Masa Pembahasan RUU PNBP dan RUU KUP DiperpanjangMasa Pembahasan RUU PNBP dan RUU KUP DiperpanjangJumat 27 Apr 2018 10:25Ridha Anantidibaca 766 kaliSemua Kategori

Proses legislasi terhadap dua undang-undang yakni Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP dan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) kembali diperpanjang pembahasannya.selengkapnya

 PRESIDEN JOKOWI: Tax Amnesty Guna Dorong Pembangunan EkonomiPRESIDEN JOKOWI: Tax Amnesty Guna Dorong Pembangunan EkonomiAhad 3 Jul 2016 21:42Administratordibaca 889 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo telah mencanangkan program pengampunan pajak untuk mendorong pembangunan ekonomi di Indonesia.selengkapnya

 Jokowi: Aturan Pajak Bangun Kepercayaan MasyarakatJokowi: Aturan Pajak Bangun Kepercayaan MasyarakatJumat 14 Okt 2016 15:06Ajeng Widyadibaca 684 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah bertujuan membangun kepercayaan masyarakat melalui sejumlah undang-undang yang berkaitan dengan perpajakan seperti amnesti pajak maupun perbaikan dalam undang-undang yang mengatur PPh dan PPN.selengkapnya

 Pemerintah Siap Berikan Argumentasi Terkait Gugatan UU Pengampunan Pajak di Mahkamah KonstitusiPemerintah Siap Berikan Argumentasi Terkait Gugatan UU Pengampunan Pajak di Mahkamah KonstitusiAhad 24 Jul 2016 15:06Administratordibaca 1547 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyakatan kesiapannya menghadapi gugatan uji materi atau Judicial Review Undang-Undang Pengampunan Pajak yang didaftarkan di Mahkamah Konstitusi (MK).selengkapnya

 Pemerintah Akui Wacanakan PPh Turun dan PPN NaikPemerintah Akui Wacanakan PPh Turun dan PPN NaikJumat 5 Feb 2016 15:45Administratordibaca 1884 kaliSemua Kategori

Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Goro Ekanto mengakui, pemerintah penurunan tarif PPh. Goro berpendapat, sebagai kompensasinya maka kenaikan tarif PPN diperlukan. Namun menurut Goro, hingga kini revisi Undang-Undang PPh dan PPN masih dalam tahap kajian. "Mungkin PPh turun 2%, mungkin kurang dari itu. Tetapi kan harus ada kajiannyaselengkapnya

 Bisnis Online Harus Kena PajakBisnis Online Harus Kena PajakSenin 29 Okt 2018 11:34Ridha Anantidibaca 978 kaliSemua Kategori

Perkembangan digital membuat bisnis daring alias e-commerce kian digandrungi masyarakat. Sayangnya, aksi jual-beli di dunia maya itu tak dimanfaatkan pemerintah lewat pengenaan pajak. Padahal, potensi pajak bisnis daring ditaksir mencapai sebanyak Rp15 triliun.selengkapnya

 RUU PNBP Tuntas, Misbakhun Yakini Kesinambungan Fiskal APBN Makin TerjagaRUU PNBP Tuntas, Misbakhun Yakini Kesinambungan Fiskal APBN Makin TerjagaKamis 26 Jul 2018 15:26Ridha Anantidibaca 507 kaliSemua Kategori

Komisi XI DPR dan pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan Sri Mulyani menyepakati Rancangan Undang-undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (RUU PNBP) untuk disahkan menjadi undang-undang. Sebelumnya, kesepakatan bersama itu telah diteken di tingkat panitia kerja (Panja) di Komisi XI DPR, Rabu (25/7/2018).selengkapnya

 Pemerintah beri pendapat atas uji materi UU Akses InformasiPemerintah beri pendapat atas uji materi UU Akses InformasiSelasa 6 Feb 2018 09:35Ridha Anantidibaca 364 kaliSemua Kategori

Sidang uji materi atas Undang-Undang No. 9 /2017 tentang Akses Informasi Keuangan kembali dilanjutkan. Kali ini, agenda persidangan adalah mendegarkan pendapat pemerintah atas gugatan yang diajukan pemohon.selengkapnya

 Misbakhun Dorong Anak Muda Seriusi Profesi Konsultan PajakMisbakhun Dorong Anak Muda Seriusi Profesi Konsultan PajakJumat 11 Mei 2018 10:34Ridha Anantidibaca 456 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyatakan, masyarakat perlu tahu tentang pentingnya Rancangan Undang-undang (RUU) Konsultan Pajak. Menurutnya, keberadaan profesi konsultan pajak harus dipayungi undang-undang seiring makin peliknya persoalan perpajakan.selengkapnya

 Misbakhun sebut banyak masyarakat bingung dengan pajakMisbakhun sebut banyak masyarakat bingung dengan pajakJumat 11 Mei 2018 11:50Ridha Anantidibaca 453 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyatakan, masyarakat perlu tahu tentang pentingnya Rancangan Undang-undang (RUU) Konsultan Pajak. Menurutnya, keberadaan profesi konsultan pajak harus dipayungi undang-undang seiring makin peliknya persoalan perpajakan.selengkapnya

 21 Tahun Berlaku, UU Penerimaan Negara Bukan Pajak Baru Disepakati21 Tahun Berlaku, UU Penerimaan Negara Bukan Pajak Baru DisepakatiJumat 27 Jul 2018 15:30Ridha Anantidibaca 408 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyambut baik kesepakatan antara DPR dan Pemerintah melalui Rapat Paripurna ke-32 untuk menyetujui Undang-Undang (UU) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). UU yang baru ini menggantikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP yang telah berlaku selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun.selengkapnya

 Kisah di Balik Penetapan 14 Juli sebagai Hari PajakKisah di Balik Penetapan 14 Juli sebagai Hari PajakSenin 16 Jul 2018 11:45Ridha Anantidibaca 593 kaliSemua Kategori

Hari ini, 14 Juli, diperingati sebagai Hari Pajak. Di media sosial Twitter, tanda pagar #HariPajak menjadi salah satu trending pada Sabtu (14/7/2018) pagi.selengkapnya

 Ini Bocoran Tarif Tebusan Tax AmnestyIni Bocoran Tarif Tebusan Tax AmnestySelasa 28 Jun 2016 08:32Administratordibaca 1387 kaliSemua Kategori

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty di tingkat Panitia Kerja (Panja) sudah rampung. Kini, pembahasan memasuki tahap pengulikan pasal per pasal di tingkat Komisi XI, sebelum akhirnya akan dibawa ke Paripurna.selengkapnya

 Wapres Beberkan 2 Manfaat Kebijakan Pengampunan PajakWapres Beberkan 2 Manfaat Kebijakan Pengampunan PajakSabtu 30 Apr 2016 15:28Administratordibaca 838 kaliSemua Kategori

Rancangan undang-undang (RUU) pengampunan pajak (Tax Amnesty) belum juga mencapai kata sepakat antara DPR dan pemerintah. Undang-undang ini disiapkan agar pendapatan negara dari pajak meningkat dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengatakan, penerapan UU Pengampunan Pajak bisa menggunakan 2 cara. Pertama dengan repatriasi dan kedua dengan deklarasi.selengkapnya

 Pemerintah Siapkan 3 Aturan Turunan Tax Amnesty Pekan IniPemerintah Siapkan 3 Aturan Turunan Tax Amnesty Pekan IniJumat 1 Jul 2016 13:22Administratordibaca 1240 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro akan menerbitkan sedikitnya tiga Peraturan Menteri Keuangan (PMK) pada pekan ini. Beleid itu terkait disahkannya Undang-Undang Pengampunan Pajak atau dikenal Undang-Undang Tax Amnesty oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa kemarin.selengkapnya

 Menkeu Bambang Optimis RUU TA Rampung Minggu DepanMenkeu Bambang Optimis RUU TA Rampung Minggu DepanSabtu 18 Jun 2016 20:12Administratordibaca 910 kaliSemua Kategori

Urusan pengampunan pajak atawa tax amnesty yang RUU-nya tengah dibahas DPR, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro ingin segera rampung. Dipatok, minggu depan harus kelar. "Semoga minggu depan bisa menjadi titik akhir perjalanan undang-undang tax amnesty, kami ingin undang-undang ini bisa disahkan sebelum undang-undang RAPBNP 2016,"kata Menkeu Bambang di Kantor Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia)selengkapnya

 Pakar: Amnesti Pajak Bersifat OptionalPakar: Amnesti Pajak Bersifat OptionalRabu 2 Nov 2016 17:19Administratordibaca 488 kaliSemua Kategori

Guru Besar Ilmu Administrasi Pajak Universitas Indonesia, Gunadi, mengatakan bahwa kebijakan amnesti pajak merupakan pilihan karena bersifat optional.selengkapnya

 Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanMayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanSenin 20 Sep 2021 10:10Ridha Anantidibaca 2106 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya

 OJK Terbitkan Aturan Investasi Dukung Pengampunan PajakOJK Terbitkan Aturan Investasi Dukung Pengampunan PajakSabtu 6 Ags 2016 14:33Administratordibaca 811 kaliSemua Kategori

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 26/POJK.04/2016 tentang Produk Investasi Di Bidang Pasar Modal dalam mendukung Undang-Undang tentang Amnesti Pajak.selengkapnya

 OJK Terbitkan Aturan Investasi Dukung Tax AmnestyOJK Terbitkan Aturan Investasi Dukung Tax AmnestyJumat 5 Ags 2016 14:16Administratordibaca 822 kaliSemua Kategori

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 26/POJK.04/2016 tentang Produk Investasi Di Bidang Pasar Modal dalam mendukung Undang-Undang tentang Amnesti Pajak.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :