Rasio Pajak Orde Baru Lebih Buruk dari ReformasiRasio Pajak Orde Baru Lebih Buruk dari ReformasiSelasa 27 Nov 2018 14:25Ridha Anantidibaca 326 kaliSemua Kategori

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama menegaskan bahwa rasio perpajakan (tax ratio) pada masa orde baru tidak pernah lebih tinggi dari era reformasi. Tax ratio tertinggi tercatat terjadi pada 2005 yakni mencapai 10,76 persen.selengkapnya

 Waduh! Kendaraan Atas Nama BRI Tunggak Pajak Hingga Rp1 Miliar LebihWaduh! Kendaraan Atas Nama BRI Tunggak Pajak Hingga Rp1 Miliar LebihKamis 5 Jul 2018 09:47Ridha Anantidibaca 517 kaliSemua Kategori

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) diduga menunggak pajak kendaraan hingga lebih dari Rp1,2 miliar.selengkapnya

 Menkeu Optimistis Insentif Pajak RI Lebih MenarikMenkeu Optimistis Insentif Pajak RI Lebih MenarikRabu 14 Mar 2018 14:15Ridha Anantidibaca 426 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani optimistis kebijakan insentif pajak untuk mendorong investasi yang ditawarkan Pemerintah Indonesia akan lebih menarik dibandingkan dengan insentif yang ditawarkan oleh negara-negara tetangga di ASEAN.selengkapnya

 Lebih Dari 112 Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Daftar ke Ditjen PajakLebih Dari 112 Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Daftar ke Ditjen PajakJumat 9 Mar 2018 14:25Ridha Anantidibaca 740 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak mengungkapkan ada lebih dari 112 Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang telah mendaftar hingga Maret 2018. Adapun pendaftaran LJK tersebut dilakukan terkait dengan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.selengkapnya

 Dirjen Pajak Imbau Masyarakat Lapor SPT Lebih AwalDirjen Pajak Imbau Masyarakat Lapor SPT Lebih AwalKamis 1 Mar 2018 15:10Ridha Anantidibaca 367 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengaku, telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengantisipasi masa sibuk dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2017. Ia pun mengimbau seluruh wajib pajak (WP) untuk melaporkan SPT lebih awal dan tidak menunggu detik-detik terakhir.selengkapnya

 Pangkas tarif pajak agar lebih kompetitifPangkas tarif pajak agar lebih kompetitifRabu 6 Des 2017 10:52Ridha Anantidibaca 601 kaliSemua Kategori

Reformasi perpajakan yang sedang digagas Amerika Serikat (AS) bakal berefek ke negara-negara lain, termasuk Indonesia. Apalagi AS berencana memangkas tarif pajak penghasilan (PPh) korporasi dari 35% menjadi 15%, jauh lebih rendah dari tarif pajak korporasi di Indonesia sebesar 25%.selengkapnya

 Amnesti Pajak Jilid II: Meski `Kebelet` Eksekusi, Pemerintah Utamakan Kepentingan Lebih LuasAmnesti Pajak Jilid II: Meski `Kebelet` Eksekusi, Pemerintah Utamakan Kepentingan Lebih LuasSenin 20 Nov 2017 15:57Ridha Anantidibaca 384 kaliSemua Kategori

Rencana pemerintah yang akan kembali membuka pintu amnesti bagi wajib pajak,dinilai sebagai pilihan pemerintah untuk melihat kepentingan yang lebih luas, meskipun Ditjen Pajak terlihat 'kebelet' untuk menggencarkan penegakan hukum pasca amnesti jilid satu.selengkapnya

 Pemerintah Janjikan Repatriasi Dana di Indonesia Lebih UntungPemerintah Janjikan Repatriasi Dana di Indonesia Lebih UntungSelasa 26 Jul 2016 20:49Administratordibaca 1103 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah gencar melakukan sosialisasi kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang baru berlaku resmi pertengahan Juli ini. Melalui sosialisasi tersebut, pemerintah mengklaim dana atau aset yang dimiliki wajib pajak akan lebih menguntungkan apabila dibawa ke Indonesia (repatriasi) dibandingkan diendapkan di bank-bank luar negeri.selengkapnya

 BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 2016 Akan Lebih Baik dari EstimasiBI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 2016 Akan Lebih Baik dari EstimasiSenin 18 Jul 2016 16:59Administratordibaca 1254 kaliSemua Kategori

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2016 akan terkoreksi atau lebih baik dibandingkan perkiraan BI sebelumnya, yaitu 4,94 persen di kuartal kedua dan 5,04 persen year on year (yoy). Apalagi, dengan disahkannya Undang-Undang (UU) No.11 tahun 2016 tentang Tax Amnesty atau pengampunan pajak.selengkapnya

 Data PPATK Lebih Seram Ketimbang Panama PapersData PPATK Lebih Seram Ketimbang Panama PapersRabu 18 Mei 2016 15:08Administratordibaca 1059 kaliSemua Kategori

Sekian lama dokumen Panama Papers bikin heboh, Kepala PPATK Muhammad Yusuf baru buka mulut. Dia mengaku punya data yang lebih lengkap ketimbang Panama Papers. Kata Yusuf, data yang telah diverifikasi PPATK pada 2015, terdapat transaksi mencurigakan sebanyak 56 ribu laporan. "Sejauh ini pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap data yang dimiliki baru pada tahapselengkapnya

 Ditjen Pajak catat lebih 8.000 wajib pajak telah ajukan pembetulan SPT tahunan 2019Ditjen Pajak catat lebih 8.000 wajib pajak telah ajukan pembetulan SPT tahunan 2019Rabu 1 Jul 2020 15:09Ridha Anantidibaca 347 kaliSemua Kategori

Direktur Pelayanan, Penyuluha, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hestu Yoga Saksama mengatakan, sampai dengan hari ini sudah lebih dari 8.000 wajib pajak (WP) yang mengajukan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahunan 2019.selengkapnya

 Telat Lapor SPT, 3 Juta Lebih Wajib Pajak Orang Pribadi DidendaTelat Lapor SPT, 3 Juta Lebih Wajib Pajak Orang Pribadi DidendaKamis 19 Apr 2018 15:07Ridha Anantidibaca 816 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyebut ada sekitar 3 juta lebih Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi yang terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak tahun 2017 mereka. Sebagai sanksinya, semua WP tersebut dikenakan denda sesuai peraturan yang berlaku.selengkapnya

 Lebih dari 50% Setoran Pajak di KPPN Jakarta V dari Kementerian PUPRLebih dari 50% Setoran Pajak di KPPN Jakarta V dari Kementerian PUPRRabu 21 Mar 2018 15:35Ridha Anantidibaca 446 kaliSemua Kategori

Tingkat kepatuhan memungut pajak oleh bendahara Kementerian PUPR cukup baik. Lebih dari 50 persen setoran pajak di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).selengkapnya

 Pemerintah jamin tax allowance dan tax holiday akan lebih mudahPemerintah jamin tax allowance dan tax holiday akan lebih mudahRabu 7 Mar 2018 14:06Ridha Anantidibaca 415 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah mengevaluasi kebijakan tax allowance dan tax holiday. Insentif pajak ini akan ditinjau ulang agar lebih mudah diperoleh oleh para pelaku usaha.selengkapnya

 EVALUASI TAX HOLIDAY & TAX ALLOWANCE: Formula Baru Lebih MenarikEVALUASI TAX HOLIDAY & TAX ALLOWANCE: Formula Baru Lebih MenarikJumat 2 Feb 2018 11:25Ridha Anantidibaca 781 kaliSemua Kategori

Pemerintah memastikan skema tax allowance dan tax holiday yang usai dievaluasi ke depan akan lebih banyak banjir peminat. Apalagi dalam konsep kawasan ekonomi khusus atau KEK banyak pengusaha yang berminat masuk.selengkapnya

 BCA: Dana Repatriasi Lebih dari Rp100 Triliun Pencapaian BesarBCA: Dana Repatriasi Lebih dari Rp100 Triliun Pencapaian BesarJumat 7 Okt 2016 09:45Administratordibaca 701 kaliSemua Kategori

Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA), Jahja Setiaatmadja mengemukakan, dana repatriasi tax amnesty(pengampunan pajak) yang mencapai lebih dari Rp100 triliun merupakan pencapaian besar. Menurutnya, instrumen dan produk untuk mengakomodasi dana hasil repatriasi sudah cukup banyak, di antaranya Surat Berharga Negara (SBN) dan reksadana.selengkapnya

 Akhir September, Ditjen Pajak Yakin Uang Tebusan Rp 40 Triliun LebihAkhir September, Ditjen Pajak Yakin Uang Tebusan Rp 40 Triliun LebihJumat 16 Sep 2016 12:53Administratordibaca 1035 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak merasa optimistis uang tebusan yang terkumpul dari hasil program pengampunan pajak (tax amnesty) hingga akhir bulan ini bisa mencapai lebih dari Rp 40 triliun. Jika ini terealisasi, pada periode I uang tebusan akan terkejar 25 persen dari target Rp 165 triliun hingga program ini berakhir.selengkapnya

 Ketua DPR Minta Sosialisasi Tax Amnesty Lebih GencarKetua DPR Minta Sosialisasi Tax Amnesty Lebih GencarRabu 24 Ags 2016 10:37Administratordibaca 1000 kaliSemua Kategori

Ketua DPR Ade Komarudin mendorong pemerintah agar lebih masif dalam menjalankan sosialisasi program tax amnesty. Baginya, sosialisasi oleh Ditjen Perpajakan masih kurang.selengkapnya

 Lebih 500 Pengemplang Pajak Di Riau Dan KepriLebih 500 Pengemplang Pajak Di Riau Dan KepriJumat 13 Mei 2016 13:50Administratordibaca 1925 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Riau dan Kepulauan Riau mendata jumlah pengemplang pajak di dua provinsi itu sedikitnya mencapai 500 orang. Kerugian negara mencapai triliunan rupiah. "Pengemplangan pajak atas nama pribadi di atas Rp100 juta lebih 500 orang. Kalau semua ditindak, penjara bisa penuh," kata Kepala Kanwil DJP Riau-Kepri Jatnika usai menghadiri penandatanganan kerja dama DJPselengkapnya

 Pengusaha Minta Kebijakan Tax Amnesty Dibuat Lebih MenggodaPengusaha Minta Kebijakan Tax Amnesty Dibuat Lebih MenggodaSabtu 23 Apr 2016 19:10Administratordibaca 1283 kaliSemua Kategori

Pembahasan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) masih terus berlangsung di Badan Legislasi. Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jaya Rama Datau sangat mendukung pemberlakuan tax amnesty. Namun, dia meminta pemerintah membuat kebijakan ini lebih menarik, sehingga sukses pada akhirnya. “Bagaimana mau optimal, jika masih ada celah temuan ketidakadilan,selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :