Bidik Harta Penjahat Pajak, Ditjen Pajak Pakai UU Pencucian UangBidik Harta Penjahat Pajak, Ditjen Pajak Pakai UU Pencucian UangKamis 26 Jan 2017 16:10Ajeng Widyadibaca 1023 kaliSemua Kategori

Kejaksaan Agung mendorong Ditjen Pajak menyidik TPPU lainnya supaya harta hasil kejahatan pajak bisa kembali menjadi milik negara.selengkapnya

 Pengaduan pajak turun pada tahun 2019 karena digitalisasi layananPengaduan pajak turun pada tahun 2019 karena digitalisasi layananSelasa 12 Nov 2019 15:18Ridha Anantidibaca 374 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklaim jumlah pengaduan atas pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) menurun sepanjang tahun 2019.selengkapnya

 Ditjen Pajak Klaim Pengaduan Pajak TurunDitjen Pajak Klaim Pengaduan Pajak TurunSelasa 12 Nov 2019 14:39Ridha Anantidibaca 470 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengklaim telah berhasil mengurangi jumlah pengaduan atas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak sepanjang 2019.selengkapnya

 Bisnis Online Bisa Tembus US$ 130 M, Berapa Potensi Pajaknya?Bisnis Online Bisa Tembus US$ 130 M, Berapa Potensi Pajaknya?Senin 27 Nov 2017 11:46Ridha Anantidibaca 1077 kaliSemua Kategori

Transaksi bisnis online (e-commerce) di Indonesia diprediksi dapat mencapai US$ 130 miliar pada 2020. Peluang ini harus dapat ditangkap Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk menggali potensi penerimaan dari bisnis online tersebut.selengkapnya

 Layanan Pajak Online 2016 Tembus Rp1,3 TriliunLayanan Pajak Online 2016 Tembus Rp1,3 TriliunJumat 6 Jan 2017 10:56Ajeng Widyadibaca 872 kaliSemua Kategori

Penerapan aplikasi pajak online yakni OnlinePajak sepanjang 2016 mencapai Rp1,3 triliun. Diperoleh dari 200 ribuan pengguna aktif, termasuk perusahaan besar.selengkapnya

 28 Kasus Hukum Pajak Ditangguhkan28 Kasus Hukum Pajak DitangguhkanSabtu 27 Ags 2016 10:03Administratordibaca 1377 kaliSemua Kategori

Peroses hukum 28 kasus pidana perpajakan untuk sementara waktu dihentikan selama program pengampunan pajak atau tax amnesty berlangsung. Bahkan kasusnya akan benar-benar dihentikan jika wajib pajak mendeklarasikan total hartanya dan membayar uang tebusan. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I Yoyok Satiotomo mengatakan, ke-28 kasus pidana perpajakan yang dihentikanselengkapnya

 Pangkas Rantai Layanan Ekspor, Bea Cukai Bersinergi dengan Barantan dan BKIPMPangkas Rantai Layanan Ekspor, Bea Cukai Bersinergi dengan Barantan dan BKIPMSenin 8 Apr 2019 10:21Ridha Anantidibaca 669 kaliSemua Kategori

Badan Karantina Pertanian (Barantan) bekerja sama dengan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Kemanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (BKIPM) serta Direktorat Jenderal Bea Cukai menjalin kerja sama penyederhanaan layanan pengurusan ekspor komoditas dengan tujuan mengembalikan keseimbangan neraca perdagangan Indonesia dan asing.selengkapnya

 Produsen Otomotif Diminta Gunakan Keringanan Cukai AustraliaProdusen Otomotif Diminta Gunakan Keringanan Cukai AustraliaRabu 27 Mar 2019 15:29Ridha Anantidibaca 425 kaliSemua Kategori

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto berharap produsen otomotif di Indonesia memanfaatkan kerja sama Australia-Indonesia.selengkapnya

 Lapor Pajak, WP Diwajibkan Gunakan E-FilingLapor Pajak, WP Diwajibkan Gunakan E-FilingJumat 8 Feb 2019 11:52Ridha Anantidibaca 828 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merevisi aturan tentang tata cara penyampaian laporan pajak, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, dimana mengharuskan Wajib Pajak (WP) untuk menggunakan E-Filing. Hal ini tercantum dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-02/PJ/201 untuk dan menggantikan tujuh ketentuan Dirjen Pajak sebelumnya terkait penyampaian SPT.selengkapnya

 Penagihan Pajak Diharapkan Bikin Warga DKI Berhenti Gunakan Air TanahPenagihan Pajak Diharapkan Bikin Warga DKI Berhenti Gunakan Air TanahKamis 24 Jan 2019 14:40Ridha Anantidibaca 259 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengejar pajak air tanah dari bangunan bertingkat dan tempat usaha. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pajak dan Retribusi (BPRD) DKI Jakarta Faisal Syafruddin mengatakan, tujuan utama penagihan ini justru untuk membuat warga DKI berhenti menggunakan air tanah. "Pajak air tanah sebenarnya tidak hanya untuk penerimaan, tapi dia regulasi. Sebenarnya regulasinyselengkapnya

 Gunakan Pajak Rokok, Pemda Bisa Tingkatkan Jumlah Kepesertaan JKN-KISGunakan Pajak Rokok, Pemda Bisa Tingkatkan Jumlah Kepesertaan JKN-KISJumat 23 Nov 2018 11:05Ridha Anantidibaca 288 kaliSemua Kategori

Deputi Direksi BPJS Kesehatan Jawa Timur, Handaryo, akan mendorong pemerintah daerah agar mengoptimalkan pajak rokok untuk mendaftarkan warga di masing-masing wilayah menjadi peserta JKN-KIS.selengkapnya

 Pemerintah Incar Pajak WNAPemerintah Incar Pajak WNARabu 30 Mei 2018 14:22Ridha Anantidibaca 953 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencari berbagai peluang untuk menggenjot penerimaan pajak.selengkapnya

 DJP berencana batasi waktu pengusaha UMKM bisa gunakan PPh FinalDJP berencana batasi waktu pengusaha UMKM bisa gunakan PPh FinalKamis 19 Apr 2018 11:31Ridha Anantidibaca 701 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana memberikan batas waktu pada kebijakan PPh Final. Bagi WP UMKM perorangan akan diperbolehkan menggunakan PPh Final selama enam tahun, sementara WP Badan tiga tahun.selengkapnya

 Anies Optimistis Penerimaan Pajak Kendaraan Tahun Ini MelonjakAnies Optimistis Penerimaan Pajak Kendaraan Tahun Ini MelonjakSelasa 27 Mar 2018 15:49Ridha Anantidibaca 560 kaliSemua Kategori

Hari ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Bank DKI berkolaborasi bersama Polda Metro Jaya meluncurkan Samsat Digital dan pembayaran non tunai.selengkapnya

 Revisi aturan laporan penempatan harta amnesti pajak terbitRevisi aturan laporan penempatan harta amnesti pajak terbitSenin 12 Mar 2018 14:37Ridha Anantidibaca 2742 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak telah menerbitkan revisi PER 03/2017 dengan PER 07/2018 yang mengatur soal tata cara laporan penempatan harta amnesti pajak.selengkapnya

 Wajib Pajak Sumut Bisa Gunakan e-FillingWajib Pajak Sumut Bisa Gunakan e-FillingSenin 12 Mar 2018 11:02Ridha Anantidibaca 352 kaliSemua Kategori

Untuk permudah dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara lakukan layanan secara elektronik melalui e-filing dan e-form, dan dimulai tanggal 8 Maret kemarin, dimana pemberian informasi terkait pelaporan SPT secara elektronik melalui kanal Twitter @kring_pajak (https://twitter.com/kring_pajak) dan live chat di situs wwselengkapnya

 Pengamat: implementasi revisi aturan laporan harta amnesti pajak tak mudahPengamat: implementasi revisi aturan laporan harta amnesti pajak tak mudahRabu 7 Mar 2018 10:00Ridha Anantidibaca 405 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan merevisi PER 03 2017 yang mengatur soal laporan penempatan harta amnesti pajak.selengkapnya

 BEA MASUK INTANGIBLE GOODS: Proses Pemungutan Gunakan Skema Self AssessmentBEA MASUK INTANGIBLE GOODS: Proses Pemungutan Gunakan Skema Self AssessmentRabu 7 Feb 2018 09:15Ridha Anantidibaca 799 kaliSemua Kategori

Proses pemungutan bea masuk barang tak berwujud atau intangible goods akan dilakukan secara self assessment dengan prosedur dan pemungutannya yang sederhana.selengkapnya

 Konglomerasi & Korporasi Asing Paling RawanKonglomerasi & Korporasi Asing Paling RawanSelasa 7 Feb 2017 10:49Ajeng Widyadibaca 1103 kaliSemua Kategori

PPATK menilai konglomerasi dan perusahaan multinasional merupakan sektor yang paling rawan untuk melakukan penghindaran pajak melalui praktik transfer pricing.selengkapnya

 Ini Hasil Program Amnesti Pajak Periode 1Ini Hasil Program Amnesti Pajak Periode 1Senin 3 Okt 2016 08:30Administratordibaca 1613 kaliSemua Kategori

Presiden Jokowi mendatangi Kantor Pusat Direktoraat Jenderal Pajak untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) pelayanan amnesti pajak di hari terakhir periode pertama yang rampung Jumat (30/9). Jokowi yang didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani sekaligus memberikan keterangan kepada media terkait raihan penerimaan negara dari program pengampunan pajak periode pertama.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :