Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat bersama Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) segera mengevaluasi efektivitas pemasangan alat pengawas pajak.selengkapnya

Pemerintah tengah mengevaluasi kebijakan tax allowance dan tax holiday. Insentif pajak ini akan ditinjau ulang agar lebih mudah diperoleh oleh para pelaku usaha.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan akan mengevaluasi pajak penghasilan (PPh) untuk memfasilitasi pihak swasta melakukan pendanaan riset.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan akan mengevaluasi pajak penghasilan (PPh) untuk memfasilitasi pihak swasta melakukan pendanaan riset.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan bakal mengevaluasi kembali aturan mengenai besaran tunjangan kinerja (tukin) untuk pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sesuai dengan realisasi penerimaan pajak setiap tahun. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Pajak.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengevaluasi program amnesti (pengampunan) pajak periode pertama. Ternyata, dana tebusan terendah senilai Rp 40.selengkapnya

Pemerintah akan mengevaluasi kebijakan pengampunan pajak setelah sebulan berlaku efektif. Hal ini menyusul dana tebusan yang didapat selama sepekan aturan amnesti pajak berlaku dinilai terlalu kecil.selengkapnya

Presiden Joko Widodo ternyata belum puas dengan selusin paket ekonomi yang diluncurkan sejak Sepetember 2015. Termasuk soal investasi. "Dalam rapat terbatas (ratas), Bapak Presiden Jokowi, meminta jajaranya untuk mengevaluasi paket kebijakan ekonomi 1-12. Presiden memberi arahan untuk membentuk gugus tugas Tim Pemantauan Paket Deregulasi. Yang salah satu tugasnya mengawal pelaksanaan 12 paket derselengkapnya

Kementerian Keuangan mencatat total seratusan investor telah memeroleh insentif berupa pengurangan pajak (tax allowance) hingga libur pajak (tax holiday). Secara rinci, sebanyak 131 investor telah mengantongi persetujuan fasilitas tax allowances dan setidaknya 13 investor mendapatkan persetujuan fasilitas tax holiday. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari sejak aturan tersebut diterapkan.selengkapnya

Sejak digulirkan di awal 2017, fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor untuk Industri Kecil dan Menengah (KITE IKM) telah banyak memberi manfaat bagi para pelaku usaha dalam negeri. Tercatat hingga akhir September 2018, terdapat 60 pengguna fasilitas tersebut yang terdiri dari 46 perusahaan skala menengah dan 14 perusahaan skala kecil.selengkapnya

Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY menetapkan PT Konimex sebagai perusahaan penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Pembebasan, setelah Direktur PT Konimex, Rachmadi Joesoef melakukan presentasi proses bisnis dalam rangka permohonan fasilitas KITE Pembebasan pada Jumat 22 Maret 2019 di Ruang Rapat Kakanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY, dan dilakukan penilaian oleh pejabselengkapnya

Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menetapkan PT Konimex sebagai perusahaan penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Pembebasan. KITE diberikan setelah Direktur PT Konimex, Rachmadi Joesoef melakukan presentasi proses bisnis dalam rangka permohonan fasilitas KITE Pembebasan, pada Jumat (22/3) lalu, di Ruang Rapat Kakanwil Bea Cukai Jawselengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperpanjang jangka waktu pemberian fasilitas atau insentif pajak atas pengadaan barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Di dalam PMK 143/PMK.03/2020 dijelaskan, fasilitas pajak tersebut diberikan hingga 31 Desember 2021.selengkapnya

Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemkeu) berharap dengan adanya fasilitas Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), rasio ekspor terhadap impor tahun 2019 meningkat. Fasilitas ini merupakan insentif di bidang kepabeanan dan pajak.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro memberikan fasilitas berupa insentif pajak bagi perusa‎haan yang menyimpan barangnya di kawasan Pusat Logistik Berikat (PLB). Hal ini agar para pengusaha yang sebelumnya menyimpan barang logistiknya di luar negeri, memindahkannya ke Indonesia. Dia mengatakan, barang-barang impor di PLB akan mendapat fasilitas kepabeanan berupa penangguhan bea masuk.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia sudah menerapkan fasilitas libur bayar pajak (tax holiday) yang bisa dinikmati para investor. Sri Mulyani harus menjelaskan kembali apa itu tax holiday karena banyak pelaku usaha yang tidak mendapatkan informasi dengan jelas mengenai fasilitas tersebut.selengkapnya

Paket kebijakan ekonomi ke-16 resmi diluncurkan hari ini oleh Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian, ketika fasilitas pajak tax holiday melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 tahun 2018 dianggap kurang maksimal. Maka melalui paket kebijakan ekonomi terbaru, Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan diperluas.selengkapnya

Bank Dunia mengatakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 tahun 2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dapat menguntungkan investor. Namun, kebijakan pengurangan PPh badan atau fasilitas tax holiday tak cukup, pemerintah perlu memperhatikan faktor pendorong investasi lainnya.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan fasilitas yang memberikan kemudahan pada Industri Kecil dan Menengah (IKM), yakni fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Pengusaha kecil dan menengah yang berorientasi pada ekspor akan dibebaskan dari pungutan bea dan pajak dalam mengimpor bahan baku.selengkapnya

Pengusaha Dalam Pusat Logistik Berikat (PDPLB) merupakan salah satu fasilitas kepada kalangan industri yang mendambakan kebutuhan logistik yang cepat dan fleksibel, dengan perlakuan perpajakan lebih longgar (penundaan pembayaran perpajakan). Melalui PDPLB, Bea Cukai, sebagai sebagai institusi pemerintah yang mengemban fungsi trade fasilitator dan fungsi fasilitation, memberikan fasilitas yang teselengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya