Tekan defisit hingga 3%, Sri Mulyani lakukan reformasi kebijakan & administrasi pajakTekan defisit hingga 3%, Sri Mulyani lakukan reformasi kebijakan & administrasi pajakKamis 19 Ags 2021 09:05Ridha Anantidibaca 384 kaliSemua Kategori

Pemerintah optimistis defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2023 bisa ditekan hingga 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Untuk itu, penerimaan negara bakal digenjot dengan melakukan berbagai reformasi perpajakanselengkapnya

 Pengampunan Pajak Jilid II Dikritisi, Pengamat: Blunder ke Penerimaan NegaraPengampunan Pajak Jilid II Dikritisi, Pengamat: Blunder ke Penerimaan NegaraJumat 28 Mei 2021 11:28Ridha Anantidibaca 521 kaliSemua Kategori

Rencana pembentukan tax amnesty jilid II menimbulkan banyak penolakan dari sejumlah pihak. Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mengatakan, pemulihan ekonomi tidak harus ditempuh dengan tax amnesty.selengkapnya

 Sri Mulyani Ungkap 3 Bandara yang Paling Rawan Tindak Pencucian UangSri Mulyani Ungkap 3 Bandara yang Paling Rawan Tindak Pencucian UangSenin 18 Jan 2021 13:59Ridha Anantidibaca 372 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendukung pencegahan pencucian uang yang masih terjadi di Indonesia.selengkapnya

 Pemerintah Segera Umumkan Kenaikan Cukai Rokok Pekan Ini?Pemerintah Segera Umumkan Kenaikan Cukai Rokok Pekan Ini?Selasa 27 Okt 2020 15:22Ridha Anantidibaca 380 kaliSemua Kategori

Pemerintah dikabarkan segera mengumumkan kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) 2021 paling cepat pada pekan ini.selengkapnya

 Bea Cukai akhirnya bangun Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di SoppengBea Cukai akhirnya bangun Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di SoppengSenin 26 Okt 2020 14:01Ridha Anantidibaca 474 kaliSemua Kategori

Salah satu bentuk dari peran Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) sebagai trade facilitator, Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Soppeng meresmikan kawasan industri hasil tembakau (KIHT) pertama di Indonesia pada Jumat 16 Oktober 2020.selengkapnya

 Sri Mulyani: Semua negara berebut mendapatkan bagian pajak digitalSri Mulyani: Semua negara berebut mendapatkan bagian pajak digitalKamis 22 Okt 2020 11:06Ridha Anantidibaca 244 kaliSemua Kategori

Kesungguhan pemerintah untuk menagih pajak ke perusahaan digital asing tidak main-main. Bahkan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bilang, pemerintah Indonesia berkomitmen memperjuangkan hak perpajakan atas kewajiban perusahaan digital asing.selengkapnya

 Sri Mulyani pasang badan tagih pajak digital asingSri Mulyani pasang badan tagih pajak digital asingKamis 22 Okt 2020 10:51Ridha Anantidibaca 276 kaliSemua Kategori

Keputusan pemerintah untuk menagih pajak ke perusahaan digital asing tidak main-main. Bahkan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bilang, pemerintah Indonesia berkomitmen memperjuangkan hak perpajakan atas kewajiban perusahaan digital asing.selengkapnya

 Bea Cukai jalain kerjasama dengan China Customs untuk pertukaran data elektronikBea Cukai jalain kerjasama dengan China Customs untuk pertukaran data elektronikRabu 14 Okt 2020 14:21Ridha Anantidibaca 444 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kemenketerian Keuangan (Kemenkeu) telah menjalin kerjasama dengan China Customs dalam hal pertukaran data elektronik surat keterangan asal. Kesepakatan bilateral ini akan diimplementasikan secara efektif per tanggal 15 Oktober 2020.selengkapnya

 Konsensus Pajak Digital Tertunda, OECD Ingatkan Potensi Perang Dagang GlobalKonsensus Pajak Digital Tertunda, OECD Ingatkan Potensi Perang Dagang GlobalRabu 14 Okt 2020 13:49Ridha Anantidibaca 361 kaliSemua Kategori

Ketidakpastian makin tinggi pasca tertundanya keputusan konsesus global terkait pemajakan ekonomi digital hingga pertengahan tahun 2021.selengkapnya

 Bea Cukai Mulai Pertukaran Surat Keterangan Asal dengan ChinaBea Cukai Mulai Pertukaran Surat Keterangan Asal dengan ChinaRabu 14 Okt 2020 13:08Ridha Anantidibaca 625 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea & Cukai (DJBC) dan China Customs sepakat untuk melakukan pertukaran data elektronik surat keterangan asal (SKA) atau certificate of origin.selengkapnya

 Bea Cukai Tegaskan Obat Covid-19 Redemsivir Bakal Bebas Bea MasukBea Cukai Tegaskan Obat Covid-19 Redemsivir Bakal Bebas Bea MasukJumat 9 Okt 2020 11:33Ridha Anantidibaca 386 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan membebaskan tarif bea masuk (BM) importasi remdesivir untuk memenuhi kebutuhan penanganan pandemi Covid-19.selengkapnya

 Pemerintah Tanggung Bea Masuk Impor Bagi Industri Terdampak PandemiPemerintah Tanggung Bea Masuk Impor Bagi Industri Terdampak PandemiKamis 1 Okt 2020 15:12Ridha Anantidibaca 394 kaliSemua Kategori

Dalam mengantisipasi dampak pandemi Covid-19 terhadap produktivitas sektor industri dalam negeri, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan kembali memberikan insentif fiskal atas impor barang dan bahan untuk proses produksi barang jadi berupa fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM DTP).selengkapnya

 Tambah insentif pajak, pemerintah tanggung bea masuk impor APD hingga serat optikTambah insentif pajak, pemerintah tanggung bea masuk impor APD hingga serat optikRabu 30 Sep 2020 14:42Ridha Anantidibaca 310 kaliSemua Kategori

Pemerintah menambah insentif perpajakan dalam program perlindungan ekonomi nasional (PEN) dalam bentuk pembebasan fasilitas bea masuk impor yang menggunakan skema ditanggung pemerintah (DTP).selengkapnya

 Sarimelati Kencana (PZZA) mengharapkan keringanan pajak PB1 dari pemerintahSarimelati Kencana (PZZA) mengharapkan keringanan pajak PB1 dari pemerintahRabu 30 Sep 2020 13:59Ridha Anantidibaca 1409 kaliSemua Kategori

Perpanjangan Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara ketat di Jakarta sangat berdampak bagi emiten PT Sarimelati Kencana Tbk (PZZA), pengelola gerai Pizza Hut di Indonesia. PZZA mengurangi pembukaan outlet di mal dan sebagai gantinya akan lebih memfokuskan penjualan di outlet yang berada di luar mal.selengkapnya

 Pemerintah Sahkan Protokol Pertama Ubah Persetujuan Perdagangan Barang AseanPemerintah Sahkan Protokol Pertama Ubah Persetujuan Perdagangan Barang AseanKamis 24 Sep 2020 15:28Ridha Anantidibaca 912 kaliSemua Kategori

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pengesahan First Protocol to Amend the Asean Trade in Goods Agreement (Protokol Pertama untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Asean). Hal ini ditujukan untuk meningkatkan perdagangan barang intra-Asean, serta untuk memajukan perekonomian nasional melalui kerja sama perdagangan internasional.selengkapnya

 Mandek, Sri Mulyani: AS Halangi Indonesia Tarik Pajak DigitalMandek, Sri Mulyani: AS Halangi Indonesia Tarik Pajak DigitalRabu 22 Jul 2020 15:13Ridha Anantidibaca 304 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan belum bisa menarik pajak digital dalam waktu dekat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembahasan pajak digital di tataran internasional belum menelurkan kesepakatan alias mandek.selengkapnya

 G20 Siapkan Aturan Pajak Digital, Namun AS Masih Belum SetujuG20 Siapkan Aturan Pajak Digital, Namun AS Masih Belum SetujuSelasa 21 Jul 2020 14:16Ridha Anantidibaca 385 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa negara-negara yang tergabung dalam G20 berharap perpajakan digital dapat segera diimplementasikan. Namun, saat ini Amerika Serikat (AS) masih belum setuju soal pajak digital tersebut.selengkapnya

 Sri Mulyani sebut AS halangi Indonesia tarik pajak digitalSri Mulyani sebut AS halangi Indonesia tarik pajak digitalSelasa 21 Jul 2020 11:37Ridha Anantidibaca 264 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan saat ini Indonesia dan anggota G20 tidak bisa menarik pajak penghasilan dari perusahaan digital. Hal tersebut lantaran sikap Amerika Serikat (AS) yang memilih tidak setuju dengan wacana perpajakan digital global.selengkapnya

 Perdagangan Bebas ASEAN–Hong Kong, Pemerintah Turunkan Bea MasukPerdagangan Bebas ASEAN–Hong Kong, Pemerintah Turunkan Bea MasukRabu 8 Jul 2020 14:21Ridha Anantidibaca 683 kaliSemua Kategori

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN–Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok melalui Peraturan Presiden nomor 34 Tahun 2020.selengkapnya

 Cerdik! Sri Mulyani Tebar Jaring Pajak Digital, Akses Netflix di Telkom DibukaCerdik! Sri Mulyani Tebar Jaring Pajak Digital, Akses Netflix di Telkom DibukaRabu 8 Jul 2020 13:53Ridha Anantidibaca 397 kaliSemua Kategori

Perkara pemblokiran layanan pemutaran video on demand Netflix oleh Telkom Group telah berlangsung sejak 2016.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :