Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif mengungkapkan bahwa pihaknya telah menemukan sebagian besar kapal penangkap ikan yang ada di perairan Indonesia dalam administrasinya menurunkan bobot kapal.selengkapnya
Jokowi telah berkali-kali mengingatkan pejabat negara dan direksi BUMN agar menghindari berbagai pencatutan namanya untuk mengejar kepentingan pribadi, seperti meminta proyek.selengkapnya
Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif mengungkapkan bahwa pihaknya telah menemukan sebagian besar kapal penangkap ikan yang ada di perairan Indonesia dalam administrasinya menurunkan bobot kapal.selengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta para wajib pajak (WP) dan pegawai di bidang pajak bertindak secara bersih. Dorongan ini agar dapat mencegah perilaku korupsi di Kota Malang.selengkapnya
Skema post audit diusulkan untuk mencegah praktik rasuah dalam proses pengembalian kelebihan bayar pajak atau restitusi.selengkapnya
Pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Handang Soekarno mengaku mengenal lama ipar Presiden Joko Widodo, Arif Budi Sulistyo.selengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap pegawai Eselon III di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan dan seorang pengusaha dalam operasi tangkap tangan (OTT) di daerah Jakarta Pusat, Senin (21/11/2016). Dalam OTT itu, tim satgas KPK menyita uang senilai Rp1,3 miliar.selengkapnya
Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) mengeluarkan nota dinas nomor ND-466/BC/2019 untuk menindaklajuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait indikasi penyalahgunaan insentif fiskal berupa pembebasan pengenaan cukai di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.selengkapnya
Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Kemkeu) menyesalkan dan prihatin atas kembali tertangkapnya pejabat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon dalam operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).selengkapnya
Tertangkapnya oknum pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menurunkan kepercayaan masyarakat untuk bayar pajak. Hal itu bisa berdampak pada penurunan penerimaan negara.selengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa dua pegawai pajak terkait dengan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri Ditjen Pajak perihal masalah pajak PT EKP.selengkapnya
Gambar tulisan tangan atau surat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjadi viral pasca kasus operasi tangkap tangan (OTT) pegawai pajak oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Sri Mulyani mengakui gambar yang beredar tersebut adalah ungkapan perasaannya.selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani segera membentuk Tim Reformasi Perpajakan. Langkah ini dilakukan salah satunya, terkait kasus tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pegawai pajak, Senin malam (21/11).selengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) didesak segera turun tangan untuk mencegah kerugian negara akibat perang tarif seluler.selengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tiga tersangka kasus korupsi restitusi lebih bayar pajak atas Pajak Penghasilan Badan Tahun 2012 dan Pajak Pertambahan Nilai masa Februari 2013 PT Electronic Design and Manufacturing International (EDMI) Indonesia. Ketiga tersangka tersebut adalah Supervisor tim Herry Setiadji (HES), Indarto Catur Nugroho alias ICN, dan Slamet Riyana (SR).selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui karyawan di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memang mendapatkan 'godaan' melakukan korupsi. Godaan bahkan selalu datang setiap hari.selengkapnya
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyiapkan lima hal strategis dalam rangka pembentukan tim reformasi di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.selengkapnya
Pemerintahan Kota Jakarta Timur menyegel beberapa bangunan kawasan Pasar Rebo dan Cipayung, Jakarta Timur. Bangunan tersebut dipasangi plang atau stiker penunggak pajak.selengkapnya
Kepala Subdit Bukti Permulaan di Direktorat Penegakan Hukum dari Direktorat Jenderal Pajak, Handang Soekarno, melalui pengacaranya, Krisna Murti, membatah disebut memeras Presiden Direktur (Presdir) PT E.K Prima Ekspor Indonesia, Rajesh Rajmohanan Nair.selengkapnya
Center for Indonesia Taxation Analysis (Cita) potensi kolusi walaupun dilakukan tanpa pemerasan di sektor perpajakan sangat besar sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dapat mencegah korupsi di titik tersebut. Direktur Cita Yustinus Prastowo menuturkan peluang kolusi tanpa pemerasan di sektor pajak dinilai sangat besar. Dia mengungkapkan tanpa ada kompetensi yang memadaiselengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya