OJK-Kemenkeu Bakal Tambah 30 Gateway Serap Dana Tax AmnestyOJK-Kemenkeu Bakal Tambah 30 Gateway Serap Dana Tax AmnestySenin 29 Ags 2016 09:04Administratordibaca 1304 kaliSemua Kategori

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) berencana akan menambah pintu masuk (gateway) untuk menampung aliran dana dalam program pengampunan pajak atau tax amnesty. Gateway yang dimaksud adalah pada perusahaan efek (PE) hingga manager investasi (MI).selengkapnya

 Kemenkeu akan Permudah Badan Layanan Umum Saling Pinjam UangKemenkeu akan Permudah Badan Layanan Umum Saling Pinjam UangKamis 28 Feb 2019 10:41Ridha Anantidibaca 837 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan menyatakan akan mempermudah langkah Badan Layanan Umum (BLU) atau instansi pemerintah yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa barang atau jasa tanpa mengutamakan keuntungan untuk bisa meminjam kas antar satu dengan yang lain. Mereka tengah menggodok aturan untuk mempermudah proses peminjaman tersebut.selengkapnya

 Strategi Kemenkeu Gaet Wajib Pajak Ikut Tax AmnestyStrategi Kemenkeu Gaet Wajib Pajak Ikut Tax AmnestySabtu 15 Okt 2016 10:07Administratordibaca 1327 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan masih berusaha mendorong wajib pajak baik orang pribadi maupun badan agar ikut program tax amnesty (pengampunan pajak) pada periode II dan III. Dari data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ternyata, wajib pajak (WP) yang memiliki wajib surat pemberitahuan (SPT) masih banyak belum ikut tax amnesty.selengkapnya

 Ini Alasan Kemenkeu Mau Pungut Cukai ‎Emisi MobilIni Alasan Kemenkeu Mau Pungut Cukai ‎Emisi MobilRabu 15 Nov 2017 11:03Ajeng Widyadibaca 916 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menyatakan, pemerintah mengkaji pengenaan cukai emisi kendaraan bermotor, baik mobil maupun motor bukan tanpa alasan. Paling utama adalah untuk pengendalian lingkungan yang tercemar akibat banyaknya gas buang yang dihasilkan kendaraan.selengkapnya

 Kemenkeu Ungkap Tahun Depan Ada Meterai Elektronik, Seperti Beli PulsaKemenkeu Ungkap Tahun Depan Ada Meterai Elektronik, Seperti Beli PulsaKamis 1 Okt 2020 15:21Ridha Anantidibaca 427 kaliSemua Kategori

Undang-undang Bea Meterai terbaru telah disahkan oleh DPR RI dalam rapat paripurna kemarin, Selasa (29/9). UU itu menggantikan UU Bea Meterai nomor 13 tahun 1985. Dalam UU itu, tarif bea meterai naik jadi Rp 10.000, dan juga akan disediakan dalam bentuk elektronik.selengkapnya

 Cukai Rokok Naik Tahun Depan, Kemenkeu: Kesehatan Nomor SatuCukai Rokok Naik Tahun Depan, Kemenkeu: Kesehatan Nomor SatuSenin 28 Sep 2020 08:48Ridha Anantidibaca 346 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana menaikkan cukai rokok untuk tahun 2021 menjadi senilai Rp172,8 triliun. Angka tersebut naik 4,8 persen dari tahun sebelumnya.selengkapnya

 Kemenkeu dan MA Belum Satu Suara Soal Pengawasan Hakim Pengadilan PajakKemenkeu dan MA Belum Satu Suara Soal Pengawasan Hakim Pengadilan PajakJumat 26 Jan 2018 11:26Ridha Anantidibaca 473 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung (MA) saling silang pendapat mengenai kewenangan pengawasan terhadap hakim pengadilan pajak.selengkapnya

 Pegawai Kemenkeu Diminta Manfaatkan Pengampunan Pajak, Kok Bisa?Pegawai Kemenkeu Diminta Manfaatkan Pengampunan Pajak, Kok Bisa?Sabtu 13 Ags 2016 09:43Administratordibaca 865 kaliSemua Kategori

Seluruh warga negara Indonesia, tak terkecuali pegawai Kementerian Keuangan diminta untuk memanfaatkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

 Kemenkeu Berencana Hapus PPh untuk Kupon ObligasiKemenkeu Berencana Hapus PPh untuk Kupon ObligasiSelasa 17 Mei 2016 16:12Administratordibaca 1135 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan saat ini berencana untuk menghapus pajak penghasilan (PPh) untuk kupon obligasi. Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara, kebijakan dilakukan untuk mendorong penurunan terhadap permintaan imbal hasil dari investor. "Kalau obligasi dikenakan pajak pasti investor berpikir ada pajaknya 20 persen. Berarti mereka minta return-nya naik 20 persen,selengkapnya

 Kemenkeu Masih Pertimbangkan Memulai Frontloading PembiayaanKemenkeu Masih Pertimbangkan Memulai Frontloading PembiayaanSenin 3 Des 2018 13:54Ridha Anantidibaca 794 kaliSemua Kategori

Pemerintah masih mempertimbangkan untuk memulai frontloading guna pembiayaan 2019 pada akhir tahun ini atau memulainya pada awal tahun.selengkapnya

 Gandeng Kemenkeu, Tokopedia dan Bukalapak Sediakan Layanan Bayar PajakGandeng Kemenkeu, Tokopedia dan Bukalapak Sediakan Layanan Bayar PajakSelasa 6 Ags 2019 15:07Ridha Anantidibaca 513 kaliSemua Kategori

Perusahaan e-commerce Tokopedia merilis fitur bayar pajak pada hari ini (6/8). Bukalapak juga berencana meluncurkan layanan serupa pada Kuartal III 2019. Fitur tersebut bisa digunakan untuk membayar lebih dari 900 jenis penerimaan negara.selengkapnya

 Kemenkeu Kaji Reverse Tobin Tax, Insentif bagi Investor AsingKemenkeu Kaji Reverse Tobin Tax, Insentif bagi Investor AsingJumat 25 Jan 2019 14:11Ridha Anantidibaca 825 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan mengaku tengah mengkaji kebijakan insentif pajak untuk aliran modal asing yang disimpan di pasar keuangan Indonesia dalam waktu panjang atau dikenal dengan istilah Reverse Tobin Tax.selengkapnya

 Dapat Anggaran Rp42,36 Triliun, Ini Program Prioritas KemenkeuDapat Anggaran Rp42,36 Triliun, Ini Program Prioritas KemenkeuRabu 24 Jun 2020 16:07Ridha Anantidibaca 482 kaliSemua Kategori

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pengajuan anggaran Kementerian Keuangan tahun 2021 sebesar Rp42,36 triliun dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2021.selengkapnya

 Transaksi Variatif, Kemenkeu Kewalahan Atur Pajak e-CommerceTransaksi Variatif, Kemenkeu Kewalahan Atur Pajak e-CommerceSenin 4 Des 2017 15:00Ridha Anantidibaca 397 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan mengaku kewalahan mencari skema pungutan pajak untuk transaksi ritel secara daring (e-commerce) karena model bisnis yang sangat variatif.selengkapnya

 Kemenkeu Bidik WNI Tajir di SingapuraKemenkeu Bidik WNI Tajir di SingapuraSelasa 23 Ags 2016 13:23Administratordibaca 501 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan memantau aset warga negara Indonesia di Singapura, setelah negara ini menyumbang aset terbesar dalam deklarasi luar negeri dan repatriasi per 20 Agustus 2016. "Pemerintah Singapura menyampaikan bahwa mereka mendukung pelaksanaan amnesti pajak. Kami akan terus memantau," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakartaselengkapnya

 Kemenkeu Terus Pantau Aset WNI di SingapuraKemenkeu Terus Pantau Aset WNI di SingapuraSelasa 23 Ags 2016 06:46Administratordibaca 780 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan akan terus memantau aset warga negara Indonesia yang ada di Singapura setelah negara tersebut menjadi penyumbang aset terbesar dalam deklarasi luar negeri dan repatriasi amnesti pajak sampai dengan 20 Agustus 2016.selengkapnya

 Dorong Penerimaan Pajak Badan, Kemenkeu Akan Jemput BolaDorong Penerimaan Pajak Badan, Kemenkeu Akan Jemput BolaSelasa 1 Mar 2016 08:00Administratordibaca 1016 kaliSemua Kategori

Pemerintah saat ini tengah berupaya untuk meningkatkan penerimaan sektor pajak. Gagalnya capaian penerimaan pajak pada tahun 2015 sebesar Rp1.294 triliun membuat pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerapkan strategi berbeda pada tahun ini.selengkapnya

 Pejabat Kemenkeu di Jajaran Komisaris BUMN Diminta Dorong Integrasi Data PajakPejabat Kemenkeu di Jajaran Komisaris BUMN Diminta Dorong Integrasi Data PajakSenin 3 Feb 2020 14:01Ridha Anantidibaca 350 kaliSemua Kategori

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menantang seluruh pejabat Kementerian Keuangan yang menduduki jabatan komisaris di BUMN untuk membantu pengintegrasian data BUMN dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)selengkapnya

 Fokus meningkatkan iklim investasi, Kemenkeu sesuaikan aturan pajak progresif tanahFokus meningkatkan iklim investasi, Kemenkeu sesuaikan aturan pajak progresif tanahSelasa 24 Sep 2019 09:47Ridha Anantidibaca 265 kaliSemua Kategori

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama, menuturkan saat ini pajak progresif atas tanah belum ada dalam ketentuan perpajakan.selengkapnya

 SPS Minta Menkeu Bebaskan Pajak Kertas, Ini Jawaban KemenkeuSPS Minta Menkeu Bebaskan Pajak Kertas, Ini Jawaban KemenkeuKamis 15 Ags 2019 14:27Ridha Anantidibaca 353 kaliSemua Kategori

Serikat Perusahaan Pers (SPS) meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk membahas pembebasan pajak untuk pengetahuan (no tax for knowledge). Asosiasi mendesak Menkeu menghapus pajak kertas untuk koran.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :