Arab Saudi Tawarkan Diskon Pajak Shooting FilmArab Saudi Tawarkan Diskon Pajak Shooting FilmRabu 16 Mei 2018 11:50Ridha Anantidibaca 425 kaliSemua Kategori

Pemerintah Arab Saudi telah mengizinkan pengoperasian bioskop. Film pertama yang diputar di negara tersebut adalah Black Panther. Kini, pemerintah Arab Saudi mulai mengincar sineas internasional untuk melakukan shooting film di negara mereka.selengkapnya

 Potongan 50% PBB Lapangan Golf di Jakarta akan DicabutPotongan 50% PBB Lapangan Golf di Jakarta akan DicabutSelasa 8 Mei 2018 15:02Ridha Anantidibaca 948 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan koreksi atas Peraturan Gubernur No.141/2014 yang memberikan potongan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas lapangan golf sebesar 50%.selengkapnya

 Dapat Diskon Pajak, Apple Suntik Investasi Rp 4.666 Triliun ke ASDapat Diskon Pajak, Apple Suntik Investasi Rp 4.666 Triliun ke ASSenin 22 Jan 2018 11:01Ridha Anantidibaca 794 kaliSemua Kategori

Skema pajak baru yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) memungkinkan perusahaan asal negeri Paman Sam mendapat keuntungan yang lebih besar. Ini pun akhirnya membuat beberapa perusahaan besar AS bisa mendapat tambahan dana lebih banyak, salah satunya Apple.selengkapnya

 Program Pengampunan Pajak Dorong InvestasiProgram Pengampunan Pajak Dorong InvestasiSenin 31 Okt 2016 11:26Administratordibaca 680 kaliSemua Kategori

Program tax amnesty atau pengampunan pajak oleh pemerintah pusat mendorong pengusaha dan investor lokal untuk berinvestasi.selengkapnya

 Industri Properti Ini Jemput Peluang Amnesti PajakIndustri Properti Ini Jemput Peluang Amnesti PajakSenin 17 Okt 2016 11:23Administratordibaca 790 kaliSemua Kategori

Program amnesti (pengampunan) pajak yang dijalankan di era Jokowi, memberikan harapan bagi industri properti. Termasuk PT Sinarmas Land, salah satu raja properti di tanah air.selengkapnya

 TENDER OFFER DIPERMUDAH : Amunisi Baru AmnestiTENDER OFFER DIPERMUDAH : Amunisi Baru AmnestiRabu 7 Sep 2016 17:51Administratordibaca 907 kaliSemua Kategori

Pengambilalihan saham di lantai bursa dalam rangka amnesti pajak kini menjadi lebih mudah dan murah setelah otoritas pasar modal merilis aturan yang meniadakan kewajiban tender offer.selengkapnya

 Menperin: Agar Lebih Menarik Investor, Diskon Pajak Harus Lebih BesarMenperin: Agar Lebih Menarik Investor, Diskon Pajak Harus Lebih BesarJumat 1 Jul 2016 03:48Administratordibaca 1148 kaliSemua Kategori

Insentif untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong harus lebih besar untuk menarik minat investor. Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan Sorong masuk kategori wilayah terpencil di Indonesia Timur.selengkapnya

 Bea Cukai Undang 500 EksportirBea Cukai Undang 500 EksportirRabu 8 Ags 2018 14:49Ridha Anantidibaca 635 kaliSemua Kategori

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo meminta agar pemerintah bekerja sama dengan pelaku usaha menghadapi gejolak ekonomi global. Salah satunya dengan meningkatkan investasi dan ekspor untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi.selengkapnya

 Bea Cukai Undang 500 Pengusaha Bahas Strategi Peningkatan Ekspor NasionalBea Cukai Undang 500 Pengusaha Bahas Strategi Peningkatan Ekspor NasionalRabu 8 Ags 2018 14:02Ridha Anantidibaca 393 kaliSemua Kategori

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo meminta agar pemerintah bekerja sama dengan pelaku usaha menghadapi gejolak ekonomi global. Salah satunya dengan meningkatkan investasi dan ekspor untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi.selengkapnya

 Ini Alasan Pemerintah Turunkan Pajak UMKM Jadi 0,5 PersenIni Alasan Pemerintah Turunkan Pajak UMKM Jadi 0,5 PersenSenin 9 Jul 2018 14:47Ridha Anantidibaca 1961 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi merevisi Pajak Penghasilan (PPh) final bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada akhir Juni 2018. Kini, tarif PPh final yang dibebankan kepada pelaku UMKM hanya dipatok sebesar 0,5 persen, turun jika dibanding sebelumnya yang sebesar 1 persen.selengkapnya

 Asosiasi Minta Draf Aturan Pajak E-Commerce Diuji PublikAsosiasi Minta Draf Aturan Pajak E-Commerce Diuji PublikKamis 1 Feb 2018 13:36Ridha Anantidibaca 643 kaliSemua Kategori

Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) meminta Menteri Keuangan untuk melakukan uji publik atas naskah Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Perpajakan Pelaku Usaha Perdagangan Berbasis Elektronik (RPMK Pajak E-Commerce) sebelum diterbitkan. Uji publik atas naskah RPMK Pajak E-Commerce harus dilakukan sebelum disahkan agar asas formal dan material pembentukan peraturan terwujud.selengkapnya

 Kemenperin Sambut Baik Rencana Penurunan Pajak Penghasilan UKMKemenperin Sambut Baik Rencana Penurunan Pajak Penghasilan UKMJumat 26 Jan 2018 11:24Ridha Anantidibaca 627 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian menyambut baik rencana Kementerian Keuangan untuk menurunkan pajak penghasilan (PPh) usaha kecil menengah (UKM) yang sebelumnya dipatok 1% menjadi 0,5%.selengkapnya

 Kemenkeu Kebut Aturan Pelaksana Insentif Pajak Vokasi dan RisetKemenkeu Kebut Aturan Pelaksana Insentif Pajak Vokasi dan RisetSenin 22 Jul 2019 15:48Ridha Anantidibaca 356 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah merampungkan aturan pelaksana Petaturan Pemerintah (PP) No.45/2019 yang memberikan sejumlah diskon besar-besaran kepada para pelaku usaha.selengkapnya

 Keringanan Pajak Jadi Kebijakan DilematisKeringanan Pajak Jadi Kebijakan DilematisSenin 25 Jun 2018 13:55Ridha Anantidibaca 335 kaliSemua Kategori

Pelaku usaha menilai upaya reformasi perpajakan yang digulirkan pemerintah melalui kebijakan penurunan, diskon, hingga bebas pajak akan menggulirkan beragam pandangan.selengkapnya

 Patuh Lapor Pajak, UKM Bisa Mudah Dapat KreditPatuh Lapor Pajak, UKM Bisa Mudah Dapat KreditSenin 9 Jul 2018 14:33Ridha Anantidibaca 318 kaliSemua Kategori

Kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5 persen untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan menambah peluang usaha. Selain itu, kebijakan tersebut memberikan kemudahan kepada pelaku usaha untuk mendapat kucuran kredit perbankan.selengkapnya

 Ada Dana Rp 607 T untuk Pemulihan Ekonomi Nasional, Buat Apa Saja?Ada Dana Rp 607 T untuk Pemulihan Ekonomi Nasional, Buat Apa Saja?Senin 22 Jun 2020 15:14Ridha Anantidibaca 451 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp 607,65 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Anggaran ini disiapkan untuk membiayai pemulihan ekonomi secara khusus di luar pemulihan kesehatan.selengkapnya

 Pelaku Usaha di Gowa Diwarning Selesaikan Tunggakan PajakPelaku Usaha di Gowa Diwarning Selesaikan Tunggakan PajakSelasa 18 Mei 2021 11:29Ridha Anantidibaca 327 kaliSemua Kategori

Seluruh pelaku usaha baik hotel maupun restoran di Kabupaten Gowa, diminta untuk segera menyelesaikan tunggakan pajak mereka.selengkapnya

 Asyik, PPh di RI Bisa Lebih Murah dari SingapuraAsyik, PPh di RI Bisa Lebih Murah dari SingapuraAhad 14 Ags 2016 09:17Administratordibaca 977 kaliSemua Kategori

Wacana pemerintah untuk memangkas tarif pajak penghasilan / PPh Badan terus bergulir. Tidak hanya turun dari 25% saat ini menjadi 17% seperti keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasetiadi bahkan mengatakan PPh badan bisa menjadi 10%.selengkapnya

 Pasca tarif pajak UMKM turun jadi 0,5% jumlah wajib pajak meningkatPasca tarif pajak UMKM turun jadi 0,5% jumlah wajib pajak meningkatJumat 11 Jan 2019 11:19Ridha Anantidibaca 660 kaliSemua Kategori

Kebijakan pemerintah memberikan insentif kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan menurunkan tarif Pajak Penghasilan Final (PPh Final) menjadi 0,5% dari sebelumnya 1% menambah jumlah wajib pajak.selengkapnya

 RUU Perpajakan Baru, Pangkas PPH Badan dan Hapus PPH Dividen serta Denda TurunRUU Perpajakan Baru, Pangkas PPH Badan dan Hapus PPH Dividen serta Denda TurunJumat 6 Sep 2019 09:24Ridha Anantidibaca 460 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian, yang mencakup berbagai substansi yang sangat penting. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerangkan RUU ini prinsipnya adalah untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :