Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Jawa Tengah I menggenjot pendapatan pajak dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengingat potensi pajak yang mencapai Rp2 triliun dari sektor tersebut.selengkapnya

Pemerintah lewat Menteri Keuangan mengusulkan cukai kantong plastik kresek sebesar Rp 30.000 per kilogram atau Rp 200 per lembar untuk tahap awal. Usulan ini berpotensi menambah kas negara dari cukai kantong plastik sebesar Rp 1,61 triliun.selengkapnya

Presiden RI Joko Widodo berupaya meyakinkan ribuan pengusaha di Jawa Barat dan Banten yang hadir dalam Sosialisasi Amnesti Pajak di Ballroom Hotel Intercontinental, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin 8 Agustus 2016. Dia mendorong para pengusaha mengikuti program pengampunan pajak dan memastikan mereka yang ikut akan mendapatkan kenyamanan.selengkapnya

Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta perbaikan data guna menjembatani protes daerah yang mempertanyakan skema perhitungan besaran dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCT) 2020.selengkapnya

Memperingati Hari Pajak, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat I bersama 10 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) se-Bandung Raya dan sekitarnya, menggelar kegiatan Senam Sehat di area Car Free Day (CFD) Dago, Minggu (14/7/2019).selengkapnya

Bea Cukai Jawa Barat (Jabar) menyetorkan Rp 14 triliun ke kas negara hasil pungutan cukai sepanjang Januari hingga Juli 2018. Pencapaian itu setara 60 persen dari target penerimaan cukai 2018 yang diemban Kantor Wilayah (Kanwil) Bea dan Cukai Jabar.selengkapnya

Bea Cukai Jawa Barat mengklaim telah menyetorkan sekitar Rp14 triliun ke kas negara dari hasil pungutan cukai sepanjang Januari--Juli 2018. Pencapaian itu setara dengan 60% dari target penerimaan cukai 2018 yang diemban Kantor Wilayah (Kanwil) Bea dan Cukai Jabar.selengkapnya

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat menyatakan sekitar 30 persen kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, masih menunggak pajak. Umumnya, kendaraan yang menunggak pajak adalah sepeda motor.selengkapnya

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memberikan izin Kawasan Berikat (KB) ke PT Shoenary Javanesia Inc (SJI).selengkapnya

Untuk merealisasikan estimasi penerimaan pajak yang naik di 2018, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I akan memperluas jangkauan pemeriksaan.selengkapnya

Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dalam mengoptimalkan pendapatan melalui sektor pajak kurang diimbangi kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Jateng, Ihwan Sudrajat mengungkapkan bahwa kesadaran masyarakat membayar pajak di Jateng hanya mencapai 68%.selengkapnya

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jateng I membuka Gerai Pajak di dua titik pusat perbelanjaan yaitu Java Mall dan Plaza Simpang Lima Semarang. Gerai Pajak Kanwil DJP Jawa Tengah I dibuka selama 12 hari menjelang batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi yang akan berakhir pada 31 Maret 2018.selengkapnya

Bank BNI Wilayah Semarang mengincar dana repratriasi dari kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang berasal dari pelaku bisnis di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.selengkapnya

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Jawa Tengah (Kanwil DJP Jateng) II dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Solo melakukan eksekusi penyanderaan (gijzeling) terhadap seorang wanita Wajib Pajak berinisial SDH. SDH selaku wajib pajak tercatat mempunyai tunggakan utang pajak sebesar Rp 43,04 Miliar.selengkapnya

Pemanfaatan fasilitas fiskal maupun nonfiskal dari Bea Cukai diharapkan membantu pencapaian target pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang ditarget di angka 7% pada 2023.selengkapnya

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah (Jateng) I dan II menargetkan pendapatan sektor pajak sebesar Rp49,5 triliun, tahun ini.selengkapnya

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I memperkirakan dapat mengumpulkan pajak Rp25 triliun lebih hingga akhir 2017.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah Jawa Tengah II berharap wajib pajak memanfaatkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165 tentang Perubahan atas PMK 118 tentang Pengampunan Pajak.selengkapnya

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II membidik kalangan pedagang pasar untuk masuk program tax amnesty. Mereka bagian dari 120.000 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ditargetkan masuk program pengampunan pajak.selengkapnya

Pengamat ekonomi Abdul Halim menyatakan, penerapan pajak barang mewah masih diperlukan untuk meningkatkan pendapatan negara sehingga jangan sampai ada pengurangan terhadap pajak jenis tersebut.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya