Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017, yang merupakan revisi kedua PMK Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Program Pengampunan Pajak. Di mana salah satunya berisi mengenai masyarakat diberikan kesempatan untuk melaporkan hartanya.selengkapnya

Anggota komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menyebut bahwa pembentukan Badan Penerimaan Pajak (BPP) merupakan kebutuhan yang mendesak. Sebab, reformasi tak cukup hanya di bidang aturan-aturan semata, tapi juga di bidang institusinya.selengkapnya

Realisasi penerimaan pajak hingga Oktober 2017 telah mencapai 66,85 persen atau Rp 858,047 triliun dari target APBN-P 2017 yang dipatok Rp 1.283,6 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Ditjen Pajak akan tetap mengejar penerimaan secara profesional alias sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pajak yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Penggunaannya tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan oleh pemerintah bersama DPR setiap tahun.selengkapnya

Automatic Exchange of Information (AEoI) atau pertukaran informasi perpajakan secara otomatis antar negara akan efektif berlaku pada 2018 mendatang. Pada saat itu, seluruh negara yang berkomitmen termasuk Indonesia secara resmi akan melakukan pertukaran informasi perpajakan antar negara.selengkapnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menutup kemungkinan akan memeriksa Dirjen Pajak pasca Operasi Tangkap Tangan terhadap pegawai instansi tersebut.selengkapnya

Anggota Badan Legislasi DPR RI M Misbakhun mengusulkan Rancangan RUU tentang Konsultan Pajak dimasukkan dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2017. Kata dia, RUU ini penting untuk segera membahas dalam rangka melakukan sistem reformasi perpajakan yang disiapkan pemerintah.selengkapnya

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Hestu Yoga Saksama mengatakan, salah satu cara meningkatkan kesadaran Wajib Pajak (WP) adalah dengan gencar melakukan sosialisasi. Dia meminta semua pihak agar mengenalkan pajak sejak dini.selengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menyebut kepatuhan pajak masyarakat Indonesia masih sangat buruk. Hal ini terlihat dari jumlah Wajib Pajak (WP) yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang hanya 25 juta dari 250 juta penduduk.selengkapnya

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) meminta pemerintah menyelesaikan persoalan restitusi pajak para pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) generasi tiga.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugasteadi, hari ini blusukan ke pusat pembelanjaan Pacific Place untuk mensosisalisasikan program pengampunan pajak atau Tax Amnesty. Menkeu mengatakan blusukan penting dalam mensukseskan program Tax Amnesty.selengkapnya

Realisasi Tax Amnesty atau pengampunan pajak saat ini menembus Rp 3.859 triliun. Angka ini juga berhasil membawa Tanah Air menjadi salah satu yang tertinggi di dunia.selengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat hingga Oktober 2016, sebanyak 32.000 Wajib Pajak UMKM yang telah mengikuti program Tax Amnesty periode kedua. Dari jumlah tersebut, uang tebusan yang berhasil diraih mencapai Rp 716,33 miliar.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta para pengusaha di sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba) dan minyak dan gas (migas) dapat mengikuti program Tax Amnesty atau amnesti pajak. Sebab, kepatuhan dari wajib pajak di sektor tersebut masih jauh dari kata menggembirakan.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut saat ini penerimaan negara dari sektor kelautan masih rendah. Sebab, masih banyak perusahaan perikanan dan mutiara yang tidak bayar pajak akibat kurangnya upaya dalam menata sektor tersebut.selengkapnya

Program pengampunan pajak atau Tax Amnesty periode I dinilai sukses. Hal ini berkat kerja keras dari pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang siap melayani peserta Tax Amnesty selama tiga bulan.selengkapnya

Program pengampunan pajak atau Tax Amnesty telah memasuki periode II. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memfokuskan pengusaha kecil dan menengah (UKM) untuk menjadi peserta.selengkapnya

Periode I Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak telah selesai pada akhir bulan lalu. Setidaknya, harta Tax Amnesty yang telah terkumpul mencapai Rp 3.622 triliun. Dana tersebut berasal dari harta deklarasi dalam negeri sebesar Rp 2.534 triliun, deklarasi luar negeri sebesar Rp 951 triliun, dan repatriasi sebesar Rp 137 triliun. Sementara uang tebusan yang telah terkumpul sebanyak Rp 89,2 triliun.selengkapnya

Ustaz Arifin Ilham menyerahkan surat pernyataan harta (SPH) ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat III, untuk mengikuti program Tax Amnesty. Arifin menyerahkan di waktu terakhir program tersebut pada Jumat, 30 September 2016 lalu.selengkapnya

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai keberhasilan program pengampunan pajak (Tax Amnesty) mencatat sejarah baru untuk Indonesia. Meski begitu, masih banyak hal yang harus diperhatikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk menyukseskan program ini.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya