Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan hingga saat ini belum ada kesepakatan terkait pajak digital dalam negara-negara yang tergabung pada G20. Hal ini dikarenakan Amerika Serikat (AS) belum setuju.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan saat ini Indonesia dan anggota G20 tidak bisa menarik pajak penghasilan dari perusahaan digital. Hal tersebut lantaran sikap Amerika Serikat (AS) yang memilih tidak setuju dengan wacana perpajakan digital global.selengkapnya

Menteri Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pembahasan pajak digital di tataran internasional mandek.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Muyani Indrawati mengungkapkan ada beberapa tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menjaga perekonomian nasional di 2021, salah satunya dalam menarik penerimaan negara yang berasal dari pajak.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, penarikan pajak dari sektor digital masih menjadi pembahasan dalam pertemuan G20 di Riyadh, Arab Saudi. Negara-negara masih terus berupaya untuk bisa menarik pajak dari sektor tersebut meski tidak memiliki Badan Usaha Tetap (BUT).selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Indonesia dan Singapura telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau P3B.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan insentif pajak telah berhasil menarik investasi sebesar Rp 804 triliun. Hal itu diungkapkannya saat menjadi pembicara di US-Indonesia Investment Summit, di Hotel Mandarin, Jakarta, Kamis (21/11/2019).selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dan Peraturan Pemerintah (PP) tentang PPnBM Kendaraan Bermotor akan ditandatangani Presiden Joko Widodo pada pekan ini.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, revisi undang-undang (RUU) perpajakan untuk menurunkan besaran tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan telah disiapkan. Kebijakan perpajakan tersebut juga akan disampaikan dalam Nota Keuangan APBN Tahun 2020 pada bulan Agustus mendatang di DPR.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP), untuk terus melakukan perbaikan. Saat ini, perbaikan tersebut menurutnya dilakukan melalui reformasi pajak yang terfokus pada lima aspek penting.selengkapnya

Pemerintah melakukan terobosan untuk meraih investasi dan meningkatkan ekspor sebanyak-banyaknya. Salah satu terobosan yang dilakukan adalah segera melakukan pemangkasan pajak besar-besaran dalam beberapa sektor usaha.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya telah memangkas pajak penghasilan (PPh) bunga obligasi menjadi 5% dari yang sebelumnya berlaku sebesar 15%.selengkapnya

Pemerintah melakukan terobosan untuk meraih investasi dan meningkatkan ekspor sebanyak-banyaknya. Salah satu terobosan yang dilakukan adalah segera melakukan pemangkasan pajak besar-besaran dalam beberapa sektor usaha.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kembali menyinggung wacana pungutan cukai plastik di hadapan para anggota Komisi XI DPR-RI dalam rapat mengenai asumsi makro RAPBN 2020, Senin (17/6).selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menginginkan, sistem pembayaran pajak di Tanah Air bisa lebih mudah dibandingkan dengan kemudahan dalam beli pulsa telepon genggam.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyinergikan kinerja tiga institusi di bawah kementeriannya yakni Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Bea dan Cukai (DJBC), dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Dengan sinergi tersebut, maka tiga institusi bisa melakukan kerja secara bersama-sama.selengkapnya

Anggota Komisi XI dewan perwakilan rakyat (DPR) Mukhamad Misbakhun meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati jangan meragukan permintaan Presiden Jokoi Widodo (Jokowi) terkait dengan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) Badan.selengkapnya

Hari ini ratusan camat dari seluruh Indonesia berkumpul dalam acara rapat koordinasi nasional (Rakornas). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi pembicara kunci dalam acara tersebuselengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim pemberian apresiasi terhadap Wajib Pajak yang berasal dari berbagai macam latar belakang usaha mencerminkan kondisi perekonomian nasional.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan pentingnya instrumen fiskal untuk mengelola dampak ketidakpastian yang dapat terjadi akibat perlambatan ekonomi Cina. Sri Mulyani dalam forum investasi di Jakarta, Rabu (30/1), menyatakan perlambatan ekonomi Cina dapat menyebabkan turunnya harga komoditas dan mempengaruhi kinerja ekspor.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya