Wakil Presiden Jusuf Kalla lakukan penyampaian laporan surat pemberitahuan (SPT) pajak di Kantor Wakil Presiden, Rabu (28/3). Dia berpesan bagi masyarakat yang belum agar segera menyampaikan kewajiban sebagai warga negara tersebut.selengkapnya

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku kontribusi sektor perikanan dalam dua tahun kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) terus mengalami peningkatan.selengkapnya

Tak terasa dua tahun sudah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI, pada 20 Oktober 2014. Masyarakat pun memiliki harapan baru untuk mencapai kesejahteraan di berbagai sektor.selengkapnya

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berharap hasil dana pengampunan pajak atau tax amnesty pada periode pertama ini dapat mencapai hingga Rp 100 triliun. Sebab, ia menilai semakin banyak masyarakat yang menyadari kesalahannya dalam membayarkan kewajiban pajak.selengkapnya

Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) membuat kekhawatiran di masyarakat. Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla buka suara terkait ini.selengkapnya

Target pendapatan negara lewat kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty diyakini tidak akan tercapai, mengingat sampai saat ini baru mencapai sekitar Rp1 triliun. Sementara capaian targetnya Rp 165 triliun. Untuk itu masih jauh dari apa yang diharapkan oleh pemerintah dibawah kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla.selengkapnya

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan, penerapan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak atau tax amnesty merupakan fasilitas mewah yang disediakan pemerintah kepada para pengusaha.selengkapnya

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh mengakui sejumlah elite politik berbicara dengan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla soal Rancangan Undang-Undang Tax Amnesty (pengampunan pajak). Jokowi dan JK datang dalam undangan buka puasa bersama Partai Nasdem, Selasa (7/6). Dalam kesempatan tersebut, Surya Paloh menanyakan kepada Jokowi apakah usulan RUU tersebut akan sesuai dengan ekspektasiselengkapnya

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengimbau masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi dalam Sensus Ekonomi 2016 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 1 Mei hingga 31 Mei 2016. Menanggapi banyak masyarakat yang masih enggan disensus karena khawatir tentang pertanyaan soal pajak, JK menegaskan sensus ekonomi tidak berkaitan dengan pajak.selengkapnya

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta masyarakat tidak khawatir saat didatangi petugas Sensus Ekonomi 2016 dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pasalnya, petugas sensus hanya mendata saja, tidak ada hubungannya sama sekali dengan pajak. "Tidak menjurus ke pajak, masyarakat tidak perlu khawatir ini menyangkut masalah pajak," kata Wapres JK usai menjalani pendataan oleh tim Sensus Ekonomi di kediamanselengkapnya

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam acara International Conference on Tax, Investment and Business 2016 pada hari ini meminta Kementerian Keuangan untuk mengembangkan sistem perpajakan berbasis IT. Menurut JK, hal ini nantinya dapat meningkatkan penerimaan negara akibat mudahnya sistem yang digunakan.selengkapnya

Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla (JK) mengemukakan, Indonesia merupakan negara yang bukan surga pajak, namun juga bukan negara yang memperketat pajak atauneraka pajak. Indonesia berada di tengah-tengah antara neraka dan surga pajak. Hal ini dibuktikan dengan tax ratio pajak Indonesia yang masih rendah, yakni 11%. Malaysia saat ini 16% dan Singapura 18%. Itu artinya, kata JK, kepatuhan pajakselengkapnya

Sofjan Wanandi, Staf ahli Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, jangan mengharapkan adanya penerimaan negara dari kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak. Sebab, ada yang jauh lebih penting dari sekadar penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kepentingan itu bernama, perkembangan ekonomi secara keseluruhan. Nah, karena itulah Sofjan menilai masalah tarif tebusanselengkapnya

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menghadiri puncak perayaan Cap Go Meh bersama masyarakat Tionghoa di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Dalam sambutannya JK berpesan agar semua masyarakat mempercayai Indonesia dan ikut membayar pajak bersama-sama. "Ada 3 langkah. Bayar pajak, dan mempercayai negeri ini, kita tidak ada diskriminasi," kata JK dalam sambutannya, Minggu (28/2/2016).selengkapnya

Saat ini, isu pajak menjadi isu yang dibicarakan di berbagai negara. Perkembangan ekonomi global, terutama digital ekonomi membuat isu pajak kian kompleks. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, saat ini semakin menjamur perusahaan multinasional, yaitu perusahaan yang beroperasi di banyak negara. Kehadiran perusahaan tersebut lanjut dia, menimbulkan pertanyaan bahwa ke negara mana peruselengkapnya

Pemerintah Singapura membantah telah melakukan upaya-upaya yang dapat menghambat jalannya kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) di Indonesia. Bantahan negeri jiran tersebut untuk menjawab tudingan sejumlah pejabat Indonesia sebelumnya.selengkapnya

Periode pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak terus berjalan, Wakil Presiden mendorong pengusaha besar yang tersohor untuk segera melaporkan asetnya dan menjadi contoh positif bagi masyarakat. Wapres Kalla mengatakan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty ditujukan kepada seluruh warga negara Indonesia, tak terbatas pada pengusaha maupun pejabat publik.selengkapnya

Pertengahan tahun ini, defisit anggaran telah mencapai 1,83 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar Rp 276,6 triliun. Nilainya hampir mendekati target defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2016 yang sebesar Rp 296,7 triliun atau 2,35 persen dari PDB. Para ekonom melihat, defisit anggaran terancam melewati ambang batas tiga persen tahun ini.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengatakan bahwa pemerintah masih menyusun atau menghitung Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016. Namun, dikatakannya pemerintah masih optimis terhadap target penerimaan negara di tahun ini meskipun harus realistis.selengkapnya

Program pengampunan pajak atau tax amnesty telah menjadi buah simalakama. Sejumlah kalangan masyarakat, terutama para penunggak pajak, merasa keberatan dengan tarif tebusan yang dinilai cukup besar bila dihitung dari jumlah penghasilan yang tidak dilaporkan selama ini.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya