Tunggak Bayar, DJP Penjarakan 25 Wajib PajakTunggak Bayar, DJP Penjarakan 25 Wajib PajakSenin 20 Jun 2016 20:03Administratordibaca 982 kaliSemua Kategori

Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus mendorong penegakan pajak. Untuk melaksanakan penegakan pajak Direktorat Jendral Pajak menjalin kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia. Dalam kerja sama ini Kepolisian RI membantu DJP menindak para penunggak pajak dengan melakukan penyanderaan (gijzeling) kepada penunggak pajak.selengkapnya

 Ditjen Pajak Gandeng Polri Agar Pengemplang Pajak JeraDitjen Pajak Gandeng Polri Agar Pengemplang Pajak JeraSenin 20 Jun 2016 14:33Administratordibaca 1188 kaliSemua Kategori

Agar sejalan dengan ditetapkannya 2016 sebagai tahun penegakan hukum, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia memperkuat kerjasama dan koordinasi penegakan hukum pajak. Adapun bentuk kerjasama kedua belah pihak ini khususnya guna memaksa penunggak pajak untuk membayar tagihan pajak sebelum dilakukan penyanderaan (gijzeling).selengkapnya

 DPR ingin Tax Amnesty diikuti revisi UU Lalu Lintas DevisaDPR ingin Tax Amnesty diikuti revisi UU Lalu Lintas DevisaSelasa 3 Mei 2016 19:19Administratordibaca 1200 kaliSemua Kategori

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menginginkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau "Tax Amnesty" diikuti dengan revisi UU Lalu Lintas Devisa. "DPR menginginkan sekaligus diperbaiki dengan UU Lalu Lintas Devisa supaya nanti pada saat masuk (uangnya) jangan nanti diklaim, dibayar tetapi nanti dikeluarkan lagi kan harusselengkapnya

 Kanwil Ditjen Pajak Jawa Tengah I Sandera Direktur Perusahaan Konstruksi SemarangKanwil Ditjen Pajak Jawa Tengah I Sandera Direktur Perusahaan Konstruksi SemarangKamis 24 Mar 2016 07:04Administratordibaca 2043 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I bekerjasama dengan Ditjen Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan Kepolisian Republik Indonesia menyandera (gijzeling) penanggung pajak yang berinisial HI (50 Tahun), pada Selasa (22/3). Saat ini HI dititipkan di Rumah Tahanan Kelas II A Ambarawa.selengkapnya

 Polri Dorong Peningkatan Penerimaan Pajak Negara Tanpa GaduhPolri Dorong Peningkatan Penerimaan Pajak Negara Tanpa GaduhSelasa 8 Mar 2016 06:51Administratordibaca 1477 kaliSemua Kategori

Kepolisian Republik Indonesia telah lama ikut serta mengawal sektor pajak dan menjadi bagian dari Tim Optimalisasi Penerimaan Perpajakan (TOPP). Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Anang Iskandar mengatakan, polisi ingin membuat masyarakat taat membayar pajak. "Realisasi penerimaan pajak oleh pemerintah dalam tahun anggaran kali ini akan dikawal, bahkan akan didorong melebihi target dariselengkapnya

 Demi Penerimaan, Transaksi Online Bakal Kena PajakDemi Penerimaan, Transaksi Online Bakal Kena PajakSelasa 26 Mar 2019 15:03Ridha Anantidibaca 353 kaliSemua Kategori

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mewacanakan untuk membuat satu aturan baru tentang transaksi online. Aturan tersebut nantinya akan berupa Undang-Undang (UU).selengkapnya

 Kemenkes Kecewa Cukai Rokok tak Jadi NaikKemenkes Kecewa Cukai Rokok tak Jadi NaikSelasa 13 Nov 2018 11:06Ridha Anantidibaca 625 kaliSemua Kategori

Staf Ahli Bidang Desentralisasi Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia Pattiselanno Roberth Johan mengatakan, Kemenkes kecewa terhadap ditundanya kenaikan cukai rokok pada 2019 mendatang. Tertundanya kenaikan cukai rokok itu karena adanya bargaining position hilir yang sulit.selengkapnya

 Revisi aturan laporan penempatan harta amnesti pajak terbitRevisi aturan laporan penempatan harta amnesti pajak terbitSenin 12 Mar 2018 14:37Ridha Anantidibaca 2742 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak telah menerbitkan revisi PER 03/2017 dengan PER 07/2018 yang mengatur soal tata cara laporan penempatan harta amnesti pajak.selengkapnya

 Relaksasi Pajak AS Lebih Untungkan Pemegang SahamRelaksasi Pajak AS Lebih Untungkan Pemegang SahamJumat 9 Feb 2018 09:42Ridha Anantidibaca 1003 kaliSemua Kategori

Anggota Senat AS dari Partai Demokrat menyatakan relaksasi pajak korporasi di AS yang baru disahkan pada Desember 2017 memberi keuntungan amat sedikit bagi pekerja dibandingkan kepada pemegang saham korporasi. Mereka mengindentifikasi lebih dari dua puluh korporasi melakukan aksi beli kembali saham sejak 5 Januari 2018. Termasuk di dalamnya para raksasa perbankan, energi, manufaktur, dan ritel.selengkapnya

 Dunia ubah sistem pajak, Indonesia tak ingin rugiDunia ubah sistem pajak, Indonesia tak ingin rugiRabu 6 Des 2017 14:51Ridha Anantidibaca 845 kaliSemua Kategori

RUU Reformasi Pajak yang dicanangkan Presiden AS Donald Trump dan Partai Republik telah disahkan oleh Senat Amerika Serikat (AS). Trump berniat memangkas tarif pajak korporasi dari 35% menjadi 15%, yang lebih rendah dari tarif pajak korporasi di Indonesia sebesar 25%.selengkapnya

 Tommy Soeharto: Tak Perlu Ragu ikut Program Tax AmnestyTommy Soeharto: Tak Perlu Ragu ikut Program Tax AmnestyKamis 15 Sep 2016 21:17Administratordibaca 1460 kaliSemua Kategori

Putra Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto, Hutomo Mandala Putra, hari ini menyambangi kantor wilayah (Kanwil) Pajak Besar IV, Sudirman, Jakarta. Maksud kedatangan pria yang lebih dikenal dengan nama Tommy Soeharto ini, dalam rangka mengikuti program Tax Amnesty atau pengampunan pajak.selengkapnya

 Ikut Tax Amnesty, JK : Ungkap, Tebus, Anda Tidur NyenyakIkut Tax Amnesty, JK : Ungkap, Tebus, Anda Tidur NyenyakKamis 21 Jul 2016 20:33Administratordibaca 625 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengajak seluruh Wajib Pajak (WP), baik itu WP Orang Pribadi, atau WP Badan yang berada di Indonesia maupun luar negeri, agar 'berdamai' dengan pemerintah.selengkapnya

 Jokowi: Tax Amnesty Tak Lindungi KoruptorJokowi: Tax Amnesty Tak Lindungi KoruptorAhad 3 Jul 2016 21:17Administratordibaca 1108 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara Pencanangan Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) oleh Presiden Republik Indonesia, Jumat (1/7/2016).selengkapnya

 UU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 TahunUU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 TahunKamis 30 Jun 2016 07:19Administratordibaca 3561 kaliSemua Kategori

Harta di dalam negeri yang dideklarasikan maupun harta dari luar negeri yang direpatriasikan wajib berada di Tanah Air minimal selama 3 tahun. Menurut pasal 9 Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak, perhitungan masa tiga tahun untuk harta yang berada dan/atau ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak diterbitkannya surat keterangan.selengkapnya

 UU PENGAMPUNAN PAJAK: Ini Daftar Istilah Payung Hukum Tax AmnestyUU PENGAMPUNAN PAJAK: Ini Daftar Istilah Payung Hukum Tax AmnestyRabu 29 Jun 2016 22:19Administratordibaca 1662 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak telah resmi disetujui oleh DPR untuk diundangkan pada Selasa (28/6/2016). Lantas apa saja daftar istilah yang ada di dalam payung hukum yang terdiri atas 13 bab, 25 pasal itu? Menilik Undang-Undang tersebut, dalam bab I pasal 1, ada 15 istilah yang mencerminkan ruang lingkup kebijakan ini. Berikut ini 15 poin yang ada dalan bab Ketentuan Umum ituselengkapnya

 Inilah Poin-poin Penting dalam UU Pengampunan Pajak atau Tax AmnestyInilah Poin-poin Penting dalam UU Pengampunan Pajak atau Tax AmnestyRabu 29 Jun 2016 14:49Administratordibaca 2407 kaliSemua Kategori

Inilah poin-poin UU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty 1. Pengampunan Pajak merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Kewajiban perpajakan yang mendapatkan pengampunan Pajak terdiri atas kewajiban Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewahselengkapnya

 DPR Sahkan UU Pengampunan PajakDPR Sahkan UU Pengampunan PajakRabu 29 Jun 2016 13:22Administratordibaca 1027 kaliSemua Kategori

Setelah melawati masa pembahasan yang cukup panjang, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak (tax amnesty) menjadi UU. Ketua DPR Ade Komarudi mengatakan, mayoritas fraksi di DPR telah setuju untuk mengesahkan RUU ini. Saat ini 9 dari 10 fraksi telah menyetujui penyesahan UU.selengkapnya

 Bea Cukai Dukung Ekspor Dry Ice Expanded TobaccoBea Cukai Dukung Ekspor Dry Ice Expanded TobaccoJumat 25 Okt 2019 15:57Ridha Anantidibaca 646 kaliSemua Kategori

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) menginginkan agar pemerintah dapat bekerja sama dengan pelaku usaha untuk dapat menghadapi gejolak ekonomi global, salah satunya dengan meningkatkan investasi dan ekspor yang merupakan kunci dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi.selengkapnya

 Bea Cukai Tanjung Emas Dukung Indonesia sebagai Poros Maritim DuniaBea Cukai Tanjung Emas Dukung Indonesia sebagai Poros Maritim DuniaKamis 18 Apr 2019 10:07Ridha Anantidibaca 719 kaliSemua Kategori

Dukung pertahanan negara dalam konteks poros maritim dunia, Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Emas, Tjertja Karja Adil hadir sebagai pembahas materi pada Focus Group Discussion (FGD) Kajian Jangka Panjang tentang “Pengembangan Kekuatan Pertahanan Negara dalam Konteks Poros Maritim Dunia Guna Kepentingan Nasional” yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, pada tanggal 10selengkapnya

 Bea Cukai Dukung Indonesia Jadi Poros Maritim DuniaBea Cukai Dukung Indonesia Jadi Poros Maritim DuniaKamis 18 Apr 2019 09:48Ridha Anantidibaca 407 kaliSemua Kategori

Dukung pertahanan negara dalam konteks poros maritim dunia, Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Emas, Tjertja Karja Adil hadir sebagai pembahas materi pada Focus Group Discussion (FGD). FGD mengangkat tema tentang “Pengembangan Kekuatan Pertahanan Negara dalam Konteks Poros Maritim Dunia Guna Kepentingan Nasional”, yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, pada tanggal 10selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :