Insentif pajak untuk mendorong sektor properti yang baru-baru ini dikeluarkan pemerintah dinilai pengembang belum bisa ikut mendorong pasar terutama yang berfokus pada perumahan subsidi untuk kelas menengah ke bawah.selengkapnya

Pemerintah baru saja merilis aturan perpajakan untuk e-Commerce. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce).selengkapnya

Sejumlah ekonom menilai penerapan teknologi yang bisa mengakses data Wajib Pajak (WP) melalui media sosial oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan membuat masyarakat ketakutan.selengkapnya

Kendaraan yang tidak melakukan registrasi ulang selama tujuh tahun terancam dihapus dari daftar registrasi kendaraan.selengkapnya

Pemerintah telah meluncurkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang merelaksasi tarif PPh Final bagi WP UKM dari yang sebelumnya 1% menjadi 0,5%.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan proses pencairan Tunjangan Hari Raya bagi pegawai negeri sipil (PNS), prajurit TNI, anggota Polri, dan pensiunan saat ini tengah dalam tahap persiapan dokumen. Satuan kerja seluruh kementerian dan lembaga sedang bekerja mempersiapkan keperluan administrasi tersebut.selengkapnya

Pengamat Perpajakan dari Center Indonesia for Taxation Analysis (CITA) meminta pemerintah untuk mencari alternatif lain dalam menggenjot penerimaan cukai, selain dari hasil tembakau atau rokok. Pasalnya, ketergantungan terhadap cukai hasil tembakau (CHT) dinilai telah memberikan tekanan terhadap industri hasi tembakau (IHT) di dalam negeri.selengkapnya

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah untuk tidak menurunkan batasan omzet Pengusaha Kena Pajak (PKP) dari saat ini Rp 4,8 miliar per tahun.selengkapnya

Agenda reformasi pajak Amerika Serikat (AS) yang diusung oleh Presiden Donald Trump akhirnya disetujui Senat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, reformasi yang akan mengubah sistem pajak AS itu bisa jadi tolok ukur bagi Indonesia.selengkapnya

Wajib Pajak (WP) belakangan banyak yang mengeluhkan adanya pajak berganda yang harus dibayarkan. Pada satu sisi, WP harus membayar pajak di Indonesia, namun pada sisi lain wajib pajak harus membayar pajak pada negara yang menjadi tempat menjalankan bisnis.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak telah memulai melakukan sosialiasi kepada wajib pajak yang telah mengikuti tax amnesty mengenai tata cara melaporkan harta dari luar negeri. Hal ini pun cukup banyak menjadi pernyataan bagi wajib pajak yang selama ini tidak terbiasa melaporkan harta dari luar negeri.selengkapnya

Cukai rokok sudah resmi naik bulan lalu. Tidak hanya cukai rokok yang sudah naik rata-rata 10,54%, pajak pertambahan nilai (PPN) hasil tembakau juga naik menjadi 9,1% dari 8,7%.selengkapnya

Menteri Agraria&Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil geregetan dengan maraknya spekulan tanah. Keberadaan mereka bikin rakyat sulit mendapat tanah.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali membeberkan fakta-fakta baru terkait ulah Wajib Pajak. Kali ini,Bendahara Negara itu mengungkap kepatuhan perpajakan profesi di bidang notaris, pengacara, dan kurator.selengkapnya

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati pasang target defisit sebesar 2,7 persen. Namun pada kuartal akhir 2016, cenderung meningkat seiring peningkatan belanja pemerintah.selengkapnya

Kedubes RI di Singapura minta Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengirimkan tim untuk help desk. Masih banyak Warga Negara Indonesia (WNI) yang tertarik ikut amnesti pajak.selengkapnya

Undang-undang Pengampunan Pajak (UU Tax Amnesty) Nomor 11 Tahun 2016 mencantumkan pengenaan sanksi 200 persen dari Pajak Penghasilan (PPh) terutang bagi Wajib Pajak (WP) yang tidak ikut tax amnesty. Sanksi tersebut menjadi hal mengerikan bagi WP, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).selengkapnya

Program pengampunan pajak atau tax amnesty telah bergulir. Namun perkembangan penerimaannya masih rendah, sebab minat dari calon peserta juga masih rendah. CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengatakan, jika melihat capaian program tax amnesty saat ini, target penerimaan pajak sebesar Rp165 triliun dari tax amnesty sulit untuk dicapai.selengkapnya

Pemerintah kembali menyebar insentif. Kali ini di sektor properti. Lewat Peraturan Pemerintah no 36/2016, pemerintah memangkas pajak penghasilan (PPh) atas penjualan properti.selengkapnya

Dalam Seminar Nasional Tax Amnesty oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Menteri Keuangan Sri Mulyani pamer rasio pajak (tax ratio) di eranya sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) periode 2005-2010 mencapai 14 persen. Namun saat ini, rasio pajak terus tergerus hingga jatuh 10,9 persen.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya