DJP nilai kebijakan relaksasi pajak tidak pengaruhi penerimaanDJP nilai kebijakan relaksasi pajak tidak pengaruhi penerimaanSenin 5 Ags 2019 15:39Ridha Anantidibaca 358 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan relaksasi pajak yang diberikan sebagai insentif bagi dunia usaha tidak terlalu mempengaruhi realisasi penerimaan negara.selengkapnya

 Pelemahan Rupiah dorong penerimaan pajakPelemahan Rupiah dorong penerimaan pajakRabu 5 Sep 2018 10:46Ridha Anantidibaca 769 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu), Robert Pakpahan angkat suara terkait pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (USD) yang nyaris menyentuh Rp 15.000 per USD. Menurutnya, pelemahan nilai tukar Rupiah memiliki nilai positif terhadap penerimaan negara.selengkapnya

 Perpres Pajak Rokok Tepat untuk Jangka PendekPerpres Pajak Rokok Tepat untuk Jangka PendekRabu 26 Sep 2018 09:29Ridha Anantidibaca 587 kaliSemua Kategori

Pengamat Kebijakan Fiskal Yustinus Prastowo mengatakan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemanfaatan Penerimaan Cukai Hasil Tembakau dan Pajak Rokok yang baru diterbitkan dinilai tepat untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan dalam jangka pendek.selengkapnya

 Pemerintah Ajak Eksportir Manfaatkan Potongan Pajak Devisa EksporPemerintah Ajak Eksportir Manfaatkan Potongan Pajak Devisa EksporRabu 15 Ags 2018 10:54Ridha Anantidibaca 331 kaliSemua Kategori

Pemerintah berharap para eksportir Indonesia bisa memanfaatkan insentif penghapusan kebijakan pajak deposito. Pemanfaatan tersebut untuk devisa hasil ekspor (DHE) yang belakangan ini diminta untuk kembali ke tanah air dalam jangka waktu lama.selengkapnya

 Penurunan Pajak UMKM Diharapkan Dapat Memacu Kompetisi UsahaPenurunan Pajak UMKM Diharapkan Dapat Memacu Kompetisi UsahaKamis 28 Jun 2018 15:02Ridha Anantidibaca 524 kaliSemua Kategori

Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM), Braman Setyo menyambut gembira kebijakan penurunan PPh final UMKM menjadi 0,5 persen oleh pemerintah. Braman mengatakan keputusan tersebut sebagai buah dari perjuangan selama dua tahun terakhir.selengkapnya

 PANAMA PAPERS: Dirjen Pajak Diminta Perhatikan Beneficial OwnershipPANAMA PAPERS: Dirjen Pajak Diminta Perhatikan Beneficial OwnershipSenin 25 Apr 2016 11:08Administratordibaca 983 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diminta memperhatikan persoalan Pemilik Utama yang menerima penghasilan dividen, bunga atau royalti berkaitan dengan munculnya laporan soal Panama Papers awal bulan ini. Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis (Cita) Yustinus Prastowo mengatakan konsep pemilik utama atau dikenal dengan istilah beneficial ownership (BO) digunakan pada 1966 dalam protokolselengkapnya

 Google Harap Pemerintah Buat Aturan Cerdas soal Pajak DigitalGoogle Harap Pemerintah Buat Aturan Cerdas soal Pajak DigitalSelasa 8 Okt 2019 11:22Ridha Anantidibaca 308 kaliSemua Kategori

Pemerintah mulai menyusun beberapa regulasi untuk memajaki perusahaan di bidang digital ekonomi, mulai dari teknologi finansial (fintech) hingga e-commerce. Namun, Google dan perusahaan konsultan manajemen berbasis di Amerika Serikat (AS), Bain & Company menilai, butuh regulasi yang cerdas supaya ekonomi digital bisa berkembang di Indonesia.selengkapnya

 Insentif fiskal menggerus penerimaan pajakInsentif fiskal menggerus penerimaan pajakKamis 28 Jun 2018 14:31Ridha Anantidibaca 366 kaliSemua Kategori

Potensi penerimaan pajak tahun ini akan sedikit tergerus gencarnya insentif fiskal yang digelontorkan pemerintah. Insentif-insentif yang sampai saat ini sudah ditebar adalah pelonggaran sektor dan syarat tax holiday, pemotongan pajak penghasilan (PPh) final untuk UMKM dari 1% menjadi 0,5%, termasuk juga insentif berupa kemudahan restitusi pajak.selengkapnya

 Tarif turun jadi 0,5%, tren pembayaran pajak UKM diperkirakan makin naikTarif turun jadi 0,5%, tren pembayaran pajak UKM diperkirakan makin naikKamis 28 Jun 2018 14:27Ridha Anantidibaca 239 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah meluncurkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang merelaksasi tarif PPh Final bagi wajib pajak (WP) UKM dari yang sebelumnya 1% menjadi 0,5%.selengkapnya

 Pemberian Insentif Fiskal akan Gerus Penerimaan PajakPemberian Insentif Fiskal akan Gerus Penerimaan PajakKamis 28 Jun 2018 14:25Ridha Anantidibaca 398 kaliSemua Kategori

Potensi penerimaan pajak tahun ini akan sedikit tergerus gencarnya insentif fiskal yang digelontorkan pemerintah.selengkapnya

 Pemerintah Dinilai Belum Satu Suara soal Tax AmnestyPemerintah Dinilai Belum Satu Suara soal Tax AmnestyAhad 12 Jun 2016 07:24Administratordibaca 916 kaliSemua Kategori

Pemerintah dinilai belum kompak atau satu suara dalam hal kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty (TA). Padahal, kebijakan ini harus berhasil dalam rangka tujuan yang lebih bersifat jangka panjang yaitu mereformasi sistem perpajakan secara menyeluruh. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, hingga saat ini belum ada satu arah dan tujuanselengkapnya

 Tax Amnesty Sekarang Dinilai Lebih Baik Dibanding 1964 dan 1984Tax Amnesty Sekarang Dinilai Lebih Baik Dibanding 1964 dan 1984Selasa 3 Mei 2016 19:05Administratordibaca 2269 kaliSemua Kategori

Pemerintah opimistis pengampunan pajak atau tax amnesty kali ini akan lebih berhasil dibanding penerapan sebelumnya. Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi menyatakan keyakinan tersebut ditopang oleh tujuan kebijakan tersebut yang lebih jelas, yakni untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.selengkapnya

 Singapura Saingi Tax Amnesty, Pemerintah Harus Lakukan IniSingapura Saingi Tax Amnesty, Pemerintah Harus Lakukan IniSelasa 26 Jul 2016 10:56Administratordibaca 832 kaliSemua Kategori

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai langkah Singapura yang berusaha menyaingi kebijakan tax amnesty pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dengan memberikan insentif agar dana Warga Negara Indonesia (WNI) tidak pulang kampung bisa diantisipasi. Caranya dengan memberi pengusaha garansi dari kebijakan pengampunan pajak.selengkapnya

 Penerima Tax Holiday Diperluas ke 18 SektorPenerima Tax Holiday Diperluas ke 18 SektorSenin 19 Nov 2018 11:16Ridha Anantidibaca 516 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Paket Kebijakan Ekonomi XVI memperluas Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (tax holiday) menjadi 18 sektor. Kebijakan ini untuk meningkatkan investasi dan memperkokoh sektor industri dari hulu hingga hilir.selengkapnya

 Pemerintah Siapkan Insentif Fiskal untuk Sektor Hulu MigasPemerintah Siapkan Insentif Fiskal untuk Sektor Hulu MigasRabu 18 Apr 2018 14:56Ridha Anantidibaca 686 kaliSemua Kategori

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyatakan pemerintah tengah menyiapkan insentif untuk industri hulu migas. Ini karena pada aturan sebelumnya tak memasukkan industri hulu migas sebagai penerima insentif libur pajak (tax holiday).selengkapnya

 Kaya tidak Apa-Apa Asal Bayar Pajak yang BenarKaya tidak Apa-Apa Asal Bayar Pajak yang BenarSenin 15 Feb 2016 12:36Administratordibaca 1598 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut kesenjangan ekonomi masyarakat Indonesia saat ini sudah memasuki lampu kuning. Salah satu faktor yang menjadi penyebab utama yakni adanya perbedaan fasilitas antara masyarakat kaya dan miskin. Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto menyampaikan kesenjangan terjadi lantaran pertumbuhan ekonomi yangselengkapnya

 Menghadapi kenaikan cukai, begini rekomendasi saham rokokMenghadapi kenaikan cukai, begini rekomendasi saham rokokJumat 22 Jan 2021 10:04Ridha Anantidibaca 501 kaliSemua Kategori

Saham emiten rokok masih menghadapi tekanan berat pada tahun 2021. Pemerintah bakal menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok sebesar 12,5% pada Februari 2021 mendatang. Selain itu, emiten rokok juga menghadapi penurunan daya beli yang berlanjut di tengah pandemi.selengkapnya

 Cukai rokok segera naik, ini rekomendasi saham GGRM, HMSP, RMBA & WIIMCukai rokok segera naik, ini rekomendasi saham GGRM, HMSP, RMBA & WIIMJumat 22 Jan 2021 09:53Ridha Anantidibaca 825 kaliSemua Kategori

Tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok akan naik sebesar 12,5% mulai Februari 2021. Bagaimana prospek dan rekomendasi saham rokok seperti PT Gudang Garam Tbk (GGRM), PT HM Sampoerna Tbk (HMSP), PT Wismilak Inti Makmur Tbk (WIIM) dan PT Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA)?selengkapnya

 Pemerintah Akhirnya Hapus Pajak UMKM Selama 6 BulanPemerintah Akhirnya Hapus Pajak UMKM Selama 6 BulanRabu 15 Apr 2020 14:41Ridha Anantidibaca 530 kaliSemua Kategori

Pemerintah memutuskan untuk menghapus pajak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) selama 6 bulan ke depan. Hal ini salah satu relaksasi yang diberikan kepada para pelaku usaha selama masa pandemi virus corona (COVID-19).selengkapnya

 Tarif cukai hasil tembakau akan naik di atas 10%, begini prospek saham rokokTarif cukai hasil tembakau akan naik di atas 10%, begini prospek saham rokokKamis 5 Sep 2019 13:44Ridha Anantidibaca 476 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana menaikkan tarif cukai hasil tembakau di atas 10% atau double digit pada tahun 2020. Ini sejalan dengan kesepakatan pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang menaikkan target penerimaan cukai menjadi Rp 180,53 triliun atau tumbuh 9% secara tahunan.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :