Terkena Pajak Ganda, Kontraktor Minta InsentifTerkena Pajak Ganda, Kontraktor Minta InsentifKamis 19 Mei 2016 18:04Administratordibaca 1521 kaliSemua Kategori

Para pengusaha konstruksi yang tergabung dalam Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) mengeluhkan pengenaan pajak penghasilan (PPh) konstruksi. Mereka menilai pengenaai PPh tersebut memberi beban berat kepada Kontraktor. Zali Yahya, Sekjen AKI mengatakan, beban berat tersebut utamanya bila perusahaan konstruksi mengekspor jasa konstruksi mereka. Dari total nilai kontrak proyek yang didapat olehselengkapnya

 Bea Cukai Tuai Apresiasi karena Dinilai Melayani Sepenuh HatiBea Cukai Tuai Apresiasi karena Dinilai Melayani Sepenuh HatiSelasa 18 Mei 2021 14:59Ridha Anantidibaca 276 kaliSemua Kategori

Bekerja dengan sepenuh hati melayani negeri, Bea Cukai mendapatkan apresiasi dari beberapa instansi serta pengguna jasa yang merasakan kehadiran Bea Cukai dalam menjaga Indonesia. Bea Cukai Tarakan serta Bea Cukai Surakarta menjadi kantor yang mendapatkan apresiasi tersebut.selengkapnya

 Ada tambahan 9 perusahaan digital asing yang akan kena pungut pajak konsumenAda tambahan 9 perusahaan digital asing yang akan kena pungut pajak konsumenRabu 23 Sep 2020 09:26Ridha Anantidibaca 1137 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menambah sembilan perusahaan digital asing untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak dari konsumen sebesar 10% atas transaksi pembelian barang/jasa digital dari platform tersebut. Alhasil, harga yang harus dibayar masyarakat semakin mahal.selengkapnya

 Simulasi Biaya Langganan Netflix dan Spotify yang Kena Pajak 10%Simulasi Biaya Langganan Netflix dan Spotify yang Kena Pajak 10%Rabu 8 Jul 2020 14:49Ridha Anantidibaca 403 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menunjuk enam perusahaan internasional berbasis digital sebagai pemungut, pelapor, dan penyetor pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap barang dan jasa digital yang dijual di Indonesia. Ini simulasi biaya langganan Netflix hingga Spotify.selengkapnya

 Mulai 1 Agustus, Produk Amazon, Google, Netflix, dan Spotify Kena PPN 10 PersenMulai 1 Agustus, Produk Amazon, Google, Netflix, dan Spotify Kena PPN 10 PersenRabu 8 Jul 2020 13:29Ridha Anantidibaca 371 kaliSemua Kategori

Enam perusahaan global yakni Amazon Web Services Inc, Google Asia Pacific Pte. Ltd,Google Ireland Ltd, Google LLC, Netflix International B.V., dan Spotify AB resmi menjadi wajib pungut (wapu) PPN atas barang dan jasa digital.selengkapnya

 Pemerintah Patok Target Pajak Digital Rp 10 TriliunPemerintah Patok Target Pajak Digital Rp 10 TriliunSenin 15 Jun 2020 14:41Ridha Anantidibaca 318 kaliSemua Kategori

Pemerintah menargetkan mendapatkan pundi-pundi negara tambahan dari pungutan pajak pertambahan nilai pada platform niaga digital sebesar Rp 10 triliun. Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Indah Kurnia mengatakan target tersebut diambil dari perkiraan transaksi produk barang dan jasa digital yang terjadi senilai Rp 100 triliunan.selengkapnya

 Bersiaplah, Ditjen Pajak akan pungut pajak Netflix dan SpotifyBersiaplah, Ditjen Pajak akan pungut pajak Netflix dan SpotifySelasa 2 Jun 2020 12:08Ridha Anantidibaca 557 kaliSemua Kategori

Mulai tanggal 1 Juli 2020, Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) siap menarik pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% dari nilai transaksi kepada konsumen Netflix, Spotify, dan barang atau jasa lainnya dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).selengkapnya

 Bea Cukai dan BPOM permudah pengisian formulir pemasukan obat dan makananBea Cukai dan BPOM permudah pengisian formulir pemasukan obat dan makananSelasa 2 Jun 2020 12:02Ridha Anantidibaca 1643 kaliSemua Kategori

Bea Cukai Yogyakarta adakan kunjungan sekaligus koordinasi ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Yogyakarta terkait simplifikasi pengisian formulir pemberitahuan pemasukan obat dan makanan melalui jasa pengangkutan untuk keperluan pribadi pada Rabu (27/5).selengkapnya

 Pemerintah Tanggapi Rencana Pengenaan Pajak Google AdsPemerintah Tanggapi Rencana Pengenaan Pajak Google AdsSelasa 3 Sep 2019 10:43Ridha Anantidibaca 414 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyambut baik rencana PT Google Indonesia menarik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen terhadap pengguna jasa layanan Google Ads. Layanan ini memungkinkan perusahaan menampilkan iklan singkat, penawaran layanan, daftar produk melalui platform online.selengkapnya

 Kemenkeu akan Permudah Badan Layanan Umum Saling Pinjam UangKemenkeu akan Permudah Badan Layanan Umum Saling Pinjam UangKamis 28 Feb 2019 10:41Ridha Anantidibaca 824 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan menyatakan akan mempermudah langkah Badan Layanan Umum (BLU) atau instansi pemerintah yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa barang atau jasa tanpa mengutamakan keuntungan untuk bisa meminjam kas antar satu dengan yang lain. Mereka tengah menggodok aturan untuk mempermudah proses peminjaman tersebut.selengkapnya

 Ditjen Pajak Pastikan Marketplace Tak Jadi Wajib PungutDitjen Pajak Pastikan Marketplace Tak Jadi Wajib PungutSenin 21 Jan 2019 16:15Ridha Anantidibaca 339 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak memastikan bahwa marketplace tidak akan menjadi wajib pungut atau wapu atas penjualan barang milik pedagang atau penyedia jasa.selengkapnya

 Pemerintah rilis aturan pajak e-commerce, Pengusaha logistik: Ini menambah beban kamiPemerintah rilis aturan pajak e-commerce, Pengusaha logistik: Ini menambah beban kamiSenin 14 Jan 2019 13:52Ridha Anantidibaca 633 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.210/PMK.010/2018 yang mengatur tentang pajak e-commerce. Secara rinci, beleid ini mewajibkan penyedia platform untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penyediaan layanan platform kepada pedagang dan penyedia jasa; memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penjualan barang dagangan milik penyedia plselengkapnya

 Pajak JPT Dikeluhkan Perusahaan ForwarderPajak JPT Dikeluhkan Perusahaan ForwarderJumat 20 Apr 2018 11:00Ridha Anantidibaca 942 kaliSemua Kategori

Perusahaan pengurusan transportasi, forwarder dan jasa kepabeanan (PPJK) mendesak adanya aturan perpajakan yang mendukung iklim usaha kecil dan menengah (UKM) pada sektor transportasi dan logistik.selengkapnya

 Gandeng Perbankan, Langkah Pajak Tingkatkan Layanan ElektronikGandeng Perbankan, Langkah Pajak Tingkatkan Layanan ElektronikRabu 18 Apr 2018 15:12Ridha Anantidibaca 370 kaliSemua Kategori

Direktorat Jendaral Pajak menggandeng tiga bank pemerintah untuk meningkatkan layanan perpajakan dan jasa perbankan secara elektronik. Ketiga bank pelat merah tersebut yaitu Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Mandiri.selengkapnya

 Kewajiban KTP untuk faktur pajak ditundaKewajiban KTP untuk faktur pajak ditundaSenin 26 Mar 2018 10:37Ridha Anantidibaca 1606 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tampaknya bakal menunda kewajiban menunjukkan kartu identitas bagi pembeli barang kena pajak (BKP) atau penerima jasa kena pajak (JKP) yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).selengkapnya

 Pihak Swasta Terlibat dalam pelaporan SPT Online, Ini Penjelasan Ditjen PajakPihak Swasta Terlibat dalam pelaporan SPT Online, Ini Penjelasan Ditjen PajakRabu 14 Mar 2018 11:29Ridha Anantidibaca 4576 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengakui pihaknya menunjuk empat Application Service Provider (ASP) atau penyedia jasa aplikasi dalam rangka memfasilitasi Wajib Pajak (WP) untuk lapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara online.selengkapnya

 PERPANJANGAN PENDAFTARAN LJK: Persiapan Ditjen Pajak Dinilai Belum CukupPERPANJANGAN PENDAFTARAN LJK: Persiapan Ditjen Pajak Dinilai Belum CukupRabu 28 Feb 2018 08:51Ridha Anantidibaca 386 kaliSemua Kategori

Pengamat menganggap perpanjangan waktu pendaftaran lembaga jasa keuangan (LJK) terkait akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan merupakan konsekuensi dari persiapan yang belum cukup.selengkapnya

 AKSES INFORMASI PERPAJAKAN: Hore! Waktu Pendaftaran LJK DiperpanjangAKSES INFORMASI PERPAJAKAN: Hore! Waktu Pendaftaran LJK DiperpanjangSelasa 27 Feb 2018 16:15Ridha Anantidibaca 949 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memperpanjang waktu pendaftaran lembaga jasa keuangan (LJK) terkait akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sampai akhir bulan Maret 2018.selengkapnya

 Tarif Pajak Bandara Soekarno Hatta Naik, Apa Alasannya?Tarif Pajak Bandara Soekarno Hatta Naik, Apa Alasannya?Kamis 15 Feb 2018 11:32Ridha Anantidibaca 749 kaliSemua Kategori

Tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) atau dikenal dengan pajak bandara (Passenger Service Charge/PSC) Bandara Soekarno-Hatta mengalami kenaikan per 1 Maret 2018 seiring dengan peningkatan layanan.selengkapnya

 Bank Mandiri Layani Transaksi PNBP KemenhubBank Mandiri Layani Transaksi PNBP KemenhubSenin 23 Jan 2017 13:15Ajeng Widyadibaca 939 kaliSemua Kategori

Bank Mandiri menyediakan layanan perbankan untuk memudahkan transaksi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kementerian Perhubungan. Layanan ini dapat mempercepat transaksi pembayaran bagi pengguna jasa di lingkup Kementerian Perhubungan.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :