Sri Mulyani Masih Kaji Penurunan Pajak ObligasiSri Mulyani Masih Kaji Penurunan Pajak ObligasiSelasa 25 Sep 2018 13:22Ridha Anantidibaca 353 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah mengkaji untuk menurunkan pajak instrumen surat utang berharga atau obligasi. Dengan demikian, arus modal dari instrumen tersebut diharapkan dapat meningkat.selengkapnya

 Untuk Dongkrak Devisa, Tarif Tinggi Akan Ganti Pajak Mewah Kapal YachtUntuk Dongkrak Devisa, Tarif Tinggi Akan Ganti Pajak Mewah Kapal YachtSelasa 24 Jul 2018 13:54Ridha Anantidibaca 633 kaliSemua Kategori

(PPnBM) untuk kapal cepat yacht sebesar 75 persen. Sebaliknya, untuk menambah devisa negara, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengkaji penetapan tarif tinggi di tempat wisata nasional.selengkapnya

 Pasca Brexit, Inggris Berencana Pangkas Pajak PerusahaanPasca Brexit, Inggris Berencana Pangkas Pajak PerusahaanSabtu 9 Jul 2016 09:17Administratordibaca 1359 kaliSemua Kategori

Inggris telah mengumumkan rencana untuk memotong pajak perusahaan menjadi kurang dari 15% untuk menjaga agar perusahaan-perusahaan tetap tertarik berinvestasi di negara tersebut setelah Brexit atau keputusan warga Inggris keluar dari keanggotaan Uni Eropa (UE). Menteri keuangan Inggris George Osborne mengatakan ingin membangun apa yang disebut 'super-kompetitif ekonomi', dengan pajak yang rendah.selengkapnya

 Mendorong Akselerasi Tax AmnestyMendorong Akselerasi Tax AmnestySenin 5 Sep 2016 13:46Administratordibaca 764 kaliSemua Kategori

Program tax amnesty alias pengampunan pajak sudah berjalan sekitar 45 hari hingga Sabtu (3/9) lalu. Sejauh ini, progress-nya masih berjalan lambat. Hal itu terindikasi dari jumlah uang tebusan yang baru mencapai Rp4,36 triliun, atau 2,6% dari target yang dipatok Rp165 triliun.selengkapnya

 UU PENGAMPUNAN PAJAK: Ini Daftar Istilah Payung Hukum Tax AmnestyUU PENGAMPUNAN PAJAK: Ini Daftar Istilah Payung Hukum Tax AmnestyRabu 29 Jun 2016 22:19Administratordibaca 1680 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak telah resmi disetujui oleh DPR untuk diundangkan pada Selasa (28/6/2016). Lantas apa saja daftar istilah yang ada di dalam payung hukum yang terdiri atas 13 bab, 25 pasal itu? Menilik Undang-Undang tersebut, dalam bab I pasal 1, ada 15 istilah yang mencerminkan ruang lingkup kebijakan ini. Berikut ini 15 poin yang ada dalan bab Ketentuan Umum ituselengkapnya

 Menikmati keuntungan pajak dari BursaMenikmati keuntungan pajak dari BursaJumat 9 Mar 2018 11:23Ridha Anantidibaca 596 kaliSemua Kategori

Keputusan suatu perusahaan untuk masuk ke bursa membuka kesempatan bagi perusahaan tersebut untuk mengakses pendanaan yang diperlukan untuk kebutuhan ekspansi. Tetapi, ternyata ada keuntungan lain yang mungkin didapat emiten dari aksi korporasi ini.selengkapnya

 DPR: Google Harus Bentuk Badan Usaha Dan Wajib Patuh Bayar PajakDPR: Google Harus Bentuk Badan Usaha Dan Wajib Patuh Bayar PajakSelasa 20 Sep 2016 13:17Administratordibaca 1300 kaliSemua Kategori

DPR mendesak Google untuk patuh kepada RPM tentang Penyediaan Layanan Aplikasi atau Konten Melalui Internet dengan cara membuat badan usaha tetap (BUT) paling lambat Maret 2017 atau akan diblokir di Indonesia.selengkapnya

 Cerdik! Sri Mulyani Tebar Jaring Pajak Digital, Akses Netflix di Telkom DibukaCerdik! Sri Mulyani Tebar Jaring Pajak Digital, Akses Netflix di Telkom DibukaRabu 8 Jul 2020 13:53Ridha Anantidibaca 431 kaliSemua Kategori

Perkara pemblokiran layanan pemutaran video on demand Netflix oleh Telkom Group telah berlangsung sejak 2016.selengkapnya

 Dubes: Pajak Sawit Didiskusikan hingga Pertengahan JuniDubes: Pajak Sawit Didiskusikan hingga Pertengahan JuniSelasa 7 Jun 2016 00:34Administratordibaca 1046 kaliSemua Kategori

Duta Besar Prancis untuk Indonesia Corinne Breuze mengatakan anggota parlemen Prancis akan mendiskusikan rancangan undang-undang terkait penerapan pajak progesif untuk produk sawit hingga pertengahan Juni 2016. Oleh karena itu, katanya di Jakarta, Senin, waktu pengambilan keputusan mengenai penerapan pajak progresif tersebut akan mundur dari jadwal sebelumnya, yang awalnya direncanakan usai rapatselengkapnya

 Dituduh Selewengkan Duit Pajak, Gubernur Tokyo Pilih MundurDituduh Selewengkan Duit Pajak, Gubernur Tokyo Pilih MundurRabu 15 Jun 2016 12:34Administratordibaca 883 kaliSemua Kategori

Gubernur Tokyo, Yoichi Masuzoe, berencana untuk mengajukan pengunduran dirinya pada Rabu pagi waktu setempat. Kantor berita NHK melaporkan, keputusan ini dilakukan setelah mencuatnya dugaan penggunaan uang pajak dengan tidak semestinya, antara lain untuk liburan keluarga, Dilansir dari Reuters, Rabu 15 Juni 2016, Masuzoe yang kini berusia 67 tahun memenangkan pemilu pada 2014 dengan dukunganselengkapnya

 DPR Bakal Ketok RUU Tax Amnesty BesokDPR Bakal Ketok RUU Tax Amnesty BesokSelasa 28 Jun 2016 07:53Administratordibaca 1028 kaliSemua Kategori

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak/RUU Tax Amnesty tinggal menghitung hari. DPR RI akan mengetok RUU tersebut menjadi produk UU pada Rapat Paripurna, besok 28 Juni 2016 setelah rapat kerja pengambilan keputusan tingkat I antara pemerintah dan Komisi XI siang ini.selengkapnya

 Dirjen Pajak Kaji Keringanan Angsuran PPh di Daerah BencanaDirjen Pajak Kaji Keringanan Angsuran PPh di Daerah BencanaKamis 4 Okt 2018 15:58Ridha Anantidibaca 438 kaliSemua Kategori

Pemerintah mempertimbangkan keringanan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 bagi Wajib Pajak (WP) yang terkena dampak dari gempa Lombok dan gempa Palu. Ini lantaran aktivitas ekonomi daerah bencana pasti lumpuh, sehingga dunia usaha belum membukukan laba setelah terpapar bencana alam.selengkapnya

 Menko Darmin Sebut Kenaikan Cukai Rokok Hal Wajar Demi SehatMenko Darmin Sebut Kenaikan Cukai Rokok Hal Wajar Demi SehatSelasa 17 Sep 2019 14:58Ridha Anantidibaca 259 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai kenaikan tarif cukai rokok yang sebesar 23 persen pada 2020 merupakan hal yang wajar. Alasannya, karena sudah mempertimbangkan aspek menjaga kesehatan sekaligus menambah penerimaan negara.selengkapnya

 DPR Usul Ada Keppres untuk Payung Hukum Tax AmnestyDPR Usul Ada Keppres untuk Payung Hukum Tax AmnestyRabu 31 Ags 2016 16:32Administratordibaca 998 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi VI DPR Ibnu Munzir meminta Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk menjadi acuan teknis pelaksanaan Tax Amnesty atau pengampunan pajak.selengkapnya

 Meski Kerap Dijaili Media, Sri Mulyani Tetap Guyurkan InsentifMeski Kerap Dijaili Media, Sri Mulyani Tetap Guyurkan InsentifSenin 24 Ags 2020 15:38Ridha Anantidibaca 332 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pajak pertambahan nilai (PPN) bahan baku kertas untuk industri media massa akan dibebaskan di tengah pandemi Covid-19. Adapun, PPN yang akan ditanggung pemerintah ini akan dimulai dari Agustus 2020.selengkapnya

 Pembahasan RUU Tax Amnesty Lamban, CITA Ungkap 7 Hal Berikut IniPembahasan RUU Tax Amnesty Lamban, CITA Ungkap 7 Hal Berikut IniRabu 8 Jun 2016 15:51Administratordibaca 1024 kaliSemua Kategori

Pembahasan RUU Pengampunan Pajak di DPR berlarut-larut. Tak seperti yang dijanjikan Wakil Presiden, Menteri Keuangan, dan Ketua DPR, ternyata pembahasan telah masuk bulan Juni 2016 dan tak dapat dipastikan akan selesai di pertengahan Juni 2016 seperti optimisme Pemerintah. Yustinus Prastowo Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengatakan penyelesaian yang terburu-buruselengkapnya

 Reformasi pajak belum membuktikan perbaikan tax ratioReformasi pajak belum membuktikan perbaikan tax ratioKamis 14 Nov 2019 10:51Ridha Anantidibaca 596 kaliSemua Kategori

Pada akhir tahun 2016, pemerintah membentuk tim reformasi pajak melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK- 885/KMK.03/2016 tentang Pembentukan Tim Reformasi Perpajakan.selengkapnya

 Cegah Investor Lari, Inggris akan Potong PajakCegah Investor Lari, Inggris akan Potong PajakSabtu 9 Jul 2016 07:52Administratordibaca 1127 kaliSemua Kategori

Pemerintah Inggris berupaya mencegah investor hengkang dari dalam negeri, setelah keputusan Inggris Raya keluar dari Uni Eropa. Salah satunya dengan memangkas pungutan pajak bagi perusahaan.selengkapnya

 Pemprov DKI Pastikan Tak akan Tarik Pajak Tiket untuk Asian Games 2018Pemprov DKI Pastikan Tak akan Tarik Pajak Tiket untuk Asian Games 2018Kamis 7 Jun 2018 13:01Ridha Anantidibaca 515 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan tak akan menarik pajak dari tiket masuk Asian Games 2018 yang digelar di Jakarta. Dengan hal ini diharapkan harga tiket masuk untuk turnamen multi event empat tahunan itu menjadi lebih murah.selengkapnya

 Pajak PBB Naik 70%, Dewan Minta Warga Tak Bayar DuluPajak PBB Naik 70%, Dewan Minta Warga Tak Bayar DuluRabu 28 Feb 2018 14:43Ridha Anantidibaca 1628 kaliSemua Kategori

Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang tinggi sebesar 70%, meresahkan masyarakat karena sangat memberatkan.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :