Cukai vape belum pengaruhi bisnis rokokCukai vape belum pengaruhi bisnis rokokRabu 10 Jan 2018 09:52Ridha Anantidibaca 434 kaliSemua Kategori

Rencana mengerek cukai likuid rokok elektrik atau vape pada pertengahan tahun 2018 dan aturan teknisnya akan keluar bulan ini tidak begitu banyak mempengaruhi industri rokok.selengkapnya

 BI: Pemerintah Berhak Tarik Pajak dari `e-Commerce`BI: Pemerintah Berhak Tarik Pajak dari `e-Commerce`Senin 26 Sep 2016 13:03Administratordibaca 1322 kaliSemua Kategori

Deputi Gubernur Bank Indonesia Ronald Waas mengatakan pemerintah berhak memperoleh penerimaan pajak dari transaksi perdagangan elektronik (e-commerce) meski saat ini peraturan perpajakan untuk industri tersebut masih dalam proses pembahasan.selengkapnya

 Tito Jamin tak Kriminalisasi Peserta Tax AmnestyTito Jamin tak Kriminalisasi Peserta Tax AmnestyAhad 31 Jul 2016 08:07Administratordibaca 944 kaliSemua Kategori

Polri menjamin tak akan mengutak-atik data peserta pengampunan pajak serta tak akan mengkriminalisasi mereka. Kapolri Jenderal Tito Karnavian bahkan menginstruksikan kepada para kapolda mendukung penuh program pengampunan pajak.selengkapnya

 Tax Amnesty Bisa Jadi Modus Pengemplang PajakTax Amnesty Bisa Jadi Modus Pengemplang PajakSelasa 28 Jun 2016 07:27Administratordibaca 1051 kaliSemua Kategori

DPR rencananya bakal segera mengambil keputusan soal Rancangan UU Tax Amnesty pada Juli mendatang. Jika bisa dilaksanakan, pemerintah menargetkan tambahan pemasukan negara Rp 160 triliun dari pengampunan pajak tersebut.selengkapnya

 Ingat ya, mulai 1 Oktober, pengusaha kena pajak wajib buat faktur pajak elektronikIngat ya, mulai 1 Oktober, pengusaha kena pajak wajib buat faktur pajak elektronikKamis 1 Okt 2020 14:30Ridha Anantidibaca 526 kaliSemua Kategori

Para pengusaha kena pajak mohon diperhatikan. Terhitung mulai 1 Oktober 2020, seluruh pengusaha kena pajak (PKP) wajib membuat faktur pajak secara elektronik. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP ) Kementerian Keuangan secara resmi memberlakukan layanan e-Faktur 3.0 yang merupakan pembaruan dari e-Faktur 2.2.selengkapnya

 Mulai 1 Oktober, pengusaha kena pajak wajib buat faktur pajak elektronikMulai 1 Oktober, pengusaha kena pajak wajib buat faktur pajak elektronikKamis 1 Okt 2020 14:21Ridha Anantidibaca 642 kaliSemua Kategori

Mulai 1 Oktober 2020, seluruh pengusaha kena pajak (PKP) wajib membuat faktur pajak secara elektronik. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP ) Kementerian Keuangan secara resmi memberlakukan layanan e-Faktur 3.0 yang merupakan pembaruan dari e-Faktur 2.2.selengkapnya

 Proses pengajuan surat permohonan wajib pajak dalam negeri jadi lebih sederhanaProses pengajuan surat permohonan wajib pajak dalam negeri jadi lebih sederhanaRabu 26 Des 2018 13:31Ridha Anantidibaca 731 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan peraturan baru yang menyederhanakan proses administrasi wajib pajak dalam negeri (WPDN). Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2018.selengkapnya

 Dispenda Jabar Berikan Data Wajib Pajak Nakal Pemilik Mobil MewahDispenda Jabar Berikan Data Wajib Pajak Nakal Pemilik Mobil MewahSelasa 8 Mar 2016 06:59Administratordibaca 2163 kaliSemua Kategori

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Jawa Barat menyatakan siap untuk memberikan data wajib pajak pemilik mobil mewah kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kanwil Jabar. Hal ini menyusul permintaan DJP Kanwil Jabar karena banyak wajib pajak nakal yang memanipulasi SPT mereka sehingga mereka membayar pajak dengan nilai yang sangat kecil. Padahal para wajib pajak tersebut diketahui memilikiselengkapnya

 BEI Gandeng Ditjen Pajak Tukar Menukar Data Keuangan 33 BUMNBEI Gandeng Ditjen Pajak Tukar Menukar Data Keuangan 33 BUMNJumat 25 Jan 2019 14:33Ridha Anantidibaca 469 kaliSemua Kategori

Bursa Efek Indonesia (BEI) menggandeng Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk membuka akses pertukaran data keuangan berbasis Extensible Business Reporting Language (XBRL) pada 33 Badan Usaha Milik Negara (BUMN).selengkapnya

 Tiga Institusi Kerja Sama, Pemeriksaan PPh Migas Bisa Selesai 4 BulanTiga Institusi Kerja Sama, Pemeriksaan PPh Migas Bisa Selesai 4 BulanKamis 5 Apr 2018 14:57Ridha Anantidibaca 522 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) akan melakukan pemeriksaan bersama atas kewajiban bagi hasil dan Pajak Penghasilan (PPh) Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas. Tujuannya, agar pemeriksaan lebih efisien dan menghindari sengketa.selengkapnya

 Incar Pasar Mobil Australia, Pajak Sedan Harus TurunIncar Pasar Mobil Australia, Pajak Sedan Harus TurunKamis 8 Feb 2018 14:46Ridha Anantidibaca 549 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan Indonesia semakin serius dalam mengincar pasar otomotif, khususnya mobil sedan Australia. Sebab, peluang ini dinilai semakin terbuka setelah semua industri mobil di Negeri Kanguru tersebut ditutup.selengkapnya

 Permudah Pengisian Formulir SPT Secara Online, DJP Siapkan e-FormPermudah Pengisian Formulir SPT Secara Online, DJP Siapkan e-FormSelasa 7 Mar 2017 14:14Ajeng Widyadibaca 986 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mempunyai fitur baru bagi wajib pajak yang ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak. Fitur baru tersebut yaitu e-Form yang akan mempermudah pelaporan SPT melalui online‎ atau e-Filing.selengkapnya

 Tax Amnesty Pernah Berlaku di Era Soekarno dan SoehartoTax Amnesty Pernah Berlaku di Era Soekarno dan SoehartoSelasa 3 Mei 2016 16:39Administratordibaca 3862 kaliSemua Kategori

Pengampunan pajak (tax amnesty) sebenarnya pernah berlaku di Indonesia, tepatnya di era pemerintahan mendiang Presiden Soekarno dan Soeharto. Namun, kebijakan itu tidak berlangsung lama. Direktorat Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan tax amnesty pernah diberlakukan pada tahun 1964 dan 1984. Tapi tidak bisa berkelanjutan karena ada peristiwa besar dan perubahan sisteselengkapnya

 DPR Minta Ada Tax Amnesty Jilid II, Ini Alasannya!DPR Minta Ada Tax Amnesty Jilid II, Ini Alasannya!Jumat 30 Ags 2019 15:22Ridha Anantidibaca 540 kaliSemua Kategori

Usulan pengadaan pengampunan pajak atau tax amnesty jilid II kembali mencuat. Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI-P PDI Maruarar Sirait menilai hal itu perlu kembali dilakukan pemerintah.selengkapnya

 Hindari risiko overload, DJP imbau wajib pajak segera lapor SPT pajak secara onlineHindari risiko overload, DJP imbau wajib pajak segera lapor SPT pajak secara onlineKamis 14 Mar 2019 10:18Ridha Anantidibaca 756 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali menghimbau wajib pajak untuk segera melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara online baik melalui e-Filing maupun e-form.selengkapnya

 Pelajaran Pajak Digital dari Amazon dan AustraliaPelajaran Pajak Digital dari Amazon dan AustraliaJumat 26 Okt 2018 10:44Ridha Anantidibaca 452 kaliSemua Kategori

Besarnya potensi bisnis digital menarik perhatian Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Hanya, pemerintah harus memperbaiki tata cara pelaporan terlebih dulu sebelum memungut pajak dari bisnis digital. Upaya pemerintah Australia menarik pajak dari raksasa e-commerce Amazon bisa jadi pelajaran.selengkapnya

 Pemerintah Imingi Pembebasan Pajak Bagi Produsen Baterai Mobil ListrikPemerintah Imingi Pembebasan Pajak Bagi Produsen Baterai Mobil ListrikKamis 5 Jul 2018 10:43Ridha Anantidibaca 450 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian mendorong pengembangan dan produksi komponen baterai mobil listrik. Kemenperin mengimingi memberikan tax holiday atau pembebasan pajak sebagai insentif untuk mencapai target penggunaan mobil listrik 20% tahun 2025.selengkapnya

 DJP: Penempatan Harta Peserta Amnesti Bisa Dilaporkan OnlineDJP: Penempatan Harta Peserta Amnesti Bisa Dilaporkan OnlineJumat 16 Mar 2018 14:50Ridha Anantidibaca 1091 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan peserta amnesti pajak bisa menyampaikan laporan penempatan harta secara elektronik, tidak lagi hanya melalui pos atau kurir tercatat. Penambahan saluran pelaporan ini sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-07/PJ/2018 tanggal 6 Maret 2018.selengkapnya

 Peserta amnesti pajak bisa sampaikan laporan secara elektronikPeserta amnesti pajak bisa sampaikan laporan secara elektronikKamis 15 Mar 2018 11:01Ridha Anantidibaca 1328 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan peserta amnesti pajak bisa menyampaikan laporan penempatan harta secara elektronik, tidak lagi hanya melalui pos atau kurir tercatat.selengkapnya

 `Riuhnya` Perpajakan Indonesia Sepanjang 2017, Sebuah Kilas Balik`Riuhnya` Perpajakan Indonesia Sepanjang 2017, Sebuah Kilas BalikJumat 29 Des 2017 09:40Ridha Anantidibaca 1413 kaliSemua Kategori

Pajak adalah keseharian masyarakat Indonesia. Sehingga jika adaperubahan-perubahan dalam perpajakan Indonesia, masyarakat akan langsung bereaksi karena langsung menyangkut pada dirinya.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :