Ada kelemahan penatausahaan piutang di Ditjen Pajak, ini tindak lanjut Sri MulyaniAda kelemahan penatausahaan piutang di Ditjen Pajak, ini tindak lanjut Sri MulyaniSenin 20 Jul 2020 10:16Ridha Anantidibaca 389 kaliSemua Kategori

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kelemahan dalam penatausahaan piutang perpajakan pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal tersebut disampaikan BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2019.selengkapnya

 BPK temukan kelemahan di Ditjen Pajak, ini tindak lanjut Sri MulyaniBPK temukan kelemahan di Ditjen Pajak, ini tindak lanjut Sri MulyaniSenin 20 Jul 2020 10:13Ridha Anantidibaca 243 kaliSemua Kategori

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kelemahan dalam penatausahaan piutang perpajakan pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal tersebut disampaikan BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2019.selengkapnya

 Rekening nasabah diintip, Kantor Pajak harus jamin privasi masyarakat terjagaRekening nasabah diintip, Kantor Pajak harus jamin privasi masyarakat terjagaSenin 2 Des 2019 14:50Ridha Anantidibaca 635 kaliSemua Kategori

Kantor pajak kini bisa langsung mengakses data informasi rekening di atas Rp 1 miliar. Wewenang inilah yang dimanfaatkan otoritas pajak untuk memperluas basis Wajib Pajak (WP).selengkapnya

 Restitusi pajak mencapai Rp 22 triliun, kualitas SDM Pajak dinilai rendahRestitusi pajak mencapai Rp 22 triliun, kualitas SDM Pajak dinilai rendahRabu 20 Nov 2019 13:48Ridha Anantidibaca 408 kaliSemua Kategori

Otoritas perpajakan dalam beberapa kasus kalah melawan Wajib Pajak (WP) di tingkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Pengadilan Pajak sampai Mahkamah Agung (MA).selengkapnya

 Agar Tax Ratio Naik, BPK Dorong Ditjen Pajak jadi Badan OtonomAgar Tax Ratio Naik, BPK Dorong Ditjen Pajak jadi Badan OtonomSelasa 23 Jul 2019 11:48Ridha Anantidibaca 822 kaliSemua Kategori

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendorong Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menjadi badan otonom.selengkapnya

 BPK Dorong Ditjen Pajak Jadi Badan OtonomBPK Dorong Ditjen Pajak Jadi Badan OtonomSenin 22 Jul 2019 15:50Ridha Anantidibaca 563 kaliSemua Kategori

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendorong Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menjadi badan otonom.selengkapnya

 Kemenhub Dinilai Masih Punya Potensi PNBP yang Belum Terpenuhi Hingga Rp1 TriliunKemenhub Dinilai Masih Punya Potensi PNBP yang Belum Terpenuhi Hingga Rp1 TriliunRabu 26 Jun 2019 08:59Ridha Anantidibaca 400 kaliSemua Kategori

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat masih ada temuan hasil audit atas Laporan Keuangan (LK) 2018 Kementerian Perhubungan (Kemenhub).selengkapnya

 Sengketa Pajak Menumpuk: Dari Lemahnya Pemeriksaan dan WP yang Tak KooperatifSengketa Pajak Menumpuk: Dari Lemahnya Pemeriksaan dan WP yang Tak KooperatifKamis 14 Feb 2019 11:10Ridha Anantidibaca 743 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menyebut bahwa tingginya angka sengketa yang masuk ke Pengadilan Pajak disebabkan oleh dua aspek. Pertama, terkait dengan kualitas pemeriksaan. Saat ini otoritas pajak mengaku sedang membenahi sektor-sektor pemeriksaan yang dianggap memiliki celah terjadinya sengketa.selengkapnya

 Terkait utang pajak, Ditjen Pajak: OJK pasti akan melaksanakan rekomendasi BPKTerkait utang pajak, Ditjen Pajak: OJK pasti akan melaksanakan rekomendasi BPKSelasa 9 Okt 2018 09:17Ridha Anantidibaca 322 kaliSemua Kategori

Badan Pemeriksa keuangan (BPK) baru saja merilis hasil audit dan rekomendasi sejumlah instansi pemerintahan. Termasuk salah satunya adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasil audit BPK menunjukkan, OJK memiliki utang Pajak Penghasilan (Pph) sebesar Rp 901,1 miliar.selengkapnya

 Ditjen Pajak yakin OJK penuhi rekomendasi BPK soal utang pajakDitjen Pajak yakin OJK penuhi rekomendasi BPK soal utang pajakSelasa 9 Okt 2018 09:06Ridha Anantidibaca 443 kaliSemua Kategori

Badan Pemeriksa keuangan (BPK) mencatat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki utang Pajak Penghasilan (Pph) sebesar Rp 901,1 miliar.selengkapnya

 Tambal Defisit BPJS Kesehatan, Pemerintah Tak Asal Potong Pajak RokokTambal Defisit BPJS Kesehatan, Pemerintah Tak Asal Potong Pajak RokokSenin 8 Okt 2018 10:51Ridha Anantidibaca 464 kaliSemua Kategori

Pemerintah tak akan asal memotong jatah pajak rokok pemerintah daerah untuk menambal defisit jaminan kesehatan nasional atau JKN. Pasalnya, sebelum dilakukan pemotogan, pemerintah daerah dan pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (BPJS) Kesehatan harus terlebih dahulu menandatangani berita acara.selengkapnya

 Dirjen Pajak Akui Pemeriksaan Wajib Pajak Rawan SuapDirjen Pajak Akui Pemeriksaan Wajib Pajak Rawan SuapJumat 5 Okt 2018 11:14Ridha Anantidibaca 632 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Robert Pakpahan turut berkomentar soal operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada jajarannya. Robert menilai ranah pemeriksaan wajib pajak memang rawan disalahgunakan.selengkapnya

 OJK Jawab Hasil Audit BPK soal Utang Pajak Rp 901 MiliarOJK Jawab Hasil Audit BPK soal Utang Pajak Rp 901 MiliarRabu 3 Okt 2018 14:14Ridha Anantidibaca 1230 kaliSemua Kategori

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengapresiasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah mengeluarkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Audit OJK Tahun 2017.selengkapnya

 Temuan BPK, OJK Miliki Utang Pajak Badan Rp 901,1 MiliarTemuan BPK, OJK Miliki Utang Pajak Badan Rp 901,1 MiliarRabu 3 Okt 2018 13:44Ridha Anantidibaca 303 kaliSemua Kategori

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki utang pajak badan sebesar Rp 901,10 miliar per 31 Desember 2017. Temuan tersebut merupakan hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan (LK) OJK Tahun 2017 yang dilaporkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (LHPS I) tahun 2018.selengkapnya

 HASIL AUDIT BPK: OJK Belum Patuh PajakHASIL AUDIT BPK: OJK Belum Patuh PajakRabu 19 Sep 2018 15:57Ridha Anantidibaca 648 kaliSemua Kategori

Meski memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), laporan keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2017 masih menyimpan persoalan terkait kewajiban perpajakanselengkapnya

 Tunggakan Piutang Pajak Kota Malang Rp 100 MiliarTunggakan Piutang Pajak Kota Malang Rp 100 MiliarSenin 9 Jul 2018 15:27Ridha Anantidibaca 575 kaliSemua Kategori

Tunggakan piutang pajak daerah yang tercantum dalam neraca keuangan Pemerintah Kota Malang saat ini mencapai Rp 100 miliar lebih dan sudah kedaluwarsa.selengkapnya

 Bea Cukai RI Hadiri Pertemuan Administrasi Kepabeanan di BelgiaBea Cukai RI Hadiri Pertemuan Administrasi Kepabeanan di BelgiaRabu 4 Jul 2018 13:33Ridha Anantidibaca 576 kaliSemua Kategori

Bea Cukai Indonesia bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hadir dalam pertemuan 132nd Session of the Customs Co-Operation Council yang diadakan pada 28-30 Juni 2018 di Brussel, Belgia.selengkapnya

 Chevron Akan Klarifikasi Kurang Bayar Pajak di Dua Blok MigasChevron Akan Klarifikasi Kurang Bayar Pajak di Dua Blok MigasRabu 11 Apr 2018 10:54Ridha Anantidibaca 1374 kaliSemua Kategori

Chevron segera mengklarifikasi kekurangan bayar pajak selama tahun 2016. Kekurangan bayar pajak ini terungkap dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2017 yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).selengkapnya

 Puluhan Kontraktor Migas Berpotensi Tunggak Pajak Rp 4,72 TriliunPuluhan Kontraktor Migas Berpotensi Tunggak Pajak Rp 4,72 TriliunSelasa 10 Apr 2018 14:13Ridha Anantidibaca 800 kaliSemua Kategori

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 29 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) berpotensi menunggak pajak hingga US$ 343 juta atau sekitar Rp 4,72 Triliun. Hal ini terungkap dari hasil pemeriksaan dukungan laporan keuangan pemerintah pusat tahun anggaran 2016 pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Tunggakan itu terdiri dari pajak penghasilan (PPh)selengkapnya

 HASIL AUDIT BPK: Penagihan Pajak BermasalahHASIL AUDIT BPK: Penagihan Pajak BermasalahJumat 6 Apr 2018 10:20Ridha Anantidibaca 692 kaliSemua Kategori

Pelaksanaan penatausahaan piutang pajak, penagihan pajak dan pengelolaan barang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan bahwa ketidakoptimalan pelaksanaan aktivitas tersebut berpotensi menggerus penerimaan negara.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :