Berat, Penerimaan Pajak Harus Tumbuh Nyaris 20% Buat Capai Target 2019Berat, Penerimaan Pajak Harus Tumbuh Nyaris 20% Buat Capai Target 2019Jumat 4 Jan 2019 11:26Ridha Anantidibaca 344 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak punya tugas berat pada 2019 ini. Penerimaan pajak harus tumbuh 19,8% dari realisasi tahun lalu untuk bisa mencapai target tahun ini yang sebesar Rp 1.577,57 triliun.selengkapnya

 Ditjen Pajak Sahkan Integrasi Data Perpajakan PLNDitjen Pajak Sahkan Integrasi Data Perpajakan PLNRabu 19 Des 2018 10:54Ridha Anantidibaca 514 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan meresmikan integrasi data perpajakan PT PLN (Persero) dengan Direktorat Jenderal Pajak yang dilaksanakan di Aston Sentul Lake Resort, Bogor, Jawa Barat.selengkapnya

 Wajib Pajak yang tak pernah diperiksa bisa masuk prioritas penggalian potensi pajakWajib Pajak yang tak pernah diperiksa bisa masuk prioritas penggalian potensi pajakSenin 3 Sep 2018 10:46Ridha Anantidibaca 2022 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tengah menyusun daftar sasaran prioritas penggalian potensi (DSP3) pajak. Ditjen Pajak akan mencermati Wajib Pajak (WP) yang memiliki indikator ketidakpatuhan.selengkapnya

 Ditjen Pajak menyisir WP yang tidak pernah diperiksa tiga tahun terakhirDitjen Pajak menyisir WP yang tidak pernah diperiksa tiga tahun terakhirSenin 3 Sep 2018 10:36Ridha Anantidibaca 1520 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memasukkan Wajib Pajak (WP) yang selama tiga tahun belum pernah diperiksa dengan ruang lingkup seluruh jenis pajak (all taxes) sebagai salah satu indikator ketidakpatuhan.selengkapnya

 Navigasi Pajak: Ini Tata Cara VAT Refund Bagi Turis AsingNavigasi Pajak: Ini Tata Cara VAT Refund Bagi Turis AsingSenin 27 Ags 2018 10:00Ridha Anantidibaca 1098 kaliSemua Kategori

Asian Games 2018 menjadi harapan pemerintah untuk menopang pertumbuhan ekonomi, terutama dengan hadirnya wisatawan asing di Indonesia.selengkapnya

 Banyak Wajib Pajak Manfaatkan Percepatan RestitusiBanyak Wajib Pajak Manfaatkan Percepatan RestitusiKamis 9 Ags 2018 10:20Ridha Anantidibaca 517 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak memastikan bahwa layanan percepatan restitusi telah banyak dimanfaatkan oleh wajib pajak.selengkapnya

 Strategi Pengamanan Pajak pada Berbagai SektorStrategi Pengamanan Pajak pada Berbagai SektorSabtu 6 Feb 2016 08:55Administratordibaca 1935 kaliSemua Kategori

Sektor industri pengolahan masih menjadi sektor penyumbang pajak terbesar. Ke depannya, ada beberapa sektor yang akan digali lebih lanjut agar pendapatan pajak dapat lebih optimal. Sektor-sektor tersebut antara lain sektor pertambangan, sektor perdagangan dan sektor konstruksi serta sektor jasa keuangan. Sektor industri pengolahan sendiri juga akan semakin ditingkatkan tax coverage-nya.selengkapnya

 RAPBN 2017: Penerimaan PPN Dipatok Tumbuh Paling TinggiRAPBN 2017: Penerimaan PPN Dipatok Tumbuh Paling TinggiSenin 29 Ags 2016 11:41Administratordibaca 1588 kaliSemua Kategori

Pemerintah mematok pertumbuhan pajak pertambahan nilai paling tinggi dibandingkan pos penerimaan lain. Situasi ini mengeser pola musimannya yang selama ini diisi pajak penghasilan nonmigas.selengkapnya

 Menkeu: Banyak WP Ikut Periode Awal Pengampunan PajakMenkeu: Banyak WP Ikut Periode Awal Pengampunan PajakJumat 15 Jul 2016 13:22Administratordibaca 733 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memperkirakan banyak wajib pajak yang ingin mengikuti program pengampunan pajak pada bulan pertama hingga akhir bulan ketiga sejak UU Tax Amnesty berlaku (periode satu).selengkapnya

 Pelunasan pita cukai rokok memoles realisasi penerimaan cukai hingga MeiPelunasan pita cukai rokok memoles realisasi penerimaan cukai hingga MeiKamis 18 Jun 2020 11:42Ridha Anantidibaca 489 kaliSemua Kategori

Akhir Mei lalu merupakan waktu pelunasan pita cukai bagi industri hasil tembakau (IHT), hal ini berdampak memopong penerimaan cukai yang moncer sampai dengan akhir bulan lalu.selengkapnya

 Pemerintah Pede Terapkan Pengampunan Pajak Bulan DepanPemerintah Pede Terapkan Pengampunan Pajak Bulan DepanJumat 19 Feb 2016 09:27Administratordibaca 963 kaliSemua Kategori

Pemerintah percaya diri bisa memberlakukan Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty mulai bulan depan. Meskipun sampai saat ini bakal beleid tersebut belum disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Adalah Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi yang mengungkapkan target pemberlakuan pengampunan pajak tersebut.selengkapnya

 Pengemplang pajak diganjar 8 bulan penjaraPengemplang pajak diganjar 8 bulan penjaraSenin 18 Des 2017 10:00Ridha Anantidibaca 1298 kaliSemua Kategori

Seorang terdakwa pengemplang pajak di Palembang dijatuhi pidana penjara selama 8 bulan setelah terbukti menyebabkan kerugian negara karena tidak menyetorkan kewajiban pajak.selengkapnya

 Ini Perusahaan Digital yang Wajib Setor Pajak di RIIni Perusahaan Digital yang Wajib Setor Pajak di RIKamis 2 Jul 2020 10:28Ridha Anantidibaca 406 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi menetapkan kriteria perusahaan digital luar negeri yang wajib membayar pajak pertambahan nilai (PPN) atas produk atau jasa yang dijualnya di Indonesia.selengkapnya

 Wajib Pajak Mulai Banyak Manfaatkan Cara Elektronik untuk Lapor SPTWajib Pajak Mulai Banyak Manfaatkan Cara Elektronik untuk Lapor SPTSelasa 6 Mar 2018 13:05Ridha Anantidibaca 1352 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mendata per 5 Maret 2018 kemarin, sudah ada 3,2 juta Wajib Pajak (WP) yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak 2017.selengkapnya

 Moneter masih ketat, pengusaha nantikan kebijakan pajak lain tahun depanMoneter masih ketat, pengusaha nantikan kebijakan pajak lain tahun depanSenin 17 Sep 2018 10:40Ridha Anantidibaca 279 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) akan mempertahankan stance yang cenderung ketat atau hawkish pada tahun depan. Meskipun pada tahun depan diyakini tekanan akan berkurang.selengkapnya

 Disetujui DPR, Gaji Rp 4,5 Juta per Bulan Bebas Pajak Mulai 2016Disetujui DPR, Gaji Rp 4,5 Juta per Bulan Bebas Pajak Mulai 2016Kamis 14 Apr 2016 11:38Administratordibaca 2307 kaliSemua Kategori

Komisi XI DPR-RI menyetujui usulan pemerintah untuk menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp 36 juta per tahun atau Rp 3 juta per bulan menjadi Rp 54 juta per tahun atau Rp 4,5 juta per bulan. Aturan ini akan berlaku mulai tahun 2016. Pada 2015 lalu pemerintah juga telah menaikkan PTKP dari Rp 24,3 juta per tahun menjadi Rp 36 juta per tahun.selengkapnya

 Disahkan Jokowi, Ini Pokok-Pokok UU Tax AmnestyDisahkan Jokowi, Ini Pokok-Pokok UU Tax AmnestySelasa 19 Jul 2016 18:34Administratordibaca 1271 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 1 Juli 2016 telah mengesahkan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty, yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR-RI pada Selasa 28 Juni 2016, sebagai Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.selengkapnya

 Pajak tak akan keluarkan kebijakan besar tahun iniPajak tak akan keluarkan kebijakan besar tahun iniSelasa 15 Mei 2018 10:26Ridha Anantidibaca 268 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) memastikan tidak akan mengeluarkan kebijakan yang besar pada tahun ini. Sebab, pemerintah ingin menjaga momentum ekonomi.selengkapnya

 Kepatuhan pajak ditelisik, ini yang diperiksa dan besaran denda yang dijatuhkanKepatuhan pajak ditelisik, ini yang diperiksa dan besaran denda yang dijatuhkanSenin 15 Jun 2020 14:00Ridha Anantidibaca 569 kaliSemua Kategori

Wajib pajak perlu bersiap diri. Mulai 1 Juli 2020 mendatang, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) bakal meneliti hasil penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2019.selengkapnya

 Iklan di Google Bakal Kena PPN per 1 Oktober 2019?Iklan di Google Bakal Kena PPN per 1 Oktober 2019?Senin 2 Sep 2019 11:03Ridha Anantidibaca 403 kaliSemua Kategori

Bagi pengguna layanan Google Ads, mulai tanggal 1 Oktober 2019 pihak Google akan mengenakan PPN sebesar 10 persen atas layanan yang diberikan.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :