaerahSenin 3 Des 2018 14:00Ridha Anantidibaca 380 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rapat paripurna pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2019 diminta oleh DPRD tidak menaikkan pajak daerah meski targetnya meningkat.selengkapnya

 Kemendagri Tidak Bisa Batalkan Perda Larangan Kantong PlastikKemendagri Tidak Bisa Batalkan Perda Larangan Kantong PlastikSenin 15 Jul 2019 12:21Ridha Anantidibaca 362 kaliSemua Kategori

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengatakan pihaknya tidak bisa serta merta membatalkan peraturan daerah yang sudah terbit.selengkapnya

 Tax Amnesty Tidak Berpihak Kepada Pengusaha LokalTax Amnesty Tidak Berpihak Kepada Pengusaha LokalAhad 19 Jun 2016 08:04Administratordibaca 1061 kaliSemua Kategori

Pemerintah rencananya ingin menarik pajak dari pengusaha Indonesia di luar negeri demi menambah pemasukan negara. Hal ini dilakukan melalui pengampunan pajak (tax amnesty). Mantan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Anwar Nasutionmengungkapkan tax amnesty tidak berpihak kepada pengusaha lokal.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :