Diintai Pajak, Banyak Nasabah Menutup Kartu KreditnyaDiintai Pajak, Banyak Nasabah Menutup Kartu KreditnyaRabu 1 Jun 2016 15:49Administratordibaca 1079 kaliSemua Kategori

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, banyak bankir yang mengeluhkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengharuskan bank memberikan data pengguna kartu kredit ke Ditjen Pajak. Sebab, aturan itu menyebabkan penurunan volume kartu kredit. "Saya mendapat laporan dari para bankers bahwa sudah mulai ada penurunan volume, kemudian orang menurunkan plafon, menutup kartu kredit.selengkapnya

 RAPIM DITJEN PAJAK: Ini 5 Usulan untuk Optimalisasi Penerimaan PajakRAPIM DITJEN PAJAK: Ini 5 Usulan untuk Optimalisasi Penerimaan PajakSenin 11 Jan 2016 13:18Administratordibaca 1974 kaliSemua Kategori

Perumusan visi dan arah kebijakan perpajakan seyogyanya menciptakan kepastian bagi masyarakat, khususnya mengenai beberapa isu penting seperti transformasi kelembagaan (otonomi Otoritas Perpajakan), revisi UU Perpajakan (khususnya UU KUP dan UU PPh), pelaksanaan pengampunan pajak, Tahun Penegakan Hukum, dan pelibatan aktif para pemangku kepentingan.selengkapnya

 Penurunan Pajak Tingkatkan Pertumbuhan dan Daya Saing UMKMPenurunan Pajak Tingkatkan Pertumbuhan dan Daya Saing UMKMRabu 14 Mar 2018 14:11Ridha Anantidibaca 462 kaliSemua Kategori

Penurunan pajak yang diberlakukan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, upaya ini diyakini mampu meningkatkan daya saing UMKM.selengkapnya

 Mandek, Sri Mulyani: AS Halangi Indonesia Tarik Pajak DigitalMandek, Sri Mulyani: AS Halangi Indonesia Tarik Pajak DigitalRabu 22 Jul 2020 15:13Ridha Anantidibaca 324 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan belum bisa menarik pajak digital dalam waktu dekat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembahasan pajak digital di tataran internasional belum menelurkan kesepakatan alias mandek.selengkapnya

 Sri Mulyani: Cukai minuman berpemanis bisa kurangi beban BPJS KesehatanSri Mulyani: Cukai minuman berpemanis bisa kurangi beban BPJS KesehatanJumat 21 Feb 2020 13:57Ridha Anantidibaca 1064 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan berencana memperluas jenis barang kena cukai, salah satunya pada minuman berpemanis yang Rabu ini (19/2) dipaparkan di depan Komisi XI DPR RI.selengkapnya

 Cegah Korupsi, Sri Mulyani Terapkan 3 Lapis Pertahanan di KemenkeuCegah Korupsi, Sri Mulyani Terapkan 3 Lapis Pertahanan di KemenkeuRabu 11 Des 2019 10:54Ridha Anantidibaca 1026 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya menerapkan pertahanan tiga lapis (three lines of defense) dalam rangka pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

 Bea Cukai Gempur Peredaran Rokok Ilegal di Berbagai DaerahBea Cukai Gempur Peredaran Rokok Ilegal di Berbagai DaerahJumat 2 Ags 2019 15:27Ridha Anantidibaca 420 kaliSemua Kategori

Bea Cukai secara kontinyu melakukan penindakan rokok ilegal dan barang kena cukail ilegal lainnya di berbagai daerah. Bea Cukai Kudus dan Bea Cukai Wilayah Bali, dan Nusa turut menambah daftar panjang penindakan di bidang cukai sebagai bagian dari semangat untuk menggempur rokok ilegal.selengkapnya

 Kemenkeu Lanjutkan Kajian Aturan Anti Kecurangan Cukai RokokKemenkeu Lanjutkan Kajian Aturan Anti Kecurangan Cukai RokokSenin 8 Apr 2019 13:28Ridha Anantidibaca 248 kaliSemua Kategori

Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan masih terus mengkaji penggabungan batasan produksi Sigaret Putih Mesin (SPM) dan Sigaret Kretek Mesin (SKM). Hal ini dilakukan untuk menghindari kecurangan pembayaran cukai rokok yang masih banyak terjadi.selengkapnya

 Tak Jadi Diterapkan, Sri Mulyani Yakin Roadmap E-Commerce Selesai Tahun IniTak Jadi Diterapkan, Sri Mulyani Yakin Roadmap E-Commerce Selesai Tahun IniSelasa 2 Apr 2019 13:55Ridha Anantidibaca 404 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan memastikan penarikan PMK 210/2018 terkait perpajakan e-commerce tak akan menganggu roadmap yang direncanakan selesai tahun ini.selengkapnya

 Ekonom: Pajak Gopay dan Ovo Jangan Halangi Perkembangan StartupEkonom: Pajak Gopay dan Ovo Jangan Halangi Perkembangan StartupRabu 13 Feb 2019 15:23Ridha Anantidibaca 1980 kaliSemua Kategori

Salah satu yang menjadi kekhawatiran Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani terhadap fenomena alat pembayaran digital seperti Gopay dan Ovo diyakini terkait adanya potensi pajak yang hilang. Meski begitu Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Pieter Abdullah mengatakan jika pemerintah menerapkan pajak, maka harus adil dan tidak memberatkan perusahaan startup.selengkapnya

 Sri Mulyani ke Pegawai Kemenkeu: Manusia Kalah dengan RobotSri Mulyani ke Pegawai Kemenkeu: Manusia Kalah dengan RobotRabu 13 Feb 2019 13:50Ridha Anantidibaca 463 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa ada beberapa macam jenis pekerjaan konvensional bisa digantikan oleh robot. Hal itu juga menjadi tantangan bagi para birokrat.selengkapnya

 Bea Cukai Cilacap Datangi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Cari Data IKM Berpotensi EksporBea Cukai Cilacap Datangi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Cari Data IKM Berpotensi EksporKamis 7 Feb 2019 13:28Ridha Anantidibaca 371 kaliSemua Kategori

Sejalan dengan salah satu misi Bea Cukai dalam memfasilitasi perdagangan dan industri, Bea Cukai Cilacap mengunjungi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Cilacap untuk mendapat rekomendasi data pengusaha IKM yang sekiranya berpotensi untuk mendapatkan fasilitas pembebasan berupa Kemudahan Impor Tujuan Eksporselengkapnya

 Berlaku Adil Melalui Aturan Pajak e-CommerceBerlaku Adil Melalui Aturan Pajak e-CommerceJumat 25 Jan 2019 14:08Ridha Anantidibaca 354 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK 210 tentang pemberlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce.selengkapnya

 E-commerce Kini Kena Pajak, Berikutnya Giliran Selebgram dan YoutuberE-commerce Kini Kena Pajak, Berikutnya Giliran Selebgram dan YoutuberSelasa 15 Jan 2019 10:18Ridha Anantidibaca 582 kaliSemua Kategori

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210 tahun 2018 tentang Pajak untuk E-commerce. Terbitnya beleid ini diapresiasi, karena sudah cukup lama ditunggu untuk memberi kepastian bagi para pelaku usaha dan fiskus di lapangan.selengkapnya

 Pajak e-Commerce Beri Kepastian bagi Pelaku UsahaPajak e-Commerce Beri Kepastian bagi Pelaku UsahaSelasa 15 Jan 2019 09:25Ridha Anantidibaca 458 kaliSemua Kategori

Pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo menilai kehadiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.10/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (e-commerce) memberikan kepastian bagi para pelaku usaha.selengkapnya

 CITA: Pengenaan cukai plastik atas konsumsi kantong plastik sudah tepatCITA: Pengenaan cukai plastik atas konsumsi kantong plastik sudah tepatKamis 20 Des 2018 11:31Ridha Anantidibaca 785 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana menerapkan cukai plastik di tahun mendatang. Plastik dikenakan cukai, lantaran konsumsinya yang dianggap perlu dikendalikan, peredaran yang perlu diawasi dan pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.selengkapnya

 Penerapan cukai bakal dikenakan untuk plastik belanja 75 mikronPenerapan cukai bakal dikenakan untuk plastik belanja 75 mikronRabu 19 Des 2018 14:42Ridha Anantidibaca 566 kaliSemua Kategori

Penerapan cukai bakal dikenakan untuk plastik yang sering dipakai untuk belanja dengan ketebalan 75 mikron, mengingat tidak semua jenis plastik akan dikenakan cukai dalam upaya mengendalikan konsumsi plastik.selengkapnya

 Cukai Plastik Dorong Industri HijauCukai Plastik Dorong Industri HijauKamis 13 Des 2018 13:13Ridha Anantidibaca 550 kaliSemua Kategori

Deputi I Komisi Pemantau Plastik Ramah Lingkungan Indonesia, Adrie Charviandi mengatakan, ada dua hal yang harus ditegaskan dari penerapan cukai. Pertama, cukai hanya untuk industri kantong plastik, bukan plastik secara keseluruhan. Kedua, industri yang dituju pun hanya mereka yang bersifat konvensional atau tidak ramah lingkungan.selengkapnya

 TMII Bayar Sebagian Pajak Wahananya, Sisa Tunggakan Rp 350 JutaTMII Bayar Sebagian Pajak Wahananya, Sisa Tunggakan Rp 350 JutaRabu 5 Des 2018 14:07Ridha Anantidibaca 413 kaliSemua Kategori

Plang penunggakan pajak yang dipasang di tiga objek Taman Mini Indonesia Indah ( TMII) telah dicopot oleh pihak Suku Dinas Badan Pajak dan Restribusi Daerah (BRPD) Jakarta Timur.Hal ini menyusul telah dilunasinya pembayaran tunggakan pajak sebesar Rp 1,56 miliar oleh manajemen TMII, baru-baru ini.selengkapnya

 Fakta-fakta Rencana Cukai Kantong PlastikFakta-fakta Rencana Cukai Kantong PlastikKamis 29 Nov 2018 14:39Ridha Anantidibaca 348 kaliSemua Kategori

Konsumsi kantong plastik menimbulkan berbagai masalah karena tidak terkendali.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :