Grup Sukanto Tanoto Akui Punya Perusahaan Cangkang di Suaka PajakGrup Sukanto Tanoto Akui Punya Perusahaan Cangkang di Suaka PajakSenin 13 Nov 2017 14:48Ajeng Widyadibaca 608 kaliSemua Kategori

Grup usaha milik Sukanto Tanoto, Royal Golden Eagle, mengakui memiliki beberapa perusahaan cangkang yang digunakan dalam kegiatan bisnis. RGE pun menyatakan hampir 10 tahun bekerja sama dengan perusahaan firma hukum Appleby, yang dokumennya menjadi rujukan Paradise Papers yang dirilis oleh International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).selengkapnya

 Soal Google Ogah Bayar Pajak Jadi Perhatian KPPUSoal Google Ogah Bayar Pajak Jadi Perhatian KPPUSelasa 20 Sep 2016 08:27Administratordibaca 634 kaliSemua Kategori

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Syarkawi Rauf, turut berkomentar persoalan menolaknya Google untuk diperiksa pajak oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan. Menurutnya, penolakan Google untuk diperiksa pajak oleh instansi terkait akan menjadi salah satu isu yang akan terus dipantau oleh pihaknya.selengkapnya

 Pemerintah hapus pajak UMKM selama 6 bulanPemerintah hapus pajak UMKM selama 6 bulanRabu 15 Apr 2020 15:20Ridha Anantidibaca 1073 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan membebaskan pajak bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) selama enam bulan ke depan. Pembebasan pajak ini dilakukan sebagai stimulus bagi UMKM di tengah pandemi virus corona (Covid-19).selengkapnya

 Jelang batas pelaporan SPT OP, ini strategi DJP untuk dongkrak kepatuhan wajib pajakJelang batas pelaporan SPT OP, ini strategi DJP untuk dongkrak kepatuhan wajib pajakRabu 26 Feb 2020 14:30Ridha Anantidibaca 431 kaliSemua Kategori

Batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Orang Pribadi (OP) jatuh pada tanggal 31 Maret 2019. Untuk mengejar kepatuhan formal wajib pajak, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengatur enam strategi.selengkapnya

 Pemerintah Masih Pikir-pikir Turunkan Pajak ObligasiPemerintah Masih Pikir-pikir Turunkan Pajak ObligasiJumat 25 Jan 2019 14:22Ridha Anantidibaca 356 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan mengaku masih mengkaji kemungkinan untuk menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) dari bunga obligasi. Penurunan PPh bunga obligasi tentu harus mempertimbangkan iklim investasi yang terjadi saat ini.selengkapnya

 Rekening Khusus DHE akan Selesai Sebelum Akhir TahunRekening Khusus DHE akan Selesai Sebelum Akhir TahunSenin 19 Nov 2018 11:23Ridha Anantidibaca 507 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) memastikan peraturan mengenai mekanisme penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) ke rekening simpanan khusus akan selesai sebelum Desember 2018. Rekening simpanan khusus ini nantinya bisa berupa virtual account atau rekening tersendiri.selengkapnya

 DJP Klaim Skema Baru Tax Holiday Bikin Investasi Deras MasukDJP Klaim Skema Baru Tax Holiday Bikin Investasi Deras MasukRabu 17 Okt 2018 16:03Ridha Anantidibaca 600 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak mencatat, pembaruan skema tax holiday atau pembebasan pajak 100 persen bagi investasi baru dengan nilai tertentu, yang telah dipatenkan melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 35 Tahun 2018, telah membuat investor semakin tertarik untuk menggunakan fasilitas tersebut sejak diterbitkan pada April 2018.selengkapnya

 Aturan Diskon Pajak Bunga Deposito Devisa Ekspor Bakal DiperlonggarAturan Diskon Pajak Bunga Deposito Devisa Ekspor Bakal DiperlonggarKamis 4 Okt 2018 13:16Ridha Anantidibaca 465 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah terus memperbaiki kebijakan agar eksportir mau menempatkan dananya di perbankan dalam negeri. Saat ini, pemerintah tengah mempersiapkan pelonggaran ketentuan terkait diskon pajak penghasilan (PPh) bunga deposito untuk devisa hasil ekspor.selengkapnya

 Dirjen Pajak: Diskon PPh untuk DHE sudah sangat menariDirjen Pajak: Diskon PPh untuk DHE sudah sangat menariRabu 15 Ags 2018 15:11Ridha Anantidibaca 323 kaliSemua Kategori

Pemerintah kembali mengimbau eksportir untuk membawa kembali devisa hasil ekspor dan mengkonversikannya ke mata uang rupiah. Hal ini bakal membantu pemerintah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS).selengkapnya

 Apartemen yang Tidak Terjual Akan Dikenai Pajak Lebih Tinggi di Hong KongApartemen yang Tidak Terjual Akan Dikenai Pajak Lebih Tinggi di Hong KongJumat 6 Jul 2018 13:23Ridha Anantidibaca 627 kaliSemua Kategori

Hong Kong berencana untuk menaikkan tarif pajak terhadap apartemen baru yang tidak terjual lebih dari enam bulan sejak diluncurkan pertama kali.selengkapnya

 Unit Apartemen Tak Laku Di Hong Kong Dikenai Pajak Lebih TinggiUnit Apartemen Tak Laku Di Hong Kong Dikenai Pajak Lebih TinggiJumat 6 Jul 2018 11:10Ridha Anantidibaca 602 kaliSemua Kategori

Hong Kong berencana untuk menaikkan tarif pajak terhadap apartemen baru yang tidak terjual lebih dari enam bulan sejak diluncurkan pertama kali.selengkapnya

 Aturan Perubahan Pajak UKM Segera TerbitAturan Perubahan Pajak UKM Segera TerbitSenin 21 Mei 2018 14:15Ridha Anantidibaca 604 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan revisi Peraturan Pemerintah (PP) 46 tahun 2013 tentang Pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu telah sampai tahap finalisasi.selengkapnya

 Ini Dua Upaya BI Sukseskan Tax AmnestyIni Dua Upaya BI Sukseskan Tax AmnestyJumat 30 Sep 2016 20:44Administratordibaca 729 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) akan memperpanjang window time (operasional) penyelenggaraan sistem pembayaran dan stabilisasi pasar uang dalam rangka untuk mendukung implementasi UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).selengkapnya

 BI Beri Perpanjangan Waktu Sistem Pembayaran Amnesti PajakBI Beri Perpanjangan Waktu Sistem Pembayaran Amnesti PajakJumat 30 Sep 2016 20:40Administratordibaca 902 kaliSemua Kategori

Guna mendukung implementasi UU Pengampunan Pajak, Bank Indonesia (BI) melakukan relaksasi aturan yakni perpanjangan window time (operasional) penyelenggaraan sistem pembayaran pada tanggal 29 dan 30 September 2016.selengkapnya

 Fadli Zon Pesimis UU Pengampunan Pajak Akan EfektifFadli Zon Pesimis UU Pengampunan Pajak Akan EfektifRabu 29 Jun 2016 21:34Administratordibaca 940 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menengarai pelaksanaan UU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty tidak akan berjalan efektif. Sebab, sejak awal pembahasan RUU Tax Amnesty telah menimbulkan polemik di publik. "Apakah ini memang menjadi lahan yang terbaik untuk mendapatkan dana yang diharapkan bisa masuk seperti yang diharapkan pemerintah dalam hal ini presiden atau ekspektasi pemerintah terlalu tinggi,selengkapnya

 Anggarannya Dipangkas, Menteri Bambang Yakin Tak Ganggu Target PajakAnggarannya Dipangkas, Menteri Bambang Yakin Tak Ganggu Target PajakSelasa 28 Jun 2016 08:56Administratordibaca 1014 kaliSemua Kategori

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat memangkas anggaran enam kementerian dan lembaga negara (K/L) tahun ini sebesar Rp 2 triliun. Yang terbesar adalah anggaran Kementerian Keuangan sebesar Rp 1,2 triliun.selengkapnya

 Pemerintah dan DPR Masih Alot Bahas Tarif dan Periode Tax AmnestyPemerintah dan DPR Masih Alot Bahas Tarif dan Periode Tax AmnestyRabu 15 Jun 2016 11:51Administratordibaca 1564 kaliSemua Kategori

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak masih alot. Misalnya terkait skema hingga tarif tebusan kebijakan tax amnesty ini masih diperdebatkan DPR dengan perwakilan pemerintah, dan belum menemui titik kesepakatan. Bahkan, memasuki pekan kedua Juni ini, Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Supriyatno mengatakan beberapa hal teknis masih dibahas. Pemerintah, kata dia, mengajukanselengkapnya

 Disandera Harus Lunasi Utang Pajak 6 BulanDisandera Harus Lunasi Utang Pajak 6 BulanKamis 19 Mei 2016 18:19Administratordibaca 1074 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyandera ARF selaku Direktur PT EJ yang terbukti menunggak pajak sebesar Rp1,57 miliar. Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur Harta Indra Tarigan mengatakan, DPJ memberikan batas waktu selama enam bulan kepada ARF untuk melunasi tunggakan utang pajaknya tersebut.selengkapnya

 GIZJELING: DJP Jatim I Kembali Sandera Dua Penanggung PajakGIZJELING: DJP Jatim I Kembali Sandera Dua Penanggung PajakRabu 11 Mei 2016 19:39Administratordibaca 1638 kaliSemua Kategori

Dua orang penanggung pajak dari PT WS dipaksa badan atau gijzeling oleh Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jawa Timur I pada 10 Mei 2016. Gijzeling tersebut dilakukan bekerja sama dengan Kanwil DJP Papua dan Maluku, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manokwari, Polda Jatim, dan Lapas Porong di Sidoarjo.selengkapnya

 Mulai November, 8 Perusahaan Ini Pungut PPN. Cek Disini!Mulai November, 8 Perusahaan Ini Pungut PPN. Cek Disini!Jumat 9 Okt 2020 12:35Ridha Anantidibaca 363 kaliSemua Kategori

Jumlah perusahaan global yang ditunjuk sebagai pemungut PPN dalam aktivitas perdagangan menggunakan sistem elektronik atau PMSE bertambah 8 entitas.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :