Kutai Timur Bertekad Digitalisasi Pelayanan Izin & PajakKutai Timur Bertekad Digitalisasi Pelayanan Izin & PajakJumat 11 Mei 2018 09:17Ridha Anantidibaca 377 kaliSemua Kategori

Sekretaris Daerah Kabupaten Kutim Irawansyah menyempatkan diri bertandang ke Living Lab Smart City PT Telkom di Jakarta Pusat untuk melihat kecanggihan berbagai sarana pelayanan teknologi berbasi internet dan Touchscreen, Rabu (9/5/2018).selengkapnya

 Alasan Pemprov DKI Hapus Diskon Pajak Lapangan GolfAlasan Pemprov DKI Hapus Diskon Pajak Lapangan GolfSelasa 8 Mei 2018 14:18Ridha Anantidibaca 429 kaliSemua Kategori

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan alasan pajak lapangan golf tidak mendapat diskon lagi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.selengkapnya

 Regulasi hambat industri makanan dan minumanRegulasi hambat industri makanan dan minumanJumat 13 Apr 2018 09:00Ridha Anantidibaca 2064 kaliSemua Kategori

Industri sektor makanan dan minuman (mamin) masih tertekan dengan banyaknya regulasi yang terasa menghambat. Walhasil, ruang gerak mereka mengembangkan bisnis menjadi tersendat.selengkapnya

 Pemkot Malang segera Terapkan e-BPHTBPemkot Malang segera Terapkan e-BPHTBSelasa 27 Feb 2018 16:02Ridha Anantidibaca 739 kaliSemua Kategori

Pemkot Malang segera menerapkan e-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk perbaikan layanan sehingga pemungutan pajak daerah bisa optimal.selengkapnya

 Gubsu Serahkan SPT Tahunan Via e-FilingGubsu Serahkan SPT Tahunan Via e-FilingSelasa 27 Feb 2018 13:50Ridha Anantidibaca 525 kaliSemua Kategori

Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi, menyampaikan SPT Tahunan di ruang kerjanya pada Senin (26/2/2018) sore, SPT disampaikan melalui e-Filing dengan proses yang mudah, cepat dan akurat. Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) SPT dikirimkan melalui email dan disampaikan secara simbolis oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, Sandra Buana, tempat Gubernur terdaftar.selengkapnya

 IMF Menilai Indonesia Masih Berpeluang Tingkatkan Rasio PajakIMF Menilai Indonesia Masih Berpeluang Tingkatkan Rasio PajakKamis 8 Feb 2018 09:03Ridha Anantidibaca 334 kaliSemua Kategori

Dana Moneter Internasional (IMF) menilai Indonesia masih memiliki ruang untuk menaikkan total rasio pajak menjadi 15% dari produk domestik bruto (PDB).selengkapnya

 Setoran Pajak Kurang Rp132 Triliun, Sri Mulyani: Targetnya Memang TinggiSetoran Pajak Kurang Rp132 Triliun, Sri Mulyani: Targetnya Memang TinggiRabu 3 Jan 2018 13:23Ridha Anantidibaca 302 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan mencatatkan penerimaan pajak 2017 sebesar Rp1.151,5 triliun atau 89,4% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017.selengkapnya

 Uang Pajak Terserap untuk Venue Asian Games, Sri Mulyani SenangUang Pajak Terserap untuk Venue Asian Games, Sri Mulyani SenangJumat 24 Nov 2017 10:19Ridha Anantidibaca 415 kaliSemua Kategori

Total anggaran untuk venue Asian Games 2018 mencapai Rp 2,75 triliun. Dana tersebut dibagi dua tahap yakni di 2017 Rp 2,6 triliun dan tahun depan Rp 150 miliar.selengkapnya

 Sri Mulyani Rangkul 2 Institusi dan PBNU Dorong Kepatuhan PajakSri Mulyani Rangkul 2 Institusi dan PBNU Dorong Kepatuhan PajakJumat 24 Feb 2017 10:54Ajeng Widyadibaca 719 kaliSemua Kategori

Tiga kementerian mewakili pemerintah menandatangani nota kesepahaman dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), diantaranya pemberdayaan ekonomi umat serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan di bidang perpajakan dalam rangka mendorong perekonomian berkelanjutan.selengkapnya

 BPN: Aturan Teknis Pajak Tanah Nganggur dalam PembahasanBPN: Aturan Teknis Pajak Tanah Nganggur dalam PembahasanJumat 17 Feb 2017 14:02Ajeng Widyadibaca 852 kaliSemua Kategori

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan penyusunan peraturan teknis mengenai pajak progresif tanah sedang dalam pembahasan dengan Kementerian Keuangan.selengkapnya

 Peraturan teknis pajak tanah dalam pembahasanPeraturan teknis pajak tanah dalam pembahasanJumat 17 Feb 2017 09:58Ajeng Widyadibaca 659 kaliSemua Kategori

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan penyusunan peraturan teknis mengenai pajak progresif tanah sedang dalam pembahasan dengan Kementerian Keuangan.selengkapnya

 Konglomerasi & Korporasi Asing Paling RawanKonglomerasi & Korporasi Asing Paling RawanSelasa 7 Feb 2017 10:49Ajeng Widyadibaca 1118 kaliSemua Kategori

PPATK menilai konglomerasi dan perusahaan multinasional merupakan sektor yang paling rawan untuk melakukan penghindaran pajak melalui praktik transfer pricing.selengkapnya

 Pajak Progresif Tanah tidak Ganggu Kawasan IndustriPajak Progresif Tanah tidak Ganggu Kawasan IndustriSenin 6 Feb 2017 15:06Ajeng Widyadibaca 818 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengungkapkan bahwa aturan baru soal pengenaan pajak progresif untuk lahan iddle atau menganggur masih dalam tahap pembahasan awal. Rencana ini diungkapkan pemerintah pekan lalu dengan niatan agar tanah-tanah yang selama ini menganggur bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi yang produktif.selengkapnya

 Pajak Progresif Tanah Nganggur, Pengusaha Yakin Harga TurunPajak Progresif Tanah Nganggur, Pengusaha Yakin Harga TurunSenin 6 Feb 2017 14:13Ajeng Widyadibaca 1711 kaliSemua Kategori

Banyaknya lahan yang tidak dimanfaatkan pada berbagai daerah turut menjadi perhatian bagi pemerintah pusat. Untuk itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil berencana akan menerapkan pajak progresif pada tanah yang tidak dimanfaatkan.selengkapnya

 Pajak progresif bisa bikin properti semakin mahalPajak progresif bisa bikin properti semakin mahalSenin 6 Feb 2017 13:45Ajeng Widyadibaca 757 kaliSemua Kategori

Langkah pemerintah mengenakan pajak progresif untuk tanah tidak terpakai atau menganggur dinilai bakal berdampak luas. Tidak hanya pengembang, tetapi juga kepada masyarakat.selengkapnya

 ATR pertimbangkan skema lain pajak baru pertanahanATR pertimbangkan skema lain pajak baru pertanahanKamis 2 Feb 2017 14:27Ajeng Widyadibaca 591 kaliSemua Kategori

Pemerintah masih mempertimbangkan opsi mekanisme pajak lain selain capital gain tax yang sebelumnya dijadikan pilihan dalam pengenaan pajak tanah menganggur alias idle. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional baru, Sofyan Djalil mengatakan masih akan membahas hal ini dengan Menteri Keuangan.selengkapnya

 Begini Harapan Pengusaha soal Pajak Progresif Lahan NganggurBegini Harapan Pengusaha soal Pajak Progresif Lahan NganggurSelasa 31 Jan 2017 13:22Ajeng Widyadibaca 643 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah memutuskan akan memajaki lahan nganggur alias tidak produktif pada berbagai daerah di Indonesia. Aturan ini tengah dibahas pada jajaran Kementerian Keuangan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.selengkapnya

 Penerimaan Pajak Minim, BI Sulit Turunkan Suku BungaPenerimaan Pajak Minim, BI Sulit Turunkan Suku BungaJumat 27 Jan 2017 15:20Ajeng Widyadibaca 922 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mencatat, total penerimaan pajak sepanjang 2016 sebesar Rp1.104 triliun. Angka tersebut tidak capai target yang telah ditetapkan dalam APBN-P 2016 sebesar Rp1.355 triliun.selengkapnya

 25 Persen APBD Wajib Digunakan Bangun Infrastruktur di Daerah25 Persen APBD Wajib Digunakan Bangun Infrastruktur di DaerahJumat 20 Jan 2017 15:01Ajeng Widyadibaca 791 kaliSemua Kategori

Pemerintah pusat dihadapkan pada tugas berat di tahun anggaran mendatang untuk merampungkan sejumlah proyek infrastruktur prioritas di tengah ruang fiskal yang masih sempit terutama lantaran penerimaan pajak yang belum kencang.selengkapnya

 Selamatkan Ekonomi RI, Bappenas Usulkan IniSelamatkan Ekonomi RI, Bappenas Usulkan IniJumat 9 Des 2016 13:38Ajeng Widyadibaca 490 kaliSemua Kategori

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengingatkan masih beratnya tantangan ekonomi di tahun depan. Namun jangan takut, semua ada solusinya.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :