DKI buka layanan pembayaran pajak kendaraan di Jakarta FairDKI buka layanan pembayaran pajak kendaraan di Jakarta FairSenin 28 Mei 2018 14:02Ridha Anantidibaca 416 kaliSemua Kategori

Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta membuka layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor selama Jakarta Fair 2018, yang berlangsung 23 Mei sampai 1 Juli di JIExpo Kemayoran.selengkapnya

 Pajak Penerangan Jalan di DKI Masih RendahPajak Penerangan Jalan di DKI Masih RendahRabu 16 Mei 2018 11:06Ridha Anantidibaca 589 kaliSemua Kategori

Pajak penerangan di DKI Jakarta masih rendah, yakni hanya 2,4 persen. Sedangkan daerah penyangga seperti Bekasi, Depok, dan Bogor, pajak penerangan jalan sudah enam persen.selengkapnya

 Anies Optimistis Penerimaan Pajak Kendaraan Tahun Ini MelonjakAnies Optimistis Penerimaan Pajak Kendaraan Tahun Ini MelonjakSelasa 27 Mar 2018 15:49Ridha Anantidibaca 549 kaliSemua Kategori

Hari ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Bank DKI berkolaborasi bersama Polda Metro Jaya meluncurkan Samsat Digital dan pembayaran non tunai.selengkapnya

 Pemprov DKI akan Kembali Laksanakan Pemutihan Pajak Pada Tahun IniPemprov DKI akan Kembali Laksanakan Pemutihan Pajak Pada Tahun IniSelasa 27 Mar 2018 14:19Ridha Anantidibaca 541 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan kembali menggelar penghapusan denda atas kendaraan bagi warga Ibu kota yang menunggak pajak.selengkapnya

 Penerimaan Pajak DKI Capai 103%, Anies Minta Target DinaikkanPenerimaan Pajak DKI Capai 103%, Anies Minta Target DinaikkanSelasa 2 Jan 2018 14:45Ridha Anantidibaca 305 kaliSemua Kategori

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI mencatat pendapatan pajak Rp 36,3 triliun, setara 103% dari target. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta jajarannya untuk meningkatkan kembali target penerimaan pajak tahun depan.selengkapnya

 Pemprov DKI hapus denda PKB hingga 23 DesemberPemprov DKI hapus denda PKB hingga 23 DesemberRabu 29 Nov 2017 15:31Ridha Anantidibaca 1066 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan.selengkapnya

 BPKB `Online` Diberlakukan, Sandiaga Yakin Pendapatan DKI MeningkatBPKB `Online` Diberlakukan, Sandiaga Yakin Pendapatan DKI MeningkatSenin 13 Nov 2017 15:25Ajeng Widyadibaca 446 kaliSemua Kategori

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yakin pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta akan meningkat dengan adanya sistem digitalisasi penerbitan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) atau BPKB online.selengkapnya

 Hapuskan Denda Pajak Kendaraan dan BBN, dalam 1 Bulan DKI Peroleh Rp 1 TriliunHapuskan Denda Pajak Kendaraan dan BBN, dalam 1 Bulan DKI Peroleh Rp 1 TriliunSabtu 3 Des 2016 09:40Ajeng Widyadibaca 959 kaliSemua Kategori

Pemprov DKI Jakarta berhasil meraup pendapatan hingga lebih dari Rp 1 triliun selama sebulan sejak mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi alias denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),selengkapnya

 Saat yang tepat pemerintah atur tarif PPNSaat yang tepat pemerintah atur tarif PPNJumat 22 Des 2017 10:35Ridha Anantidibaca 602 kaliSemua Kategori

Pemerintah memiliki keleluasaan untuk menurun atau menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Hal ini tertuang dalam Undang-Undang (UU) PPN Pasal 7 ayat 3.selengkapnya

 Kepatuhan wajib pajak adalah kunciKepatuhan wajib pajak adalah kunciJumat 24 Nov 2017 09:44Ridha Anantidibaca 757 kaliSemua Kategori

Diskresi dari kementerian untuk menghapus denda 200% merupakan kesempatan yang diberikan pemerintah kepada warga negara Wajib Pajak. Kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak (WP) menjadi kunci.selengkapnya

 DKI Incar 2.667 Kendaraan Mewah Penunggak Pajak di Atas Rp20 JutaDKI Incar 2.667 Kendaraan Mewah Penunggak Pajak di Atas Rp20 JutaJumat 15 Feb 2019 11:50Ridha Anantidibaca 386 kaliSemua Kategori

Sebanyak 2.667 unit kendaraan mewah di Jakarta menunggak pajak. Pemprov DKI akan pasang sistem pengawasan secara elektronik untuk menagih penunggak pajak itu.selengkapnya

 Rp 7 Triliun Pajak Kendaraan Masuk ke Kas DKIRp 7 Triliun Pajak Kendaraan Masuk ke Kas DKIRabu 20 Nov 2019 13:25Ridha Anantidibaca 727 kaliSemua Kategori

Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) menargetkan dapat meraup uang sebesar Rp 8,8 triliun di tahun 2019 dari pajak kendaraan. Sebelum akhir tahun 2019 berakhir masih ada pemilik kendaraan yang belum menunaikan kewajiban tersebut.selengkapnya

 Pemprov DKI Targetkan 12 Ribu WP Terkoneksi Pembayaran Pajak OnlinePemprov DKI Targetkan 12 Ribu WP Terkoneksi Pembayaran Pajak OnlineJumat 6 Sep 2019 14:19Ridha Anantidibaca 302 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan 12 ribu wajib pajak (WP) terkoneksi pelaporan pajak daerah secara online. Wajib pajak yang didorong menggunakan sistem pembayaran secara online ini adalah badan usaha seperti hotel-tempat hiburan.selengkapnya

 Lunasi Pajak Dahulu, Urus Izin Sendiri KemudianLunasi Pajak Dahulu, Urus Izin Sendiri KemudianJumat 30 Ags 2019 14:54Ridha Anantidibaca 670 kaliSemua Kategori

Pembangunan daerah sejatinya berlangsung secara berkesinambungan dan terus menerus, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara fisik maupun non fisik. Salah satu fokus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan daerah, yakni melalui reformasi tata kelola pajak dan layanan perizinan.selengkapnya

 Capaian Pajak Baru Rp13 Triliun, DKI Minta Camat Lurah Ikut Lakukan PenagihanCapaian Pajak Baru Rp13 Triliun, DKI Minta Camat Lurah Ikut Lakukan PenagihanSenin 29 Jul 2019 15:56Ridha Anantidibaca 246 kaliSemua Kategori

Penerimaan pajak daerah di DKI Jakarta pada semester pertama 2019 baru mencapai Rp13,6 triliun atau sekitar 30,8% dari target pajak daerah dalam APBD DKI 2019 sebesar Rp44,1 triliun. Seluruh camat dan lurah di Jakarta pun diminta menjadi garda terdepan untuk mencapai target pajak tersebut.selengkapnya

 Jaktim Jadi Contoh Penerapan E-Fiskus, Permudah Pelaporan PajakJaktim Jadi Contoh Penerapan E-Fiskus, Permudah Pelaporan PajakRabu 26 Jun 2019 14:35Ridha Anantidibaca 974 kaliSemua Kategori

Pemprov DKI Jakarta terus berupaya memberikan kemudahan kepada wajib pajak (WP) dalam memberikan laporan pajak. Pada April 2019, Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta telah meluncurkan aplikasi berbasis online yakni e-Fiskus yang berfungsi untuk pelaporan pajak daerah.selengkapnya

 Badan Pajak DKI Targetkan Raup Rp44,18 TriliunBadan Pajak DKI Targetkan Raup Rp44,18 TriliunJumat 8 Feb 2019 11:49Ridha Anantidibaca 311 kaliSemua Kategori

Kenaikan pajak diperlukan agar Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta mampu mencapai target perolehan pajak yang secara keseluruhan mencapai Rp44,18 triliun.selengkapnya

 DKI Bidik Pendapatan Pajak Rp44,18 Triliun, Petugas Akan Door to DoorDKI Bidik Pendapatan Pajak Rp44,18 Triliun, Petugas Akan Door to DoorKamis 24 Jan 2019 14:34Ridha Anantidibaca 400 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan perolehan pajak tahun ini sebesar Rp44,18 triliun atau naik sebesar Rp6 triliun dari tahun 2018 lalu. Untuk mencapai target itu akan dilakukan penagihan secara door to door.selengkapnya

 2019, Pemprov DKI Jakarta Usulkan Pajak BBNKB Naik 12,5%2019, Pemprov DKI Jakarta Usulkan Pajak BBNKB Naik 12,5%Rabu 5 Des 2018 13:15Ridha Anantidibaca 658 kaliSemua Kategori

Pemprov DKI Jakarta mengusulkan kenaikan tarif pajak parkir dan pajak Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada 2019 mendatang. Kenaikan kedua jenis pajak tersebut agar pengendara pribadi beralih ke angkutan umum.selengkapnya

 Mulai November 2018, Pemprov DKI Jakarta Hapus Denda Penunggak PajakMulai November 2018, Pemprov DKI Jakarta Hapus Denda Penunggak PajakJumat 30 Nov 2018 14:54Ridha Anantidibaca 460 kaliSemua Kategori

Untuk mendongkrak realisasi penerimaan pajak daerah menjelang akhir tahun anggaran 2018, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberlakukan pemutihan pajak berupa penghapusan sanksi administrasi atau denda terhadap tiga jenis pajak daerah.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :