Usai #stopbayarpajak, Twitter Ramai #sayabayarpajakUsai #stopbayarpajak, Twitter Ramai #sayabayarpajakKamis 1 Sep 2016 07:38Administratordibaca 702 kaliSemua Kategori

Beberapa waktu yang lalu, media sosial seperti Twitter diramaikan dengan aksi para netizen yang menggunakan tagar #stopbayarpajak, sebagai pemboikotan atas program kebijakan pengampunan pajak, atau tax amnesty yang dianggap menyasar masyarakat kelas bawah.selengkapnya

 Panama Papers, ada 670 Perusahaan Cangkang di AustraliaPanama Papers, ada 670 Perusahaan Cangkang di AustraliaJumat 13 Mei 2016 16:47Administratordibaca 1011 kaliSemua Kategori

Menyusul rilis database "Panama Papers" yang menyingkapkan bagaimana orang kaya menggunakan perusahaan-perusahaan offshore demi menghindari pajak, maka tersingkap pula 200.000 perusahaan cangkang oleh investigasi Konsorsium Wartawan Investigatif Internasional (ICIJ) yang 670 di antaranya berkantor di Australia.selengkapnya

 Sistem Belum Siap, Unifikasi SPT Masa Instansi Pemerintah DiundurSistem Belum Siap, Unifikasi SPT Masa Instansi Pemerintah DiundurRabu 1 Jul 2020 15:03Ridha Anantidibaca 490 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengundur pelaksanaan penerapan SPT Masa Unifikasi Instansi Pemerintah sampai tahun depan.selengkapnya

 Sah! Punya Transaksi Rp600 Juta dan Traffic 12 Ribu PMSE Wajib Pungut PPN DigitalSah! Punya Transaksi Rp600 Juta dan Traffic 12 Ribu PMSE Wajib Pungut PPN DigitalRabu 1 Jul 2020 14:14Ridha Anantidibaca 393 kaliSemua Kategori

Pelaku perdagangan menggunakan sistem elektronik (PMSE) dengan nilai transaksi lebih dari Rp600 juta dan jumlah traffic sebanyak 12.000 dalam setahun wajib pungut dan menyetorkan PPN.selengkapnya

 PT Marvel Mendapat Fasilitas Kawasan BerikatPT Marvel Mendapat Fasilitas Kawasan BerikatJumat 29 Nov 2019 11:16Ridha Anantidibaca 715 kaliSemua Kategori

Perusahaan produsen sarung tangan dan perlengkapan pakaian musim dingin, PT Marvel Sports Indonesia (MSI) mendapatkan fasilitas fiskal berupa kawasan berikat dari Kantor Bea Cukai Jateng-DIY.selengkapnya

 Banggar Tunggu Proposal Pemerintah Soal Cukai Hasil Tembakau Untuk JKNBanggar Tunggu Proposal Pemerintah Soal Cukai Hasil Tembakau Untuk JKNJumat 6 Jul 2018 14:24Ridha Anantidibaca 481 kaliSemua Kategori

Badan Anggaran (Banggar) DPR mendalami maksud pemerintah yang akan menggunakan minimal 50% Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT) untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).selengkapnya

 Jangan Sampai Dana Repatriasi seperti `Ingus`Jangan Sampai Dana Repatriasi seperti `Ingus`Ahad 24 Jul 2016 12:08Administratordibaca 1054 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meninggalkan catatan kecil untuk pemerintah soal kepastian hukum bagi para pengusaha yang berniat berinvestasi di Indonesia menggunakan dana repatriasi hasil tax amnesty. Apindo sendiri mendukung penuh jalannya kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty.selengkapnya

 Pajak atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau BangunanPajak atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau BangunanKamis 6 Jul 2017 11:31Ajeng Widyadibaca 17418 kaliSemua Kategori

PENGHASILAN yang diterima dari transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan merupakan objek pajak penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. Definisi dari pengalihan atas tanah dan/atau bangunan adalah:selengkapnya

 Tak Gunakan e-Faktur, Mulai Bulan Depan Bakal Kena DendaTak Gunakan e-Faktur, Mulai Bulan Depan Bakal Kena DendaJumat 24 Jun 2016 14:30Administratordibaca 1116 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengingatkan, terhitung mulai 1 Juli 2016, para Pengusaha Kena Pajak (PKP) di seluruh Indonesia wajib untuk menggunakan faktur pajak berbentuk elektronik (e-Faktur).selengkapnya

 Tak Pakai Faktur Pajak Elektronik Mulai 1 Juli Bakal Kena DendaTak Pakai Faktur Pajak Elektronik Mulai 1 Juli Bakal Kena DendaJumat 24 Jun 2016 13:46Administratordibaca 1381 kaliSemua Kategori

Pengusaha Kena Pajak (PKP) di seluruh Indonesia wajib menggunakan faktur pajak berbentuk elektronik (e-Faktur) mulai 1 Juli 2016. Pemberlakuan secara nasional ini menyusul penetapan e-Faktur di wilayah Jawa dan Bali sejak 1 Juli 2015.selengkapnya

 DJP Catat 1,2 Juta SPT Sudah Dilaporkan Melalui E-FilingDJP Catat 1,2 Juta SPT Sudah Dilaporkan Melalui E-FilingSenin 25 Feb 2019 09:24Ridha Anantidibaca 613 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, setidaknya 1,2 juta Surat Pemberian Tahunan (SPT) yang sudah diterima. Total tersebut masih yang disampaikan melalui online atau e-filing. Sementara itu, untuk yang masih menggunakan sistem manual, masih dalam perhitungan.selengkapnya

 Sri Mulyani: Tak Semua Transaksi Kartu Kredit Diintip Ditjen PajakSri Mulyani: Tak Semua Transaksi Kartu Kredit Diintip Ditjen PajakSelasa 6 Feb 2018 09:39Ridha Anantidibaca 623 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap masyarakat tidak khawatir dengan ketentuan yang mewajibkan perbankan atau penyelenggara kartu kredit untuk menyetorkan data transaksi kartu kredit nasabahnya ke Direktorat Jenderal Pajak. Sebab, aturan bakal berlangsung secara bertahap, dengan menggunakan ketentuan threshold alias ambang batas minimal tagihan yang dilaporkan.selengkapnya

 Kompensasi Rugi Hingga 10 Tahun Pakai Gross Split Sejalan UU PPhKompensasi Rugi Hingga 10 Tahun Pakai Gross Split Sejalan UU PPhKamis 4 Jan 2018 14:54Ridha Anantidibaca 4603 kaliSemua Kategori

Peraturan pemerintah mengenai perpajakan di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) menggunakan sistem kontrak bagi hasil gross split memuat berbagai insentif. Salah satunya adalah tax loss carry forward atau pembebanan kerugian terhadap keuntungan perusahaan di masa datang hingga 10 tahun. Padahal, pada ketentuan pajak umum, tax loss carry forward diperkenankan namun dibatasi lima tahun.selengkapnya

 E-Faktur Berlaku 1 Juli, PKP Diminta Siap-SiapE-Faktur Berlaku 1 Juli, PKP Diminta Siap-SiapJumat 24 Jun 2016 12:59Administratordibaca 1865 kaliSemua Kategori

Pengusaha Kena Pajak (PKP) di seluruh Indonesia wajib menggunakan faktur pajak berbentuk elektronik (e-Faktur) mulai 1 Juli 2016 mendatang. Pemberlakuan secara nasional ini menyusul pemberlakuan e-Faktur di wilayah Jawa dan Bali sejak 1 Juli 2015.selengkapnya

 Industri Rokok Malang Tertekan, Gapero Minta Pentahapan Cukai DirevisiIndustri Rokok Malang Tertekan, Gapero Minta Pentahapan Cukai DirevisiSelasa 4 Sep 2018 10:38Ridha Anantidibaca 413 kaliSemua Kategori

Gabungan Perusahaan Rokok Malang (Gaperoma) meminta Peraturan Manteri Keuangan (PMK) No. 146/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau perlu direvisi karena dinilai dapat mengancam keberadaan industri hasil tembakau (IHT) di daerah tersebut.selengkapnya

 Warga Jambi Diminta Hindari Jasa Calo Saat Pemutihan PajakWarga Jambi Diminta Hindari Jasa Calo Saat Pemutihan PajakJumat 19 Jan 2018 13:32Ridha Anantidibaca 532 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Jambi, Agus Pirngadi minta masyarakat untuk tidak menggunakan jasa calo dalam pengurusan pemutihan pajak yang digelar provinsi itu.selengkapnya

 Anda Ingin Ikut Pengampunan Pajak? Begini Caranya Menyampaikan Surat PernyataanAnda Ingin Ikut Pengampunan Pajak? Begini Caranya Menyampaikan Surat PernyataanRabu 20 Jul 2016 11:05Administratordibaca 1894 kaliSemua Kategori

Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.selengkapnya

 Juli 2016, Ditjen Pajak Pastikan Faktur Elektronik Berlaku NasionalJuli 2016, Ditjen Pajak Pastikan Faktur Elektronik Berlaku NasionalJumat 24 Jun 2016 13:27Administratordibaca 1354 kaliSemua Kategori

Pengusaha Kena Pajak (PKP) di seluruh Indonesia wajib menggunakan Faktur Pajak elektronik (e-Faktur) mulai 1 Juli mendatang. Ini menyusul pemberlakuan e-Faktur di Jawa dan Bali sejak 1 Juli 2015.selengkapnya

 Pelaporan Dokumen Kelengkapan Pajak Diperpanjang Hingga JuniPelaporan Dokumen Kelengkapan Pajak Diperpanjang Hingga JuniSenin 20 Apr 2020 15:38Ridha Anantidibaca 503 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memberikan relaksasi penyampaian dokumen kelengkapan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahun Pajak 2019 bagi wajib pajak orang pribadi dan badan. Pelaporan pajak diperpanjang hingga 30 Juni 2020.selengkapnya

 Pajak berikan kelonggarkan laporan SPT 2019 bagi Badan Usaha dan WP PribadiPajak berikan kelonggarkan laporan SPT 2019 bagi Badan Usaha dan WP PribadiSenin 20 Apr 2020 11:11Ridha Anantidibaca 542 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menetapkan batas pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) atas pajak penghasilan (PPh) tahun pajak 2019 pada 30 April 2019.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :